Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEGAWAI BAGI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Safiulloh Safiulloh; Rouli Anita Velentina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15199

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimanakah metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum di Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt dan Bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan tipe penelitian deskriptif, sehingga analisa terhadap datanya menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis serta menguraikan bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh melalui studi Pustaka dengan menggunakan data sekunder. Maka dalam hal iniÂ hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah Metode penemuan hukum oleh hakim pengadilan negeri Blitar sebagaimana dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Blt hanya menggunakan metode penafsiran terkait pasal 16 ayait (1) Huruf a UUJN yaitu Kewajiban seorang notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. maka dalam hal ini notaris yang di berikan kepercayaan oleh klain untuk menitipkanÂ sertifikatnya harus dijaga dengan baikÂ dan penafsiran sistematis untuk menyelesaikan masalah hukum mengenai di tolaknya gugatan atas pemohon Serta metode argumentasi berupa penyempitan hukum dalam hal menyelesaikan masalah kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat I, II dan III harus menggunakan metode penafriran analogi selain metode penafsiran UUJN dan siatematis sebagai tujuan dari Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Notaris/PPAT yang menyerahkan sertifikat tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT tersebut.Kata-Kunci: Pengadilan, Notaris/PPAT, HukumÂ The formulation of the problem discussed in this study. What is the method used by judges to find the law at the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt and How is the Analysis of the Decision of the Blitar District Court Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt. The type of research used is normative legal research with descriptive research type, so that the analysis of the data uses qualitative methods, namely by collecting, identifying, analyzing and describing legal materials that have been obtained through library studies using secondary data. So in this case the results of the discussion of the problems that arise in this study are the method of legal discovery by the judges of the Blitar District Court as safe in Decision Number 10/Pdt.G/2020/PN. Blt only using the interpretation method related to Article 16 paragraph (1) letter a UUJN is the obligation of a notary to act honestly, thoroughly, independently,impartially, and to protect the interests of the partiesin legal actions. so in this case the notary who is trusted by the client to entrust his certificate must be propertly maintained and a systematic interpretation to resolve legal problems regarding the rejection of the lawsuit against the applicant as well as the argumentationÂ method in the form of legal narrowing in terms of resolving the problem of losses resulting from unlawful acts committed by the defendants I,II and III must use the analogy interpretation method other than the UUJN and systematic interpretattion method as the purpose of the actions carried out by the Notary/PPAT employee who submitted the certificate without the Notary/PPAT knowing.Keywords: Court, Notary/PPAT, Law

JAMINAN PERFORMA SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM DI MARKETPLACE Dewi Parhusip; Tarsisius Murwadji; Etty Mulyati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15240

Â Permasalahan permodalan merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan permodalan seperti kredit perbankan cenderung sulit untuk diakses karena adanya persyaratan jaminan kebendaan untuk memenuhi aspek-aspek dasar penilaian bank. Marketplace telah menyediakan fasilitas pinjaman dengan syarat performa penjualan penjualan yang secara tidak langsung dapat menjadi jaminan (jaminan performa). Saat ini, belum diketahui lebih lanjut bagaimana perkembangan jaminan performa dalam sistem hukum jaminan, perkembangan pembiayaan dengan jaminan performa melalui fasilitas pinjaman marketplace, serta penerapannya dalam membantu permodalan UMKM di marketplace. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis yuridis kualitatif untuk mencoba mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Jaminan performa merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada UMKM sebagai calon debitur. Pelaksanaan jaminan performa berdasarkan peraturan yang ada belum komprehensif dan dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur penggunaan jaminan performa sampai ke lingkup usaha menengah. Penyelenggaraan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman dengan jaminan performa telah diadakan melalui platform marketplace. Penerapan jaminan performa dapat mengatasi permasalahan permodalan UMKM di marketplace karena dalam hal ini kegiatan usaha yang memiliki kinerja sangat baik yang akan menjadi jaminan bagi pemberian fasilitas pinjaman.Kata-Kunci: Jaminan Performa, Marketplace, Performa Penjualan, Pinjaman, UMKMÂ Capital problems are one of the classic problems faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Capital assistance such as banking credit tends to be difficult to access due to the material guarantee requirements to meet the basic aspects of bank valuation. Marketplace has provided loan facilities with the condition of sales performance that can indirectly be a guarantee (performance guarantee). Currently, it is not yet known further how the development of performance guarantees in the guarantee law system, the development of financing with performance guarantees through loan facilities, and its application in helping the capital of MSMEs in the marketplace. This research used normative juridical methods with qualitative juridical analysis to study and analyze the problems studied. Performance guarantee was one way to assess the feasibility of providing financing to MSMEs as prospective debtors. The implementation of performance guarantees based on existing regulations is not yet comprehensive and further regulations are needed to regulate the use of performance guarantees to the scope of medium-sized businesses. The implementation of financing through loan facilities with performance guarantees has been carried out through the marketplace platform. The application of performance guarantees can overcome MSME capital problems in the marketplace because in this case business activities that have very good performance will become collateral for the provision of loan facilities.Keywords: Performance Guarantee, Marketplace, Sales Performance, Loans, MSMEs

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA Elma Rianti; Syamsuddin Muchtar; Nur Azisa
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15421

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyelesaian tindak pidana perbankan, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi terhadap upaya penyelesaian tindak pidana perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan tipe peneltian empiris. Teknik pengumpulan data melalu studi lapangan dan keputakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menjawab rumusan masalah sesuai dengan penjelasan yang sarat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha, sikap dan/atau tindakan bank sebagai badan usaha milik negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi secara umum dan tindak pidana korupsi pendebetan nasabah oleh pihak bank ataupun tindak pidana perbankan lainnya yang sangat merugikan nasabah secara khusus. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum masih mendahulukan pendekatan pemidanaan secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.Kata-Kunci: Perbankan, Korupsi, Badan Usaha Milik NegaraÂ This study aims to analyze the punishment of perpetrators of criminal acts of corruption in an effort to resolve banking crimes, and to analyze the factors that influence the enforcement of the criminal law of corruption on efforts to resolve banking crimes in relation to the business, attitudes and/or actions of banks as State-Owned Enterprises. This research is an empirical type of research. Data collection techniques through field studies and literature, in this case are direct interviews with related parties and collect library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively, then presented descriptively, namely by explaining, describing, and answering the formulation of the problem in accordance with the explanation that was full of relevance to this research, then drawing a conclusion based on the analysis carried out. The results of this study indicate that the punishment of banking crimes related to the business, attitudes and/or actions of banks as state-owned enterprises has its own sui generis and also prioritizes the legal certainty approach. In terms of regulation, there are still shortcomings, namely the absence of a clear legal basis relating to the technical payment of replacement money for perpetrators of criminal acts of corruption in general and criminal acts of corruption in debiting customers by banks or other banking crimes that are very detrimental to customers in particular. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the banking sector is very dependent on legal certainty, namely the factor of the law itself. Meanwhile, the law enforcement factor, namely the Public Prosecutor, still prioritizes the absolute punishment approach. Whereas in the context of justice, it must also be seen as important consideration of recovery for perpetrators so that they can be accepted again by the community.Keywords: Banking, Corruption, Owned Enterprises Country

KENDALA DAN UPAYA STRATEGIS POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR Haris Aksara; Moh. Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15866

Â Penyidik di wilayah hukum Polda Jatim dituntut memahami tindak pidana narktotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu: 1. Asas Tanggung Jawab, 2. Asas Kepastian, 3. Asas Kecepatan, 4. Asas Keamanan, 5. Asas Kesinambungan.Kata-Kunci: Polisi, Penyidikan, Narkotika.Â Investigators in the east java police jurisdiction are required to understand the criminal act of narctotika, such as a number of prohibitions in it such as the community is not allowed to store narcotics for any type and class. To get optimal useful results and usefulness in the process of investigating narcotics criminal cases, and avoiding unwanted legal consequences such as pre-trial demands, compensation and rehabilitation, or even until the release of the defendant from all lawsuits and legal charges as a result of the transparency of the investigator, then every Police Officer who carries out the task of investigation must hold firm and carry out all the principles in the investigation.Â The investigation activity has five principles, namely: 1. Principle of Responsibility, 2. Principle of Certainty, 3. Principle of Speed, 4. Principle of Security, 5. Principle of Continuity.Keywords: Police, Investigation, Narcotics

OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL Alberto Eka Sutisna; Rianda Dirkareshza
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.15879

Pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, terkhususnya industri buku komik. Dimana pemanfaatan teknologi memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dulunya hanya ada dalam bentuk fisik, dan kini dapat diubah menjadi bentuk digital. PenelitianÂ ini dimaksudkan untuk melengkapi perbendaharaan studi terkait pembajakan hukum hak cipta yang menawarkan sebuah konsep optimalisasi dan penegakan hukum dalam menanggulangi problematika pembajakan scanlation komik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dan dibangun dengan kerangka teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman. Scanlation diartikan sebagai tindakan scanning and translation yang mengacu pada penyebaran komik dengan memperbanyak komik digital ilegal untuk disalin dan disebarluaskan. Sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital dan peran aktif dari lembaga penegak hukum hak cipta, pihak swasta dan masyarakat umum untuk menanggulangi tindakan pembajakan scanlation ini.

Legal Comparison of Land Bank in Indonesia and the United States Sunardi; Lina Alfiana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i2.20337

Land is a basic human need that becomes a strategic capital for life. Today, Indonesia has a lot of agendas with agrarian reform. The question of land will never end. With the pattern of land acquisition for development in the public interest along with other land problems, a new body was presented. This body is known as the Land Bank. Land Bank is a special agency (sui generis) which is an Indonesian legal entity established by the central government that is given special authority to manage land. The purpose of the land bank is to create a just economy. As a country of law, there are legals that binding on the subject of land banks. Which legal hierarchy about the land bank. Then this land bank is a new one in Indonesia. Certainly a lot to learn and evaluate the performance of the Land bank agency. The new land bank was established in 2021. Therefore, it is felt to help manage the land bank of Indonesia by making comparisons with other countries, namely the United States. Then the formulation of the problem to be discussed is : (1) How is the arrangement of the establishment of land bank in Indonesia? (2) What are the similarities and differences between land banks in Indonesia and the United States?. Research methods in writing this thesis using the type of normative juridical research, meaning that the problems raised, discussed and described in this study focused on applying the rules or norms in positive law. Approach the problem using the legal approach, conceptual approach, comparative approach to legal materials consisting of primary legal materials, secondary and non-legal materials. The results of this thesis research, first, the regulation of land banks in Indonesia is regulated in the Constitution of Republic Indonesia 1945, UUPA, land procurement law for development for the public interest, job creation law, Government Regulation Number 64 of 2021 on Land Bank, Presidential Regulation Number 113 of 2021 on the structure and Organization of Land Bank. Second, the comparison between land banks in Indonesia and the United States certainly has similarities and differences. The equation is in terms of centralized regulation and the location of the land bank. Differences with the United States lie in regulations, types of land banks, parties to land banks, mechanisms for organizing land banks, and objectives.

Ownership of Rights to Land Access to Citizen Perspective of Wahbah Az-Zuhaili Fadilah Anisa Ritonga; Cahaya Permata
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i2.20513

Everything that exists in the heavens and the earth including the land in the Islamic view belongs to Allah SWT. But God gives authority to humans to manage and own it. A person's ownership of land gives him the power to interpret it. Ownership in Islam consists of private and public property rights, but neither is absolute. Because, in every property owned by a person there are other people's rights. Thus, one's ownership of land must carry out its social function. However, there are cases of landowners blocking access to and from local residents' houses on the basis of property rights. The purpose of this research is to find out the factors causing the closure of access in and out of the road, how it is regulated in Indonesia and how the concept of ownership of land rights which is access in and out according to Wahbah az-Zuhaili. This type of research is empirical juridical using a case approach (living case approaach) and conceptual approach (conceptual approach). Data were collected by interview, observation and document study methods. Then the data is processed with qualitative methods. The results of this study indicate that the closure of access in and out of the road that occurred in Kampung Bukit Kota Padangsidimpuan violated the concept of ownership in the form of milkiyah rights where the concept of land ownership in Islam has limitations, not all assets can be owned individually (individually), one of which is assets owned by have public utilities including roads. In accordance with the opinion of Wahbah az-Zuhaili, that a person's penance for his property should not cause harm to many people.

Legal Consequences For Foreign Guaranteers in Indonesia Who Do Violation Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal; Siti Marwiyah; Subekti; Syahrul Borman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i2.20537

Every foreigner who holds a Visit Stay Permit, Limited Stay Permit, and Permanent Stay Permit is required to have a Guarantor who guarantees the existence and activities of guaranteed foreigners while in Indonesian Territory. The absence of detailed regulations and special legal protection for a guarantor has various impacts and consequences. One of them is the lack of responsibility of a guarantor. This research is legal research, which focuses on legal studies on positive law. The problem approach used is the philosophical approach, the statutory approach and the conceptual approach. primary legal materials in the form of laws and regulations relating to research problems and secondary legal materials, namely legal materials that provide explanations of primary legal materials, such as legal books, journals, published magazines relating to the problem. The results of the research show that the responsibility of a guarantor is to supervise and monitor the activities of the foreigners he guarantees in Indonesian territory, to be responsible for the presence and activities of foreigners while in Indonesian territory, Article 63 paragraph (2) of Law no. 6 of 2011, which confirms the guarantor's obligation to report if there is a change in civil status, immigration status and change of address or becomes the subject of immigration administrative action in the form of deportation, the guarantor's sanctions for violations are more administrative in nature. More severe criminal sanctions are often not carried out in law enforcement. Supposedly a foreigner who violates the provisions of Article 116, the guarantor can already be said to have violated the provisions of article 118 because he does not fulfill obligations related to the existence of the guaranteed foreigner.

The Problem of Notary Covernote As The Basis of A Bank In A Means of Financing or Credit In The Field of Banking Azura, Audilia Hany; Akhmad Budi Cahyono
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i3.20675

The notary's covernote itself is issued because the authentic deed relating to the bank credit disbursement process has not been completely completed by the notary, so the covernote is issued as a temporary legal umbrella while the process of making the authentic deed is completed by the notary. So the aim of this research is to find out the legal position of notary covernotes which are used as the basis for credit disbursement if they cause problems in the future and what the responsibilities of notaries are in issuing covernotes that are not regulated in statutory regulations. This research uses normative juridical research methods. The results of this research show that the practice of making covernotes by notaries is a habit carried out by notaries because creditors or banks want credit disbursement to be carried out so they need a basis for this so that making covernotes by notaries is not regulated by law and is not is a legal product from a notary which results in the absence of legal certainty in the covernote.

Parate Executie Polemic: The Nature of the Authority to Sell Creditors for Objects of Collateral Rights Shohib, Muslim; Abid Zamzami
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i3.20754

Execution of collateral objects is basically uncomplicated. The holder of the first Mortgage is also entitled to carry out direct execution of the object of the Mortgage that is used as collateral because in addition to the deed of Mortgage it also functions as proof of the existence of a Mortgage. Mortgage is a guarantee institution for land rights in the codification of national land law since the Mortgage Law was promulgated on April 9, 1996 , Mortgage rights function to provide protection for certain creditors and certain positions. where the deed is affixed with the irah-irah "For the sake of Justice Based on Belief in the One and Only God", which has executive powers which is the same as a court decision that has permanent legal force. Despite the fact that the auction procedure is likewise governed by a Minister of Finance Regulation, many lawsuits seeking the cancellation of auctions are nonetheless filed with the District Court on a regular basis. This research is included in the category of normative legal research, which analyzes laws and regulations in a comprehensive legal system. With regard to authority, in essence, an owner (eigenaar) has the power to control (beschikkingsbevoegdheid) and is authorized to act (handelingsbekwaanheid), but a person who is not an owner does not have power (beschikkingssonbevoegdheid) and may not act. Parate executie arrangements were prepared by legislators as a form of legal protection for the parties and are an excellent means of adjusting to legal requirements in the economic field.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA