Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG Fathani Ali Hamdan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16360

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (POLRI) merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI.Kata-Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Polisi Every country of law has law enforcement officers including the police who universally have the duty and function of maintaining public security and order in accordance with the provisions of applicable law to realize legal certainty and justice. The police can basically be seen as a living law, because in the hands of the police the law experiences its manifestation, at least in the field of criminal law. Speaking of narcotics crimes, then we are always faced with the existing reality, where crimes committed individually to involve certain groups in a community of lower to upper middle class communities and even to involve law enforcement officials. Irregularities committed by law enforcement officials (POLRI) are a violation of the code of ethics that is rarely heard but occurs in many POLRI members who are in certain cities that have a densely populated number. Efforts to enforce the POLRI Professional Code of Ethics are needed for the realization of the implementation of tasks charged with the professionalism of POLRI.Keywords: Criminal Acts, Narcotics Abuse, Police

Kedudukan Akta Perubahan PT Perorangan Terhadap Akta Pendirian PT dan Implikasi Keberlangsungannya William Tanuwijaya; Fully Handayani Ridwan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Abstrak “PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris.”Pemerintah melalui“UU No. 11/2020”menciptakan sebuah bentuk PT baru.“PT tersebut adalah PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa akta notaris.”PT“tersebut harus memenuhi kriteria sebagai UMK.”Dengan berkembangnya bisnis, memungkinkan PT Perorangan tersebut“tidak lagi memenuhi kriteria”sebagai“UMK,”dan“harus mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal dengan akta notaris.”Menjadi persoalan ketika PT Perorangan mengubah status badan hukumnya karena tidak adanya“akta pendirian PT dalam bentuk akta notaris.”Akta perubahan status berbeda dengan akta pendirian, meskipun di dalamnya terdapat anggaran dasar dan data PT. Oleh karena itu, PT Perorangan tidak dapat merubah status badan hukumnya karena tidak memiliki akta pendirian dalam bentuk akta notaris sebagaimana yang disyaratkan. Dengan tidak terpenuhi syarat tersebut, maka PT tersebut tidak pernah didirikan.Kata Kunci:“PT, Akta Pendirian, PT Perorangan, Akta Perubahan Status” Abstract Limited Liability Company (“LLC”) is established by 2 (two) or more persons with a notarial deed. The government through Law no. 11/2020 creates a new form of LLC. The LLC is“a Single-member Limited Company (“SLC”)”which can be established by one person without a notarial deed. The SLC must comply with the criteria as a“UMK.”With the development of the business, it is possible for the SLC to no longer comply”with the criteria as a“UMK,”and must change its status to a LLC by notarial deed. It becomes a problem when a SLC changes its legal entity status because there is no deed of establishment of LLC in the form of a notary deed. The change of legal entity deed is different from the deed of establishment, although it contains the articles of association and data of LLC. Therefore, SLC cannot change its legal entity status because it does not have a deed of establishment in the form of a notarial deed as required. By not fulfilling these requirements, the LLC was never established.”Keywords:”Limited Liability Company, Establisment Deed, Single-member Limited Company, Change of Legal Entity Deed.”

IMPLIKASI YURIDIS LEGALITAS SERTIPIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM Choirun Ni’matus Sa’diyah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis legalitas sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang mengandung cacat hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Indikator yang menjadi syarat adanya cacat hukum dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah secara administrasi adalah adanya kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan ha katas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpeng tindih hak atau sertipikat ha katas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak, kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Kemudian indikator syarat adanya cacat hukum secara yuridis yaitu adanya sertipikat asli tapi palsu, sertipikat palsu dan tumpang tindih. 2. Adanya Keputusan PTUN tidak secara otomatis merubah legalitas kepemilikan Hak atas tanah seseorang, melainkan dengan keputusan PTUN tersebut oleh para pihak dapat dijadikan alat bukti ketika mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan cacat yuridis dalam proses penerbitan sertipikat dapat menjadi dasar bagi pemilik hak atas tanah untuk menindaklanjuti ke BPN untuk proses penerbitan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum administrasi negara asas contrarius actus suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan berwenang membatalkan atau mencabut. Dalam hal penyelesaian sertipikat secara yuridis pemohon dapat menggugat atau mengajukan banding administrasi apabila dirasa keputusan Pengadilan kurang memuaskan.Kata-Kunci: Sertipikat, Legalitas, Cacat Hukum This research was conducted with the aim of finding out how the juridical implications of legality of land rights certificates containing legal defects. Using normative juridical research methods, it is concluded: 1. Indicators that required is legal defects in the process of issuing land rights certificates administratively is procedural errors in the process of establishing and / or registration of land rights, errors in the registration process of transfer of rights and / or replacement certificates, errors in procedures in the registration process of affirmation and / or recognition of customary former land, procedural errors in the process of measurement, mapping and/or extensive calculations, overlapping rights or certificates of land, errors in subjects and/or objects of rights, other errors in the application of laws and regulations. Then the indicator that is required for the existence of legal defects juridically is the existence of genuine but fake certificates, fake certificates and overlap. 2. The PTUN Decision does not automatically change the legality of ownership of a person's land rights, but with the decision of the PTUN can be used by all parties as an evidence when filing a land rights claim to the District Court. While facing the District Court Ruling related to juridical defects in the certificate issuance process can be the basis for land rights owners to follow up to BPN for the process of issuing certificates based on court rulings that have permanent legal force. In the administrative law of the state the principle of contrarius actus a body or office of state administration issues a decision of state governance by itself also (automatically), the relevant administrative body / official is authorized to cancel or revoke. In the event of juridical completion of the certificate the applicant can sue or appeal administratively if it is deemed the Court's decision is not satisfactory.Keywords: Certificate, Legality, Legal Defects

KEPATUHAN PPAT KABUPATEN MALANG TERHADAP KODE ETIK OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH (MP2D) Tri Andaru Wibowo
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16443

Eksistensi PPAT sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sampai saat ini sangat dibutuhkan jasanya bagi masyarakat. Hal ini memerlukan lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT agar dalam melakukan pekerjaannya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kode etik. Kode etik sangat vital sebagai pedoman dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktik PPAT. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan PPAT Kabupaten Malang terhadap kode etik oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MP2D). Bagaimana penanganan MP2D terhadap PPAT yang melanggar kode etik. Apa saja hambatan dan kendala MP2D dalam penanganan pelangggaran Kode Etik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer kemudian dipadukan dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan PPAT terhadap kode etik di Kabupaten Malang cukup patuh dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembinaan dan pengawasan PPAT Kabupaten Malang terhadap kode etik harus melibatkan MP2D, namun MP2D di Kabupaten Malang masih belum berjalan. Sehingga membuat MPD Notaris Kabupaten Malang berinisiatif untuk menggantikan sementara peran MP2D dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kepada MPD Notaris terkait dengan dugaan pelanggaran PPAT dimana masyarakat masih belum mengetahui apa itu MP2D beserta fungsi dan tugasnya.Kata-Kunci: Kepatuhan PPAT, kode etik, MP2D. The existence of PPAT since the enactment of Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration has so far needed its services for the community. This requires a coaching and supervisory agency for PPAT so that in carrying out its work it runs in accordance with the laws and regulations and code of ethics. The code of ethics is very vital as a guide in carrying out professional steps in PPAT practice. The formulation of the problem in this research is how the compliance of PPAT Malang Regency to the code of ethics by the Council of Trustees and Supervisors of Regional Land Deed Making Officials (MP2D). How to handle MP2D against PPAT that violates the code of ethics. What are the MP2D barriers and constraints in handling violations of the Code of Ethics. This study uses a type of empirical juridical law research using primary data and then combined with secondary data. Based on the results of research on PPAT compliance with the code of ethics in Malang Regency, it is quite obedient in carrying out its duties. In the guidance and supervision of PPAT Malang Regency on the code of ethics must involve MP2D, but MP2D in Malang Regency is still not running. So that makes MPD Notary Malang take the initiative to temporarily replace the role of MP2D in conducting guidance and supervision of violations committed by PPAT in carrying out their duties. This is based on reports from the public to the Notary MPD regarding alleged violations of PPAT where the public still does not know what MP2D is and its functions and duties. Keywords: PPAT compliance, code of ethics, MP2D

URGENSI INFORMED CONSENT SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA OLEH DOKTER Inas Syadza Ikhsan; Hwian Christianto
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Dokter bukan hanya dibutuhkan ketika sakit, namun ketika sehat pun dokter sebenarnya diperlukan untuk mencegah penyakit atau menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik maupun psikis dari pasiennya. Hubungan dokter-pasien adalah hubungan kepercayaan, jadi tanpa rasa percaya diantara keduanya, pengobatan tidak mungkin dilakukan dengan baik. Hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan terapeutik. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (informed consent), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Segala macam perawatan pasien yang dilakukan oleh dokter diperlukan persetujuan tindakan medik dari pasien, baik itu berbentuk lisan, isyarat maupun tertulis. Di dalam Hukum Pidana, apapun yang akan dilakukan oleh seseorang maka memerlukan suatu bukti pendukung sebagai bentuk pembenaran dari apa yang dilakukannya agar tidak mendapatkan permasalahan.Kata-Kunci: Informed consent, hukum pidana, dokter, pasien Doctors not only needed when sick, but even when healthy doctors are actually needed to prevent disease or maintain and improve the physical and psychological health of their patients. The doctor-patient relationship is a relationship of trust, so without trust between the two, treatment is impossible. The legal relationship between doctor and patient is a therapeutic relationship. This legal relationship is based on the patient's trust in the doctor, so that the patient is willing to give informed consent, which is the patient's consent to accept the medical treatment that will be carried out on him. All kinds of patient care carried out by doctors require the approval of medical actions from the patient, whether in the form of oral, sign or written. In Criminal Law, whatever a person will do, it requires supporting evidence as a form of justification for what he did so as not to get into trouble.Keywords: Informed consent, criminal law, doctor, patient

PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DI INDONESIA Rizky Rubyansyah; M. Saleh
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian sebagai salah satu bentuk instrumen yang sangat penting dalam aspek hukum bisnis, salah satunya dalam bisnis dalam kerjasama kemitraan .Oleh sebab itu dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan diperlukan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya sering melibatkan Notaris. Metode Penelitian hukum ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pelaksanaan dalam upaya mendapatkan data primer yang didahului dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, artikel dan literatur lainnya untuk mendapatkan data sekunder, untuk menjawab permasalahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan yang akan menjawab permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum perjanjian kerjasama kemitraan adalah sah dan karenanya perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang baku karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama mengedepankan pada keuntungan bersama. Dan memberikan penjelasan peran serta fungsi Notaris dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan.Kata-Kunci: Perjanjian, Kerjasama kemitraan, Notaris. This study discusses the agreement as a form of instrument that is very important in the legal aspect of business, one of which is in business in partnership cooperation. In its application it often involves a Notary. This legal research method is normative juridical research, namely research based on implementation in an effort to obtain primary data which is preceded by researching library materials in the form of books, articles and other literature to obtain secondary data, to answer legal problems which are analyzed using several approaches. that will answer the problem, namely the statutory approach and the conceptual approach. This study aims to explain the legal position of the partnership agreement is valid and therefore the agreement becomes law for those who make it, and binds both parties and the agreement is a standard reciprocal agreement because each party has the same rights and obligations prioritizing on mutual benefit. And provide an explanation of the role and function of the Notary in making a partnership agreement.Keywords: Agreement, Partnership, Notary.

AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA) Ronald Harmoko Awang; Mohamad Fajri Mekka Putra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPenelitian yang diterapkan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berarti mendeskripsikan mengenai permasalahan yang ada dan menganalisis masalah yang ada dengan mendasarkan kepada teori dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pembuatan Akta PPAT yang berisi penghadap yang tidak sesuai dengan fakta yang ada akan menimbulkan sengketa pertanahan. Salah satu kasus pertanahan yang terjadi adalah terdapat seorang PPAT yang membuat Akta Jual Beli tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris. Akta Jual Beli tersebut kemudian digunakan untuk balik nama atas nama pembeli dan dilakukan penjaminan terhadap tanah tersebut kepada pihak ketiga. Oleh karena itu penelitian yang akan dihasilkan berupa analisis akibat hukum terhadap Akta Jual Beli dan upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris atas tindakan yang dilakukan oleh PPAT. Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris mengakibatkan Akta Jual Beli dapat dibatalkan dan upaya hukum yang ditempuh oleh ahli waris atas kerugian yang dialami yaitu dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan hukum terhadap PPAT. Kata Kunci: Tanpa Persetujuan, Akibat Hukum, Upaya Hukum AbstractThe research applied is descriptive-analytical research, which describes the existing problems and analyzes the current issues based on the theory and applicable regulations. The making of the PPAT Deed, which contains an appearance that is not by the existing facts, will lead to a land dispute. One of the land cases that occurred was a PPAT who made a Sale and Purchase Deed without consent and knowledge of the heirs. The Sale and Purchase Deed is then used to transfer the name on behalf of the buyer and guarantee the land to a third party. Therefore, this study will produce an analysis of the legal consequences of the Sale and Purchase Deed and legal remedies that the heirs could reach for the actions taken by PPAT. The Sale and Purchase Deed made without consent and knowledge of the heirs resulted in the Sale and Purchase Deed being canceled and legal remedies that the heirs could take, namely by filing a claim for compensation based on legal actions against PPAT.Keywords: Without Consent, Legal Consequences, Legal Remedies

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TANI DALAM HAL TERJADI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN Nizar Maisya Rahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Implementasi dari Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28 C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan penjelasan tentang permasalahan disinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan implementasi pada masyarakat di Kota Kediri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian harus mendapatkan izin dari instansi-instansi terkait. Terjadinya alih fungsi lahan ini diakibatkan karena beberapa alasan, antara lain peralihan karena untuk kepentingan umum, pengadaan tanah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pemilik lahan wajib mempunyai Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau IPPT yang diajukan ke BPN setempat. Oleh karena itu demi kesejahteraan rakyat, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan lahan untuk pertanian pangan. Negara juga memiliki kewenangan untuk melindungi lahan pertanian pangan dengan melarang pengalihan fungsinya menjadi non pertanian pangan. Larangan tersebut tidak dimaksudkan untuk tidak menghormati hak milik seseorang atas lahan, apalagi hak milik tersebut dilindungi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.Kata-Kunci: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih Fungsi Lahan, Konvensi Lahan Protection of Sustainable Agricultural Land as regulated in Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land is an implementation of the Indonesian National Constitution Article 20, Article 21, Article 27 paragraph (2), Article 28A, Article 28 C, and Article 33 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Which was then further implemented by Government Regulation no. 1 of 2011 concerning the Determination and Transfer of Land Functions for Sustainable Food Agriculture. This type of juridical empirical research, using a sociological approach. In this study, the researchers tried to provide an overview and explanation of the problem of synchronizing the laws and regulations regarding Sustainable Food Agricultural Land with implementation in the community in the City of Kediri. The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The mechanism for determining the conversion of agricultural land to non-agricultural uses must obtain permission from the relevant agencies. The occurrence of this land conversion is due to several reasons, including the transition because for the public interest, land acquisition is an activity carried out by the Government to provide land by providing appropriate and fair compensation to the entitled party. Land owners are required to have a Land Use Change Permit or IPPT submitted to the local BPN. Therefore, for the welfare of the people, the state has the authority to regulate the use of land for food agriculture. The state also has the authority to protect food agricultural land by prohibiting the transfer of its functions to non-food agriculture. The prohibition is not intended to disrespect a person's property rights to land, moreover that property rights are protected in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Sustainable Food Agricultural Land, Land Use Transfer, Land Convention

ANALISA YURIDIS KETIDAK SESUAIAN ANTARA SALINAN BUKU TANAH DENGAN BUKU TANAH PADA DATA YURIDIS PERTANAHAN DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Daril Akhmad
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.16462

Pemeliharaan data merupakan kegiatan terhadap adanya suatu perubahan terkait data-data didalam sertifikat. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan pada data yuridis antara salinan buku tanah dengan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya perbedaan pada data yuridis antara salinan buku tanah dengan buku tanah. Bagaimana upaya struktural yang dapat dilakukan untuk memperbaiki perbedaan pada data yuridis antara salinan buku tanah dengan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah dengan memakai jenis penelitian hukum empiris (yuridis-empiris), dengan pendekatan yuridis-perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan komprehensif. Lokasi penelitian di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan, jenis data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan dan jenis data sekunder dari penelitian pustaka. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (Editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (concluding). Faktor penyebab terjadinya perbedaan data yuridis pada salinan buku tanah dengan buku tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan kabupaten Pasuruan karena perbaikan pada layanan sistem komputerisasi. Akibat dari permasalahan tersebut tidak mengakibatkan sertifikat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Upaya yang dilakukan untuk perbaikan data yuridis dengan melakukan pendaftaran perbaikan data antara bphtb terhutang atau validasi nomer identifikasi bidang sertifikat.Kata-Kunci: Komputerisasi, Buku Tanah, Data Yuridis Pertanahan Data maintenance is an activity of a changes related to certificate’s data. What are the factors causing the difference in juridical data between the copies of the land book and the land book at the Pasuruan Regency Land Office. What are the legal consequences caused by the occurrence of differences in juridical data between copies of the land book and the land book. How structural efforts can be made to correct the difference in juridical data between copies of the land book and the land book at the Pasuruan Regency Land Office. The type of research used is by using empirical legal research (juridical-empirical), with a juridical-sociological approach. The research location is in the Agrarian and Spatial Planning Office of the Land Agency of Pasuruan Regency, the types of primary data obtained from field research and secondary data types produced from library research. The data collecting methodis interview, observation, and documentation. The factor causing the problem of the difference in juridical data on copies of the land book with the land book at the Agrarian and Spatial Planning Office of the Land Agency of Pasuruan Regency is due to improvements in computerized system services. The consequences of these problems result of the certificate cannot being canceled or null and void. Efforts that can be made to improve juridical data are by registering for data correction between outstanding BPHTB or validating the identification number of the certificate field.Keywords: Computerized, Land Book, Juridical Land Data

PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN Ekarini Septiana; Habib Adjie
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

UU RS tidak secara khusus mengatur tentang peralihan hak milik atas satuan rumah susun. Dalam Pasal 43 UU RS memang disebutkan adanya proses jual beli yang sebelum pembangunan rumah susun dibangun,sedangkan Pasal 44 mengatur mengenai proses jual beli satuan rumah susun yang dilakukan setelah rumah susun selesai dibangun. Keadaan yang bersifat parsial inilah sesekali dapat menimbulkan sengketa, karena pemegang hak milik atas rumah susun tidak seluruhnya memahami mekanisme peralihan hak atas satuan rumah susun. Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji/ menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan ini adalah Sebagai suatu hak milik, maka hak atas satuan rumah susun dapat diperalihkan kepada pihak lain melalui jual beli, tukar menukar atau perbuatan hukum lain yang berupa peralihan hak dan bentuk penyelesaian sengketa kepemilikan satuan rumah susun dapat dilakukan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan dapat dilakukan melalui pengadilan.Kata-Kunci: Rumah Susu, Peralihan Hak, Jual Beli, Pengadilan. The Hospital Law does not specifically regulate the transfer of ownership rights to flat units. In Article 43 of the Hospital Law, it is stated that there is a buying and selling process before the construction of flats is built, while Article 44 regulates the process of buying and selling flat units which are carried out after the flats are completed. This partial situation can occasionally lead to disputes, because the holders of property rights to flats do not fully understand the mechanism for transferring rights to flats. This writing method is based on normative juridical legal research, namely research conducted to examine/analyze the prevailing laws and regulations and their normative nature. The problem approach used in the preparation of this research is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this discussion are as a property right, the right to the apartment unit can be transferred to another party through buying and selling, exchanging or other legal actions in the form of transfer of rights and the form of dispute resolution of the ownership of the apartment unit can be carried out through non-litigation channels, namely dispute resolution. outside the court, and can be done through the court.Keywords: Dairy House, Transfer of Rights, Sale and Purchase, Court.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA