cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samsul Ode
Contact Email
samsul.ode@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6282242151689
Journal Mail Official
jurnalpolinter@gmail.com
Editorial Address
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
Polinter
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : 24067776     EISSN : 24600903     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Polinter merupakan jurnal kajian ilmu politik dan ilmu hubungan internasional yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Polinter terbit sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada semester genap dan ganjil. Jurnal ini berusaha mengangkat dan mengkaji terkait Politik Indonesia maupun Politik International. Polinter didirikan pada tahun 2014, diawali dengan jurnal cetak dengan no. ISSN 2406-7776 pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk versi elektronik dengan no. EISSN 2460-0903.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 112 Documents
 7   8   9   10   11 
BERDEBAT SOAL PENANGKAPAN MUNARMAN KE MANA MEDIA MASSA BERPIHAK? Ludhy Cahyana; Gina Handayani; Deta Anggreani
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i1.5710

Abstract

Penangkapan Munarman oleh Densus 88 Antiteror mengundang kritik dari media. Media dalam penangkapan tersebut, mengungkapkan ketidak setujuannya melalui komentar-komentar dari narasumber, terutama dari kuasa hukum pihak Munarman. Narasumber yang dikutip media menekankan, penakangkapan tersebut tidak prosedural dan melanggar HAM dan hukum. Pada sisi lain, kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berpendapat, penangkapan Munarman telah memenuhi standar internasional dalam penangkapan terduga teroris. Dua pendapat berbeda tersebut muncul sebagai framing dalam sepekan usai penangkapan Munarman. Media menyuguhkan perdebatan tersebut dengan narasumber kuasa hukum dan kepolisian. Namun, di balik pemberitaan dua sisi tersebut, tampak keberpihakan media dalam pemberitaan penangkapan Munarman. Prakteknya, media berhasil menggali beragam pasal yang dilanggar oleh kepolisian, sementara media enggan melakukan pendalaman dalam mengupas “prosedur standar penangkapan terduga teroris”, inilah yang menjadi fokus penelitian mengenai penangkapan Munarman. Selain itu, dalam keberpihakannya, media mengutip langsung narasumber, lengkap dengan kekerasan simbolik untuk menghegemoni pemikiran pembaca atau khalayak.
OPTIMALISASI KEBIJAKAN BUMDES KEMEDESA PDTT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Alfrida Heanity Panjaitan; Ardi Eko Wijoyo; fajri maulana; Reza Pahlevi
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i1.6076

Abstract

Desa memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga menjadi tonggak semangat pemerataan pembangunan perekonomian desa di seluruh pelosok Nusantara. Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa untuk mendorong pembangunan partisipatif di daerah pedesaan yang mana salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masih banyaknya BUMDes yang belum optimal bahkan sampai terjadi penyalahgunaan dana desa menandakan bahwa BUMDes yang ada saat ini belum mampu mensejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan kucuran anggaran Dana Desa yang tiap tahun meningkat. Untuk itu urgensi dalam penelitian ini adalah mencari alternatif solusi penyelesaian dari faktor-faktor yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan optimal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data secara primer dan sekunder. Hasil pembahasan yang dihasilkan adalah terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal seperti SDM, struktur organisasi, pengelolaan, pangsa pasar, dan kerja sama yang dilakukan menjadi penghambat optimalnya BUMDes.
Albania's Integration Process to NATO: Resolving Internal Security Problems as Balkan Penninsula Countries Mohamad Fajar Haqi Ismaya; Raesita Rakhmawati Rosadi
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i1.6157

Abstract

As a Balkan peninsula country regionally threatened by the instability of security, Albania made an effort to upgrade its state's security alliances in the region. In June 1992, Albania started to apply for membership in NATO. This step recognizes Albania as the first former Balkan state to become the most significant Trans-Atlantic security alliance. Afterward, Albania took the role of NATO's representative to uphold peace and stability. Inexact period, former Balkan states had suffered from arm conflict, terrorism movement, and security instability. Through Albania, NATO successfully had its representative to further respond to security problems in the region. However, internal stability problems in Albania became other challenges as its state joined NATO membership. Albania also utilizes NATO's transfer of knowledge to improve its country's capacity, especially in several key cooperation aspects.
PSIKOLOGI POLITIK KELOMPOK DIFABEL PADA PILKADA TAKALAR TAHUN 2017 Jaya Kurniawan Auza
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i1.5871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena Psikologi Politik terhadap kelompok Difabel di Sulawesi Selatan, terutama di Takalar dalam pemilihan Pilkada 2017. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis untuk menjabarkan variable yang relevan dengan fenomena yang diuji. Data dikumpulkan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan pada daerah domisili penyandang difabel, instansi penyelenggaraan pemilu, DPRP Takalar dan wilayah Galesong. Data juga didapatkan dari studi kepustakaan dimana mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, koran, arsip, agenda, dan catatan media online lain. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa masih kurangnya kesadaran instansi dan calon kepala daerah kepada penyandang difabel karena rendahnya tingkat partisipasi dari kelompok difabel yang dianggap tidak berpengaruh terhadap pemilihan daerah di Takalar. 
ASTROPOLITIK: TEKNOLOGI, MILITERISASI DAN PEPERANGAN ANTARIKSA Muhammad Erza Pradana
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i1.5533

Abstract

This article aims to add to the current literature on astropolitics in the field of International Relations. Space has long been regarded as the new frontier of human domination. This is then realized when space technology advances, allowing humans to conduct space programs. The Soviet Union's Vostok I program and Sputnik I marked the beginning of space technology development. The United States soon expanded their space program which resulted in the landing of the first 2 humans on the Moon. We can see that the utilization of space cannot be separated from political activity since the inception of the human space program. Furthermore, the space program is inextricably linked to military activies. Since the Cold War, countries have been competing for space domination. Despite the fact that the cold war has been long over, the rivalry for space domination between countries has resumed. The militarization and development of space weaponry gave rise to the idea that a space war between states was becoming a real possibility. Keywords: Astropolitics, space technology, space militarization, space security, space warfare 
PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019 Muhammad Shabri Sambojo Utomo; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i2.5981

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran partai politik yaitu Partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019 dengan rumusan masalah bagaimana peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019? Dengan menggunakan konsep peran partai politik dan konsep pendidikan politik. metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan 5 orang narasumber dan studi pustaka. Peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak adalah Partai NasDem DKI Jakarta Membuat dan menyelenggarakan Program pendidikan politik terstruktur dan isidental, Memposisikan diri dalam masyarakat untuk memberikan transformasi ke masyarakat dan NasDem DKI menjadi penggerak untuk masyarakat yang lebih baik, dan Memfasilitasi program pendidikan politik yang diperlukan untuk masyarakat, dalam pendidikan politik tersebut NasDem DKI Jakarta juga memfasilitasi keluhan masyarakat. Ketiga peran tersebut memiliki tujuan politis yaitu untuk merawat dan memperluas basis konstituennya. Kesimpulannya Partai NasDem DKI Jakarta sudah melaksanakan program kegiatan pendidikan politik secara terstruktur atau tersistematis dan isidental sesuai dengan konsep dari Kartini Kartono. Partai NasDem DKI Jakarta bisa memberikan manfaat kepada kader nya dari program pendidikan politik yang ada sesuai dengan konsep partai politik dari Carl J. Friedrich, tetapi Partai NasDem DKI Jakarta belum terlihat secara signifikan peran pendidikan politiknya secara langsung kepada masyarakat khusunya masyarakat DKI Jakarta.
Human Security dalam Politik Mitigasi Covid-19 di Kota Pangkalpinang Putri sabilla safira; Ibrahin Ibrahim; Bahjatul Murtasidin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i2.6725

Abstract

Since Covid-19 pandemic expands, and made world in a great global political dynamics. Global political dynamics focussed on treatment and prevention of Covid-19. The changes of regulations that happen periodically in order to find the more suits, efficients and effectives in finding problem solves for Covid-19 pandemic that’s happened currently. Countries are delivered efforts to survive and addapt in the ambience of pandemic Covid-19 era and not that ease. Thus ambience are mainly talk about human security. Furthermore, Covid-19 pandemic being the causes of structural order changes such as society, economic, and politic. Which, the aim of politic mitigation is to ensure the security setability and its human prosperity.
AGAMA DAN POLITIK SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA Maimun Rahmat; Gloria Miagina Palako Djurubassa; Frets A. Goraph
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i2.6741

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Agama dan Politik sebagai konstruksi sosial di Kabupaten Halmahera Utara. Menguatnya identitas etnis, agama dan kelompok ditengah masyarakat multi-kultural menyebabkan terjadinya konflik ditengah masyarakat dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Hal ini juga di pengaruhi dengan menguatnya politik identitas ditengah masyarakat yang erat kaitannya dengan persoalan relasi kekuasaan. Hal ini membuat konstruksi sosial mengenai agama memiliki signifikansi untuk memobilisasi tujuan-tujuan politik. Dengan menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini mencoba untuk melihat agama sebagai konstruksi sosial yang dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan artikulatif, meskipun di sisi lain juga dimobilisasi untuk tujuan politik praktis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persoalan agama dan politik sebagai konstruksi sosial masyarakat Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan adanya suatu pola interaksi yang bersifat assosiatif. Dimana ada kerja sama, asimilasi dan juga akomodasi, sifat-sifat tersebut tercermin dalam proses berinteraksi antara komunitas Muslim dan Kristen di Kabupaten Halmahera Utara.
The Divided Government in Indonesia Daniel Pasaribu
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i2.6728

Abstract

Since the fall of the authoritarian system, Indonesia completed the fundamental precondition to democratization through a series of constitutional amendments.  As a young democratic country, Indonesia experienced a divided government for the first time under the administration of Joko Widodo. The Divided government is potentially believed to contribute to democratic breakdown. The objective of this research was to investigate how the divided government occurred and was resolved in Indonesia. The research used a qualitative methodology with a case study approach. The results showed that the divided government in Indonesia occurred because of the implementation of Indonesia’s political system adopting the combination of the presidential and multiparty systems. The divided government in Indonesia did not cause a deadlock or democratic breakdown as Joko Widodo resolved the problem by doing political maneuvers seeking political stabilization.
IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PAJAK ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (e-SPT PPN) UNTUK MENUJU KONSEP GOOD GOVERNANCE Dina Fadiyah; Sapto Setyo Nugroho; Syarif Fadillah
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i2.6736

Abstract

Konsep Good Governance kini telah hangat diusung oleh pemerintah demi terciptanya perbaikan pemerintahan. Untuk mewujudkan cita-cita good governance, pemerintah saat ini telah mencoba menjalankan sistem aplikasi pajak e-SPT PPN. Namun implementasinya, aplikasi tersebut belum dapat dikatakan maksimal, perlu adanya perbaikan-perbaikan agar sistem aplikasi tersebut benar-benar dapat dikatakan sebagai elemen untuk menuju kepada prinsip-prinsip Good Governance sesungguhnya.

Page 9 of 12 | Total Record : 112

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015): Penelitian More Issue