cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahfud Fahrazi
Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
DIVERSI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 25034804     EISSN : 26145936     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum" : 8 Documents clear
Cyberbullying di Media Sosial dalam Prespektif Kriminologis dan Viktmologis Al Idrus, Nur Fadilah; Widowati, Yeni
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.2233

Abstract

ABSTRACT Cyber​​bullying is the impact of the development of technology that triggers an increase in internet use. The author discusses the study of criminology and victimology of cyber bullying on social media with the formulation of the problem: 1. How is cyber bullying by adolescents on social media analyzed from criminological theory?. 2. How are victims of cyber bullying on social media assessed from victimology theory? This research is a normative research. Conclusions: 1. Cyber ​​bullying cases to Betrand. The perpetrator is a teenager, the criminological analysis of the perpetrator in this case uses social control theory and differential association theory. Social control theory: a. Affection, b. Commitment, c. trust. 2. Victimology analysis has now revealed a theory of victimization without blaming the victim, of course it is very far from the previous victimology theory, especially the positive victimology theory which tends to be victim blaming. According to the author, what can be related to cyber bullying cases on social media is the modern lifestyle exposure theory victimology and daily routine theory. guilty or ideal victim, Victim with little fault and victim with stupidity, Based on psychological, biological, and social factors cyber bullying can be associated with the acquisitive or the wanton. In dealing with cyber bullying cases in the future, the author will associate it with critical victimology theory. Keywords: Cyber Bullying, Criminology, Victimology. ABSTRAK Cyber bullying merupakan dampak dari bekembangnya teknologi sehingga memicu peningkatan penggunaan internet. Penulis membahas mengenai kajian kriminologi dan victimologi cyber bullying di media sosial dengan rumusan masalah: 1.Bagaimana cyber bullying oleh remaja di media sosial dianalisis dari teori kriminologi?. 2.Bagaimana korban cyber bullying di media sosial dikaji dari teori victimologi?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Kesimpulan: 1. Kasus cyber bullying kepada Betrand. Pelakunya seorang remaja, analisis kriminologi pelaku pada kasus ini menggunakan teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial. Teori kontol sosial: a. Kasih sayang, b. Komitmen, c. Kepercayaan. 2. Analisis victimologi kini telah menampakkan suatu teori viktimisasi tanpa harus menyalahkan korban, tentu sangat jauh dari teori victimologi terdahulu utamanya teori victimologi positive yang cenderung bersifat victim blaming. Menurut penulis yang dapat dikaitkan dengan cyber bullying kasus di media sosial ialah teori victimologi modern lifestyle exposure and daily routine theory, sebab-sebab yang menjadikan korban sebagai korban dalam kejahatan, korban cyber bullying mereka tergolong participating victims, juga dalam kategori korban yang sama sekali tidak bersalah atau korban ideal, Korban dengan sedikit kesalahan dan korban dengan kebodohannya, Berdasarkan faktor psikologis, biologis, dan sosial cyber bullying dapat dikaitkan dengan the acquisitive ataupun the wanton. Dalam menangani kasus cyber bullying kedepannya penulis kaitkan dengan teori viktimologi kritis. Kata kunci: Cyber bullying, Kriminologi, Viktimologi.
Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam Ertanti, Indriana; Fahrazi, Mahfud
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.2960

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang praktik ijab-kabul (akad) dalam transaksi jual beli oleh Masyarakat Adat Banjar ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat Adat Banjar ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat adat jika ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam merupakan sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama dan imam Mazahab. Hal tersebut karena jika dilihat dari aspek sejarah lahirnya tradisi masyarakat Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli berlandaskan pada sebuah kitab Fiqh karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam. Formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dalam jual beli tidak harus selalu diucapkan dengan jelas secara lisan, tapi juga dapat laksanakan melalui ulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk. Selain itu ijab kabul juga dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (Urf) sepanjang tidak bertentangan dengan syara.
Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024 Raihan, Muhammad; Nasution, Ali Imran
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3024

Abstract

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada periode Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Wacana penyelenggaraan Pemilu serentak kembali akan digelar pada tahun 2024 dan pada saat yang bersamaan muncul diskursus tentang model keserentakan Pemilu. Mahkamah Konstitusi merekomendasikan 6 (enam) model Pemilu serentak yang konstitusional agar dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara Pemilu. Berdasarkan model keserentakan Pemilu 2024 yang telah dipilih, Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Dilanjutkan dengan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Mengingat seluruh rangkaian acara Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun yang sama, apakah model keserentakan Pemilu tahun 2024 merupakan pilihan yang ideal dalam melaksanakan Pemilu serentak dan bagaimana beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maupun sengketa hasil Pilkada. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui model keserentakan Pemilu yang ideal dan mengetahui beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemillu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Pemilu serentak yang lebih ideal adalah dengan memisahkan Pemilu tingkat nasional dan Pemilu tingkat lokal. Model Pemilu serentak 2024 akan menambah beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, seperti beban waktu, beban perkara yang masuk, dan beban Sumber Daya Manusia yang menangani dan memutus sengketa hasil Pemilu serentak.
Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan Reza, T Surya
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3091

Abstract

Pemeritah Aceh memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pertambagan, hal ini tertuang dalam Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemeritah Aceh meyebutkan bahwa, pemeritah Aceh berweangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh yang terdapat di darat, laut, sedangkan maksud dari pengelolaan meliputi: perencanaan, pelaksaaan, pemanfaat dan pengawasan dalam kegiatan eksplorasi, ekslopitasi dan budidaya. Salah satu kegiatan pengelolaan dalam tahapan ini dilaksanakan dengan adanya izin usaha pertambangan, terdapat beberapa kasus dalam pemberian izin pertambangan secara illegal di Aceh, pada tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah 80 IUP yang mencapai luas 434.485 Ha telah direkomendasikan untuk dicabut dan 70% diantaranya sudah diterbitkan SK pencabutan oleh Pemerintah Daerah saat ini hanya menyisakan 105 IUP yang diprediksikan akan berkurang. Permasalahan hukum yang timbul mengenai diskresi pemerintah aceh dalam menangani pertambangan illegal di Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemerintah Aceh berwenang dalam memberikan izin usaha pertambangan sebagai aspek pengelolaan, namun tidak dengan pengawasan, ada kegiatan yang tidak diberikan oleh UU Minerba dalam pengawasan seperti, penyelidikan dan inventaris tidak menjadi bagian kewenangan Pemerintah Aceh. Diskresi dan tanggung jawab pemerintah aceh dalam pengelolaan tambang illegal dengan adanya moratotium yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah aceh dalam menangani berbagai hal permasalahan izin usaha pertambangan, nanum hingga saat ini diskresi ini belum mengahasila ouput sesuai dengan harapan masyarakat Aceh.
Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setiyawan, Radius; Arifin, Samsul; Hakim, Lukman
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3369

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis keterkaitan antara aktivisme digital dan pergeseran wacana atas aktivitas anti-korupsi di Indonesia. Keberadaan sosial media telah menjadi ruang baru serta memberikan dampak yang siginifikan terhadap dunia aktivisme yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan oleh KPK yang selama ini diidentikkan sebagai Lembaga yang Tangguh dan independen. Dinamika politik-hukum pasca revisi terhadap undang-undang KPK telah menggeser paradigma masyarakat khususnya para pegiat anti korupsi, tentu hal ini juga banyak terjadi di sosial media. Pemanfaatan sosial media sebagai platform untuk Gerakan aktivisme digital mendapat perhatian, khususnya dalam konteks pergeseran wacana yang dilakukan oleh para aktivis secara digital. Para pegiat anti korupsi mendapat terror siber sebagai akibat dari pergeseran paradigma yang mereka wacanakan, hal itu juga banyak dipengaruhi oleh aktivitas digital. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah; bagaimana tipologi jejaring aksi digital yang dilakukan pasca disahkannya revisi undang-undang KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum berbasis socio-legal, dengan pendekatan etnografi digital yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengidentifikasi pola perilaku yang ada, mempelajari hubungan sosial antar masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pergeseran paradigma, dan melakukan pemetaan terhadap tipologi jejaring dan aktivitas digital.
Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme Hidayat, Wahyu; Sari, Norma; Hafidz, Jawade
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3375

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Kajian Aliran Filsafat Utilitarianisme Terhadap Kebijakan Pembatasan Retail Modern Di Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan analisa terhadap kemanfaatan adanya pembatasan retail modern di Indonesia yang kaitannya terhadap kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pelaku usaha toko-toko sembako, pasar tradisional dan manfaat bagi pemerintah (stakeholder). Penelitian ini memakai metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa, Kebijakan pembatasan retail modern di sejumlah daerah melalui Peraturan Daerah-nya masing-masing mengundang penolakan dari pengusaha retail namun mengundang sikap pro bagi UMKM (masyarakat), terutama pada kebijakan zonasi di daerah dan pembatasan kepemilikan jumlah retail. Pembatasan ini secara rasional dapat mencegah monopoli atau ketimpangan. Jika melihat pandangan Bentham juga menginginkan supaya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu namun kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Namun utilitarianisme lebih memfokuskan yang utama pada kepentingan individu baru pada masyarakat pada umumnya, karena kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, sehingga dari pemikiran Bentham tersebut yang harus dikoreksi adalah harus ada keseimbangan di antara 2 (dua) konflik kepentingan, baik kepentingan individu (peretail) dan masyarakat (UMKM), hal ini dimaksudkan agar retail modern dan UMKM, pasar tradisional dan masyarakat umumnya dapat bersatu-padu untuk mencapai kebahagiaan, sehingga kepentingan keduanya dapat terealisasi untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya.
Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hardjanti, Dewi Krisna
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3392

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana UUDNRI Tahun 1945 memberikan berbagai pembatasan kekuasaan kepada Presiden dan memberikan berbagai penguatan kekuasaan kepada DPR. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan evaluasi terhadap 20 (dua puluh tahun) Perubahan UUDNRI Tahun 1945 dimana idealnya terdapat adanya keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR mengingat keduanya dipilih langsung oleh rakyat dan melaksanakan aspirasi rakyat. Penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai bentuk penelitian hukum guna menemukan kebenaran koherensi, yakni antara norma hukum dan prinsip hukum dengan aturan hukum yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUDNRI Tahun 1945 memberikan pembatasan kepada Presiden dan penguatan kepada DPR sebagai berikut: periodisasi masa jabatan kepada Presiden namun tidak memberikannya kepada DPR, Presiden dilibatkan dalam penyusunan undang-undang meski terbatas, Presiden diberikan berbagai kekuasaan sebagai kepala negara meskipun dalam beberapa kekuasaan tersebut memerlukan keterlibatan DPR, serta berbagai hak yang diberikan hanya kepada DPR untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut mengakibatkan diperlukan adanya keseimbangan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden sebagai pemegang fungsi eksekutif dan DPR sebagai pemegang fungsi legislatif.
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Yunita, Eva; Handayani, Emi Puasa; Hariyana, Trinas Dewi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.2785

Abstract

Studi ini membahas tentang pertanggung jawaban dan pertimbangan hakim di dalam putusan terhadap terdakwa tindak pidana penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Hakim dalam pertimbangan dan putusannya di dalam belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tanpa memenuhu Standar Nasional Indonesia menurut putusan 200/Pid.B/2018/PNBek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menganalisa putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha yang dikenai sanksi bagi yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia secara wajib, pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi adsminitratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan Standar Nasional Indonesia wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap Abdul Hadi sebagai terdakwa tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar SNI dirasa terlalu ringan. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa Abdul Hadi terbukti bersalah membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Tindakan yang dilakukan terdakwa merugikan negara dan masyarakat karena akan berdampak pada promosi produk bermutu dan daya saing produk Indonesia dipasar global. Kata Kunci : Pelaku Usaha, Pertimbangan Hakim, Standar Nasional Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum Vol 10 No 1 (2024): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2021): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2020): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2018): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum More Issue