cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2023)" : 17 Documents clear
Program Jaring Pengaman Sosial Pasca Pandemi di Kabupaten Malang Setyawan, Dody; Rais, Dekki Umamur; Maroko, Julius
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4674

Abstract

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has caused many changes to the economic order in the world including in Indonesia, including the economy of rural communities. As a result of Covid-19, many people have lost their source of income, especially the lower middle class, the unemployment rate has increased, and people's consumption power has decreased. Therefore, the government issued a policy in the form of a Social Safety Net to help the community's economic recovery due to the Covid-19 pandemic. This research focuses on how the village government's efforts to implement the Social Safety Net Program after the Covid-19 pandemic, especially for residents who directly carry out Covid-19 in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interview, observation, and documentation. The results of this study show that the Social Safety Net Program in Kalisongo Village has been carried out right on target, assistance provided to community members affected by Covid-19, including those directly exposed, and those experiencing economic difficulties due to the pandemic. The village government also involves various elements of village institutions, from preparation to assistance. The Village Government involves various village institutional elements to record residents who use according to the criteria and the Kalisongo Village Government also works together with its residents to provide assistance to residents who exercise due to Covid-19.AbstrakCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan banyak perubahan pada tatanan perekonomian di dunia termasuk di Indonesia, termasuk juga pada perekonomian masyarakat pedesaan. Akibat adannya Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan terutama masyarakat menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, dan daya konsumsi masyarakat menjadi menurun. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Jaring Pengaman Sosial untuk membantu pemulihan ekonomia masyarakat akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini fokus tentang bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengimplementasikan Program Jaring Pengaman Sosial pasca pandemi Covid-19 khususnya kepada warga yang terdampak langsung Covid-19 di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Program Jaring Pengaman Sosial di Desa Kalisongo sudah dilakukan tepat sasaran, bantuan diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak akibat Covid-19, termasuk mereka yang terpapar langsung, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Pemerintah Desa juga melibatkan berbagai elemen kelembagaan desa mulai dari penyusunan sampai dengan penyaluran bantuan. Pemerintah Desa melibatkan berbagai elemen kelembagaan desa untuk mendata warga yang terdampak sesuai dengan kriteria dan Pemerintah Desa Kalisongo juga bergotong-royong dengan warganya untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak akibat Covid-19.
Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Prefentif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi Yuniningsih, Tri; Susniwati, Susniwati; Herawati, Augustin Rina; Larasati, Endang; Suwitri, Suwitri
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5022

Abstract

State apparatus or bureaucratscarrying out their duties andauthorities should always be guided by moral and ethical ideologies and guidelines.  Public administrative ethics in this case as a moral guideline has always been a standard of judgment about the good and bad behavior of administrators. However, the truth is that there are still a lot of administrators who engage in irregularities or poor management, including corruption. Of the many work backgrounds, Aparatur Sipil Negara  is the actor who is most entangled in corruption cases.  This study aims to analyzehow public administration ethics as a solution to prevent corruption that occurs in the bureaucratic environment or ASN. The approach method uses qualitative descriptive analysis, with literature study techniques / literature review.  According to the study's findings, public administration ethics can serve as a manual for public officials and a means of fighting corruption in the ASN and bureaucratic environments. This act of corruption is a form of deviation from public administration ethics arising from the abuse of authority of administrators for personal and group interest.AbstrakPara aparatur negara atau birokrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hendaknya selalu berpedoman pada ideologi dan pedoman moral dan etika. Etika administrasi public dalam hal ini sebagai pedoman moral selama ini menjadi standar penilaian tentang baik dan buruknya perilaku administrator. Namun, kenyataannya masih banyak administrator yang melakukan penyimpangan atau maladministrasi, sebagai contohnya adalah tindak korupsi. Dari sekian banyak latar belakang pekerjaan, Aparatur Sipil Negara  menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika administrasi publik sebagai solusi pencegahan korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi atau ASN. Metode pendekatan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik studi literatur/kajian Pustaka. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa etika administrasi publik dapat sebagai pedoman para administrator publik dan menjadi solusi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi/ASN. Tindak korupsi ini termasuk bentuk penyimpangan etika administrasi publik yang timbul karena adanya penyalahgunaan wewenang dari administrator untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Efektivitas Layanan Cuti Online (La-Cuti) Sebagai Respon Pelayanan Cuti Pegawai Berbasis Digital Rozikin, Mochammad; Rohman, Abd.; Samudra, Anggara Damar
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5247

Abstract

The BKPSDM of Pasangkayu Regency created an innovative digital-based leave service called La-Cuti by utilizing the Google Form application. This research aims to describe and analyze the level of effectiveness of implementing online leave as a response to digital-based public services compared to manual leave services. This research uses quantitative descriptive research. The data collection technique uses literature studies and surveys with the research population, namely civil servants who deal with personnel issues in each organizational unit as many as 277 Organizational Units, the total sample is 84 ASNs representing 84 Organizational Units within the Pasangkayu Regency Government, West Sulawesi Province. The results obtained are that online leave services are more effective than manual leave services with a Very Good predicate with a score of 99.07. ASN's level of understanding regarding the use of the online leave service application (La-Cuti) also received a Good rating with a score of 81.5. The conclusion of this research is that the implementation of digital-based leave licensing is more effective than manual leave services. through the digitalization process in leave services, leave services can be made easier in terms of mechanisms and procedures, cut time for processing leave, and cut costs spent on arranging leave. This is because online leave can be done anywhere and at any time.AbstrakBKPSDM Kabupaten Pasangkayu membuat sebuah inovasi pelayanan cuti berbasis digital bernama La-Cuti dengan memanfaatkan aplikasi Google Form. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait tingkat efektivitas penerapan cuti online sebagai respons pelayanan publik berbasis digital dibandingkan pelayanan cuti secara manual. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan survey dengan populasi penelitian yaitu PNS yang mengurusi masalah kepegawaian di masing-masing unit organisasi sebanyak 277 Unit Organisasi, jumlah sampel sebanyak 84 ASN yang mewakili 84 Unit Organisasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan cuti online lebih efektif dibandingkan pelayanan cuti secara manual dengan predikat Sangat Baik dengan skor 99,07. tingkat pemahaman ASN terkait penggunaan aplikasi layanan cuti online (La-Cuti) juga mendapat predikat Baik dengan skor 81,5. kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perizinan cuti berbasis digital lebih efektif daripada pelayanan cuti secara manual. melalui proses digitalisasi dalam pelayanan cuti, dapat mempermudah pelayanan cuti dari segi mekanisme dan prosedurnya, memotong waktu pengurusan cuti, serta memangkas biaya yang dihabiskan dalam pengurusan cuti. Hal ini karena cuti online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keuangan untuk Meningkatkan Pelayanan Herregistrasi Pasca Pandemi Covid-19 Murni, Hedy; Hardianto, Willy Tri; Sasmito, Cahyo
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5453

Abstract

The existence of finances will determine the organization's activities. Likewise, finance has an important meaning in the smooth running of educational activities and processes in education. This type of research is descriptive qualitative research conducted by direct observations, interviews, and documentation. The research results show several supporting factors, including the solidity of university staff in successful policy implementation, adequate understanding of policy actors, bureaucratic structure and clear division of authority, student participation, and compliance with the policies issued. Apart from this, another factor that supports maximum policy implementation is the existence of resources that are mobilized optimally so that information and socialization about policy number 62/TB. KU-340/IX/2023 concerning the Revocation of the Education Development Contribution (SPP) Policy for the Undergraduate Program (S1) in Odd Semester 2023/2024 can run optimally. Every policy implemented is also not free from inhibiting factors. However, there are no significant obstacles in implementing this policy. One example is a small number of students' understanding of the content, scope, and considerations for issuing this policy. After revoking, tuition fee reductions were given through Rector's Decree number 62/TB.KU-340/IX/2023, the registration service runs well and does not significantly reduce the number of registered students.AbstrakBerjalan tidaknya aktivitas organisasi akan ditentukan oleh keberadaan keuangan. Begitu pula dalam dunia pendidikan, keuangan memiliki arti penting terhadap kelancaran kegiatan dan proses pendidikan yang dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor pendukung diantaranya kesolidan staff universitas dalam menyukseskan implementasi kebijakan, pemahaman pelaku kebijakan yang memadai, struktur birokrasi dan pembagiaan wewenang yang jelas, partisipasi dan kepatuhan mahasiswa terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Selain hal tersebut, faktor lain yang mendukung implementasi kebijakan menjadi maksimal adalah adanya sumber daya yang digerakkan secara maksimal sehingga informasi dan sosialisasi tentang kebijakan Nomor:62/TB.KU-340/IX/2023 tentang Pencabutan Kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Sarjana (S1) Semester Ganjil 2023/2024 dapat berjalan secara maksimal. Setiap kebijakan yang diimplementasikan juga tidak luput dari faktor penghambat. Namun dalam implementasi kebijakan tentang Pencabutan Kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ini tidak ada penghambat yang signifikan. Salah satu contoh adalah pemahaman sebagian kecil mahasiswa terkait isi, lingkup, serta pertimbangan keluarnya kebijakan tersebut. Pasca dikeluarkannya kebijakan pencabutan keringanan biaya SPP melalui SK Rektor Nomor: 62/TB.KU-340/IX/2023, pelayanan heregistrasi berjalan dengan baik dan tidak mengurangi jumlah mahasiswa yang seharusnya melakukan heregistrasi secara signifikan.
Inovasi Kebijakan Polresta Sidoarjo dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pada Penerbitan SKCK C. Putri, Anggi Aprilian; Sukmana, Hendra
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4829

Abstract

The implementation of public services is still considered ineffective and inefficient. The main factor that causes this to happen is service time, namely timeliness in completing services, speed of service, and certainty of service time. Based on this problem, the Sidoarjo Police Satintelkam innovated by providing an online SKCK website with the aim of making it easier for the public to manage SKCK and increasing public satisfaction with services. The aim of this research is to find out and describe clearly and in detail the improvement in the quality of SKCK services at the Satintelkam Polresta Sidoarjo. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection using interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that the SKCK Satintelkam Polresta Sidoarjo online website innovation is in accordance with the mechanisms and procedures starting from the timeliness of service completion, speed of service, and certainty of service time. The Sidoarjo Police Satintelkam's efforts in carrying out its role as a provider of transparent and accountable SKCK services are 1) providing understanding to the public regarding the requirements that must be met in issuing SKCK, 2) Providing excellent service without differences in treatment to the entire community, 3) Making sure the time for issuing SKCK is consistent. not a long period of time.AbstrakPenyelenggaraan pelayanan publik masih terbilang belum efektif dan efisien. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah waktu pelayanan, yaitu ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan, kecepatan pelayanan, serta kepastian jangka waktu pelayanan. Dari permasalahan tersebut, Satintelkam Polresta Sidoarjo berinovasi dengan menyediakan sebuah website online SKCK dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan SKCK serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan terperinci terkait peningkatan kualitas pelayanan SKCK di Satintelkam Polresta Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi website online SKCK Satintelkam Polresta Sidoarjo sudah sesuai antara mekanisme dan prosedur mulai dari ketepatan waktu penyelesaian layanan, kecepatan pelayanan, serta kepastian jangka waktu pelayanan. Upaya Satintelkam Polresta Sidoarjo dalam menjalankan peran sebagai pemberi pelayanan SKCK yang transparan dan akuntabel yaitu 1) memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKCK, 2) Memberi pelayanan prima tanpa perbedaan perlakuan kepada seluruh masyarakat, 3) Mengupayakan waktu penerbitan SKCK dengan jangka waktu yang tidak lama.
Sinergi Pentahelix Sebagai Upaya Pengelolaan Wisata Banyuwangi Under Water Wilayati, Wilayati; Tamrin, M. Husni; Arieffiani, Deasy
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5014

Abstract

Bangsring Beach is a tourist attraction that has a beach with a very beautiful underwater ecosystem. The purpose of this study is to discuss the Management of Underwater Bangsring Marine Ecotourism through the pentahelix concept. Objectively this study can be a critical review for the government or stakeholders in the tourism industry to work together to realize the Penta helix concept to be more productive and produce a conceptual model that can be further tested empirically. As we know, the pentahelix concept is a collaborative concept between five stakeholders, namely academia, business, community, government, and media. The research method is descriptive, with a qualitative approach in order to determine and collect data used as material for analysis, namely observation, interviews, and documentation involving the role of Penthelix stakeholders. The results of the study show that the implementation of the pentahelix concept has gone well. Synergic coordination and collaboration from each Pentahelix stakeholder has led Bangsring Underwater tourism to win awards in the tourism sector and provide many benefits to the surrounding community.AbstrakPantai Bangsring merupakan objek wisata yang memiliki pantai dengan ekosistem bawah laut yang sangat indah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang Pengelolaan Ekowisata Bahari Bawah Laut Bangsring melalui konsep pentahelix. Secara obyektif kajian ini dapat menjadi tinjauan kritis bagi pemerintah atau pemangku kepentingan di industri pariwisata untuk bekerja sama mewujudkan konsep Penta helix agar lebih produktif dan menghasilkan model konseptual yang dapat diuji lebih lanjut secara empiris. Seperti yang kita ketahui, konsep pentahelix merupakan konsep kolaborasi antara lima pemangku kepentingan, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif guna menentukan dan mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan analisis yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan peran stakeholder Penthelix. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan konsep pentahelix sudah berjalan dengan baik. Koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dari masing-masing stakeholder Pentahelix telah mengantarkan Bangsring Underwater Tourism meraih penghargaan di bidang pariwisata dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar.
Model Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Ferry, Yollanda; Khairul, .
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4978

Abstract

One of the government policies to improve teacher welfare is by distributing teacher professional allowances. In 2022, the policy for distributing teacher professional allowances is to pay attention to teacher certificates that are linear to the subjects taught, have Bachelor's qualifications, teach in accordance with the rules for fulfilling teacher workload in accordance with statutory regulations. The purpose of this study was to analyze the implementation model of the professional allowance policy on teacher performance. The informants in this study were policy makers at the Office of Education and Culture, school principals, supervisors, operators and teachers in Suliki District, Lima Puluh Kota Regency, the method used was Qualitative with interview techniques. The result of this research is that the implementation of the professional allowance policy is very influential on teacher performance. The existence of a professional allowance policy motivates teachers to focus on working according to their profession without having to look for income from other side jobs. Because with the amount they receive, they can meet financial needs that always increase with the times.AbstrakSalah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan menyalurkan tunjangan profesi guru. Pada tahun 2022 kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru adalah dengan memperhatikan sertifikat pendidik yang linier dengan mata pelajaran yang diajarkan, berkualifikasi S1, mengajar sesuai dengan aturan pemenuhan beban kerja guru sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model implementasi kebijakan tunjangan profesi terhadap kinerja guru. Informan dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala sekolah, pengawas, operator dan guru di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh kota., Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan teknik wawancara.. Hasil penelitian dengan model implementasi kebijakan tunjangan Profesi sangat menunjang terhadap kinerja guru. Kebijakan tunjangan profesi memotivasi guru agar fokus bekerja sesuai profesi tanpa harus mencari pemasukan dari pekerjaan sampingan lainnya. Karena dengan besaran yan gmereka terima, dapat memenuhi kebutuhan finacial yang selalu meningkat seiring perkembangan zamanenggunakan.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 3 (2025) Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue