cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samsul Ode
Contact Email
samsul.ode@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6282242151689
Journal Mail Official
jurnalpolinter@gmail.com
Editorial Address
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Polinter
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : 24067776     EISSN : 24600903     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Polinter merupakan jurnal kajian ilmu politik dan ilmu hubungan internasional yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Polinter terbit sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester genap dan ganjil. Jurnal ini berusaha mengangkat dan mengkaji terkait Politik Indonesia maupun Politik International. Polinter didirikan pada tahun 2014, diawali dengan jurnal cetak dengan no. ISSN 2406-7776 pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk versi elektronik dengan no. EISSN 2460-0903.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
Krisis Migran di Lampedusa: Analisis Kebijakan Uni Eropa dan Dampak Sosial-Ekonomi Putri, Rana Aghisna
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v10i1.9053

Abstract

Studi ini menganalisis krisis migrasi di Lampedusa melalui perspektif keamanan multidimensi dengan menggunakan kerangka sekuritisasi Barry Buzan. Arus masuk migran melalui Mediterania Tengah, terutama dari Afrika Utara, menunjukkan kerumitan migrasi ilegal yang dipengaruhi faktor sejarah, politik, dan sosial-ekonomi. Respons Italia—mulai dari penguatan kontrol perbatasan, kerja sama dengan Libya, hingga keterlibatan dalam kebijakan Uni Eropa, menunjukkan bagaimana migrasi dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial yang mencakup dimensi militer, ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Krisis kemanusiaan di Lampedusa, diperburuk oleh fasilitas yang padat dan minimnya layanan dasar, turut memicu ketegangan politik di Italia dan di tingkat Uni Eropa. Inisiatif Uni Eropa, termasuk rencana aksi 10 poin pada 2023, menekankan perlunya pembagian tanggung jawab dan peningkatan kerja sama dengan negara asal dan transit migran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan krisis memerlukan pendekatan holistik yang menargetkan akar penyebab migrasi serta menyeimbangkan prioritas keamanan nasional dengan kewajiban internasional. Hal ini menunjukkan dinamika antara kepentingan nasional dan integrasi Eropa dalam membentuk tata kelola migrasi.
Eropanisasi dalam Pembuatan Kebijakan Imigran di Uni Eropa Febianto, Febianto
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v10i1.9052

Abstract

Studi ini membahas tentang proses Eropanisasi dalam pembuatan kebijakan imigrasi di Uni Eropa (UE) serta kaitannya dengan kepentingan politik nasional dan bangkitnya populisme di negara-negara anggotanya. Studi ini menyoroti ketegangan antara nilai-nilai normatif Uni Eropa, khususnya perlindungan hak asasi manusia, dengan penolakan praktik dari beberapa negara anggota terhadap kebijakan kuota pengungsi dan pemberian suaka. Studi ini menggunakan literatur dan studi kasus, terutama negara-negara Grup Visegrad dan Slovakia, untuk menganalisis bagaimana sentimen anti-imigran dipolitisasi demi meraih dukungan domestik. Kebijakan seperti Common European Asylum System (CEAS), Quota Scheme, hingga New Pact on Migration and Asylum dikaji untuk menunjukkan keterbatasan tata kelola supranasional ketika berhadapan dengan agenda politik domestik. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa meskipun Eropanisasi bertujuan menciptakan tanggung jawab bersama antarnegara anggota, kekhawatiran terhadap keamanan nasional, tekanan ekonomi, dan ketegangan budaya justru menghambat implementasi kebijakan serta memicu sentimen Euroskeptisisme di berbagai belahan Eropa.
ANALISIS PROSES TERBENTUKNYA STANDARDISASI ISPM 15 DI INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION MENJADI STANDARDISASI WPM PACKING GLOBAL Aridewangga, Gusti Tahta; Nugraha, Anak Surya
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 11, No 2 (2026)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v11i2.9119

Abstract

International Standars for Phytosanitary Measuress (ISPM) No. 15 merupakan standar internasional yang dibuat untuk mengurangi risiko penyebaran organisme pengganggu tanaman lewat kemasan kayu pada perdagangan global. Standar ini diatur oleh International Plant Protection Convection (IPPC) dan mendapatkan pengakuan luas sesuai dengan kerangka Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran IPPC dalam merumuskan, merevisi, dan menerapkan ISPM 15 sejak dibentuk pada tahun 2002 hingga revisi terakhir di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif-deskriptif yang berdasar studi pustaka dari standar internasional, laporan resmi dari IPPC, Food and Agriculture Organization (FAO), serta literatur akademik yang relevan. Kerangka Teori Organisasi Internasional dipakai untuk menjelaskan cara IPPC beroperasi  sebagai instrumen negara, arena interaksi, dan aktor normatif dalam sistem internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembentukan ISPM 15 adalah hasil negosiasi multilateral antara negara anggota serta ahli teknis yang berkoordinasi di bawah naungan Commission on Phytosanitary Measures (CPM). Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai mekanisme tata global yang membentuk perilaku negara, menciptakan sistem kepatuhan, dan mengurangi ketimpangan kapasitas lewat kerja sama. Oleh karena itu, ISPM 15 juga mencerminkan dinamika politik, kekuatan kelembagaan, dan kesetaraan dalam sistem perdagangan internasional yang modern.
Migrasi Ilegal dari Libya Melalui Jalur Mediterania Tengah: Tantangan dan Respon Kebijakan Uni Eropa Wardani, Dini Kusuma
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v11i1.9392

Abstract

Migrasi ilegal dari Libya melalui Jalur Mediterania Tengah merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam tata kelola migrasi global dan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Fenomena ini dipicu oleh kombinasi faktor struktural di negara asal migran, kegagalan negara Libya sebagai wilayah transit pasca-2011, serta keterbatasan jalur migrasi legal menuju Eropa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong migrasi ilegal dari Libya serta mengevaluasi dampak dan efektivitas respons kebijakan Uni Eropa dalam menangani arus migrasi tersebut tanpa mengabaikan prinsip keamanan dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan Uni Eropa, dan laporan lembaga hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori push–pull migration, securitization theory, human security, dan global governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Uni Eropa cenderung didominasi oleh pendekatan keamanan melalui sekuritisasi migrasi dan eksternalisasi pengendalian perbatasan, terutama melalui kerja sama dengan Libya dan penguatan peran Frontex. Namun, pendekatan ini terbukti belum efektif dalam mengurangi arus migrasi secara signifikan dan justru memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia terhadap migran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara kepentingan keamanan dan kewajiban normatif global melemahkan keberlanjutan kebijakan migrasi Uni Eropa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif berbasis human security dan global governance, termasuk pembukaan jalur migrasi legal, reformasi sistem suaka, serta stabilisasi politik di Libya, guna mewujudkan pengelolaan migrasi yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Page 12 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2026) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015): Penelitian More Issue