Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN NOTARIS MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM INDONESIA MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA Mirin Primudyastutie; Shohib Muslim; Yaqub Cikusin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Setiap manusia itu mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi oleh orang lain, termasuk para pihak yang berurusan dengan notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1). penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. notaris dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui perjanjian kerjasama kemitraan. Ketika seorang notaris memainkan peran keprofesiannya dengan tegas, apa yang dia lakukan secara otomatis setara dengan menegakkan atau menghormati hak asasi manusia.Kata-Kunci: Notaris, Peran, Hak Asasi Manusia Every human being has a number of rights that must be protected by others, including the parties dealing with a notary. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights it is stated that human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, laws and regulations. Government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity (Article 1 point 1). the author uses this type of research is descriptive. A descriptive study is intended to provide data that is as accurate as possible about humans, conditions or other symptoms. Notary can be interpreted as respect for human rights (HAM) through a partnership agreement. When a notary plays his professional role firmly, what he does is automatically equivalent to upholding or respecting human rights.Keywords: Notary, Role, Human Rights

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA AMPUNAN PAJAK TERHADAP PINJAM NAMA KEPEMILIKAN Ririh Moestajab
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Eksistensi PPAT sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sampai saat ini sangat dibutuhkan jasanya bagi masyarakat. Hal ini memerlukan lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT agar dalam melakukan pekerjaannya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kode etik. Kode etik sangat vital sebagai pedoman dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktik PPAT. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan PPAT Kabupaten Malang terhadap kode etik oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MP2D). Bagaimana penanganan MP2D terhadap PPAT yang melanggar kode etik. Apa saja hambatan dan kendala MP2D dalam penanganan pelangggaran Kode Etik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer kemudian dipadukan dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan PPAT terhadap kode etik di Kabupaten Malang cukup patuh dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembinaan dan pengawasan PPAT Kabupaten Malang terhadap kode etik harus melibatkan MP2D, namun MP2D di Kabupaten Malang masih belum berjalan. Sehingga membuat MPD Notaris Kabupaten Malang berinisiatif untuk menggantikan sementara peran MP2D dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kepada MPD Notaris terkait dengan dugaan pelanggaran PPAT dimana masyarakat masih belum mengetahui apa itu MP2D beserta fungsi dan tugasnya.Kata-Kunci: Kepatuhan PPAT, kode etik, MP2D. The existence of PPAT since the enactment of Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration has so far needed its services for the community. This requires a coaching and supervisory agency for PPAT so that in carrying out its work it runs in accordance with the laws and regulations and code of ethics. The code of ethics is very vital as a guide in carrying out professional steps in PPAT practice. The formulation of the problem in this research is how the compliance of PPAT Malang Regency to the code of ethics by the Council of Trustees and Supervisors of Regional Land Deed Making Officials (MP2D). How to handle MP2D against PPAT that violates the code of ethics. What are the MP2D barriers and constraints in handling violations of the Code of Ethics. This study uses a type of empirical juridical law research using primary data and then combined with secondary data. Based on the results of research on PPAT compliance with the code of ethics in Malang Regency, it is quite obedient in carrying out its duties. In the guidance and supervision of PPAT Malang Regency on the code of ethics must involve MP2D, but MP2D in Malang Regency is still not running. So that makes MPD Notary Malang take the initiative to temporarily replace the role of MP2D in conducting guidance and supervision of violations committed by PPAT in carrying out their duties. This is based on reports from the public to the Notary MPD regarding alleged violations of PPAT where the public still does not know what MP2D is and its functions and duties. Keywords: PPAT compliance, code of ethics, MP2D

ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 Andi Syahrial Fauzar
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Konflik norma yang terdapat dalam ketentuan peraturan dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sama-sama memberlakukan suatu ketentuan terkait dengan kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Dari ketidak harmonisan pemberlakuan norma demikian, membuat permasalahan hukum dalam pembentukan peraturan terjadi tumpah tindih dan inkonsistensi. Permasalahan tersebut salah satunya dalam pembentukan peraturan presiden yang sama-sama sinkron dengan peraturan menteri dalam negeri terkait pejabat pembuat komitmen, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangundangan lain. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait kedudukan pejabat pembuat komitmen dengan adanya konflik norma dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dserta terkait peran pemerintah kota/kabupaten dalam pengguna anggaran pada kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Konflik Norma, Pejabat Pembuat Komitmen. The conflict of norms contained in the provisions of the regulations in Article 9 Letter G Presidential Regulation Number 12 of 2021 With Attachment Chapter I Letter E Budget Use Number 8 Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 both enforces a provision related to the position of the official making the commitment in procurement goods and services. From the disharmony in the application of such norms, there are legal problems in the formation of regulations, overlapping and inconsistencies. One of these problems is in the formation of a presidential regulation that is equally synchronous with the regulation of the minister of home affairs regarding commitment-making officials, due to the process of forming laws and regulations that ignores the importance of material deepening, coordination, synchronization and harmonization with other laws and regulations. This writing is motivated by the existence of problems related to the position of commitment-making officials with conflicts of norms in Article 9 Letter G of Presidential Regulation Number 12 of 2021 With Attachment Chapter I Letter E Use of Budget Number 8 Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. As well as related to the role of city governments / district in the budget user at the position of the official making the commitment in the implementation of the procurement of goods and services. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.Keywords: Norm Conflict, Commitment Making Official.

KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG M Fahrudin Andri Andriyansyah; Hisbul Luthfi Ashsyarofi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kecamatan Kedungkandang memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan di Kota Malang, apalagi ditambah dengan keberadaan exit tol Malang-Pandaan (MAPAN) yang menjadikan kecamatan kedungkandang sebagai pintu masuk untuk memudahkan perpindahan orang dan barang. Oleh karena potensi masifnya pembangunan di wilayah kecamatan ini, maka penting kiranya memastikan adanya kebijakan penataan ruang yang berorientasi pada pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup akan berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah Kota Malang secara umum dan Kecamatan Kedungkandang secara khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Metodologi Penelitian menggunakan penelitian sosiolegal dengan malakukan kajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan tata ruang di Kota Malang. Pada tahap berikutnya dilakukan penelitian secara sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sejumlah stakeholder. Kebijakan RTH Publik di Wilayah Kecamatan Kedung Kandang dapat dilihat melalui sejumlah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, termasuk juga penjabarannya. Hambatan pelaksanaannya yaitu: Pertama, adanya penetapan RTH Publik dilahan Private, Kedua, Penggunaan Aset Pemkot tidak hanya untuk kepentingan RTH dan Ketiga, Anggaran Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbatas.Kata-Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Publik, Kedungkandang, Malang Kedungkandang District has a strategic position in the development agenda of Malang City, especially related to the existence of the Malang-Pandaan Toll Gate which makes Kedungkandang District an entry point to facilitate the movement of people and goods. Given the enormous development potential in this district, it is important to ensure a spatial planning policy that is oriented towards fulfilling public green open spaces in terms of environmental protection and contributing to the quality of life of people in the urban area of Malang in general and Kedungkandang Regency in particular. According to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the percentage of green open space in urban areas is at least 30 (thirty) percent of the urban area, and the percentage of public green open space in urban areas is at least 20 (twenty) percent of the total area urban. Methodology This research uses social law research by conducting a normative study of the laws and regulations related to spatial planning policies in the city of Malang. In the next stage, sociological research is carried out by conducting direct interviews with various stakeholders. Public green open space policies in KedungKandang District can be seen in several regional regulations on land use planning and regional planning, including their descriptions. The implementation constraints are: First, the determination of public green open space on private land, second, the use of city funds that are not only in favor of green open space, and third, the limited budget for the procurement of public green open space.Keywords: Green Open Space, Public, Kedungkandang, Malang

PENGUASAAN LAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Moh. Ujang Rismi Hidayatullah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Dampak Globalisasi Pembangunan eknomi suatu negara tak terkecuali Indonesia, dalam rangka meningktatkan pertumbuhan ekonomi, medorong pemerintah untuk menyelenggarakan dan sekaligus memberikan service terhadap penanam modal asing dengan diterbitkannya Undang-UndangNomor 25 Tahun2007 Tentang penanaman modal asing. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sengketa atas penguasaan lahan. Metode peneletian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif membahas tentang penguasaan lahan dan penyelesaian sengketa lahan dikaitkan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 melalui pendekatan penelitian perundang- undangan (statute approach) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan menggunakan metode analisis Deskriptif. Hasil peneltian dan pembahasan berkenaan dengan pemberlakuan kebijakan pemerintah berdasarkan UUPMA tentang penguasaan lahan oleh penanam modal Dalam hal pemberlakuan pasal 22 ayat (1-4) Tahun 2007 UUPM dibatalkan melalui yudicial review atau putusan MK nomor 21-22/PUU-V/2007, karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam hal tersebut dapat melemahkan kehendak bebas negara dalam rangka melakukan pemerataan kesempatan dalam memperoleh hak-hak atas tanah secara adil. Mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi disebutkan cara penyelesaiannya dalam pasal 32 UU No 25 Tahun 2007 Tentang PMA yaitu melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, apabila belum selesai melalui jalur arbitrase atau altaernatif penyelesaian sengketa, jalur selanjunya melalui pengadilan dan yang terahir melalui jalur Arbitrase Internasional atau penyelesaian sengketa lintas negara seperti ICSID,ICC,UNCITRAL dan lain sebagainya.Kata-Kunci: penguasaan lahan, Penyeleseian sengketa, Penamam modal asing.Impact of Globalization The economic development of a country, including Indonesia, in the context of increasing economic growth, has encouraged the government to organize and at the same time provide services to foreign investors with the issuance of Law Number 25 of 2007 concerning foreign investment. This cannot be separated from disputes over land tenure. The research method used is normative juridical research discussing land tenure and land dispute resolution associated with law number 25 of 2007 through a statutory research approach (statute approach) and also using a conceptual approach (conceptual approach) while the legal materials used are types of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and using descriptive analysis methods. The results of research and discussion regarding the implementation of government policies based on the UUPMA concerning land tenure by investors. considered contrary to the Constitution and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, in that case it can weaken the free will of the state in the context of equalizing opportunities in obtaining land rights fairly. Regarding the settlement of disputes, it is stated in article 32 of Law No. 25 of 2007 concerning PMA, namely through deliberation and consensus first, if it has not been completed through arbitration or alternative dispute resolution, the next route is through the courts and the last one is through international arbitration or settlement. cross-border disputes such as ICSID, ICC, UNCITRAL and so on.Keywords: land tenure, dispute resolution, foreign investors.

IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Edy Basuki
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan dan peranan sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, sehingga dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi dan penentuan sebuah tindakan malladministrasi yang berujung pada kerugian negara. dalam hukum administrasi setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi. Adanya kekaburan makna “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Tipikor diartikan memiliki pengertian yang berbeda dengan “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana disebut dalam UU Administrasi Pemerintahan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu implikasi hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Serta keterpaduan aparat pengawasan internal pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Wewenang, Korupsi, PTUN, Administrasi Pemerintahan. Authority or authority has a very important position and role in the study of constitutional law and administrative law, so that it can be interpreted that authority is the core concept of constitutional law and administrative law and the determination of an administrative maladministration action that results in state losses. In administrative law, every use of authority contains accountability, however, it must also be separated about the procedures for obtaining and exercising authority because not all officials exercise authority by attribution and delegation. The ambiguity of the meaning of "abuse of authority" in the Anti-Corruption Law is interpreted to have a different meaning from "abuse of authority" as referred to in the Government Administration Law. This writing is motivated by the existence of problems, namely the legal implications of Article 21 of the Government Administration Act on the authority of the State Administrative Court in examining elements of abuse of authority in corruption. As well as the integration of the government's internal control apparatus in preventing abuse of authority in Article 20 of the Government Administration Law. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.Keywords: Authority, Corruption, Administrative Court, Government Administration.

ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT Fitria Dewi Navisa
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Ada 3 lembaga Negara di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain karena kedudukan dan fungsi masing-masing. Akan tetapi antar lembaga Negara tersebut memiliki hubungan yang perlu diketahui baik oleh warga Negara, dan juga antar lembaga Negara itu sendiri. Antar lembaga Negara mempunyai hubungan yang saling mengawasi dan mengontrol. problematika dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat timbul terjadinya sengketa antar lembaga Negara, yang biasanya berkaitan dengan kewenangan konstitusional. Adanya perbedaan dalam mengartikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wewenang maupun fungsi suatu lembaga juga memicu terjadinya sengketa. Salah satu nya permasalahan sengketa antar lembaga Negara dalam divestasi Newmont. Dalam hal ini, antar lembaga Negara sama-sama merasa memiliki wewenang untuk menyelesaikan. Rumitnya kasus ini melibatkan banyak pihak, salah satunya DPR yang tidak menyetujui pembelian 7% saham PT. NNT dikarenakan pembelian saham tersebut harus melalui persetujuan DPR. Sehingga kasus ini diselesaikan dan diputus di Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Maka dari itu, diperlukan adanya penjelasan mengenai batasan serta makna batasan lembaga Negara, sehingga dalam penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif. (LEMBAGA yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional)Kata-Kunci: Sengketa, Newmont, Divestasi, Lembaga Negara There are 3 state institutions in Indonesia, executive, legislative, and judicial. All three have a relationship with each other because of the position and function of each. However, between state institutions it has a relationship that needs to be known both by citizens, and also between state institutions themselves. Between state institutions have a relationship that oversees and controls each other. problems in dispute resolution authority of state institutions in the Constitutional Court. So that there can be disputes between state institutions, which are usually related to constitutional authority. The existence of differences in deciphering the laws and regulations governing the authority and function of an institution also triggers disputes. One of the problems of disputes between state institutions in the divestment of Newmont. In this case, between state institutions equally feel the authority to resolve. The complexity of this case involved many parties, one of which the DPR did not approve the purchase of 7% of PT. NNT because the purchase of these shares must be through the approval of the DPR. So that the case was resolved and decided in the Constitutional Court with the issue of authority disputes between state institutions. Therefore, it is necessary to have an explanation of the limits and the meaning of the limits of state institutions, so that the settlement of disputes can run effectively. (Institutions relating to constitutional authority).Keywords: Dispute, Newmont, Divestment, State Institutions

IMPLIKASI YURIDIS PENULISAN AKTA NOTARIS DAN AKTA PPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH BAHASA INDONESIA Yesaya Siep
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Komitmen untuk melibatkan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan oleh ayat (2) yang menyatakan bahwa “apabila si penghadap tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta, pejabat hukum wajib menguraikan atau menjelaskan substansi akta dalam bahasa yang dipahami oleh yang membuat. Bait ini menyiratkan bahwa akta tersebut masih dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi karena para penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga mereka tidak memahami pentingnya substansi dari akta tersebut. akta tersebut, notaris berkewajiban untuk menafsirkan atau mengklarifikasi substansi akta dalam bahasa yang dapat dipahami dan dirasakan oleh para penghadap, tanpa mengubah desain akta. Dari keterangan Pasal 43 ayat (3) UUJN yang mengizinkan pembuatan akta dengan bahasa yang tidak diketahui atas keinginan arisan, substansi saling menghormati harus diwajibkan oleh mertua dan wali termasuk UUJN, meskipun dalam istilah yang masuk akal mungkin dapat menimbulkan masalah dalam hal pemahaman saat menguraikan. Penggunaan bahasa Indonesia untuk menguraikan dan memperjelas secara jelas pengertian yang terkandung dalam akta untuk memenuhi rincian pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Mengingat konsekuensi penilaian penggambaran penggunaan bahasa Indonesia dalam akta yang diberikan oleh akuntan publik, ditemukan adanya penyimpangan pada prinsip ejaan, keputusan kata dan wewenang dan kalimat bahasa. Hasil hukum dari mengharapkan bahwa struktur akta akuntan publik tidak sesuai bahasa Indonesia telah menyimpulkan bahwa akta tersebut dikurangi menjadi akta di bawah tangan.Kata-Kunci: Akta Notaris, Bahasa Indonesia, Penulisan Akta Article 43 paragraph (1) of the UUJN states that "a Notary Deed must be made in the Indonesian language". The commitment to involve the Indonesian language in the making of the deed as referred to in paragraph (1) is strengthened by paragraph (2) which states that "if the appearer does not understand the language used in the deed, the legal official is obliged to describe or explain the substance of the deed in a language that is understood by the parties concerned. make. This stanza implies that the deed is still made in Indonesian, but because the presenters do not understand Indonesian, they do not understand the importance of the substance of the deed. the deed, the notary is obliged to interpret or clarify the substance of the deed in a language that can be understood and felt by the parties, without changing the design of the deed. From the explanation of Article 43 paragraph (3) of the UUJN which permits the making of a deed in an unknown language at the wish of the social gathering, the substance of mutual respect must be required by the in-laws and guardians including the UUJN, although in reasonable terms it may cause problems in terms of understanding when elaborating. The use of the Indonesian language to describe and clarify clearly the meaning contained in the deed to fulfill the details of the arrangement as referred to in Article 1320 of the Civil Code. Based on the results of the examination of the description of the use of the Indonesian language in the deed provided by the notary, it was found that there were deviations in the rules of spelling, word choice and authority and language sentences. The legal consequences of assuming that the composition of the notary deed is not in accordance with the Indonesian language has decided that the deed is reduced to a private deed.Keywords: Notary Deed, Indonesian Language, Deed Writing

PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN OLEH NOTARIS DAN PPAT DI TINJAU DARI PASAL 15 AYAT (2) UUJN Siti Chayatun; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18401

Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ketentuan pasal tersebut masih belum dapat dilaksanakan, karena keberadaan PPAT dipertahankan oleh Pemerintah. Kondisi ini menimbulkan adanya konflik norma terkait kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat akta terkait pertanahan. Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji/ menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan ini adalah Menghadapi terjadinya benturan kewenangan antara Notaris dan PPAT dalam membuat akta pertanahan, karena undang-undang tidak memberikan solusi penyelesaian, maka seharusnya kita kembalikan pada asas hukum yang berlaku, Kata Kunci : Notaris, PPAT, Kewenangan, Asas Hukum. In Article 15 paragraph 2 letter f UUJN confirms that the Notary has a deed related to land. The provisions of the article still cannot be implemented, because the existence of PPAT is maintained by the Government. This condition creates a conflict of norms related to Notaries and PPAT in making land related deeds. This writing method is based on normative juridical legal research, namely research conducted to examine/analyze the applicable laws and regulations and are normative in nature. The problem approach used in the preparation of this research is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The result of this discussion is facing the power of attorney between the Notary and the PPAT in making the land deed, because the law does not provide a settlement solution, then we should return it to the applicable law, Keywords: Notary, PPAT, Authority, Legal Principles.

MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Nia Rochmah Savitri; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18402

Dengan banyaknya Notaris saat ini maka tidak jarang terkadang Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah keluar dari UUJN dan Kode Etik, disinilah timbul masalah yang bisa membawa Notaris mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya yang dianggap diderita oleh orang yang merasa dirugikan atas Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji/ menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan ini adalah berdasarkan UUJN bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dijatuhi sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana; Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan semakin besar pula sanksidan tanggungjawab yang harus dipenuhi. Kata Kunci : Notaris, Tanggungjawab, Kode etik. With the current number of Notaries, it is not uncommon for Notaries in carrying out their positions to have left the UUJN and the Code of Ethics, this is where problems arise that can bring Notaries legally responsible for each of their actions that are considered to be suffered by people who feel aggrieved by this method. This writing is based on juridical legal research. normative, namely research conducted to examine/analyze the prevailing laws and regulations and their normative nature. The problem approach used in the preparation of this research is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this discussion are based on the UUJN that when a Notary in carrying out his position is proven to have committed a violation, the Notary must be responsible by being subject to administrative sanctions, civil sanctions, criminal sanctions; The imposition of sanctions against a Notary who violates the provisions in the making of an authentic deed is adjusted to the quantity and quality of the violation committed. The greater the level of error committed, the greater the sanctions and responsibilities that must be met. Keywords: Notary, Responsibility, Code of ethics.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA