DIVERSI : Jurnal Hukum
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Strategi dan Integrasi Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Teori Ekologi Hukum ]]>
<![CDATA[Cahyani, Ditha Ayu Kusuma]]>;
<![CDATA[Prakso, Andria Luhur]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4607
<![CDATA[Kajian ini mengkaji tentang penyusunan kebijakan strategi perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang membutuhkan pendekatan serta perspektif ekologi hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori ekologi hukum dalam menyusun strategi kebijakan terhadap perlindungan anak di Indonesia dan bagaimana fungsi serta hasil penyusunan tersebut terhadap hukum yang telah ada. Kajian ini tergolong sebagai penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian socio legal yang menekankan pada diskusi komprehensif serta analisis kritis terkait perlindungan anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia penerapan dan fungsi hukum perlindungan anak masih cukup rendah dan perlu mengalami perubahan yang lebih signifikan khususnya tentang paradigma hukum perlindungan. Melalui teori ekologi hukum, perlindungan terhadap anak seharunya juga meliputi aspek-aspek sosial dan ekonomi sebagai salah satu cara menyelesaikan sekaligus menanggulangi problem serupa agar tidak terulang. Integrasi Teori Ekologi Hukum dalam menyusun strategi perlindungan anak dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika yang terlibat. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, lembaga sosial, dan masyarakat umum. Teori Ekologi Hukum dapat menjadi kerangka kerja yang bernilai dalam melibatkan aktor-aktor yang berbeda dalam upaya perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Implikasi praktisnya adalah perlunya pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor ekologi yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perlindungan anak dan perdagangan orang, menyoroti urgensi integrasi teori-teori hukum yang relevan dalam merancang kebijakan dan praktik yang efektif.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo Melalui Jalur Non Litigasi ]]>
<![CDATA[Maulani, Siti Baroya]]>;
<![CDATA[Muhibbin, Moh]]>;
<![CDATA[Hidayati, Rahmatul]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4843
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo melalui jalur non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab konflik masyarakat dan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya konflik masyarakat disebabkan oleh fanatisme masyarakat atas suatu dukungan yang mengakibatkan pemboikotan pasar tradisional masyarakat setempat. Penyelesaian konflik ini dilakukan melalui konsiliasi yang melibatkan konsiliator. Konsiliasi dilakukan dengan memberikan beberapa opsi yang pada akhirnya memberikan suatu hasil keputusan yaitu pasar yang kembali dioperasikan dengan pembayaran pajak tanah tersebut oleh dua belah pihak yakni pihak warga dan pihak pemerintah desa.]]>
<![CDATA[Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Putra, Syah Ramadhan]]>;
<![CDATA[Setiadi, Wicipto]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4680
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang dinamika masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan menganalisis ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada suatu ketidaklaziman dalam implementasi UU MK Perubahan Ketiga. Pada saat UU MK Perubahan Ketiga berlaku Hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat. Seharusnya Ketika ada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan. Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Hal ini karena konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan memberlakukan hukum peralihan yang sesuai. Penulis menyarankan perlu dilakukan revisi UU MK dalam menetapkan ketentuan peralihan yang jelas dalam perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi serta pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi bisa diperbaiki dengan mengadopsi model masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yang memungkinkan stabilitas dan peremajaan serta mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.]]>
<![CDATA[Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi ]]>
<![CDATA[Mustarani, Anis]]>;
<![CDATA[Jufri, Muwaffiq]]>;
<![CDATA[Da Silva, Cristovao Adao]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4567
<![CDATA[Penelitian mengkaji tentang kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Tujuan penelitian untuk menganalisis kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kerugian Konstitusional (Constitutional Injury) adalah kerugian yang dialami oleh pemohon pengujian materil Undang-Undang atas berlakunya Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh pemohon bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Karena pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang dan pemohon dapat mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya selanutnya, perlakuan yang tidak adil, yang diajukan oleh pemohon tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik]]>
<![CDATA[Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sitohang, Markus Bona Andiano]]>;
<![CDATA[Surahmad, Surahmad]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4677
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji urgensi dari pedoman plagiarisme dalam pendaftaran hak cipta karya sinematografi bidang periklanan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan mengkaji secara medalam urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa plagiarisme dalam hak cipta di sektor periklanan sering sekali terjadi dan dapat menghilangkan pendapatan perusahaan akibat plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang menjiplak dan menjadikannya sebagai iklan komersial. Selain itu, urgensi dari pedoman plagiarisme terhadap pendaftaran hak cipta diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan pendaftaran hak cipta dapat meminimalisasi adanya plagiarisme yang berpotensi mencuri karya orang lain dengan indikasi unsur karya orang lain lebih besar ketimbang karya orisinil dengan merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait dengan memasukkan indikator-indikator yang akan dimasukkan ke dalam pedoman plagiarisme hak cipta tersebut. Selain itu, konsep pedoman tersebut akan memberikan perlindungan hukum preventif dan kepastian hukum yang lebih kepada pihak yang akan mendaftarkan hak cipta atas ciptaannya agar ke depannya tidak menimbulkan sengketa hak cipta maupun permasalahan hukum yang bersifat perdata maupun pidana.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Santusti, Emerensiana Gita]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Dwi Aryanti]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4968
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum secara perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Maka, prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dapat diterapkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia karena unsur dalam prinsip tersebut telah dipenuhi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melakukan kesalahan membiarkan peredaran obat-obatan yang berbahaya bagi anak, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban secara perdata dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia yang dapat dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan memberikan ganti kerugian kepada korban yang terdampak oleh kesalahannya. Beberapa bentuk ganti kerugian tersebut adalah ganti kerugian nominal, ganti kerugian kompensasi, dan ganti kerugian penghukuman.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen ]]>
<![CDATA[Nurwulan, Pandam]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i1.4329
<![CDATA[Kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen memunculkan permasalahan bagi konsumen, karena surat pesanan tersebut tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat pembelinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan perlindungan hukumnya bagi konsumen pembeli yang hanya mempunyai surat pesanan unit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat pesanan dalam praktik masyarakat, dapat dipersamakan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Rumah Susun. Surat pesanan unit tersebut tidak dapat dipersamakan dengan PPJB, bila tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Susun. Perlindungan hukum bagi pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Rumah Susun dengan mekanisme preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Transformasi Penarikan Hibah pada Masyarakat Kota Padangsdimpuan Perspektif Teori Maslahah Al-Ghazali ]]>
<![CDATA[Rasyid, Arbanur]]>
<![CDATA[ DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM KADIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4221
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang fenomena penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi penarikan hibah pada masyarakat kota Padangsidimpuan perspektif teori maslahah al-Ghazali.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat Kota Padangsidimpuan melakukan penarikan harta (obyek) yang telah dihibahkan adalah karena saat pemberian hibah tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat hibah. Seperti melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya sendiri, adanya ahli waris yang tidak menyetujuinya, harta benda yang dihibahkan masih tergabung dalam bentuk harta bersama (belum dibagikan harta gono gini), dan tidak mengurus akta hibah di Notaris/PPAT. Menariknya, masyarakat Kota Padangsidimpuan rentan menghibahkan harta kepada anak (ahli waris) kandungnya. Sehingga kerab mengundang perselisihan internal keluarga di kemudian hari karena adanya ahli waris yang tidak sepakat akan jumlah harta yang telah dihibahkan. Tak hanya itu, dalam menyelesaikan permasalahan hibah (penarikan hibah) yang terjadi adalah secara kekeluargaan yaitu dengan membuat keterangan dari Kepala Desa. Kalau ditelaah berdasarkan konsep Maslahah al-Ghazali dalam menjaga harta (hifz mall), bahwa penarikan hibah tersebut menyelamatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk kemaslahatan anggota keluarga lainnya. Sedangkan aspek menjaga keturunan (hifz nasl), setelah terjadinya penarikan hibah di Kota Padangsidimpuan maka dapat mencegah kemafsadatan (keburukan) dalam rumah tangga.]]>
