cover
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 2 (2023): Desember" : 6 Documents clear
IMPLIKASI PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASCA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA Tene, Damianus Rama; Muliyono, Andi; Lahangatubun, Nurjanah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.4151

Abstract

Customary criminal law is a key component of Indonesia's legal framework, originating from the nation's indigenous culture. The process of reforming criminal law in Indonesia, which aims to replace the old colonial criminal law, has included elements of customary criminal law as the legal basis and recognition of them in the latest revision of the "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (KUHP). However, while welcoming the inclusion of customary criminal law as a positive step, it also has an impact on customary law itself through the formalization process, establishing criteria and limitations in its application. This article will review the implications arising from the harmonization of customary criminal law in the latest Criminal Code that will be implemented. The analytical approach used is normative research, which focuses on statutory regulations. Based on this analysis, the conclusion is that the recognition of customary law as an interpretation of the concept of "living law" in Article 2 of the National Criminal Code is an effort to integrate the two legal systems that apply in Indonesia, namely customary law. This step has important significance as an effort to reform the criminal law system in Indonesia, which tends to be formalistic and legalistic. According to the progressive theoretical view, it is emphasized that the formation of regulations must take into account the values and norms implemented by society (living law). The alignment of customary offenses in the reform of the national criminal law system has legal impacts on its implementation, so derivative regulations in the form of a compilation are needed. Regional governments that have customary offenses in their territory must develop Peraturan Daerah (Perda) to compile a compilation of these offenses. Hukum pidana adat adalah komponen kunci dalam kerangka hukum Indonesia, yang berasal dari budaya asli bangsa ini. Proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk menggantikan hukum pidana kolonial yang lama, telah memasukkan unsur-unsur dari hukum pidana adat sebagai dasar hukum dan pengakuan terhadapnya dalam revisi terbaru “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP). Namun, sambil menyambut inklusi hukum pidana adat ini sebagai langkah positif, juga timbul dampak pada hukum adat itu sendiri melalui proses formalisasi, penetapan kriteria, dan batasan dalam penerapannya. Artikel ini akan mengulas implikasi yang ditimbulkan oleh penyelarasan hukum pidana adat dalam KUHP terbaru yang akan diterapkan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis ini, kesimpulannya yaitu bahwasanya pengakuan hukum adat sebagai penafsiran dari konsep "living law" dalam Pasal 2 KUHP Nasional merupakan upaya untuk mengintegrasikan dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum adat. Langkah ini memiliki signifikansi penting sebagai upaya reformasi sistem hukum pidana di Indonesia yang cenderung bersifat formalistik dan legalistik. Menurut pandangan teori progresif, ditekankan bahwa pembentukan peraturan harus memperhitungkan nilai-nilai serta norma-norma yang dijalankan masyarakat (living law). Penyelarasan delik adat dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional memiliki dampak hukum dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan regulasi turunan berupa kompilasi. Pemerintah daerah yang memiliki delik adat di wilayahnya harus mengembangkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menyusun kompilasi mengenai delik-delik tersebut. 
THE IMPACTS OF SPEECH ACTS TO THE EFL TEACHER AND THE STUDENTS’ ACTIVENESS IN THE TEACHING LEARNING PROCESS Amir, Nursakinah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.5683

Abstract

This research aims at identifying (1) the kinds of speech act which are performed by the teacher in Indonesian EFL classroom in terms of locutionary, illocutionary and perlocutionary, (2) The function of speech act produced by the teacher, (3) The impacts of speech act to the teacher’s and students activeness in teaching and learning process. This research employed both qualitative and quantitative method. The data were in the form of utterances spoken by the EFL teacher when teaching in the classroom. The researcher planned, collected, analyzed and reported the research findings. The steps of collecting the data were taking video of the EFL teacher when he was teaching in the classroom, transcribing what the teacher said, selecting the data, classifying the data, transferring the data into table, analyzing and interpreting the data. The findings showed that the EFL teacher commonly uses illocutionary act in his teaching. He performs mostly directives as the illocutionary acts as he often asks the students to do some works or activities. Giving instruction or command helps him to run the EFL class.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi (1) jenis tindak tutur yang dilakukan oleh guru di kelas EFL bahasa Indonesia ditinjau dari lokusi, ilokusi, dan perlokusi, (2) Fungsi tindak tutur yang dihasilkan oleh guru, (3) Dampaknya tindak tutur terhadap keaktifan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Datanya berupa ucapan yang diucapkan oleh guru EFL saat mengajar di kelas. Peneliti merencanakan, mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan temuan penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data adalah mengambil video guru EFL ketika dia mengajar di kelas, menyalin apa yang dikatakan guru, memilih data, mengklasifikasikan data, mentransfer data ke dalam tabel, menganalisis dan menafsirkan data. Temuan menunjukkan bahwa guru EFL umumnya menggunakan tindak ilokusi dalam pengajarannya. Ia lebih banyak melakukan arahan sebagai tindak ilokusi karena ia sering meminta siswa melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Memberikan instruksi atau perintah membantunya menjalankan kelas EFL
REORIENTASI KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP SUPREMASI KONSTITUSI Hasibuan, M. Fadly; Rumesten, Iza
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.2713

Abstract

The background of the writing on the Reorientation of Judicial Review Authority in the Constitutional Court based on the Principle of Constitutional Supremacy is attributed to the potential neglect of the constitution in legislation due to the numerous overlaps and contradictions between the Constitutional Court's decisions on law testing and the Supreme Court's decisions on testing legislation against the law, subsequently causing legal uncertainty and injustice for seekers of justice. The dual-tier testing model or the dualism of judicial review authority, which is not integrated into a single institution, raises many problems in practical terms and is assessed to impact the neglect of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aim of this research is to analyze, identify, and discover the legal concepts that should be related to the reorientation of judicial review authority in the Constitutional Court based on the principle of constitutional supremacy in the future. The research method used in this study is normative juridical, and the research findings suggest the need for legal reforms to integrate the judicial review authority in the Constitutional Court as an institution of legal justice or court of law and the Supreme Court as an institution of court of justice focusing on legal issues and the application of law outside the testing of legislation through the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 24A paragraph (1) and Article 24C paragraph (1) for the enforcement of constitutional supremacy throughout legislation.Latar belakang tulisan tentang Reorientasi Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi adalah disebabkan karena potensi pengabaian konstitusi dalam peraturan perundang-undangan dengan banyaknya tumpang tindih dan kontradiksi antara putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan putusan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang di Mahkamah Agung yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Model pengujian dua atap atau dualisme kewenangan judicial review yang belum terintegrasi dalam satu lembaga menimbulkan banyak permasalahan ditataran praktik dan dinilai berdampak pada pengabaian terhadap konsitusi UUD NRI 1945. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menemukan konsep hukum yang seharusnya terkait reorientasi kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip supremasi konstitusi yang seharusnya dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan hasil penelitian menjawab bahwa diperlukan pembaharuan hukum untuk menjadikan kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi secara terintegrasi sebagai lembaga peradilan hukum atau court of law, dan menjadi Mahkamah Agung sebagai Lembaga court of justice yang fokus menangani persoalan hukum dan penerapan hukum diluar pengujian perundang-undangan melalui amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) demi penegakan supremasi konstitusi UUD NRI 1945 dalam seluruh peraturan perundang-undangan.
DIALEKTIKA AKAL DAN WAHYU: PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM S, Samsuddin; K, Kurniati; M, Misbahuddin
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.2767

Abstract

Islam in its form has two forms. First, Islam as an ideal transcendental religious system. That is as stated in various Islamic sciences which are the result of the interpretation or contextual understanding of the ulama' of the Qur'an and the example of the Prophet Saw. Second, Islam is reflected in the historical reality of Muslim culture, civilization and society. This means how Islam as a religion that contains divine teachings can be spoken and implemented by humans, so that to be able to translate the message of Allah through the Qur'an as a book of guidance for Muslims, it is necessary to have a thought or study of science to understand the message conveyed by the Qur'an, so that the Qur'an can be grounded in each of the heartstrings of Muslims.Islam dalam wujudnya memiliki dua bentuk. Pertama, Islam sebagai sistem keagamaan yang bersifat transendental yang ideal. Yaitu sebagaimana tertuang dalam berbagai ilmu keislaman yang merupakan hasil interpretasi atau pemahaman secara kontekstual para ulama’ terhadap Al- Qur’an dan keteladanan Rasulullah Saw. Kedua, Islam yang tercermin dalam realitas sejarah kebudayaan, peradaban dan masyarakat muslim. Ini artinya bagaimana Islam sebagai agama yang memuat ajaran-ajaran Ilahi dapat dibahasakan dan dilaksanakan oleh manusia, sehingga untuk dapat menerjemahkan pesan Allah melaui Al-Qur’an sebagai kitab tuntunan umat Islam, maka perlu adanya suatu pemikiran atau kajian ilmu untuk memahami pesan yang disampaikan Al- Qur’an, sehingga Al-Qur’an dapat membumi di masing-masing hati sanubari umat Islam. 
ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GENERASI Z DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG Tiya, Taura
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.5187

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penggunaan media sosial yang cenderung didominasi oleh remaja atau dikenal dengan sebutan generasi Z. Maraknya kasus pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menunjukkan bahwa khsususnya generasi Z belum menyadari aturan-aturan yang termuat dalam UUITE, sehingga tidak mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang mampu mengukur kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan prospek kuantitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat generasi Z Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam menggunakan media sosial berdasarkan data empiris yang berbentuk numerik/angka. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial di Provinsi Kep. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi ditunjukkan dari skor rata-rata yaitu sebesar 61,01 masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rincian sebaran tingkat kesadaran masyarakat hukum generasi Z dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar 55% masyarakat memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan 45% memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi ditunjukkan dari skor rata-rata yaitu sebesar 61,01 masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rincian sebaran tingkat kesadaran masyarakat hukum generasi Z dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar 55% masyarakat memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan 45% memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi ditunjukkan dari skor rata-rata yaitu sebesar 61,01 masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rincian sebaran tingkat kesadaran masyarakat hukum generasi Z dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar 55% masyarakat memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan 45% memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi.
ISLAMIC PERSPECTIVE IN THE FULFILLMENT OF PRISONERS' HEALTH RIGHTS AS A GOVERNMENT RESPONSIBILITY B, Burhanuddin; M, Maskawati; M, Andriani
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.3188

Abstract

This study aims to determine the government's responsibility in fulfilling the rights to health services for prisoners. The primary data in this study were obtained through an empirical (nondoctrinal) approach in Watampone Class IIA Prison and analyzed qualitatively descriptively in an Islamic perspective based on the theory of Maqoshid Al Shari'ah. The results showed that state responsibility is a constitutional obligation of the state, especially the government to strive for the fulfillment of prisoners' rights. In the conception of Hifz al Nafs, this responsibility is a form of protection / safeguarding the human soul not only for the general public but also for prisoners (prisoners) with the fulfillment of their rights as human beings.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan empirik (nondoktrinal) pada Lapas Kelas IIA Watampone dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam perspektif Islam yang bertumpu pada teori Maqoshid Al Syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara merupakan kewajiban konstitusional negara terutama untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak narapidana. Dalam konsepsi Hifz al Nafs, tanggung jawab ini merupakan bentuk perlindungan/menjaga jiwa manusia bukan saja bagi masyarakat umum tetapi juga bagi warga binaan pemasyarakatan (narapidana) dengan jalan pemenuhan hak-haknya sebagai manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6