Garuda - Garba Rujukan Digital

Civil Liability for the Establishment of a Micro, Small, and Medium-sized enterprise sole proprietorship Rezha Awaladi Ramadha Fath
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

The author discussing legal liability in the civil sector for the establishment of a sole proprietorship as one of the branches of a limited company which has begun to be established by individuals as a result of the birth and enactment of the Job Creation Act. Where the purpose of the research is to identify and provide an explanation regarding to the problem of the legal status of sole proprietorship if it is explored about the fulfillment of the elements in limited company as a legal entity in order to see the legal consequences of civil liability imposed on the establishment of an individual limited liability company in terms of articles 1365, 1366 and 1367 of Burgerlijk Wetbook. This research is a normative research using statutory approach and historical approach. The conclusions of this study are: first, the regulation of a sole proprietorship according to the research conducted by the author couldn’t called as limited company because it does not meet the initial philosophy of the limited company, namely sero which means the sharing of shares that form into a single entity so as to make the company, apart from Apart from that, the exception that excludes the provisions in a limited liability company against the establishment of an individual is in fact also contrary to the prerequisites for a business to be referred to as an UMKM. So seeing this situation, it might be better if a sole proprietorship is not referred to as a limited company but rather an individual company. Second, the regulation regarding the civil liability of a private company is the same as the form of liability carried out by an individual company where the form of liability is the responsibility carried out by the directors individually and can also be carried out jointly and severally. Meanwhile, the Company's shareholders are not personally responsible for the engagements made on behalf of the Company and are not responsible for the Company's losses in excess of the shares owned. The provisions in this article emphasize the characteristics of the Company that shareholders are only responsible for the amount of the deposit for all shares and do not include their personal assets.

JAMINAN PERFORMA SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM DI MARKETPLACE Dewi Parhusip; Tarsisius Murwadji; Etty Mulyati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Permasalahan permodalan merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan permodalan seperti kredit perbankan cenderung sulit untuk diakses karena adanya persyaratan jaminan kebendaan untuk memenuhi aspek-aspek dasar penilaian bank. Marketplace telah menyediakan fasilitas pinjaman dengan syarat performa penjualan penjualan yang secara tidak langsung dapat menjadi jaminan (jaminan performa). Saat ini, belum diketahui lebih lanjut bagaimana perkembangan jaminan performa dalam sistem hukum jaminan, perkembangan pembiayaan dengan jaminan performa melalui fasilitas pinjaman marketplace, serta penerapannya dalam membantu permodalan UMKM di marketplace. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis yuridis kualitatif untuk mencoba mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Jaminan performa merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada UMKM sebagai calon debitur. Pelaksanaan jaminan performa berdasarkan peraturan yang ada belum komprehensif dan dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur penggunaan jaminan performa sampai ke lingkup usaha menengah. Penyelenggaraan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman dengan jaminan performa telah diadakan melalui platform marketplace. Penerapan jaminan performa dapat mengatasi permasalahan permodalan UMKM di marketplace karena dalam hal ini kegiatan usaha yang memiliki kinerja sangat baik yang akan menjadi jaminan bagi pemberian fasilitas pinjaman.Kata-Kunci: Jaminan Performa, Marketplace, Performa Penjualan, Pinjaman, UMKM Capital problems are one of the classic problems faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Capital assistance such as banking credit tends to be difficult to access due to the material guarantee requirements to meet the basic aspects of bank valuation. Marketplace has provided loan facilities with the condition of sales performance that can indirectly be a guarantee (performance guarantee). Currently, it is not yet known further how the development of performance guarantees in the guarantee law system, the development of financing with performance guarantees through loan facilities, and its application in helping the capital of MSMEs in the marketplace. This research used normative juridical methods with qualitative juridical analysis to study and analyze the problems studied. Performance guarantee was one way to assess the feasibility of providing financing to MSMEs as prospective debtors. The implementation of performance guarantees based on existing regulations is not yet comprehensive and further regulations are needed to regulate the use of performance guarantees to the scope of medium-sized businesses. The implementation of financing through loan facilities with performance guarantees has been carried out through the marketplace platform. The application of performance guarantees can overcome MSME capital problems in the marketplace because in this case business activities that have very good performance will become collateral for the provision of loan facilities.Keywords: Performance Guarantee, Marketplace, Sales Performance, Loans, MSMEs

PENGGUNAAN E-METERAI PADA AKTA NOTARIS Jenny Lourencia Rumpuin; Antarin Prasanthi Sigit
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kemajuan teknologi mempengaruhi pola hidup dalam masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan usaha. Hadirnya sarana teknologi yang memadai mulai menggeser kebiasaan penggunaan bentuk fisik dalam pembuatan dokumen menuju kebiasaan paperless. Seiring dengan mulai banyaknya pembuatan dokumen secara elektronik dalam kehidupan masyarakat, pemerintah Indonesia memandang diperlukannya suatu peningkatan dalam hal perlekatan meterai guna pemenuhan pembayaran bea meterai atas dokumen. Pada Oktober 2021 kemarin, Menteri Keuangan meresmikan penggunaan e-meterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bila merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tersebut, akta notaris merupakan salah satu dokumen yang wajib memenuhi bea meterai. Dengan adanya bentuk meterai secara elektronik ini seharusnya dapat mempermudah pekerjaan notaris dari segi perlekatan meterai pada akta notaris. Perlekatan e-meterai pada akta notaris tidak akan mengurangi keabsahan suatu akta notaris itu dikarenakan syarat penandatangan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris akan tetap dilakukan di hadapan notaris dan saksi-saksi, namun hanya perlekatan meterainya saja yang dilakukan secara elektronik.Kata-Kunci: Bea Meterai, Meterai Elektronik, Akta Notaris Technological advance affects the lifestyle in society, including in undertaking business. The presence of adequate technological facilities began to shift the habit of using physical forms in making documents towards paperless habits. Along with the rise of electronic document in the society, the Indonesian government sees the need for an enhancement in the attachment of stamps in order to fulfill the stamp duty on documents. In October 2021, the Minister of Finance inaugurated the use of e-stamp as stipulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. Refers to the provisions of Article 3 of Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty, the notarial deed is one of the documents that must fulfill the stamp duty. The electronic form of this stamp should be able to facilitate the notary in terms of attaching stamps to the notary deed. The attachment of an e-stamp on a notary deed will not reduce its validity since the requirements for signing the deed as regulated in Article 44 of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions will still be carried out before a notary and witnesses, but only the stamps are attached electronically.Keywords: Stamp Duty, Electronic Stamp, Notarial Deed

OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL Alberto Eka Sutisna; Rianda Dirkareshza
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, terkhususnya industri buku komik. Dimana pemanfaatan teknologi memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dulunya hanya ada dalam bentuk fisik, dan kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi perbendaharaan studi terkait pembajakan hukum hak cipta yang menawarkan sebuah konsep optimalisasi dan penegakan hukum dalam menanggulangi problematika pembajakan scanlation komik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dan dibangun dengan kerangka teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman. Scanlation diartikan sebagai tindakan scanning and translation yang mengacu pada penyebaran komik dengan memperbanyak komik digital ilegal untuk disalin dan disebarluaskan. Sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital dan peran aktif dari lembaga penegak hukum hak cipta, pihak swasta dan masyarakat umum untuk menanggulangi tindakan pembajakan scanlation ini.

KEPASTIAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN Mustofa Abdul Basir
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memunculkan norma baru mengenai hak atas tanah di atas hak pengelolaan berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Hak-hak atas tanah di atas hak pengelolaan tersebut secara substansi merupakan hak pengelolaan, bagaimana jika hak-hak atas tanah di atas hak pengelolaan dibebani hak tanggungan sebagai jaminan hutang piutang. Padahal hal tersebut tidak masuk dalam Pasal 4 Ayat (1) UUHT. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai kepastian pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa hak atas tanah di atas hak pengelolaan dapat dibebani hak tanggungan. Tetapi, atas dasar rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan dan diperjanjikan dalam perjanjian pemanfaatan tanah sebegaimana Pasal 13 Ayat (2). Ketentuan ini perlu disikapi secara cermat dan hati-hati terutama mengenai jangka waktu pemberian hak atas tanah di atas hak pengelolaan karena jangka waktu tersebut terkait langsung dengan pembebanan hak tanggungan dan jangan sampai memunculkan masalah di kemudian hari. Maka, perlu adanya pengaturan yang pasti mengenai jangka waktu dan perlu adanya sinkronisasi antara ketentuan UUCK dan PP 18/2021 dengan UUHT.The issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK) has created a new norm regarding land rights over management rights in the form of cultivation rights, building use rights, or use rights. The land rights above the management rights are substantively management rights, what if the land rights above the management rights are encumbered with mortgage rights as collateral for debts. Even though this is not included in Article 4 Paragraph (1) UUHT. This research is a normative juridical research regarding the certainty of the imposition of mortgage rights on land rights over management rights. As Article 13 Paragraph (1) PP 18/2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration, that land rights over management rights can be encumbered with mortgage rights. However, on the basis of a recommendation from the holder of the management right and agreed in the land use agreement as referred to in Article 13 Paragraph (2). This provision needs to be addressed carefully and carefully, especially regarding the period of granting land rights over management rights because this period is directly related to the imposition of mortgage rights and should not cause problems in the future. Therefore, there is a need for definite arrangements regarding the time period and there is a need for synchronization between the provisions of UUCK and PP 18/2021 with UUHT.

