cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2020)" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IMTN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA Ratna Luhfitasari; Safira Zahwa Azzahra; Andi Dian Angraeni; Aminah Mutiara Kasih
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.641 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.373

Abstract

Di Indonesia terutama di Kota Balikpapan keberadaan segel tanah masih sering menjadi permasalahan. Permasalahan yang terjadi adalah masalah tumpang tindih pemegang hak atas tanah ganda dalam suatu obyek. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara maka setiap orang wajib memohonkan segel tanah menjadi surat keterangan Izin Membuka Tanah Negara terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendaftarkan hak lama berupa segel tanah ke Badan Pertanahan Nasional untuk ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Surat IMTN tersebut tidak dapat terbit apabila sebelumnya ada sanggahan atau bantahan dari pihak ketiga, oleh sebab itu jurnal ini ditulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hokum terhadap pemegang IMTN berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara. Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan cara menganalisis Peratuan Daerah Kota Balikpapan No.1 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Tanah Negara, serta membaca buku-buku dan artikel daring Kata Kunci : Perlindungan hukum, Tanah Negara, Izin Membuka Tanah Negara PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IMTN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN TANAH NEGARA
KAJIAN NORMATIF AKTA JUAL BELI TANPA ITIKAD BAIK Ardiansyah Ardiansyah; Devvy Berliana Thalita; Nurul Wahyu Wijayanti; Laras Febriani
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.406 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.380

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kajian normatif terkain Akta Jual Beli (AJB) tanpa itikad baik di Kota Balikpapan. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat perspektif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dimana kami meneliti dan mengkaji berbagai aspek-aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa kajian normatif terkait Akta Jual Beli (AJB) tanpa itikad baik meliputi seluruh tahapan pembuatan perjanjian dan pasca perjanjian. Dalam hal membuat perjanjian ada satu asas yang harus kita patuhi bersama, yaitu asas itikad baik sebagai landasan pembuantan perjanjian. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Sehingga dari hasil pengamatan kami perjanjian yang dibuat dari awal hingga akhir tersebut sama sekali tidak menjalankan asas itikad baik dengan semestinya. 
URGENSI PENERAPAN REGULATORY SANDBOX OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL EQUITY CROWDFUNDING Naim Fajarul Husna; Kukuh Tejomurti
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.048 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.370

Abstract

Perkembangan inovasi financial technology (fintech) yang tidak bisa dibendung membuat diperlukannya regulasi yang dapat mengawalnya. Equity crowdfunding menjadi salah satu fintech yang paling digemari karena bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Akan tetapi regulasi yang ada belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. OJK sebagai regulator fintech di Indonesia harus bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemodal equity crowdfunding. Penelitian ini menganalisis praktik equity crowdfunding di Indonesia dan membandingkan penerapan regulatory sandbox di negara lain. Regulatory sandbox bisa menjadi solusi untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemodal equity crowdfunding. Perusahaan equity crowdfunding nantinya diwajibkan melalui masa uji coba sebelum diijinkan untuk beroperasi.
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KEMIRINGAN LERENG DIKAWASAN INDUSTRI KARIANGAU Muhammad hadi saputra; Sri Rayung Wulan; Indo Chandra; Hafidz Ehza
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.3 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.375

Abstract

Kawasan Industri Kariangau (KIK) secara administratif berada dikelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat kawasan ini bagi Kota Balikpapan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang diperuntukan sebagai sektor Industri besar di Kota Balikpapan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikapapan Tahun 2012-2032. bahwa kawasan industri Kariangau berada pada wilayah yang kemiringan lerengnya 5-40%. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum terkait karakteristik kawasan industri.Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.41/PRT/M/2007 yang menyatakan bahwa kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar antara 0% - 25%. Salah satu regulasi terkait kawasan industry, tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan indsutri sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Sedangkan untuk acuan atau tolak ukur pemerintah Kota Balikpapan mengenai pengembangan Kawasan Industri Kariangau yang terjadi saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan.
KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGADUAN DAN PENYEROBOTAN TANAH DI KOTA SAMARINDA Sapto Hadi Pamungkas; Jovanna Agustia Undap; Adzah Sachra Majid; Andika Ajeng Pangestu
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.963 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.378

Abstract

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 385 KUHPidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu metode yang di lakukan dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau perundang-undangan yang terkait. Dimana peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kasus penyerobotan tanah. Upaya hukum yang dapat dtempuh adalah melalui gugatan secara pidana namun ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh yakni upaya hukum acara perdata, mengapa demikian karena  bahwa mekanisme berperkara yang terlalu lama secara perdata.  
REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM Muhamad Muhdar
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.279 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.374

Abstract

This article aims to examine: First, how to determine calculation basis of state loss in the event of corruption in natural resource sector. Second, whether environmental destruction and pollution resulting in the loss or the degradation of economic value of the environmental can be the basis to extend the meaning of state loss. The constitution declares that the natural resources are under the power of the state. This constitutional right means that the state is authorized to control state resources. The state rule over natural resources is confirmed by state rights to manage, distribute as well as protect the utilization in order to be useful for social well-being. However, it is argued that the state is not without blemish in term of effective management as destruction and pollution are rampant. Furthermore, natural resource utilizers and certain people in the state agencies commit crime in concert in various sectors of natural resources. State loss in term of financial obligation value or contractual relationship is barely able to dismiss the weakness on the part of the state in protecting the common goods. It is therefore necessary to extend state loss calculation by adding the degradation or the loss of state income and the increasing public burden as a result of the destruction of livelihood.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN Bruce Anzward; Ratna Hidayati
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.615 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.364

Abstract

Aturan formal ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Hukum perburuhan diharapkan memberikan keadilan bagi setiap pekerja, tetapi dalam ketentuan pasal tersebut justru memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Perumusan jenis dan sifat pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan hingga saat ini masih menjadi masalah dalam penerapannya, terutama Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada ketidakadilan terhadap pekerja dan norma-norma yang saling bertentangan, termasuk beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam bisnisnya masih melakukan sistem waktu kerja tertentu bagi karyawan yang memiliki sifat pekerjaan tetap termasuk di mana deskripsi pekerjaan akan terus berlanjut selama perusahaan terus beroperasi, maka pada posisi atau posisi kerja lain yang bersifat permanen juga berlaku sistem waktu kerja perusahaan tertentu, meskipun secara konstitusional mengatur tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai isi artikel yang memiliki relevansi dengan periode Perburuhan adalah seperti yang dijelaskan oleh "Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan hidup layak untuk manusia ity ". Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara hukum menerima perlindungan yang sama, hanya dalam hal kewajiban, wewenang, dan manajerial mereka berbeda, dapat disimpulkan bahwa posisi majikan atau majikan lebih kuat daripada pekerja

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue