Garuda - Garba Rujukan Digital

Ide Bernegara dalam Konstitusi Indonesia: Rekonstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pascaamandemen Rosadi, Otong
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article tries to answer the question of whether the idea of the state underlying the amendment of the 1945 Constitution? Then how to put this need in the context of (re) construction of statehood in the future. This writing is a description of the analysis with the normative approach of philosophical and juridical. The conclusion of this article states that the amendment of the 1945 Constitution, which was originally expected to improve the state administration system and state life, has actually reduced the ideas of the state that had originally been arranged systematically and directed by the founders of the state. The fifth amendment of the 1945 Constitution should be placed as the great effort of the Indonesian nation to restore the 1945 Constitution to its authenticity, as the document of the establishment of the State, the milestone of the nation's achievement / goal, the ideals and goals of the state, as well as the philosophy, values, a fundamental constitution.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu Nirwana, Nirwana; Patittingi, Farida; Nur, Sri Susyanti
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The legal Protection For Real Land Right Holder in Case of Forged Rincik. The research aimed to investigate (1) the legal protection for the land owner whose possession was based on rincik evidence, and (2) the legal protection on the good-will buyer based on the forged rincik document used in the land sale transaction. This was the normative legal research, also called the library research or documentary study because the research was only conducted on the written regulations or other legal materials or secondary data consisting of the primary and secondary legal materials. The research also used the Secondary data. the data were analysed and presented using the qualitative descriptive method. The research result indicate that: (1) the real land owner with rincik possession issued after the year 1960 based on the decision of Indonesian Supreme Court No. 560K / PID / 2008 has not been fully protected due to the fact that the seller is funished for forging the rincik., returning the right to the land owner can not be carried out due to the decision of Indonesian Supreme Court Number. 482 / PK / Pdt / 2014 which make the buyer win, while the real land owner is the directed to sue the land seller to give the compensation: and (2) the legal protection on the good- willing buyer based on forget rincik in the land sale transaction has been fully protected and has the ringt to possess the land based on the decision of Indonesian Supreme Court Number. 482/PK/Pdt/2014 because the buyer has bought the land in the presence of Temporary Land Title Registar.

Pelaksanaan Hak Anak Pidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Yustrisia, Lola
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the implementation of the rights of criminal children to obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati. The research method used in this study is empirical juridical which functions to see the law in the real sense. This research is descriptive qualitative based on material and data related to the topic of discussion. The author describes and explains the problem in accordance with the facts that occur through a number of factors relevant to this research and then draw conclusions. The formulation of the problem in this study is about: first, how is the implementation of the right of a criminal child to get education and teaching in the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati? Secondly, what are the obstacles in terms of the Implementation of the Rights of Criminal Children to Obtain Education and Teaching at the Child Development Foundation Class II Tanjung Pati? third, how is the effort to overcome the obstacles in terms of the implementation of the criminal rights for children to obtain education and teaching at the Child Development Foundation Class II of Tanjung Pati?.

Integrasi Citizen Lawsuit sebagai Hak Prosedural atas Lingkungan Hidup dalam Dimensi HAM Kurniawan, Rizky Ramadhani
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam konteks Hak Asasi Manusia terdapat keterkaitan antara pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia itu sendiri. Jika bercermin kepada kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia, penyelenggara negara cukup berandil besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Untuknya diperlukan jenis gugatan yang dapat menghukum kelalaian penyelenggara negaraatas pemenuhan hak tersebut, hal ini dapat ditemukan di dalam jenis gugatan Citizen Lawsuit. Maka dari itu tulisan ini membahas: pertama, bagaimana gambaran umum citizen lawsuit?; kedua, bagaimana hubungan antara HAM, citizen lawsuit, dan hak atas lingkungan hidup?; ketiga, Bagaimana mengintegrasikan citizen lawsuit ke dalam hukum nasional?. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif formil. Hasil penelitian adalah, Citizen Lawsuit adalah instrumen untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara, interseksi (titik temu) antara HAM, citizen lawsuit dan hak atas lingkungan hidup ada pada spirit mengawal otoritas penyelenggara negara, mengintegrasikannya lewat harmonisasi dengan UUD 1945 dan UUPPLH.

Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi Ferricha, Dian
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pancasila sebagai landasan filosofis ideologis harus relevan dalam menghadapi setiap tantangan dimulai dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, bahkan dinamika aspirasi rakyat. Mengejawantahkan sistem ekonomi Indonesia dalam tataran global bukanlah pekerjaan yang mudah, untuk itu sebelum beranjak pada masalah dan bentuk dari sistem ekonomi Indonesia, terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Untuk itu sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia, yang dalam sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial.

Efektivitas Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Terhadap Pemberian Proper di Bidang Pertambangan H.P, Ghina Mangala; Irwansyah, Irwansyah
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh pemberian PROPER terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan. PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai bentuk dekosentrasi PROPER yang kemudian diberikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi. Salah satu indikator kinerja PROPER adalah tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Dalam faktanya, PROPER memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER untuk wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur.

Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiawan, Dhevid; Muhadar, Muhadar; Heryani, Wiwie
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen, dan hasilnya adalah masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga (substansi Hukum), sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum (struktur hukum).

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sukmareni, Sukmareni
Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 2, Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v1i2.563

The success or failure of corruption law enforcement in Indonesia depends on the work of any component of the criminal justice system (SPP) itself, ranging from investigation, prosecution, court examination and criminal prosecution.The formulation of the issues raised in this study (1) Is the pattern of law enforcement that has been regulated in the Indonesian criminal justice system has been able to eradicate corruption in Indonesia to date? (2) What is the ideal pattern of law enforcement against corruption under the Indonesian criminal justice system? This researarch is descriptive research using normative juridical approach, by using legal materials as secondary data. Which legal substance consists of primary, secondary and tertiary legal materials, related to law enforcement against corruption in Indonesia's criminal justice system, analyzed using qualitative analysis. The Pattern enforcement in the SPPI still has not been able to enforce the maximal law enforcement against the TPK perpetrators, because there are still some weaknesses and problems, there is still overlapping of corruption arrangements, the quality of the judiciary has not been able to create justice in the community, the supervisory system on the performance of law enforcement officials with the law enforcement of corruption because it is not yet integrated and not yet clearly regulated, once the sanction given is still not maximized so it has not caused a deterrent effect to the perpetrator The ideal pattern of law enforcement against the TPK perpetrators required changes, improvements and improvements in various aspects above, such as regulatory reform, independence to four sub SPPI, improving the judicial supervision system as well as giving maximum sanction and more severe to the perpetrators so that cause the effects of good for the perpetrators and against other communities.

Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Utamy, Hebby Rahmatul; Efendi, Roni
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 1, Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v3i1.1546

The Regional Representative Council (DPD) as a new institution formed based on the amendments to the 1945 Constitution places the DPD as a state institution that accommodates and fights for the rights of the region and regional representatives in the context of the government system in Indonesia. DPD membership is chosen based on the General Election with one of the provisions that DPD members must be independent as stipulated in Article 182 letter l of Law Number 7 of 2017 concerning ELECTION that there are other work phrases interpreted as constitutionally paid as work that also doubles as an administrator or functionary of a political party, because it can lead to a conflict of interest with the duties, authority, and rights as DPD members in accordance with statutory provisions. This is intended so that the DPD can work without any intervention from any party. However, the legal facts that occur in the current state administration system are found in many DPD members who also double as administrators of political parties. In juridical normative this is clearly constitutional, if viewed from a different perspective with reference to the Supreme Court decision, concurrent positions are not contrary to the constitution because this relates to the constitutional rights of citizens to work in any sector.

Efektivitas Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Terhadap Pemberian Proper di Bidang Pertambangan H.P, Ghina Mangala; Irwansyah, Irwansyah
Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 1, Juli 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v1i1.267

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh pemberian PROPER terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan. PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai bentuk dekosentrasi PROPER yang kemudian diberikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi. Salah satu indikator kinerja PROPER adalah tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Dalam faktanya, PROPER memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER untuk wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hariyadi

Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota padang,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hariyadi

Contact Email hariefamily@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address -

Location Kota padang, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hariyadi

Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota padang,

Sumatera barat

INDONESIA