Garuda - Garba Rujukan Digital

NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 Sunardi Sunardi; Novi Dyastuti Rusidik
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16320

Notaris merupakan salah satu Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah. Memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam lapangan hukum perdata. Pemerintah memberikan kewenangan terhadap Notaris melalui UUJN untuk mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata. Tujuannya untuk memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memerlukan jasa Notaris dengan dibuatkannya Akta Otentik. Pandemi Covid-19, telah ditetapkan sebagai penyakit menular dan berbahaya. Pemerintah menerbitkan Keppres No. 11/2020 untuk membatasi semua kegiatan bertemu secara langsung guna mempercepat penangan Covid-19. Melakukan kegiatan/pekerjaan dirumah dengan memaanfaatkan TIK (online). Kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan bagi Notaris, dikarenakan adanya “keharusan” Notaris hadir secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Penelitian ini menganalisis tentang : (1) keabsahan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tanpa kehadiran Notaris secara fisik sesuai Kepres No. 11/2020; dan (2) akibat hukum dari norma keharusan Notaris hadir secara fisik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kepres No. 11/2020 sesuai dengan UUJN ditengah Pandemi Covid-19. Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan teknik yang Mengkaji Sistematika Peraturan Perundang-Undangan, dan teknik yang Ingin Menelaah Sinkronisasi Suatu Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terkait dengan norma keharusan Notaris hadir secara fisik dihadapan penghadap adalah wajib, sedangkan pembuatan Akta Otentik dengan menggunakan media elektronik adalah tidak berlaku/tidak sah (Pasal 5 ayat (4) UU ITE huruf b). (2) Apabila Notaris mengikuti ketetuan dalam Kepres No. 11/2020, maka akan menimbulkan masalah hukum, dikarenakan akta yang dibuat dengan media elektronik, menjadi Akta Di Bawah Tangan dengan segala akibat hukumnya.Kata-Kunci: Notaris, Akta Media Elektronik, Kepres No. 11/2020. Notary is one of the public officials appointed by the government. Has a very important position, function and role in human life, especially in the field of civil law. The government gives authority to Notaries through UUJN to regulate legal relations in the field of civil law. The aim is to provide certainty, order and legal protection for people who need the services of a Notary by making an Authentic Deed. The COVID-19 pandemic has been declared a communicable and dangerous disease. The government issued Presidential Decree No. 11/2020 to limit all face-to-face meetings in order to accelerate the handling of COVID-19. Doing activities/work at home by utilizing ICT (online). With this policy, it creates problems for the Notary in carrying out his duties, due to the “requirement” of the Notary to be physically present, as regulated in article 16 paragraph (1) letter m UUJN. This study analyzes: (1) the validity of a Notarial Deed made electronically without the physical presence of a Notary in accordance with Presidential Decree No. 11/2020 and (2) the legal consequences of the norm that a Notary must be physically present in carrying out his duties based on Presidential Decree No.11/2020 in accordance with UUJN in the midst Covid-19 pandemic. The normative juridical research method uses a legal approach and a conceptual approach. The legal material used in the research is secondary data. Collecting data with techniques that examine the Systematics of Legislation, and techniques that want to study the synchronization of a statutory regulation. The result of the study show that : (1) related to the norm that a Notary must be physically present before the court is mandatory, while the making of an Authentic Deed using electronic media is not valid/illegitimate (article 5 paragraph (4) UU ITE letter b). (2) if the Notary follows the provisions in Presidential Decree No. 11/2020, it will cause legal problems, because the deed made with electronic media becomes a Underhand Deed with all the legal consequences.Keywords: Notary, Electronic Media Deed, Presidential Decree No.11/2020.

PERAN NOTARIS DAN KONSULTAN HUKUM DALAM SENGKETA BISNIS MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF Endra Mayendra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16463

Perkembagan dunia bisnis sejalan dengan perkembangan hukum yang membingkai transaksi yang menjamin kepastian hukum para pihak. Transaksi tersebut dicapai melalui kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian harus berlandaskan itikad baik dalam memenuhi prestasi timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak. Para pihak dalam sepakat mencapai tujuan bisnis tidak merencanakan terjadinya sengketa, namun jika terjadi sengketa harus disikapi dan diselesaikan dengan cara yang memadai baik melalui jalur ligitasi dan non ligitasi. Penyelesaian sengketa melalui non ligitasi menjadi alternatif mencari titik temu dari sengketa dengan efektif dan efesien, namun perkembangannya masih lebih sedikit dibandingkan dengan jalur ligitasi. Rumusan masalah dari penelitan ini bagaimana peran Notaris dan konsultan hukum dalam mendorong awareness pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan deskristip analisis. Dengan adanya peran Notaris dan Konsultan Hukum semakin awarenya pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dapat menjadi paradigma baru dalam berperkara terkait sengketa bisnis.Kata-Kunci: kontrak, alternatif penyelesaian sengketa, notaris World developments are in line with legal developments that frame transactions that guarantee legal certainty for the parties. The transaction is reached through the agreement of the parties in an agreement that must be based on good faith in fulfilling the mutual performance of the rights and obligations of the parties. The parties in achieving business goals do not plan a dispute, but if a dispute occurs, it must be resolved in an adequate manner, both through litigation and non-litigation. Dispute resolution through non-litigation is an alternative to finding common ground for disputes effectively and efficiently, but the progress is still low compared to the litigation route. The formulation of the problem from this research is how the role of Notaries and legal consultants in encouraging the awareness of business actors in resolving disputes through Alternative Dispute Resolution (APS) in Indonesia. The research methodology used is normative juridical with a descriptive analysis approach. With the role of Notaries and Legal Consultants, business actors are increasingly aware of how to resolve their disputes using Alternative Dispute Resolution and can become a new paradigm in litigation related to business disputes.Keywords: contract, alternative dispute resolution, notary

DERIVASI BAHASA HUKUM MENGENAI KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS Nynda Fatmawati; Amelia Jessika Halim
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dalam membuat suatu akta otentik, tentunya perlu dipahami mengenai syarat-syarat otentisitas serta penyebab kebatalan maupun pembatalan suatu akta Notaris. Selain itu dalam membuat suatu akta Notaris harus mengedepankan tindakan pencegahan agar tidak terjadi cacat yuridis suatu akta yang mengakibatkan hilangnya otentisitas maupun batalnya suatu akta tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa rumusan masalah yaitu apa saja karakteristik kebatalan dan pembatalan suatu Akta Notaris serta apakah ada dasar hukum istilah kebatalan dan pembatalan suatu Akta Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau doktrinal yang mempunyai sifat preskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun salah satu hasil penelitian adalah terdapat beberapa karakteristik kebatalan dan pembatalan akta Notaris yang memiliki implikasi hukum yaitu akta Notaris yang dapat dibatalkan, akta Notaris batal demi hukum, akta Notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta Notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri, atau akta Notaris batal berdasar asas praduga yang sah.Kata-Kunci: Akta Notaris, akta otentik, bahasa hukum, Notary is a public official authorized to make an authentic deed. In making an authentic deed, it is necessary to understand the terms of authenticity and the causes of the nullification or cancellation of a Notary deed. In addition, in making a deed, a Notary must prioritize preventive measures so that there is no juridical defect of a deed which results in the loss of authenticity or the cancellation of the deed. In this study, the authors create several formulations of the problem, namely what are the characteristics of the nullification and cancellation of a Notary Deed and whether there is a legal basis for the term nullification and cancellation of a Notary Deed in the Undang-Undang Jabatan Notaris. This research method is normative or doctrinal research that has a prescriptive nature, using a law approach to study primary and secondary legal materials. One of the results of the research is that there are several characteristics of the nullification and cancellation of a Notary deed which has legal implications, namely a Notary deed that can be canceled, a Notary deed is null and void, a Notary deed which only has the power of proof as an underhand deed, a Notary deed which is canceled by the parties. itself, or the Notary deed is void based on the principle of a valid presumption.Keywords: Notary deed, authentic deed, legal language

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH YANG MENGGUNAKAN DISKRESI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Muhammad Shodik Aviano
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.17640

Diskresi lahir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya kondisi peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan adanya kondisi stagnasi pemerintahan, sehingga mengharuskan pejabat pemerintah yang berwenang perluuntuk mengambil tindakan cepat dalam hal mengatasikekurangan peraturan ataupun kondisi pemerintahan yang sedang mengalami stagnasi. Permasalahan yang sering terjadi dalam setiap pejabat yang berwenang dalam menggunakan diskresi sudah keluar dari kedudukannya ataupun menyalahi ketentuan peraturan yang ada. Sehingga dari penyelewengan kedudukan yang disalahgunakan dari wewenanganya demikian harus ada bentuk tanggung jawab oleh setiap pejabat yang menyalahi ketentuan demikian. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu Pertama bagaimana pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut hukum positif di Indonesia. Kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[1] Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Diskresi, Pertanggungjawaban, Pejabat Pemerintah. Discretion is born due to several factors, including the condition of the laws and regulations being incomplete, incomplete, or unclear, and the condition of stagnation of government, thus requiring authorized government officials to take quick action in terms of overcoming the lack of regulations or the condition of the government that is experiencing stagnation. . Problems that often occur in every official who is authorized to use discretion have been out of position or violated the provisions of existing regulations. So that from the misappropriation of positions that are abused from such authority, there must be a form of responsibility by every official who violates such provisions. This writing is motivated by the existence of problems, namely: First, how is the legal regulation of the use of discretion by government officials according to positive law in Indonesia. Second, how is the form of accountability for the use of discretion by government officials according to positive law in Indonesia. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach and the Conceptual Approach.Keywords: Discretion, Accountability, Government Officials.

HAK WARIS TANAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM Ainul Masruroh; Arum Widiastuti
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran dapat berakibat hukum pada adanya hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, dan akibat adanya harta perkawinan. anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Permasalah yuridis dapat timbul pada hak waris tanah bagi anak dari perkawinan campuran yang orang tuanya meninggal sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Sistem hukum waris yang di anut di Indonesia adalah sistem kewarisan bilateral, bahwa seseorang dapat menerima harta warisan dari ayah atau ibunya. Di sisi lain UU Pokok Agraria melarang WNA atau mereka yang berkewarganegaraan ganda mempunyai hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi, dan diinterpretasikan dengan metode otentik, sistematis, dan komperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata dan Hukum Islam perbedaan kewarganegaran tidak menyebabkan terhalangnya anak untuk mendapatkan hak warisnya, hak waris anak atas tanah peninggalan orang tuanya tetap dapat diberikan, namun untuk dapat memiliki hak tersebut anak harus menunggu sampai anak berusia 18 tahun dan menjadi WNI, namun apabila anak tidak memilih menjadi WNI dia harus melepaskan hak atas tanah tersebut dengan menjual atau mengalihkannya.Kata-Kunci: Perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda, hak atas tanah, harta warisan. Mixed marriage is a marriage between two people of different nationalities. Mixed marriages can have legal repercussions for the existence of a legal relationship between husband and wife, a legal relationship between parents and children, and the consequences of marital property. children born from mixed marriages will acquire dual citizenship limited to the age of 18. Juridical problems can arise in the right of inheritance of land for a child from a mixed marriage whose parents died before the child was 18 years old. The inheritance law system adopted in Indonesia is a bilateral inheritance system, that a person can receive inheritance from his father or mother. On the other hand, the Basic Agrarian Law prohibits foreigners or those with dual nationality from having land rights. This research is normative juridical research, with a statutory and conceptual approach. The legal materials used will be analyzed using content analysis techniques, and interpreted by authentic, systematic, and comparative methods. The results showed that according to the Civil Code and Islamic Law, differences in citizenship do not cause the child to be hindered from obtaining his inheritance rights, the child's inheritance rights to the land left by his parents can still be given, but to be able to have this right the child must wait until the child is 18 years old and becomes an Indonesian citizen, but if the child does not choose to become an Indonesian citizen he must give up the right to the land by selling or transferring it.Keywords: Mixed marriage, dual citizenship, land rights, estate

KEKUATAN HUKUM KARTU BPJS KESEHATAN DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Diyan Isnaeni
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Since March 1, 2022, the requirements for registration services for the transfer of land rights due to sale and purchase must be accompanied by a photocopy of the BPJS Health Card with the issuance of the Director General of PHPT of the Ministry of ATR/BPN Number: HR 02/153-400/II/2022, as a follow-up to the Presidential Instruction Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program, land buyers must have registered with the Indonesian government's health insurance program and are active participants.There is legal uncertainty for people who want to register the transfer of rights due to buying and selling with the issuance of the Director General of PHPT ATR/BPN No. HR.02/153-400/II/2022, especially the 2 (two) and 3 (three) numbers. Juridically normative Letter of the Director General of PHPT ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022, especially number 3 (three) does not have strong legal force, and as a result of the law the requirements for a BPJS Health card are not binding for someone who wants to apply application for registration of the exercise of rights even though it is not equipped with a BPJS Health Card. However, implementing it has strong legal force because the product from the registration of the transfer of rights due to sale and purchase in the form of a land title certificate cannot be taken if it is not equipped with a BPJS Card because it is not yet a BPJS Health participant. Keywords: Registration of Transfer of Rights, BPJS Health, Legal Force ABSTRAKSejak 1 Maret Tahun 2022 syarat permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dilengkapi dengan fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dengan dikeluarkannya Surat Dirjen PHPT Kementrian ATR/BPN Nomor: HR 02/153-400/II/2022, Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pembeli tanah harus sudah terdaftar jaminan kesehatan program pemerintah Indonesia dan merupakan peserta aktif.Ada ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan peralihan hak karena jual beli dengan diterbitkannya Surat Dirjen PHPT ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022 khususnya angka ke 2 (dua) dan ke ke 3 (tiga). Secara yuridis normatif Surat Dirjen PHPT ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022 khususnya angka ke 3 (tiga) tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan akibat hukumnya syarat kartu BPJS Kesehatan tidak mengikat bagi seseorang yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran perlaihan hak walaupun tidak dilengkapi dengan Kartu BPJS Kesehatan. Tetapi secara implementif mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena produk dari pendaftaran peralihan hak karena jual beli berupa sertifikat hak atas tanah belum bisa diambil apabila tidak dilengkapi dengan Kartu BPJS karena belum sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kunci: Perndaftaran Peralihan Hak, BPJS Kesehatan, Kekuatan Hukum

PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH: PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM Sulasiyah Amini
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menerbitkan sertifikat tanah, menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Hingga kini tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar belum bersertifikat. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, dan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya pendaftaran tanah dalam perpektif teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitiannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Peran PPAT terkait dengan pendaftaran tanah pertama kali, sangat penting terkait perbuatan hukum peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah. Dalam perspektif teori kepastian hukum, mendaftarkan tanah adalah penting guna memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Bidang tanah yang telah terdaftar akan terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan.Kata-Kunci: Pendaftaran, Tanah, Kepastian Hukum. A lack of understanding of the importance of land registration for the first time that was issued, lead to a limited ownership of the land certificate of rights. Until now, the land owned by the society are largely uncertified. This study aims to know and analyze the role of the Land Deed Official in the performance of land registration, and also to analyze the importance of land registration in assigning legal theories of certainty. The research method uses empirical juridical, with a sociological juridical approach. The location of the research conducts in the National Land Agency of Kabupaten Malang, using the primary and secondary types of data. The data analysis is qualitative. In the first phase of land registration, the roles of the Land Deed Official are particularly important when it comes to legal transitions of land rights, the imposition of land rights which are used as the basis for land rights registration. In the perspective of a legal certainty theory, listing land is essential in order to obtain legal certainty over land ownership. The land that has been listed will avoid any act of arbitrariness. Keywords: Registration, Land, Legal certainty

KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Hasan Basri; Mohammad Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengandilan Pajak masih menggunakan sistem dua atap (dual roof system), sedangkan lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan tata usaha negara berikut lembaga peradilan lainnya menggunakan sistem satu atap (one roof system). Sehingga dalam penelitian ini dihasilkan dua rumusan masalah yaitu :1) Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia? 2) Bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Eksistensi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, 2) upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak ada tiga anatara lain, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum dalam konteks Pengadilan Pajak tidak terdapat Banding dan Kasasi seperti badan peradilan lainnya, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Wajib Pajak). dikarenakan upaya hukum yang ada dalam Pengadilan Pajak mereduksi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai dasar adanya tingkatan sistem peradilan di Indonesia.Kata-Kunci: Kedudukan, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan, Indonesia The position of the Tax Court according to Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court is a court that exercises judicial power. The independence of judges in the Tax Court still uses a two-roof system, while the general judiciary and state administrative courts and other judicial institutions use a one-roof system. So that in this study two formulations of the problem were produced, namely: 1) What is the position of the Tax Court in the Justice System in Indonesia? 2) What is the law on the decision of the Tax Court?. The research method used is normative legal research with two approaches, namely the limitation of invitations. The results of the study state that 1) The existence of the Tax Court based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court confirms that the Tax Court as a special court is included in the scope of the State Administrative Court, 2 There are three legal remedies against the Court's decision, among others, an appeal, a lawsuit, and a judicial review (PK). Legal remedies in the context of the Tax Court do not include Appeals and Cassations like other judicial bodies, this results in no legal certainty and no sense of justice for justice seekers (Taxpayers). because the existing legal remedies in the Tax Court reduce the authority of the Supreme Court as regulated in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic level of the judicial system in Indonesia.Keywords: Position, Tax Court, Justice System, Indonesia.

PERAN JABATAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG DISIMPAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK ARSIP Resa Eka Nur Fitriasari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah terkait penyimpanan protokol yang saat ini teknologi digunakan sebagai alternatif pengelolaan data dan kearsipan. Oleh karena itu teknologi kini sering dimanfaatkan oleh jabatan atau para pejabat yang mulai mempertimbangkan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaannya, salah satunya ialah Notaris. Notaris merupakan pejabat negara yang berwenang membuat akta autentik serta menyimpan dan merawat akta yang dibuatnya sebagai Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan bagian dari arsip Negara yang dalam penyimpanannya secara konvensional sesuai dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam praktik saat ini masih banyak yang menggunakan penyimpanan manual atau konvensional karena penyimpanan protokol secara konvensional ini telah mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus hukum bagi Notaris. Membuat dan menyimpan minuta akta sudah merupakan kewajiban yang jelas untuk dilaksanakan oleh seorang notaris. Tanggung Jawab Notaris atas Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris jelas dikatakan bahwa notaris berkewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Arti dari pasal ini adalah kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpanakta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.Kata-Kunci: Tanggungjawab Notaris, Protokol Notaris, Elektronik Arsip This research is intended to analyze the Authority of Notary as an Official Certifier of Title Deeds (PPAT). This research is about Protocol Conserved that now the technology is used as an alternate of data management and archival. Therefore, the technology more frequently used by the Functionary, for example, is Notary. The notary is a state functionary that has the authority to create an authentic certificate, save, and care for the certificate created by the Notary as Notary Protocol. The Notary Protocol is part of the State Archive that the conventional conserved is suitable to Enactment Number 2 the Year 2014 about the change of Enactment Number 30 the Year 2004 about the Functionary of the Notary. The current practice still has used a conventional conserve because the Protocol of Conserve has been appropriate to the Enactment so that it can minimize the Legal Case to Notary, then the problem needs to be researched how the Notary to save the archive with conventional conserve that keeps in electronic archives and how the responsibility of the Notary to save in electronic archives. This research is used the empirical juridical with the sociologic juridical approach. This research is to advertise that the goal of the research is to acquire legal knowledge with empirical and with the practice to the object to know the Protocol of Conserve of the Notary that keeps in the electronic archive that related about the role and responsibility of the Notary (The research is held in Banyuwangi State). The responsibility of the Notary about the lost and broken of the Minuta Certificate, the Enactment clause 16 subsections (1) letter b about the Functionary of the Notary is clearly written that the Notary required to create the certificate in Minuta Certificate and save as part of Notary Protocol. The meaning of the clause is The compulsory to save the authenticity of the certificate with save the original certificate, so when there is falsification or misappropriation of Grosse, duplication, or the citation it is immediately easily knowable by the match with the original certificate. Keywords: Create and save Minuta Certificate is compulsory to a Notary

ANALISIS YURIDIS SINKRONISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 Siva Anggraeni
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Permasalahan yang timbul akibat ketidaksinkronan aturan yang mengatur tentang perangkat daerah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik yang pertama yaitu dalam ketentuan terkait jenis kelembagaan perangkat daerah pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 sudah tidak menetapkan kelembagaan perangkat daerah yang berbentuk kantor. Hal tersebut membuat kebingungan dan kegamangan utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota yang memiliki hak dalam menentukan bentuk dan susunan kelembagaan perangkat daerah serta mendapat pendelegasian sementara kewenangan terkait bidang urusan kesatuan bangsa dan politik. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Pertama Bagaimana konflik norma Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kedua Bagaimana analisis Yuridis sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) tentang Perangkat Daerah terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Harmonisasi, Perangkat Daerah, Konflik Norma. The problems that arise due to the incompatibility of the rules governing regional apparatus in the field of national unity and politics are the first, namely in the provisions related to the types of regional apparatus institutions in Government Regulation No. 18 of 2016 which does not stipulate regional institutions in the form of offices. This creates confusion and indecision, especially the Regency/City Regional Governments which have the right to determine the form and institutional structure of regional apparatus and receive temporary delegation of authority related to the fields of national unity and politics. This writing is motivated by the existence of problems, namely, First How is the conflict of norms of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus with Minister of Home Affairs Regulation Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatus that carries out government affairs in the field of National Unity and Politics. Second, how is the Juridical analysis of the synchronization of Government Regulation Number 18 of 2016 Article 5 paragraph (2) concerning Regional Apparatus against Article 3 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatus that carries out government affairs in the field of National Unity and Politics. The type of research conducted in this author is normative juridical research. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.Keywords: Harmonization, Regional Apparatus, Norm Conflict.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA