Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Volume 4 Nomor 2, Januari 2021"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 ]]>
<![CDATA[Rizki Jayuska]]>;
<![CDATA[Ismail Marzuki]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2464
<![CDATA[Pembatalan peraturan daerah (perda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, bukanlah sesuatu persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kalimantan Tengah total ada 73 peraturan daerah (perda) yang diterbitkan seluruh pemerintah daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Empat perda diantaranya merupakan produk Provinsi Kalimantan Tengah. Sekiranya pengawasan pemerintah pusat berjalan normal, jumlah produk hukum daerah yang dibatalkan/revisi tentunya akan bertambah. Tentu pembatalan tersebut mengakibatkan kerugian materil dan immaterial dari masyarakat. Ketidakefektifan tersebut sedikit banyak juga ada andil dari Gubernur Kalteng sebagai pembentuk peraturan daerah bersama DPRD Kalteng. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi Gubernur Kalimantan Tengah dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pembentukan peraturan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah terlebih dahulu harus mengharmoniskan Raperda dengan peraturan perundang undangan lainnya baik yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat serta menghindari aturan/materi muatan yang diduga akan mengganggu kepentingan umum. Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan- kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan ]]>
<![CDATA[Ince Haerisa Rifai]]>;
<![CDATA[Abdul Razak]]>;
<![CDATA[Hamzah Halim]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2469
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tujuan dari dihidupkannya frasa “dengan persetujuan” dan rasiolegis dari Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Penelitian ini adalah penulisan hukum normatif dan didukung oleh data primer berupa undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta data sekunder berupa wawancara dan data pendukung lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan bahan dilakukan dengan wawancara terstruktur dan analisa bahan penelitian dengan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasiolegis (tujuan) dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJN-P adalah untuk melindungi hak ingkar notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN, Pasal 66 ayat (1) UUJN memang sudah melindungi hak ingkar notaris tetapi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P menyempurnakan hak ingkar tersebut dengan membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN merupakan peralihan tugas dari MPD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya MKN lebih rinci diatur oleh Permenkumham sehingga memiliki kepastian hukum. Lembaga MKN ini dibentuk untuk mengurangi beban tugas dari MPD yang banyak sehingga MPD hanya berfokus pada pemeriksaan berjangka notaris.]]>
<![CDATA[Ketidakhadiran Debitor Dalam Pelaksanaan Pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Albert Tandean]]>;
<![CDATA[Nurfaidah Said]]>;
<![CDATA[Sabir Alwy]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2465
<![CDATA[Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada dasarnya memiliki jangka waktu, yakni 1 (satu) bulan untuk tanah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk tanah belum terdaftar. Jangka waktu tersebut dalam hal tertentu tidak cukup untuk dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga diperlukan pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Namun dalam praktiknya, kendala yang dialami adalah ketidakhadiran debitor pada saat penandatanganan pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang menyebabkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan karena tidak dilaksanakannya pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai ketidakhadiran debitor menyebabkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan batal demi hukum sehingga kedudukan kreditor menjadi konkuren dan hanya berhak atas jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]]>
<![CDATA[Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Anthon Freddy Susanto]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2470
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi. Dalam prinsip kesetaraan hal yang paling fundamental dari hak asasi manusia adalah meletakkan orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, sedangkan prinsip pelanggaran diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Tulisan menguraikan beberapa hambatan yang mempersulit upaya penegakan hukum atas pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diantaranya adalah kakunya penegak hukum dalam menegakan peraturan dan sebagian besar masih berpedoman kepada KUHP walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang KDRT. Penegakan melalui pendekatan keadilan restoratif ditawarkan dalam tulisan ini.]]>
<![CDATA[Hubungan Antara Hukum Merek Dengan Cybersquatting Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST ]]>
<![CDATA[Elza Syarief]]>;
<![CDATA[Rina Shahriyani Shahrullah]]>;
<![CDATA[Febri Jaya]]>;
<![CDATA[Indra Hengky]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2466
<![CDATA[Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai cybersquatting dalam kaitannya dengan hukum merek. Adapun dalam pembahasan artikel ini, akan difokuskan pada mengenai implementasi hubungan antara hukum merek dengan cybersquatting dalam putusan pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. Guna mendapatkan jawaban atas obyek penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, serta case approach. Cybersquatting sangat penting untuk dikaji lebih lanjut karena merupakan kegiatan penyerobotan domain yang sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Hal ini banyak terjadi karena prinsip first-come first-serve yang mengakibatkan hanya orang pertama yang bisa mendapatkan domain yang diinginkan. Padahal hal ini dilindungi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia ]]>
<![CDATA[Mahlil Adriaman]]>;
<![CDATA[Kartika Dewi Irianto]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2560
<![CDATA[Dengan perkembangan teknologi saat ini banyak di gunakan pelaku usaha terutama Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian, adalah sebagai berikut: a. Jika kata-kata perjanjian jelas maka tidak diperkenankan menyimpang; b. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan; c. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain; d. Setiap janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya, e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara melalui aplikasi. Oleh karena percepatan peningkatan usaha maka dalam hal kerjasama tidak lagi melihat asas-asas perjanjian. Perusahaan aplikasi transportasi GOJEK yang merupakan perusahaan bersekala Nasional masih ada memiliki kendala dalam penerapan asas perjanjian berkontrak antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra driver ojek online. Mulai dari penerapan perjanjian sampai pelaksanaan hak dan kewajiban antara Pihak.]]>
<![CDATA[Eksistensi Lembaga Penjamin dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun ]]>
<![CDATA[Nathaniel Eduard Sie]]>;
<![CDATA[Musakkir Musakkir]]>;
<![CDATA[Nurfaidah Said]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2467
<![CDATA[Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia tetapi dengan lahan yang tidak bertambah sehingga pembangunan harus vertikal maka banyaklah bangunan rumah susun. Pembelian satuan rumah susun sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dengan menggunakan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) kemudian dibuatkan perjanjian pengoperan hak dan kuasa untuk menjual yang diperkuat dengan Perjanjian Buy-Back dan Perjanjian Asuransi. Perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian buy-back, perjanjian asuransi serta perjanjian pengoperan hak dan kuasa untuk menjual, ini dapat dijadikan dasar penjaminan Hak atas Sarusun yang belum selesai proses pembangunannya. Dengan adanya dasar penjaminan ini maka pihak pembeli harusnya tidak akan dirugikan apabila developer dalam hal ini pengembang rumah susun melakukan wanprestasi. PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dapat dibuat bila memenuhi pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yaitu sesuai dengan yang dipasarkan dan memenuhi status kepemilikan tanah, Ijin Mendirikan Bangunan, ada prasarana, sarana dan utilitas umum keterbangunan 20 %, serta adanya jaminan dari lembaga penjamin baik bank ataupun non bank. Setelah pembangunan rumah susun selesai dan sertifikat satuan rumah susun jadi maka dapat dilakukan jual beli atas rumah susun tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Kaitannya Dengan Akta Jual Beli Yang Dibatalkan ]]>
<![CDATA[Irma Fithra Alwi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2468
<![CDATA[Dalam kasus yang terdapat dalam putusan dengan Nomor. 22/Pdt.G/2017/PNPwk yang dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehubungan AJB yang di hadapan Lenny Resminariany Suhaemalfasa, S.H., M.Kn selaku PPAT tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah sehingga pembeli menderita kerugian materil dan immateriil dan PPAT tersebut dinyatakan ikut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa sehubungan AJB tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta maka PPAT harus tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Kaitannya Dengan Akta Jual Beli Yang Dibatalkan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conseptualical appoarch) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian jual beli antara joko surono sebagai pembeli dan ily sasmita atmadja sebagai penjual yang dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis dengan akta perjanjian jual beli Nomor 110/2011 tanggal 1 maret 2011 yang dibuat dihadapan Lenny Resminary Suhaemalfasa, AH. M.Kn, PPAT/Notaris di purwakarta. Terbukti dengan jelas bahwa dalam melakukan perjanjian tersebut sudah tidak memenuhi unsur itikad baik. Perjanjian jual beli tersebut yang sebenarnya tanah tersebut bukan merupakan milik penjual sajatetapi juga mili ke lima orang lainnya. Menurut penulis Dalam putusan hakim seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap Joko Surono yang dalam hal ini adalah pembeli yang beitikad baik, bentuk perlindungannya yaitu menyatakan akta tersebut batal demi hukum karena Ily Sasmita Atmadja yang dalam hal ini bukan merupakan orang yang berhak menjual objek tersebut yang mengakibatkan segala uang penjualan yang diterima dalam penjualan tanah tersebut harus dikembalikan kepada pembeli yang dalam hal ini adalah Joko Surono.]]>
