Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022" : 20 Documents clear

PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA Ananda Yunne Pangerti Ningtyas; Liza Priandhini
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractThe management of flats is one of the government ways to provide opportunities for the community to have a decent, good, and healthy place to live as mandated by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The government has built flats, but they have not been implemented optimally, as evidenced by the high number of abandoned flats. The Abandoned flats happen because parties do not perform the maintenance of the flat following the statutory regulations. The operation of flats has been regulated by Law Number 20 of 2011 on Flats, whereas its administration is regulated by Government Regulation Number 13 of 2021. Notaries and PPAT have critical roles as public officials who make an authentic deed to a legal act, namely the sale and purchase agreement (PPJB) and the sale and purchase deed (AJB). Notaries can assist in the maintenance of flats with the establishment of Regulation of the Minister of Public Works and Housing number 11/PRT/M/2019 on the Pre -Sale and Purchase Agreement System, thus the Ministerial Regulation can be used as a guideline by Notaries in making PPJB. PPAT in making AJB must also understand the form of proof of ownership of the apartment unit. Notaries in carrying out their duties and authorities must be in accordance with the Notary Office Law and the Notary Code of Â Keywords :Management of flat, Notary, PPATÂ AbstrakPenyelenggaraan rumah susun merupakan salah satu cara pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak, baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah melakukan penyelenggaraan rumah susun namun belum terlaksana secara optimal dengan tingginya kasus rumah susun yang terbengkalai. Rumah susun yang terbengkalai disebabkan para pihak yang tidak melakukan penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan rumah susun telah diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Notaris dan PPAT memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik terhadap suatu perbuatan hukum, yakni perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan akta jual beli (AJB). Notaris dapat membantu penyelenggaraan rumah susun dengan dibentuknya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dengan demikianÂ Peraturan Menteri tersebut dapat dijadikan pedoman oleh notaris dalam membuat PPJB. PPAT dalam membuat AJB juga harus memahami bentuk bukti kepemilikan atas satuan rumah susun. Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan Undang-UndangÂ Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.Â Kata kunci: Penyelenggaraan Rumah Susun;Â Notaris;Â PPAT.

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Nuradi ,; Dwi Andayani Budisetyowati; Edi Rohaedi; Teguh Setiadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaÂ khususnya ketentuan Pasal 22 berpengaruh dan membawa konsekuensi hukum terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk juga perubahan ketentuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebelum dan sesudah berlakunya UU 11/2020. Â Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup setelah berlakunya UU 11/2020 dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berupa negosiasi ataupun mediasi serta melalui arbitrase.Â Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup, UU Cipta KerjaÂ AbsractÂ The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, particularly the provisions of Article 22, has legal consequences for several articles in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, including changes to provisions relating to the settlement of environmental disputes. This research aims to regulate the settlement of environmental disputes before and after the enactment of Law 11/2020. The method used in this study is a normative juridical approach with a statute approach and a conceptual approach. Data processing was carried out in a descriptive-analytical manner. The data collection carried out in this study used a literature study. The study results show that the settlement of environmental disputes after enacting Law 11/2020 can be carried out by submitting a civil suit to the competent District Court. Furthermore, the settlement of environmental disputes outside the court can be carried out through Alternative SettlementÂ Keywords: Dispute Resolution, Environment, Job Creation Law

PERJANJIAN ASEAN DAN CHINA DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) (Tinjauan terhadap Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1986) Sobar Sukmana; Tuti Susilawati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Martin Dixon â€a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional dan memiliki apa yang tidak dimiliki subjek lainnya yaitu sovereignty (kedaulatan). Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi dan memiliki sekretariat tetap. Republik Rakyat China sebagai subjek hukum internasional adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur, memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar1,4 milyar jiwa) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, merupakan negara ke 3 terbesar didunia. Asean sebagai organisasi internasional regional di Asia Tenggara didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 dan sejak tahun 2007 Asean telah memiliki Piagam Asean (Asean Charter 2007). Asean sebagai organisasi internasional regional merupakan subyek hukum internasional dengan sepuluh negara anggota.Â Kata Kunci : Asean, China, Subjek Hukum Internasional, Free Trade Area. Â ABSTRAKÂ The subjects of international law are parties who carry legal rights and obligations in international relations. According to Martin Dixon, "a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. The state is the most important, most important subject of law and has the greatest authority as a subject of international law and has what other subjects do not have, namely sovereignty. An international organization as a subject of international law is an organization formed by an international agreement by two or more countries containing the functions, objectives, authorities, principles, organizational structure and has a permanent secretariat. The People's Republic of China as a subject of international law is a country located in East Asia, has the largest population in the world (about 1.4 billion people) and a land area of 9.59 million square kilometers, is the 3rd largest country in the world. Asean as a regional international organization in Southeast Asia was founded based on the 1967 Bangkok declaration and since 2007 Asean has had the Asean Charter (Asean Charter 2007). Asean as a regional international organization is a subject of international law with ten member countries.Â Keywords: Asean, China, International Law Subject, Free Trade Area.

EFEKTIVITAS PENGATURAN PAJAK DAERAH KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR DAERAH PADA PROVINSI DKI JAKARTA Griya Firamita; Tjip Ismail
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractMotor Vehicle Tax is one of the regional taxes that significantly contributes to Regional Original Income. One of the objectives of the Motor Vehicle Tax is to provide local governmentsâ€™ revenue to finance the maintenance of roads and public transportation infrastructure. However, based on the current regulations, the Motor Vehicle Tax can only be imposed on motor vehicle that registered in its region, whereas motor vehicle with police numbers outside the region or registered in other regions often operate in an area for a long period of time. The presence of motor vehicles from outside the area for a long period of time will impact on the road damage or environmental pollution. So, it is necessary to study the provisions of the PKB in order to determine the potential imposition of the tax for motor vehicles from outside the registered area. For this reason, it is necessary to analyze on motor vehicle tax regulations that may include the imposition of motor vehicle tax from outside the registered area.Â Keyword: Motor Vehicle Tax, Local Government Revenue, Local Tax.Â AbstrakPajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan pengenaan PKB adalah agar pemerintah daerah mendapat pendapatan untuk membiayai pemeliharaan jalan dan saranana prasarana transportasi umum. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan saat ini PKB hanya dapat dikenakan pada kendaraan bermotor yang terdaftar di daerahnya, padahal kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar daerah atau yang terdaftar di daerah lain seringkali beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Adanya kendaraan bermotor yang berada dari luar daerah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama dapat memberikan dampak kerusakan bagi jalan atau pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mengenai ketentuan PKB guna mengetahui potensi pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor dari luar daerah terdaftarnya.Â Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Pajak DaerahÂ Â Â Â

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI PPAT YANG CACAT HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK) Jovita Elizabeth; Teddy Anggoro
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractThis article aims to determine and analyze the forms of accountability of the PPAT on deeds that are legally flawed. Accountability is the accountability of the PPAT on the deeds it requires, in this case the sale deed, This legal research is a descriptive normative research. Data type used is primary data and secondary data. Data analysis technique used is qualitative analysis. The PPAT is responsible for examining the requirements for the validity of the relevant legal acts, such as matching the data contained in the certificate with the lists in the Land Office, but in Decision Number 17 / Pdt.G / 2012 / PT.TK there is a mistake Of the PPAT so as to cause the deed to be deemed legally flawed. In essence, PPAT is personally responsible for the implementation of duties and positions in every act of deed. So to minimize the occurrence of errors should be more careful PPAT to produce quality legal products.Â Keywords : Accountability; Deed of sale and Purchase; PPATÂ AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban PPAT atas akta yang cacat hukum. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibutanya, dalam hal ini akta jual beli, Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, seperti mencocokan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, namun dalam Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PT.TK terdapat kekeliruan dari PPAT sehingga menyebabkan aktanya dinyatakan cacat hukum. Pada dasarnya PPAT bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sebaiknya PPAT bersikap lebih teliti agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas.Â Kata kunci : Pertanggungjawaban; Akta Jual Beli;PAT.

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN MBKM UNTUK MENCIPTAKAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS HUKUM YANG PROFESIONAL Nazaruddin Lathif; Yenti Garnasih; Yennie K Milono; Farahdinny Siswajanthy; Sapto Handoyo; Mustika Mega Wijaya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Kampus Merdeka memberikan kebijakan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester di luar program studi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan MBKM di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mahasiswa memperoleh suatu kemerdekaan belajar di sebuah perguruan tinggi. untuk menganalisis perspektif mahasiswa terhadap MBKM, dampak MBKM terhadap keterampilan abad 21 mahasiswa, serta revelansi program MBKM dengan SDGs. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pakuan yaitu tepatnya di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan menggunakan data kuantitatif. Secara umum, fakultas perlu memahami kesiapan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan kerja. Mahasiswa sendiri pun dapat menentukan kesiapan diri mereka untuk mengimplementasikan ke dunia kerja sebagai bentuk mewujudkan salah satu tujuan dari MBKM ini. Saran yang disampaikan dalam penulisan ini adalah fakultas dapat lebih mensosialisasikan program ini sehingga lebih banyak pula mahasiswa yang sadar tentang penerapan MBKM.Â Kata Kunci: Keterampilan Abad 21, Merdeka Belajar, SDGs, Perguruan TinggiÂ Â AbstractÂ Freedom to learn provides a university policy that aims to provide the right to study for 3 (three) semesters outside the study program, while the purpose of this research is to see the readiness of MBKM at the Faculty of Law, Pakuan University. Students gain an independence to study in a college. to analyze students' perspectives on MBKM, the impact of MBKM on students' 21st century skills, and the relevance of the MBKM program to the SDGs. This research was conducted at Pakuan University, namely the Faculty of Law, Legal Studies Program. The method used in this research is a survey using quantitative data. In general, faculties need to understand the readiness of students to go directly into the workforce. Students themselves can determine their readiness to implement it into the world of work as a form of realizing one of the goals of this MBKM. The suggestion given in this paper is that the faculty can socialize this program more so that more students are aware of the implementation of MBKM.Â Keywords: 21st Century Skills, Free Learning, SDGs, Higher Education

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms) Mohammad Bagja Azhari; Liza Priandini
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â AbstrakPenelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms yang mana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan sedarah yang telah berjalan sejak tahun 1989. Dalam perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak berumur 28 tahun, 23 tahun dan 12 tahun. Perkawinan kedua Termohon harus dibatalkan setelah Termohon I dan Pemohon yang hendak menikahkan salah satu anak kandungnya namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Hal ini terungkap setelah KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak Termohon I menjadi wali nikah dari anaknya dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/senasab. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal terntang hukum perkawinan, hukum keluarga dan juga melihat aspek-aspek normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada status perkawinan serta kedudukan hukum keturunannya. Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas terkait pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya menjadi dianggap seolah tidak pernah terjadi.Â Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Kedudukan Anak.Â AbstractÂ This study discusses the case study of the Banyumas Religious Court Decision Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms in which the marriage between the Petitioner and Respondent I was an incestuous marriage that had been going on since 1989. In this marriage, they were blessed with 3 children aged 28 years, 23 years and 12 years. The second marriage of the Respondent must be annulled after the Respondent I and the Petitioner who want to marry off one of their biological children but Respondent I cannot become the marriage guardian of the child. This was revealed after the KUA of Sokaraja District, Banyumas Regency refused Respondent I to be the marriage guardian of his child on the grounds that the marriage between the Petitioner and Respondent I was a blood marriage. This research method uses normative juridical with secondary data through books, journals on marriage law, family law and also looks at the normative aspects in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The annulment of marriage brings legal effects and consequences to the marital status and legal position of the offspring. Article 23 and Article 26 paragraph (1) of the Marriage Law explicitly state the parties who have the right to file for annulment of marriage. The annulment of a marriage causes a marriage that was previously held to be considered as if it never happenedÂ Keywords: Annulment of Marriage, Inbreeding, Child Position.

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS PENGGANTI DI BIDANG PASAR MODAL Gabriella Christie Laminto; Arman Nefi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal, dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 sebagai aturan dasar Notaris di bidang pasar modal memungkinkan seorang Notaris digantikan oleh Notaris Pengganti yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris, dalam hal Notaris yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan jabatannya baik itu disebabkan karena sedang cuti, sakit, ataupun hal lain. Namun, menjadi suatu masalah apabila Notaris Pengganti tidak memiliki kapasitas untuk membuat akta autentik dalam hal Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal tidak aktif atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan pengaktifan kembali, atau ketika akta yang dibuat ternyata tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta autentik bahkan bisa menjadi batal demi hukum. Akibatnya, kekuatan hukum dan keabsahan akta tersebut menjadi dipertanyakan sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan dan Notaris Pengganti itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap suatu masalah. Penelitian terhadap masalah hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci: Keabsahan Akta; Notaris Pengganti; Pasar Modal; Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal; Tanggung JawabÂ ABSTRACTThis study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and in carrying out his/her activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain a Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market. Financial Services Authority Regulation Number 67 of 2017 as a basic rule of Notary in the capital market sector allows a Notary to be replaced by a Substitute Notary who is temporarily appointed as a Notary, in the event that the Notary concerned is unable to carry out his position, whether it is due to being on leave, illness, or other thing. However, it becomes a problem if the Substitute Notary Public does not have the capacity to make an authentic deed in the event that the Capital Market Supporting Professional Registration Certificate is not active or its validity period has expired and re-activation is not proposed, or when the deed made does not meet the requirements as an authentic deed, or the deed itself can be null and void. As a result, the legal force and validity of the deed are questioned so that it could harm the parties and the Substitute Notary itself. The research method used is normative juridical which examines the application of the rules or norms in positive law to a problem. This research on legal issues uses a conceptual approach and a statutory approach.Keywords: Legality of Deed; Substitute Notary; Capital Market; Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market; Responsibility

PELAPORAN UMKM DAN POLA KEMITRAAN BAGI PELAKU USAHA Ardiansyah .; Silm Oktapani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Abstrak.Â Keberadaan Indomaret dan Alfamart telah merambah sampai ke pemukiman Kota Pekanbaru. Banyaknya Indomaret dan Alfamart ini belum sejalan dengan sikap para Â pelaku usaha dalam menunaikan kewajiban melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya. Belum terlaksananya kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pelaporan pada setiap semesternya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana sebuah penelitian melihat hukum didalam masyarakat. Dengan menggunakan cara pengumpulan data secara observasi, kuisioner, wawancara serta kajian pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya disebabkan ketidaktahuannya akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Upaya yang perlu dilakukan ialah instansi terkait mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 kepada para pelaku usaha dan menerapkan sanksi bila amanah dari Perda tidak terlaksana.Â Kata Kunci: Pelaporan, UMKM, Pelaku UsahaÂ AbstrakÂ Abstract. The existence of Indomaret and Alfamart has penetrated into the settlements of Pekanbaru City. The number of Indomaret and Alfamart is not in line with the attitudes of business actors in fulfilling their obligation to report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns. The obligation of business actors to report each semester is not fulfilled based on the Pekanbaru City Regional Regulation concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This research uses empirical legal research, where a study looks at the law in society. By using data collection by observation, questionnaires, interviews and literature review. From the results of the research conducted, it can be concluded that business actors do not report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns due to their ignorance of Pekanbaru City Regional Regulations concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Efforts that need to be done are related agencies to socialize the Regional Regulation Number 9 of 2014 again to business actors and apply sanctions if the mandate of the Perda is not implemented.Â Keywords: Reporting, MSMEs, Business Actors

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JEPANG ( ANALISIS PERAN BP2MI PADA PROGRAM G TO G ) Marwanto Rolasta; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakDi Negara Jepang, populasi usia tua tidak diimbangi dengan tingginya jumlah usia produktif, hal ini menyebabkan penurunan tenaga kerja secara tajam. Oleh sebab itu pemerintah Jepang berupaya menerima perawat asing ke dalam sektor perawatan jangka panjang dengan menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi bilateral dengan Indonesia yang disebut sebagai Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007. Walaupun sudah terikat dengan kontrak kerja yang berada pada pengawasan IJEPA, pastinya pekerja migran yaitu perawat pernahÂ dalam situasi rentan dan diskriminatif di luar kontrak kerja. Penelitian ini mengamati peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan IJEPA dalam skema penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia khususnya perawat dan juga membahas pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dengan menggunakan indikator ekonomi. Â Kata kunci : Pekerja Migran, Perawat, IJEPA.Â AbstractIn Japan, the aging population is not matched by the high number of productive age, this causes a sharp decline in the workforce. Therefore, the Japanese government is trying to accept foreign nurses into the long-term care sector by signing a bilateral economic cooperation agreement with Indonesia called the Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) in 2007. Even though they are already bound by a work contract that is under the supervision of IJEPA Of course, migrant workers, namely nurses, have been in vulnerable and discriminatory situations outside of their work contracts.This study examines the role of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency in collaboration with IJEPA in the scheme for the placement and legal protection of Indonesian migrant workers, especially nurses and also discusses the fulfillment of the rights of Indonesian migrant workers in Japan using economic indicators.Â Keywords: Migrant Workers, Nurses, IJEPA.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA