cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
abdul wahid
Contact Email
riopascaunisma@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riodyka@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 25493361     EISSN : 26557789     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 251 Documents
 1   2   3   4   5 
HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA SEBAGAI OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN Neni Chona’ah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.802 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v2i2.1507

Abstract

AbstrakHak pakai atas tanah dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan. Ketentuan yang mengatur ada dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan. Jadi bukan merupakan perubahan dari Undang-Undang Pokok Agraria melainkan penyesuaian ketentuannya dengan perkembangan hak pakai itu sendiri serta kebutuhan masyarakat. Selain itu hak pakai yang digunakan sebagai Jaminan dengan hak tanggungan hanya diberikan untuk hak pakai yang berasal dari negara.Kata kunci: masyarakat, regulasi, hak, tanggungan
PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TANPA DIIKUTI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Sri Endah Cahayani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.42 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v3i1.1917

Abstract

Jaminan yang diberikan oleh debitor kepada bank masih relatif cukup banyak dengan bukti kepemilikan yang masih berupa letter C, sehingga dalam pengikatan jaminannya dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan demikian memerlukan perpanjangan beberapa kali untuk dapat dilakukan pemasangan Hak Tanggungan, karena untuk proses pengurusan letter C menjadi sertifikat dibutuhkan waktu relatif cukup panjang kurang lebih 12 (duabelas) bulan, hal ini tidak menutup kemungkinan tidak dapat terlaksananya penandatanganan perpanjangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).Kata kunci: jaminan, akta, hak tanggungan, surat kuasaThe guarantee given by the debtor to the bank is still relatively large with proof of ownership that is still in the form of letter C, so that in binding the guarantee by using a Power of Attorney Charges (SKMHT) with a period of 3 (three) months, thus requiring several extensions to mortgage rights can be done, because for the process of arranging the letter C into a certificate, it takes relatively long time of approximately 12 (twelve) months, this does not rule out the possibility of signing the extension of the Power of Attorney Charges (SKMHT).Keywords: guarantee, deed, mortgage rights, power of attorney
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN sabrina, nahdiya
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.723 KB)

Abstract

AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pertimbangan atas hal tersebut adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.Kata Kunci: analisis yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan AbstractThe Constitutional Court (MK) granted a material test of Article 43 paragraph (1) of the 1/1974 Law stating that "children born outside of marriage only have civil relations with their mother and mother's family" must be read, Children born outside of marriage have a relationship civilize with his mother and his mother's family as well as with men as his proven father based on science and technology and/or other evidence under law having blood relations, including civil relations with his father's family. Consideration of this is that the relationship of a child to a man as a father is not solely due to the bond of marriage, but may also be based on the proof of the existence of blood relations between the child and the man as the fatherKeywords: juridical analysis, verdict of Constitutional Court, child born outside of marriage
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN ATAS TANAH YANG BERSETATUS LETTER C hasanah, nuzula
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.458 KB)

Abstract

AbstrakDi tengah masyarakat masih banyak praktek jual beli tanah yang masih bersetatus letter C atau belum bersertipikat. Biasanya praktek ini dilakukan atas dasar saling percaya yang disebut jual beli di bawah tangan. Asal sudah ada kata sepakat, maka tanah sudah beralih kepemilikannya. Praktek jual beli tanah di bawah tangan ini masih terjadi di Desa Gadingkembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Ada beberapa faktor yang menyebabkab masih terjadi praktik jual beli dibawah tangan, sebagian masyarakat di Desa Gadingkembar juga tidak memahami akibat hukum dari praktik jual beli dibawah tangan atas tanah yang masih bersetatus letter C, serta sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat dari jual beli di bawah tangan.Kata Kunci : Jual Beli di bawah tangan, Tanah Letter C AbstractIn the community there is still a lot of practice of buying and selling land that is still in the letter C or not certified. Usually this practice is done on the basis of mutual trust called buying and selling under the hands. Origin has no agreement, then the land has switched ownership. The practice of buying land under the hands is still happening in Gadingkembar Village, Jabung District, Malang Regency. There are several factors causing the practice of buying and selling under the hands, some people in Gadingkembar Village also do not understand the legal consequences of the practice of buying and selling under the hands of the land still in letter C, as well as possible disputes in the future resulting from the sale and purchase under the hands.Keywords: sale and purchase under the hand, Land Letter C
KEDUDUKAN DAN PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT muhammad najib
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.195 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v2i1.1070

Abstract

AbstrakTugas pokok BHP adalah mengurus dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004), meliputi:  (a) Penyelamatan harta pailit, (b) Pengelolaan harta pailit, (c) Penjaminan harta pailit, dan  (d) Penjualan harta pailit. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa BHP semakin berkurang perannya dalam perkara kepailitan, antara lain: (a) karena BHP tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai untuk bisa menjalankan perusahaan pailit; (b) tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelesaian kepailitan; dan (c) realita yang lain bahwa peran BHP menjadi makin kecil karena ternyata jumlah perkara kepailitan relatif kecil.Kata kunci: Balai Harta Peninggalan, harta pailit. AbstractThe basic duties of BHP are to manage and / or to settle the bankruptcy property (Article 69 paragraph (2) of Law No. 37 Year 2004), including: (a) Bankruptcy of residence, (b) Bankruptcy property management, (d) Sale of bankruptcy property. The factors that cause why BHP is losing its role in the bankruptcy case, among others: (a) because BHP does not have sufficient experts to run bankruptcy; (b) there is no adequate budget for bankruptcy resolution; and (c) the other reality that the role of BHP becomes smaller due to the fact that the number of bankruptcy cases is relatively small.Keywords: Balai Harta Peninggalan, pailit property.
KEBERLAKUAN HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA JABATAN Muhamad Riza Fatih
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.353 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v2i2.1501

Abstract

AbstrakUntuk menjamin kepastian hukum tentang keberlakuan hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap Notaris purna jabatan diperlukan adanya peraturan perundang-undangan baru sebagai instrumen hukum yang sah, dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Dibutuhkan peran serta aktif organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai jembatan antara anggotanya dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi Negara yang berkewenangan mengangkat dan memberhentikan Notaris.Kata kunci: hak ingkar, perlindungan hukum, notaris purna jabatan
KEWENANGAN NOTARIS”DALAM”PERJANJIAN”KREDIT” “DENGAN”JAMINAN”FIDUSIA” (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Malang) Anissa Nurina Putri
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 2 (2018): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.433 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v2i2.1508

Abstract

AbstrakTerkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka semua barang jaminan untuk fidusia harus didaftarkan tanpa melihat besar kecilnya nilai penjaminannya. Semua kreditur wajib mendaftarkan jaminan fidusia, namun pada kenyataannya banyak sekali kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia untuk nilai pinjaman yang tidak terlalu besar, salah satu alasan yang mungkin adalah karena untuk mengurangi biaya yang ada.”“Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dalam hal ini kewenangan Notaris pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah membuat Akta Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan didaftarkan oleh Notaris, untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan alat bukti sempurna atas jaminan tersebut.”“Sanksi bagi kreditur yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia tidak ada. Namun sanksi yang ditimbulkan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia sebenarnya tersirat dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, yakni bahwa kedudukan kreditur tersebut bersama kreditur-kreditur lain memiliki status yang sama yakni sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak memiliki keistimewaan layaknya kreditur sparatis yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.”Kata kunci: Kewenangan Notaris, Perjanjian Kredit, Fidusia.
KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS Fanny Tanuwijaya
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.933 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v3i1.1918

Abstract

Pemidanaan yang diberlakukan atau dikenakan pada seseorang jelas mempunyai tujuan, termasuk pada notaris. Tujuanya bukan hanya membuat jera dan mereformasi pribadi notaris yang terlibat melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah supaya di kemudian hari tidak ada lagi notaris yang berani melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama. Notaris juga manusia biasa, meskipun dirinya menyandang profesi khusus, yang bisa saja terjerumus melakukan tindak pidana, sehingga pemberlakuan pemidanaan juga harus berlaku padanya secara egaliter, dan bahkan karena profesinya ini pula, penjatuhan hukuman yang bersifat pemberatan pantas diberlakukan padanya.Kata kunci: notaris, profesi, tindak pidana,  pemidanaan Punishment enforced or imposed on someone clearly has a purpose, including the notary. The aim is not only to deter and reform the notary who is involved in committing a criminal act, but also to prevent the notary from daring to commit the same crime or criminal act in the future. Notaries are also ordinary human beings, even though they carry a special profession, which can be caught in criminal acts, so that the imposition of punishment must also apply to him in an egalitarian manner, and even because of his profession, appropriate sentencing is imposed on him.Keywords: notary, profession, criminal act, punishment
KEKUATAN HUKUM AKTA BUY BACK GUARANTEE DENGAN KUASA MENJUAL BAGI PIHAK DEVELOPER Yandri Radhi Anadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 3, No 1 (2019): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.773 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v3i1.1923

Abstract

Kedudukan akta buy back guarantee dalam sistem hukum jaminan tidak berbeda halnya dengan akta-akta notariil lainnya yang digunakan pada lembaga penjaminan. Ia berfungsi sebagai perjanjian ikutan/pelengkap (accesoir) dari perjanjian kredit, yang banyak digunakan pada perjanjian pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penggunaan akta buy back guarantee karena pada akhirnya bank menempuh upaya lelang, sehingga terkesan bahwa akta buy back guarantee hanyalah ikatan moral belaka, namun tetap diperlukan oleh perbankan sebagai alternatif lembaga penjaminanKata kunci: buy back guarantee, kekuatan hukum, kredit macet.The position of the buy back guarantee deed in the guarantee legal system is not different from the other notariil deeds used in the guarantee institution. It functions as a supplementary agreement (accesoir) of the credit agreement, which is widely used in the agreement for the provision of Housing Loans (KPR). The use of a buy back guarantee deed because the bank took an auction effort in the end, so it was impressed that the buy back guarantee deed was merely a moral bond, but it was still needed by banks as an alternative guarantee institutionKeywords: buy back guarantee, legal force, bad credit.
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH poetra, Rahmat rizal
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018
Publisher : JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.483 KB)

Abstract

Land is one source of livelihood and livelihood for people and society. The goverment has the responsibility as well the main task to protect the entire nation of indonesia contained in it. All aimed to promote the general welfare educate the life of the nation, and participate in the implementation of world order. So the need for legal certainty in the process of land registration. In the implementation of land registration Official Deed Office (PPAT) and the National Land Agency (BPN) plays an important role. The legal consequences of Land Acquisition Officials (PPAT) are late in submitting the deed namely in the form of administrative sanction and reprimand from the Office of National Land Agency (BPN). So it is necessary to socialize, improve facilities, and more assertive sanctions. 

Page 2 of 26 | Total Record : 251

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue