cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samsul Ode
Contact Email
samsul.ode@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6282242151689
Journal Mail Official
jurnalpolinter@gmail.com
Editorial Address
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Polinter
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : 24067776     EISSN : 24600903     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Polinter merupakan jurnal kajian ilmu politik dan ilmu hubungan internasional yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Polinter terbit sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester genap dan ganjil. Jurnal ini berusaha mengangkat dan mengkaji terkait Politik Indonesia maupun Politik International. Polinter didirikan pada tahun 2014, diawali dengan jurnal cetak dengan no. ISSN 2406-7776 pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk versi elektronik dengan no. EISSN 2460-0903.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 107 Documents
 7   8   9   10   11 
POLITIK KEWARGAAN WARIA : HAK ATAS PEKERJAAN Mandela, Muhamad Fathan; Kusuma, Ardli Johan; Ilmar, Anwar
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v9i2.7433

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji mengenai politik kewargaan waria. Sebagai individu yang berada dalam negara, hak dan kehadiran waria masih terus dipertentangkan. Kajian akademik yang telah dilakukan umumnya akan berbicara mengenai penerimaan masyarakat terhadap mereka. seolah hanya itu yang menjadi permasalahan terhadap kelompok waria. Tulisan ini secara khusus akan mengkaji hak ekonomi dalam mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kelompok waria di Sanggar Seroja dengan menggunakan pendekatan politik kewargaan dari Kristian Stokke. Sebagai kelompok minoritas seksual, waria kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka hidup dalam bayang-bayang diskriminasi selama ini. Mayoritas dari mereka tidak bekerja dalam ranah formal, penyebabnya adalah identitas yang mereka bawa tidak semua penerima kerja mampu memhami hal tersebut Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melakukan wawancara secara langsung kepada kelompok waria di Sanggar Seroja sebagai bahan pengambilan data primer, sebagai data pendukung menggunakan buku, jurnal terakreditasi, ataupun dokumen lainnya. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa waria di Sanggar Seroja mayoritas dari mereka tidak bekerja dalam ranah formal, beberapa dari mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial, perias di salon, ataupun hidup dijalanan sebagai pengamen. Pengalaman anggota seroja menunjukan bahwa hak mereka dalam mendapakan pekerjaan yang layak belum terpenuhi, ketika bekerja dalam ranah non formal diskriminasi terhadap mereka tetap ada. Sebagai bentuk perjuangan dalam berekspresi dan bertahan hidup, mereka menggunakan keseniaan sebagai alat perjuangan itu. Cita-cita yang diharapkan Stokke terkait hadinya politik kewargaan yang ideal belum terjadi pada kelompok waria di Sanggar Seroja, politik redistirbusi atau kesejahteraan yang menjadi salah satu hasil yang diharapkan dalam politik kewargaan tidak hadir untuk kelompok waria Sanggar Seroja.
REFORMASI TNI: ANALISA KOMANDO TERRITORIAL (KOTER) DALAM HUBUNGAN SIPIL-MILITER Angela, Deni
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v9i2.7398

Abstract

This research purpose to provide an analysis of the existence of Koter in Indonesia, especially in responding to TNI’s internal reform commitments. However, reviews regarding to Koter always proceed stiffy and slowly due to internal approval from TNI itself. In fact, plans to add Koter are always carried out even civil approval is always present. Excistence of Koter is also of the cause of TNI reform which has not yet been completed. Meanwhile, the author uses an explanatory qualitative research method to answer problems regarding the existence of Koter. In several findings and analysis the existence of Koter is no longer relevant in the democracy era, firstly, it’s about existance often clashes with the duties of the Polri, it’s not in accordance with the principles of decentralization, especially in territorial functions which should be in the regional government programs make the TNI lose professionalism as soldier who should focus on defense and sovereignty. Existence of the koter is no longer relevant and returning the military to baracks an obligation to reform the TNI.
DIPLOMASI INDONESIA GUNA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA MASA PANDEMI VIRUS COVID-19 -, Nurma Nengsi; Pambudi, Anggy Wira
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v10i2.7315

Abstract

Penyebaran virus Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak seperti korban jiwa dan dampak pada sektor ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang praktik diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi virus Covid-19. Dengan menggunakan middle power diplomacy dan global health diplomacy, peneliti mengkaji praktik diplomasi yang dilakukan Indonesia pada masa pandemi virus Covid-19 untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia melalui praktik diplomasi. Penelitian ini menemukan bahwa praktik diplomasi yang dilakukan Indonesia telah berhasil membentuk kerjasama untuk memenuhi berbagai kebutuhan guna mendukung penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional. Sebagai negara yang berstatus middle power country, praktik diplomasi Indonesia dapat dilakukan secara fleksibel baik di tingkat bilateral maupun multilateral dengan berbagai mitra untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.
PERAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL: DINAMIKA RESPON WARGANET TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Setiawanti, Shafira
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v10i2.7282

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 mengenai perubahan penetapan batas usia capres-cawapres ini menjadi sangat kontroversial di kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran kewargaan digital yang aktif dalam isu-isu politik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dampak kewarganegaraan digital dalam mempengaruhi sebuah keputusan pemerintah. Penelitian ini membahas mengenai peran kewargaan digital dalam meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat di era digitalisasi demi mewujudkan negara yang demokratis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa kewargaan digital memegang peranan penting dalam mewujudkan komunikasi politik serta pertimbangan terhadap suatu putusan ataupun kebijakan oleh pemerintah. Kewargaan digital memberikan kesempatan untuk masyarakat dapat merespons secara langsung isu yang sedang beredar dan memberikan masing-masing pandangan.
ANALISIS BIROKRASI PROGRAM MSIB BATCH 7: KOORDINASI DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA Budaya, Cikal Adelaide
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v10i2.8240

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dinamika birokrasi dalam pelaksanaan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 7 tahun 2024 yang menjadi bagian dari kebijakan Kampus Merdeka oleh Kemendikbudristek. Latar belakang studi ini bertumpu pada fenomena keterlambatan pengumuman seleksi program, yang memicu keresahan mahasiswa dan menimbulkan kritik terhadap lemahnya komunikasi antar lembaga. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa struktur birokrasi dalam MSIB tidak bersifat netral dan hierarkis secara kaku, melainkan menjadi arena interaksi kekuasaan yang melibatkan Kemendikbudristek, perguruan tinggi, mitra industri, dan mahasiswa. Ketidakefisienan dalam koordinasi serta ketergantungan pada tekanan publik menegaskan bahwa birokrasi pendidikan dalam konteks ini cenderung reaktif dan kurang transparan. Temuan ini diperkuat dengan teori birokrasi politik yang menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan administrasi teknis, melainkan juga berperan dalam negosiasi kekuasaan antar aktor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa reformasi komunikasi dan struktur koordinasi yang lebih inklusif dan adaptif, pelaksanaan MSIB berisiko mengurangi kepercayaan publik serta keberlanjutan program pendidikan strategis nasional.TRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian //  TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//
The Separatist Movements: A Review of The Conflict Between Self-Determination, State Sovereignty and International Law Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v10i2.8230

Abstract

Separatism is a complex and sensitive issue in the context of international law and human rights. This research aims to explore the correlation between self-determination and human rights in relation to separatist movements, with a focus on the conflicts that arise between state sovereignty and international law. The article also analyzes several case studies of separatist conflicts in various regions to provide a more concrete understanding. The research methodology employed is a normative juridical approach, utilizing literature review from diverse sources such as books, online media, dissertations, and other relevant literature. The research findings confirm that self-determination is recognized as a human right in international law. This right allows ethnic, national, or regional groups to determine their own destiny, including the option of secession from an existing state and in the national law of Indonesia, the right to self-determination is interpreted in the context of regional autonomy. However, conflicts arise when the implementation of self-determination contradicts the principle of state sovereignty. The separatist movement involves complex correlations between self-determination, human rights, state sovereignty, and international law. Sustainable conflict resolution requires a balanced and comprehensive approach that recognizes and protects human rights without disregarding the principle of state sovereignty.
PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK: STUDI KASUS GERAKAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA Al Usman, Shakira Aulia
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pol.v10i2.7458

Abstract

The protracted Israeli-Palestinian conflict has been in the international spotlight since the Balfour declaration in 1917. In this conflict, Palestinian women have played an important role in peace efforts and conflict resolution. In this analysis, we examine the role, strategy, and contribution of Palestinian women in resolving the conflict using peace approaches, non-violent conflict resolution theories, and feminist theories. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to describe the phenomenon of women's participation in conflict resolution. Data were collected through literature studies and secondary data through literature studies. Palestinian women have been actively involved in nonviolent resistance movements, such as peaceful demonstrations, campaigns, and dialogue, in an effort to achieve peace. They also play a role in children's education about nonviolent resistance and political awareness. In addition, women play an important role in socio-economic activities, such as establishing alternative education systems, food cooperatives, and providing humanitarian assistance. Through this analysis, it is hoped that a broader understanding of the role of women in resolving the Israeli-Palestinian conflict, as well as recognition of the importance of women's participation in promoting peace and justice in the world. 

Page 11 of 11 | Total Record : 107

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015): Penelitian More Issue