PERLINDUNGAN HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG GANTI KERUGIANNYA DIKUATKAN OLEH PENGADILAN DENGAN LEWAT BATAS WAKTU Naomi Margaretha; Mohamad Fajri Mekka Putra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan terkait termasuk peraturan pelaksananya. Kegiatan pengadaan tanah terus dilakukan untuk memenuhi dan mencapai kemakmuran rakyat dengan memperhatikan segala konsekuensi akibat dilakukannya pengadaan tanah. Salah satu konsekuensinya adalah ganti kerugian bagi pihak yang berhak atas pencabutan hak tanah dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam artikel ini dilakukan analisis dan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/Pdt/2021 untuk memberikan penjelasan mengenai perlindungan hak Pemerintah Republik Indonesia atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ganti kerugiannya dikuatkan oleh pengadilan dengan lewat batas waktu. Kata-Kunci: Perlindungan Hak Pemerintah, Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian Guidelines for the Government of the Republic of Indonesia in carrying out land acquisition for the public interest refer to Law No. 2 of 2012 and related regulations including implementing regulations. Land acquisition activities continue to be carried out to fulfill and achieve people's prosperity by taking into account all the consequences resulting from land acquisition. One of the consequences is compensation for those entitled to the revocation of land rights in land acquisition by the Government of the Republic of Indonesia. In this article, an analysis and case study is carried out on the decision of the Supreme Court Number 148 K/Pdt/2021 to provide an explanation regarding the protection of the rights of the Government of the Republic of Indonesia on land acquisition for development in the public interest whose compensation is upheld by the court with a time limit.Keywords: Protection of Government Rights, Land Procurement, Compensation

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEGAWAI BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Safiulloh Safiulloh; Rouli Anita Velentina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimanakah metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum di Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt dan Bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan tipe penelitian deskriptif, sehingga analisa terhadap datanya menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi Pustaka dengan menggunakan data sekunder. Maka dalam hal ini hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Metode penemuan hukum oleh hakim pengadilan negeri Blitar sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt hanya menggunakan metode penafsiran terkait pasal 16 ayait (1) Huruf a UUJN yaitu Kewajiban seorang notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. maka dalam hal ini notaris yang di berikan kepercayaan oleh klain untuk menitipkan sertifikatnya harus dijaga dengan baik dan penafsiran sistematis untuk menyelesaikan masalah hukum mengenai di tolaknya gugatan atas pemohon Serta metode argumentasi berupa penyempitan hukum dalam hal menyelesaikan masalah kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat I, II dan III harus menggunakan metode penafriran analogi selain metode penafsiran UUJN dan siatematis sebagai tujuan dari Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Notaris/PPAT yang menyerahkan sertifikat tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT tersebut.Kata-Kunci: Pengadilan, Notaris/PPAT, Hukum The formulation of the problem discussed in this study. What is the method used by judges to find the law at the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt and How is the Analysis of the Decision of the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt. The type of research used is normative legal research with descriptive research type, so that the analysis of the data uses qualitative methods, namely by collecting, identifying, analyzing and describing legal materials that have been obtained through library studies using secondary data. So in this case the results of the discussion of the problems that arise in this study are the method of legal discovery by the judges of the Blitar District Court as safe in Decision Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt only using the interpretation method related to Article 16 paragraph (1) letter a UUJN is the obligation of a notary to act honestly, thoroughly, independently,impartially, and to protect the interests of the partiesin legal actions. so in this case the notary who is trusted by the client to entrust his certificate must be propertly maintained and a systematic interpretation to resolve legal problems regarding the rejection of the lawsuit against the applicant as well as the argumentation method in the form of legal narrowing in terms of resolving the problem of losses resulting from unlawful acts committed by the defendants I,II and III must use the analogy interpretation method other than the UUJN and systematic interpretattion method as the purpose of the actions carried out by the Notary/PPAT employee who submitted the certificate without the Notary/PPAT knowing.Keywords: Court, Notary/PPAT, Law

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK PEMUKIMAN DI WILAYAH GARIS SEMPADAN SUNGAI DKI JAKARTA Yuliana Yuli Wahyuningsih; Dwi Desi Yayi Tarina; Satino Satino; Muthia Sakti
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan dapat dikatakan manusia tidak dapat terpisahkan dengan tanah karena dari tempat manusia berpijak di atas tanah, tempat manusia mengambil semua kebutuhan sehari-hari untuk sandang, pandang dan papan semua berawal dari tanah bahkan sampai dengan manusia meninggal masih membutuhkan tanah. Dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman, jumlah permintaan akan tanah terus meningkat. Ada tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan pergeseran industri dan budaya. Secara geografis, DKI Jakarta merupakan Provinsi yang padat penduduk. Dengan melunjaknya jumlah kelahiran atau peledakan perkembangan penduduk di Ibu Kota Jakarta, maka banyak masyarakat yang mendirikan pemukiman di wilayah garis sempadan Sungai Ciliwung. Hal tersebut didukung dengan harga tanah yang lebih murah dibandingkan dengan harga tanah pemukiman di tengah kota. Namun dengan adanya pemukiman di wilayah garis sempadan Sempadan Sungai Ciliwung, membawa dampak negatif terhadap perkembangan ekosistem sungai dan juga memberikan dampak buruk pada kehidupan masyarakat sekitar pemukiman karena merusak sistem penyerapan air. Salah satu dampaknya adalah sering terjadi banjir. Dalam pemanfaatan tanah di perbatasan sungai menurut Undang-Undang Agraria dalam pemanfaatannya harus mengutamakan fungsi sosial yaitu prinsip yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain dan kepentingan umum serta agama.Kata-Kunci: Kebijakan, Sempadan Sungai, Lingkungan. Land has an important meaning in human life and livelihood, it can even be said that humans cannot be separated from land because from where humans stand on the ground, where humans take all their daily needs for clothing, views and boards, everything starts from the ground and even reaches humans. dead still need land. From time to time along with the times, the amount of demand for land continues to increase. There are three factors that influence it, namely population growth, technological progress and industrial and cultural shifts. Geographically, DKI Jakarta is a densely populated province. With the increasing number of births or the explosive population development in the capital city of Jakarta, many people have set up settlements in the Ciliwung River border area. This is supported by the cheaper land prices compared to residential land prices in the middle of the city. However, the presence of settlements in the Ciliwung River border area has a negative impact on the development of river ecosystems and also has a negative impact on the lives of communities around the settlements because it damages the water absorption system. One of the effects is frequent flooding. In the use of land on the river border, according to the Agrarian Law, in its use, it must prioritize social functions, namely the principle that land use must not conflict with the rights of others and public and religious interests.Keywords: Policy, River Border, Environment.

MENILAI KEDUDUKAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER SEBAGAI SAKSI AKTA NOTARIS DI PENGADILAN Tirta Arista Kumara; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri. Artikel ini akan mengangkat permasalahan dengan topik Menilai Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta Notaris di Pengadilan.Kata-Kunci: Saksi Instrumenter; Akta Notaris; Pengadilan.Within the scope of a notary, there are two kinds of witnesses, namely identifying witnesses and instrumenter witnesses. Instrumental witnesses are required by law to be present at the making of a notary deed. The task of this instrumenter witness is to put a signature, testify about the truth of the contents of the deed and fulfill the formalities required by law. Usually, the witnesses for this instrument are the Notary's employees themselves. This article will raise issues with the topic of Assessing the Legal Position of Instrumental Witnesses as Witnesses of Notary Deeds in Court.Keywords: Instrumenter Witness; Notarial Deed; Court.

KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR Haris Aksara; Moh. Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narktotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesinambungan.Kata-Kunci: Polisi, Penyidikan, Narkotika. Investigators in the east java police jurisdiction are required to understand the criminal act of narctotika, such as a number of prohibitions in it such as the community is not allowed to store narcotics for any type and class. To get optimal useful results and usefulness in the process of investigating narcotics criminal cases, and avoiding unwanted legal consequences such as pre-trial demands, compensation and rehabilitation, or even until the release of the defendant from all lawsuits and legal charges as a result of the transparency of the investigator, then every Police Officer who carries out the task of investigation must hold firm and carry out all the principles in the investigation. The investigation activity has five principles, namely: 1. Principle of Responsibility, 2. Principle of Certainty, 3. Principle of Speed, 4. Principle of Security, 5. Principle of Continuity.Keywords: Police, Investigation, Narcotics

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA