Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Articles
159 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya ]]>
<![CDATA[Widodo, Nurul Sapta]]>;
<![CDATA[Lubis, Lunariana]]>;
<![CDATA[Yuliansyah, Yuliansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3086
<![CDATA[Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap tiap kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan. Penelitian kualitatif berikut memakai pendekatan studi kasus serta bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPB online pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Pengambilan data pada penelitian berikut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan langsung serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penggunaan model implementasi menurut Van Meter & Van Horn bahwasanya Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah mengimplementasikan kebijakan penerbitan SPB online dengan baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pada kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, belum maksimalnya sistem yang terintegrasi antar external stakeholder yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap, dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang penggunaan Inaportnet System.]]>
<![CDATA[Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Covid-19 (Studi di Wisata Taman Dolan, Desa Pandanrejo, Kota Batu) ]]>
<![CDATA[Hardianto, Willy Tri]]>;
<![CDATA[Emelia, Emelia]]>;
<![CDATA[Chornelia W, Roro Merry]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3144
<![CDATA[Wabah covid-19 yang membawa pengaruh terhadap pengelolaan industri pariwisata di Kota Batu. Pandemi covid-19 ini juga luas berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, salah satu sektor yang paling mendapatkan imbas dari adanya pandemi global ini yaitu, pada sektor jasa pariwisata.Salah satu pariwisata yang merasakan dampak pendemicovid-19 di Indonesia terletak di Jawa Timur, Kota Batu yang sudah lama memiliki daya tarik tersendiri dalam menarik minat wisatawan. Intisari yang ingin disampaikan adalah bagaimana proses pengelolaan pariwisata yang berada di Kota Batu di masa pandemi ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Strategi pengelolaan wisata taman dolan di masa covid-19 sudah baik, karena di masa covid-19 ini pihak pengelola wisata taman dolan mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu dengan melakukan pemasaran produk wisata melalui media online. Faktor pendukungdalam pengelolaan wisata taman dolan di masa pandemi covid-19 yaitu: (1) pemberian izin dari pemerintah Kota Batu; (2) kerjasama antara pihak taman dolan dengan pemerintah Kota Batu; (3) pengawasan langsung dari tim gugus covid kota batu terhadap setiap wisatawan. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan wisata taman dolan di masa pandemicovid, diantaranya: (1) kurangannya tenaga kerja; (2) pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan; (3) ketidak tahuan orang-orang jika wisata taman dolan sudah dibuka kembali; (4) pendapatan perusahaan menurun.Ssaran bagi pihak pengelola wisata taman dolan, perlu adanya sosialisasi secara langsung ataupun melalui media sosial terkait aturanaturan yang harus dipatuhi oleh wistawan dimasa pandemi covid-19.]]>
<![CDATA[Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Roekminiati, Sri]]>;
<![CDATA[Sunarya, Aris]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3177
<![CDATA[Penelitian berikut mempunyai tujuan guna mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Kureksari, mengetahui peran dan kapasitas perangkat desa ketika mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa dan merancang draft pengembangan model sistem pengelolaan keuangan dana desa berbasis teknologi informasi dengan menyesuaikan kondisi dan karakter wilayah serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia. Penelitian berikut memakai pendekatan deskripsi kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasanya Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kureksari bersumber dari Dana Desa dan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa berbasis online yaitu dengan menggunakan aplikasi OM-SPAN dan Siskeudes. Peranan perangkat Desa ketika mendukung keberhasilan Pengelolaan Dana Desa melekat pada semua prosespengelolaan keuangan Desa.Draft pengembangan model sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi menempatkan Server ada di Desa Kureksari, penambahan bandwidth menjadi minimal 1 Mbps. Semua proses berbasis data, satu aplikasi dalam sistem pengelolaan keuangan desa,jaringan kabel data antar komputer, E-laporan dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta online data antara Desa, Kecamatan dan Kabupaten, sehingga memudahkan penggabungan dan rekonsiliasi data. ]]>
<![CDATA[Analisis Persepsi Masyarakat Petani Di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung Terhadap Program Sistem Resi Gudang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani ]]>
<![CDATA[Atmaja, R Ferry Bakti]]>;
<![CDATA[Yosefin, Yosefin]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3212
<![CDATA[Permasalahan mengenai usaha-usaha untuk lebih meningkatkan kualitas hidup kaum petani selalu saja menjadi tantangan yang berat bagi Pemerintah. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu program pemerintah yang menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui program Sistem Resi Gudang diharapkan petani akan mempunyai akses terhadap modal sekaligus memungkinkan upaya tunda jual yang dalam tahapan selanjutkan meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan pendapatan bagi keluarganya, tercapainya kesejahteraan bagi petani dan berbagai manfaat lain yang dijanjikan program ini. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui potensi program Sistem Resi Gudang dalam meningkatkan kesejahteraan dari segi persepsi petani. Objek penelitian adalah petani lada yang berada di Kecamatan Mendo Barat. Data yang didapat adalah data primer menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan pemberian kuesioner dengan tehnik sample non probability purposive sampling yang kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa program Sistem Resi Gudang belum dapat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan petani baik dari aspek peningkatan akses Sumber Daya, akses Teknologi, akses Pasar maupun akses Sumber Pembiayaan.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Prianggoro, Jarot]]>;
<![CDATA[Agus Subianto]]>;
<![CDATA[Sri Umiyati]]>;
<![CDATA[Lunariana Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3213
<![CDATA[Objek penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan sungai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, khususnya Sungai Brantas yang mengalir melalui Kota Surabaya. Kebijakan Pengelolaan Sungai telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang mencakup konservasi, pemanfaatan dan pengendalian kerusakan air. Kondisi sungai Brantas telah tercemar oleh aktivitas masyarakat, oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pencegahan pencemaran sungai dalam konservasi sungai yang mana standar kualitas air sungai menjadi syarat untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sungai di Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan (2) menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Teori Merillee S. Grindle yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendefinisikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus dalam pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dikembangkan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian sebagai berikut bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sungai Brantas di hilir Kota Surabaya yang meliputi pencegahan pencemaran akibat pembuangan sampah dan air limbah belum optimal sehingga perlu adanya keterpaduan sinergi dan kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Fadoli, M. Irsyad]]>;
<![CDATA[Yuwono, Teguh]]>;
<![CDATA[Yuniningsih, Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216
<![CDATA[Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.]]>
<![CDATA[Reformasi Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan ]]>
<![CDATA[Hamzah, Moh.]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3224
<![CDATA[Penyelenggraan negara yang berkinerja baik serta bebas dari praktek penyimpangan sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih (good government) di semua lini pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Penyelenggaraan pemerintahan seperti ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik termasuk dalam penyelenggraan reformasi pelayanan publik. Sehingga tugas pokok bagi suatu pemerintahan terutama terwujudnya reformasi pelayanan publik. Untuk itulah rumusan masalahnya; Bagaimanakah reformasi pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Pamekasan? Adapun tujuan dalam penelitian ini; Untuk mengetahui reformasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten Pamekasan. Dalam Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat beberapa standar pelayanan publik yaitu: Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi (1) Prosedur pelayanan; (2) Waktu penyelesaian; (3) Biaya pelayanan; (4) Produk pelayanan; (5) Sarana dan prasarana; (6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan (2004 : 8).Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah instansi pemerintah kabupaten Pamekasan. Sumber data dalam penelitian ini semua kepala instansi pemerintah kabupaten Pamekasan sebanyak 25 orang, dan telah diambil sampel dengan teknik purposive sampling sebanyak 9 orang. Teknik pengmpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, reformasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten Pamekasan menyangkut perubahan pelayanan publik dengan memaksimalkan fungsi struktur, mereposisi struktural kelembagaan. Selanjutnya menerima partisipasi/masukan dan aspirasi masyaralkat selain lembaga DPRD secara formal dalam mewujudkan reformasi pelayanan pada pemerintah kabupaten Pamekasan.]]>
<![CDATA[Analisis Konsep Kebijakan Publik Studi Kasus Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) ]]>
<![CDATA[Monica, Sri Devi]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3396
<![CDATA[Kebijakan publik adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan, peraturan itu dibuat berawal dari gejala – gejala yang terjadi pada masyarakat atau melihat perkembangan dari masyarakat. Adanya pelaksaan kebijakan publik yang baik tentulah sangat diharapkan masyarakat, Namun pada pelaksanaannya dilapangan masih terdapat kendala baik itu pada institusi pemerintahan maupun lembaga yang melaksanakan]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat Pembuat Akte Kelahiran di UPT Dispendukcapil Kecamatan Purwosari ]]>
<![CDATA[Abror, Daimul]]>;
<![CDATA[Lu'lu'ul Hidayah]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3487
<![CDATA[Dalam penyelenggaraan pelayanan public aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka mewujudkan kesehjateraan masyarakat seperti pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan kegiatan pelayanan kompleks mencakup penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan salah satu contohnya yaitu pembuatan akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan mengukur sebagaimana kualitas pelayanan pembuatan akte kelahiran yang diberikan kepada masyarakat di Dispendukcapil Kecamatan Purwosari ini. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan juga sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder. Akte kelahiran merupakan dokumen penting sebagai pengakuan haknya dan sebagai bukti adanya kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan dirasa sudah baik, akan tetapi ada beberapa kendala seperti tidak pahamnya masyarakat tentang persyaratan pembuatan akte kelahiran dan prosedur yang dijalankan . Kurang sosialisasi tentang betapa pentingnya dokumen kependudukan salah satunya akte kelahiran, menyebabkan kesalahpahaman yang banyak terjadi ketika sedang mengurus dokumen tersebut. Kesalahpahaman dalam pelayanan pembuatan akte kelahiran pada masyarakat di Dispendukcapil Kecamatan Purwosari ini merupakan fenomena yang banyak terjadi pada sektor pemerintahan secara global, sehingga masyarakat mengganggap kurangnya pelayanan yang diberikan. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Akte Kelahiran]]>
<![CDATA[Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[mahardhani, ardhana januar]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3522
<![CDATA[Pandemi Covid-19 juga merubah tata laksana pemerintah dari berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan perubahan terjadi sangat signifikan, hal ini dikarenakan proses belajar mengajar menjadi berbasis online atau melalui hybrid learning. Tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, banyak layanan dalam bidang pendidikan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber diantaranya penelaahan terhadap buku, artikel, catatan, serta berbagai laporan. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa pemerintah memberikan lima layanan dalam bidang pendidikan diantaranya relaksasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), platform guru berbagi, penyediaan kuota internet, kurikulum darurat, dan fasilitas pembelajaran.]]>
