Articles
162 Documents
<![CDATA[Sastra Anak: Membangun Komunikasi dan Karakter Melalui Bahasa ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Syukrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 1 No 2 (2015): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v1i2.173
<![CDATA[Kegemaran anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Di masa anak-anak sudah pasti membutuhkan figur contoh yang dapat menjadikan cerminan bagi mereka dalam membentuk karakter.]]>
<![CDATA[Kapabalitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Penanggulangan Bencana ]]>
<![CDATA[haeril, haeril]]>;
<![CDATA[Anilawati, Nur]]>;
<![CDATA[Suraya, Suraya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.182
<![CDATA[Institutional capability becomes a measure of understanding and ability of local governments in disaster management efforts. This study aims to analyze and describe the institutional capabilities of the Bima District Government in disaster management. This study used descriptive qualitative method. The results show that Disaster management policies have not become a priority for Regional Government policies, financial resources are still minimal where the budget ceiling in regional disaster management has not met the 1 percent figure, even though according to law it requires at least 1 percent of the APBD, causing integration and coordination ineffective institutions, thus collective efforts to achieve disaster management objectives are also not maximal. In addition, the low disaster resilience index in Kabupaten Bima is still at level 3 based on the Hyogo Frameworks for Actions (HFA) indicator. This explains that the Bima District Government has implemented efforts to reduce disaster risk, but with achievements that are still sporadic in nature due to the absence of institutional commitment and / or systematic policies and weak budgetary support. In addition, data on the level of preparedness and capacity of Kabupaten Bima in the face of various types of disasters is at a low level and is very risky. For this reason, it is very important to involve all SKPDs in mainstreaming Disaster management in every regional policy. Also involving researchers, NGOs, the privat sector, as well as capacity building and community participation as an effort to change the paradigm of disaster management in Bima Regency. In addition, it is necessary to implement a strong disaster management mechanism with a disaster risk reduction perspective.]]>
<![CDATA[Dimensi Pelayanan Publik Potret Ironi Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Kantor Camat Sape Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[irfadat, taufik]]>;
<![CDATA[Nurlaila, Nurlaila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.183
<![CDATA[Keterbatasan yang dialami oleh disabilitas seharusnya menjadi atensi khusus bagi penyelenggara pelayanan dalam menyediakan akses tersendiri sebagai bagian dari kesamaan hak dalam mendapatkan pelayanan barang, jasa, maupun administratif. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 5 ayat 1 huruf n mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pelayanan publik, kemudian pasal 19 huruf a dan b bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi; dan (b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan, fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Pada esensinya Ironi pelayanan publik tersebut menjadi red tape dan menjadi efek domino dirasakan ecara eksklusif oleh masyarakat yang akan mendapatkan perlakuan khusus dalam pelayanan, sehingga dalam perspektif masyarakat awam bahwa pelayanan dan fasilitas tersebut tidak ramah bagi penderita khsusus. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan elaborasi tentang bentuk pelayanan yang diberikan untuk penyandang disabilitas di kantor camat sape; dan untuk mengetahui langkah strategis peningkatan kapasitas penyelenggara layanan publik bagi penyandang disabilitas di kantor camat sape; serta untuk mengetahui fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada kantor camat sape. Adapun jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dan metode penentuan key informan yaitu snowball. Adapun hasil penelitian yaitu]]>
<![CDATA[Pengaruh Kompensasi dan Kepemimpinan Terhadap Turnover Intention Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi ]]>
<![CDATA[Yelfira, Mutiara Anggry]]>;
<![CDATA[Soeling, Pantius Drahen]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.187
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Kompensasi, Kepemimpinan terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Perusahaan X). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kompensasi (X1) sebagai variabel independen, kepemimpinan (X2) sebagai variabel independen, kepuasan kerja (Z) sebagai variabel mediasi, dan turnover intention (Y) sebagai variabel dependen. Objek penelitian adalah karyawan tetap di Perusahaan X yang terdiri dari berbagai divisi. Penelitian ini berjenis penelitian eksplanatori (explanatory research) dengan jumlah sampel sebanyak 65 orang karyawan tetap di Perusahaan X. Data primer didapat dari penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, kompensasi tidak berpengaruh terhadap turnover intention, kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap turnover intention, dan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Hasil dari uji mediasi menggunakan sobel test menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja tidak dapat memediasi hubungan pengaruh antara kompensasi terhadap turnover intention dan Kepemimpinan terhadap turnover intention.]]>
<![CDATA[Pengaruh Good Corporate Governance, Return On Equity, Kinerja Lingkungan, Dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibilitty ]]>
<![CDATA[Sasanti, Elin Erlina]]>;
<![CDATA[Animah, Animah]]>;
<![CDATA[Nabila, D. Tialurra Della]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.189
<![CDATA[This study aims to determine the effect of good corporate governance, return on equity, environmental performance, and leverage on Corporate Social Responsibility (CSR). The population in this study were mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. The research sample was determined based on purposive sampling method. The data used are secondary data in the form of annual financial reports obtained from www.idx.co.id. Data were analyzed using descriptive statistics, classical assumptions and multiple regression analysis. The results showed that good corporate governance as proxied by the Asean Corporate Governance Score has an effect on CSR, while return on equity, environmental performance and leverage have no effect on CSR. The implication of this research is that when companies applied the ACGS index, the level of social responsibility disclosure tend to decrease. Although CSR has a voluntary nature for companies in Indonesia, nevertheless in the case of mining sector companies, they basically will have a broader disclosure since they are more related to their environment. Hence, further research is expected to make environmental performance as a moderating variable.]]>
<![CDATA[Penanggualangan Bencana Melalui Program Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Malang ]]>
<![CDATA[Haikal, Deri Fikri]]>;
<![CDATA[Hijri, Yana S.]]>;
<![CDATA[Kamil, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.195
<![CDATA[Malang city includes the city of education and through the application of Inarisk Personal as one of the areas prone to disasters, especially floods of high class categories and earthquakes of moderate grade categories. Therefore, an effort is needed to educate school residents both students and educators in terms of disaster mitigation through the Disaster Safe Education School (SPAB) program, considering that students have the right to sustainability by providing an atmosphere and environment that ensures the learning process, health, safety, and safety of students are guaranteed at all times and also children have specific needs in the face of disaster hazards and all such efforts are carried out by inviting children to participate actively. The method used in this research is qualitative method with descriptive approach according to Creswell that begins with assumption, interpretation/ theoretical, and research problem that examines how individual or group interpret social or humanitarian problems. The results showed that in the implementation of the Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB), school residents, both educators and especially learners, know what to handle at the time of a disaster through a dissemination stage consisting of socialization, visualization and also disaster simulation, and there is a stage of monitoring or monitoring to see the extent to which the output is conveyed well to learners , and program evaluation is related to measuring the extent of students' understanding after the implementation of the SPAB program.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review Literatur ]]>
<![CDATA[Firman, Andi Ansar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.196
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat desa merupakan aspek penting dalam upaya ikut memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Dengan melibatkan komunitas masyarakat desa akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan di desa. Kunci dari pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas ini adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat lokal terhadap kegiatan-kegiatan tematik yang dikembangkan di desa. Oleh karena itu, artikel ini mencoba memberikan gambaran konsep pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas dan bagaimana implementasinya di Indonesia secara umum. Hasil kajian menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas mempunyai dimensi strategis dalam menggali potensi dan pengembangan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan memberikan peran kepada masyarakat dalam berpartisipasi pada proses formulasi, implementasi, dan monitoring evaluasi terhadap kegiatan tematik diwilayah desanya. Pelibatan komunitas lokal desa akan membangun kontruksi sosial politik yang positif di masyarakat desa dengan semakin memperkuat proses musyawarah dan gotong royong masyarakat desa. Kemudian pada aspek ekonomi dan budaya, pemberdayaan masyarakat desa akan memperkuat peran masyarakat dalam berpartisipasi sebagai pelaku kegiatan di desa. Hal ini akan memperkuat aspek kultur sosial warga desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.]]>
<![CDATA[Akutansi Dan Manajemen Keuangan Pada Organisasi Berbasis Islam ]]>
<![CDATA[Muhsyaf, Saipul Arni]]>;
<![CDATA[BS, R. Sapto Hendri]]>;
<![CDATA[Waskito, Iman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.197
<![CDATA[Religion-based organizations are expected to be the best examples of organizations that are rich in core values such as integrity, professionalism, partnership and stewardship. Unfortunately, religious-based organizations such as pondok pesantren are more focused on social service issues so they do not have a control mechanism to protect the pesantren's resources and continuously provide information to their stakeholders regarding the organization's financial status and fundraising efforts. This study aims to assess the practice of financial management in Islamic boarding schools (pondok pesantren) in North Lombok Regency. The research results reveal, among others (1) the financial reports used by the boarding school unit are only limited to cash books, (2) the boarding school is challenged to provide/prepare proficient accounting personnel in the boarding school financial management work unit, (3) It is important for the leadership to manage the resources of this boarding schools, (4) periodic comparisons between planned and actual budgeting are in a weak position in Islamic boarding schools, (5) Some Islamic boarding schools have strong experience and others still need development, (6) although the majority of Islamic boarding schools conduct external audits, there are several Islamic boarding schools that have not accommodated the audit mechanism.]]>
<![CDATA[Monopoly on Marine and Fisheries Policy on Lobster Management in 2020 ]]>
<![CDATA[Anggarini, Dhini]]>;
<![CDATA[Dewi, Dian Suluh Kusuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i1.200
<![CDATA[Corruption case is related to re-permitting the export of lobster seeds as regulated in the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation no. 12 of 2020 concerning the Management of Lobster, Crab, and Crab, underlie the research topic, namely the evaluation of fry export policies and evaluating the phenomenon of corruption. The results of this study are expected to be an input for the evaluation of public policies that should be able to solve problems, not even provide opportunities to harm the state and society. The purpose of this study is to examine the lobster management policies listed in Permen KP no. 12 of 2020. This research was conducted from November 2020-January 2021. The research method is descriptive qualitative by using literature studies in the form of literature reviews, theoretical studies, secondary data from pages of related agencies and mass communication media including online media such as the news portal and social media such as youtube. The analysis results are processed using the Nvivo 12 Plus application to help data accuracy. There have been several irregularities since the enactment of Permen KP No. 12 of 2020 concerning the Management of Lobster, Crab, and Crab starting May 4, 2020. Until 6 months after the enactment of the regulation, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Edhy Prabowo's Hand Catching Operation occurred in the case of bribery for lobster seed exports. as well as the abuse of power possessed by monopolizing policies to achieve what is desired, namely reaping benefits in the control of strategic potentials and investment opportunities for several actors.]]>
<![CDATA[Managing Community on Facing Pandemic COVID-19 in Indonesia ]]>
<![CDATA[Hikmawan, M. Dian]]>;
<![CDATA[Mayrudin, Yeby Ma’asan]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Gilang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 7 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32666/tatasejuta.v7i2.205
<![CDATA[COVID-19 is a concern in today's world, the large number of infected victims followed by a high death rate has made the country take large-scale social restrictions (PSBB). During the pressure of health and economic problems, there is a sense of solidarity among the nation's youth to share and support each other to face the impacts caused by this pandemic. This research focuses on to see how social solidarity is built by many Indonesians, both through social media and on a community basis. Phenomenology is used as the approach used in this study to comprehend a phenomenon comprehensively to know and interpret a phenomenon in-depth, not only as a visible surface. From what we can summarize, strengthening social solidarity appears in various domains and actors, including netizen activism through social media and other channels; the action of the conventional community (Non-Government Organization, Civil Society,) and the role of a traditional and Indigenous Peoples.]]>
