cover
Contact Name
Sigit Sapto Nugroho
Contact Email
sigitsapto@unmer-madiun.ac.id
Phone
+62351-495551
Journal Mail Official
yustisia@unmer-madiun.ac.id
Editorial Address
Jl. Serayu No.79, Madiun, Jawa Timur, Indonesia - 63133
Location
Kota madiun,
Jawa timur
INDONESIA
Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum
ISSN : 24078778     EISSN : 25800019     DOI : 10.33319
Core Subject : Social,
Jurnal YUSTISIA MERDEKA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, terbit per satu semester (dua nomor dalam setahun) Pada bulan Maret dan September. Memuat naskah hasil penelitian, kanjian konseptual, analisis kritis di bidang hukum, konstiusi dan isu-isu ketatanegaraan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 184 Documents
Demokrasi Yang Berkualitas: Peran Mahasiswa Dan Generasi Milenial Dalam Pengawasan Pemilu 2024 Hindun Dias Syakhila Syakhila; Venesia Putri Oktavianingrum; Rara An'nisaa
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v9i2.240

Abstract

Pemilihan umum atau pemilu merupakan proses demokrasi yang sangat penting bagi suatu negara. Proses pemilu yang bersih, jujur, adil dan terbuka memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa negara sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak warga negaranya dalam menunjuk pemimpin dan wakilnya di badan legislatif dan eksekutif. Generasi milenial dinilai sebagai generasi yang melek informasi dan pandai dalam menyerap informasi. Pemberian pendidikan politik tidak bisa dilihat sebagai formalitas yang hanya merasuki ranah idealisme politik dan teori politik di kampus-kampus yang lebih “melangit”, karena media pendidikan politik sudah selayaknya, harus “mengakar” dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini bertujuan memperkuat kesadaran dini generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, seperti mampu menggunakan hak pilih, menjadi pemantau pemilu dan memotivasi generasi muda. Kata Kunci : Pemilu, politik,mahasiswa
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Praktik Jual Beli Myteri Box Yang Cacat Produk Melalui Vending Machine Meirza Aulia Chairani; Trinah Asi Islami
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v9i2.241

Abstract

Abstract-The purpose of this study is to determine the responsibility of business actors who sell defective Mystery Boxes sold at Vending Machines.The type of research used in this legal research is Normative Juridical Research. Statute approach and conceptual approach. Using primary and secondary legal sources. Buying and selling Mystery Boxes through Vending Machines violates Article 4 letters b and c of the PK Law, consumers have the right to choose goods and get services in accordance with the promised exchange rate and guarantee conditions, and provide correct and honest information about the condition and guarantee of the goods. Business actors are obliged to compensate for goods sold Article 7 Letters f and g of the PK Law. Sanctions for business actors for product defects of Mystery Boxes through Vending Machines in accordance with Article 11 letter c of the PK Law are prohibited from deceiving/misleading consumers and not intending to sell the goods offered but with the intention of selling other goods. The consequences of getting sanctions in accordance with Article 62 paragraph (2) of the PK Law are resolved by litigation and non-litigation submitted by consumers in dispute resolution.
ERA BARU POLITIK ANAK MUDA DAN MAHASISWA UNTUK MENENTUKAN PEMIMPIN INDONESIA Yusril Abdul Aziz; Eka Widya Ningrum
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v9i2.243

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran anak muda dan mahasiswa dalam pemilu 2024, anak muda dan mahasiswa memberikan dampak signifkan terhadap proses demokrasi di indonesia, anak muda dan mahasiswa akan menjadi subjek politik yang menentukan masa depan Bangsa Indonesia apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi dua fenomena pergerakan global dan begitu penting untuk masa depan Indoensia, pertama yaitu bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif atau usia muda lebih banyak daripada usia yang sudah tua. Kedua masuk kedalam era revolusi industri 5.0. dalam upaya kelangsungan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka kita harus menyiapkan generasi siap mengambil estafet kepemimpinan . Permasalahannya bagaimanakah membentuk pemimpin muda berkarakter dan peran serta seluruh anak muda berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 untuk menentukan pemimpin yang pantas untuk indonesia emas 2045. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat diskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunaka melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak muda dan mahasiswa memiliki peran yang sangat signifikan sehingga sekarang anak muda memang sudah harus berpartisipasi aktif entah itu sebagai seorang pemilih maupun sebagai seorang calon pemimpin. Kata kunci : Generasi, Demokrasi, Pemimpin
PENERAPAN PENGGUNAAN CCTV ( CLOSED CIRCUIT TELEVISIO ) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Bambang Sukarjono; Angga Pramodya Pradhana; Bella Dwi Sukmaningrum
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v9i2.245

Abstract

This study aims to determine the use of CCTV as evidence in proving criminal cases and proof according to Article 184 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The method used is normative juridical. Where in thisThis study usesin the form of Legislation, Books, and Journals that discuss evidence regarding Electronic Information and Transactions. The results of this study indicate that the position of CCTV as evidence against the perpetrators of criminal acts and the application of the use of CCTV according to KUHAP Article 184, which states that in valid evidence there are witness teismony, expert testimony, letters, instructions, and testimony of the defendant, and is reinforced by the Electronic Information and Transactions Law Number 19 of 2016 in Article 5 paragraph 1, namely that the existence of Electronic Information and / or Electranduments is binding and recognized as valid evidence to provide legal certainty for the Implementation of Electronic Systems and Electronic Transactions, especially in evidence and matters relating to legal acts carried out through Electronic Systems.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal melalui Kebijakan Disorgement Fund RETNO CATUR KUSUMA DEWI; MOHAMMAD CHOIRUL ANAM
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v9i2.247

Abstract

This research aims to analyze the disorgement mechanism through the RPOJK regulation so that it can be applied to capital market problems and alternative legal settlements. The research method used in this research is a normative juridical approach with an invitational approach. Based on research results such as the disgorgement arrangement by the OJK as a form of funds through civil sanctions such as compensation, it can be a form of administration as a form of investor legal protection because disgorgement embodies such as efficient, equal funds and can be preventive measures
Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Madiun Melalui Pendaftaran Hak Merek Kenes Herlambang; Andina Elok Puri Maharani
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i1.249

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) has an important and strategic role in national economic development. The importance of the legality of brand rights as an effort to legally protect UMKM, and the creation of a guide on procedures for processing legality documents for brand rights for UMKM. This activity is important because law is an inseparable part of human existence. This is in line with the adage ubi societas ibi ius which means where there are humans, there is law. Remembering that the legality of trademark rights is a legal umbrella for a business entity. However, there are still quite a lot of UMKM industry players in Madiun City who have not registered their trademarks due to limited capital and lack of understanding of the benefits of trademark registration for the UMKM industry. Thus, UMKM that do not register their trademarks do not receive legal protection, because a trademark will receive legal protection if the trademark has been registered. Thus, a policy is needed that regulates the UMKMindustry in Madiun City to obtain legal protection for its trademarks. So this research will examine the legality of brand rights as an effort to legally protect UMKM in Madiun City and how to create a guide on procedures for processing legality documents for brand rights for UMKM in Madiun City. This research uses normative research methods.
Kesepakatan Penyelesaian Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan Prespektif Mahkamah Internasional Aulia Arifany Safitri; Adinda Pra Septia Sheila; Ruth Anastasya Sandy Simanjuntak Tasya
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i1.254

Abstract

A sovereign state is one that should know its territorial boundaries with certainty. Where as a result of the lack of the absence of certainty of territorial boundaries based on legal aspects, Indonesia and Malaysia were forced to accept the case of case, namely the case of Sipadan and Ligitan Islands. The settlement of cases that could not be resolved through negotiations, led the two countries to agree to settle the case through the International Court of Justice. The verdict on the settlement of the case declared Malaysia as the country that has the right to control the island. However, Indonesia's agreement to to settle the case through the International Court of Justice is not wrong, which is in accordance with the principles of world peace. Likewise, the decision of the International Court of Justice which is in accordance with legal procedures and has been supported by the knowledge/experience possessed by/of the judges. So it can be said that the agreement between the two countries that created the transfer of the islands of Sipadan and Ligitan was not a gift to Malaysia. Discussion the author's goal, because according to the author this study is an important study and needs to be discussed as a material is an important study and needs to be discussed as a new analytical study that is different from other authors' studies. So that in writing, the author uses a normative juridical method, which uses an analytical approach, legal concepts and regulation laws.
Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Melawan Dampak Negatif Ideologi Transnasional Sulistya Eviningrum; Salsabila Safirana Wibisono
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i1.259

Abstract

The Urgence of Pancasila Education in Against The Negative Impact of Transnational Ideology. Pancasila education is the part of National Education shich aims to improve the quality of human resources in Indonesia. The quality in question is a person who is full of responsibility which behaviour that reflects the implementation of Pancasila values in the life of nation and state. In practice, especiallu the next generation, it is increasingly expected and required to be able to anticipate changes related to the dynamics of culture, nation, state in international relations by thinking, acting, and behaving based on Pancasila. Reflecting on the advancement of technology today, the urgency of Pancasila education is increasingly visible with the rapid development of transnational ideology itself is widely discussed as a serious national threat. For this reason, the author conducted a study through a literature study of several references and legislation in order to find out more about the urgency of Pancasila education in countering the negative impacts of transnational ideology. Strengthening the values of Pancasila ideology through Pancasila education is a crucial thing that must be suceeded by all part of society.
Perkembangan Konsep Perjanjian Production Sharing Contract Dalam Mekanisme Pengolahan Minyak dan Gas di Indonesia Mohammad Choirul Anam; Retno Catur Kusuma Dewi; Angga Pramodya Pradhana
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i1.261

Abstract

This research aims to determine the development of the concept of agreements in production sharing contracts in the oil and gas processing sector based on legal principles in Indonesia. This research uses normative juridical research which uses statutory regulations as a secondary data source. Apart from that, journals, articles, news portals (websites) were also used as supporting sources in this research. Based on the research results, it was found that the development of the concept of production sharing contracts in the oil and gas processing sector in Indonesia was initially introduced by Ibnu Sutowo. Then as time went by it developed up to 4 (four) changes. Even though in its development there have been changes, the concept used in the agreement remains the same, the only difference is in the type of agreement. The concept of a production sharing agreement can be applied in Indonesia because it is simpler, easier to understand by the public, more cost effective; compared to the “Profit Sharing” mechanism. The amount of "Production Sharing" should be close to the gross figure of the amount of "Production Sharing", so that oil and gas investors are not surprised by the new formulation. Because they are used to these numbers, what they live with now is still mutually beneficial. The possibility of applying taxes in the "Production Sharing" mechanism, can be applied at the beginning of activities (subject to Cost Recovery), or imposed on gross production results that come out of oil and gas wells. The formulation of the amount and type of tax needs to be studied jointly between the Director General of Taxes, SKKMigas, and oil and gas investor representative bodies. This is to continue to attract oil and gas investors to carry out oil and gas exploration and production in Indonesia
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah Taufiq Yuli Purnama; Sarjiyati; Yuni Purwati; Yusril Abdul Aziz
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i1.262

Abstract

-The Purpose of this study find out the implementation of the Madiun Regency regional regulation on Waste Management, waste management related to the environment is a shared responsibility between the local government and the community, the active role of the community is needed in the implementation of this policy. The method that the author uses in this research is empirical legal research using primary data sources, namely the results of direct interviews with staff of the Madiun Regency Environmental Service and secondary data in this study are laws and regulations. The results of the research and discussion show that the implementation of this regional regulation has been carried out. The Madiun District Environmental Service actively conducts socialisation, training and direction related to waste management, the waste bank program in collaboration with Pegadaian is one of the collaborations that support management and economic improvement. Supporting the implementation of this regional regulation is community participation in assisting the implementation of government policies, especially in the field of waste management, which has an impact on the environment, especially Madiun district.