Jurnal Simbur Cahaya
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Helena Primadianti Sulistyaningrum]]>;
<![CDATA[Dian Afrilia]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.777 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.807
<![CDATA[The existence of standard clause is commonly seen in the world of commerce or business today. The sandard clause is clearly made unilaterally by the business actors. Consumers as a user of products or services pay less attention to this, unless a certain loss happened. Actually, in the standard clause should applied the principle of freedom of contract which is ruled in a contract. That principle is being fundamental for the existence of standard contract in regulating the legal relationship between business actors and consumers, but the implementation of this principle requires that the parties on their contract have a balanced position. So, how is the standard clause in the perspective the principle of freedom of contract according to the Consumers Protection Act. Therefore, a limitation is needed in the using of the standard clause in order to palce the same position between business actor and consumers based on the principle of freedom of contract]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika ]]>
<![CDATA[Riki Afrizal]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (684.31 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.416
<![CDATA[Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Dampak kerugian yang besar dari tindak pidana narkotika justru sebaliknya bagi pelaku memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh pengedar atau bandar narkotika ini sangat besar mengingat angka ketergantungan pengguna dan penyalahguna barang haram ini setiap tahunnya sangat tinggi. Keuntungan yang didapat oleh pengedar atau bandar tersebut diketahui dari penelusuran terhadap harta kekayaan atau aset yang dimilikinya. Pengungkapan kasus narkotika ini semakin meningkat seiring dengan tingkat kasus peredaran dan penyalahgunaannya. Sebagai kejahatan yang luar biasa, maka pengusutan harta kekayaan yang didapat dari peredaran gelap narkotika melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat mungkin untuk dilakukan oleh penyidik. Penyidik tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai predicate crime berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU nya. Pada kasus peredaran gelap narkotika perlu dilakukan penelusuran aset dan harta kekayaan serta keterkaitan dengan tindak pidana narkotika yang sedang diusut meskipun pada kenyataannya pelaku terutama bandar peredaran gelap narkotika sangat rapi dalam mengatur dan menyembunyikan transaksi keungannya. Penerapan pasal TPPU dalam kasus peredaran gelap narkotika perlu dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai peredaran narkotika.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Iza Rumesten]]>;
<![CDATA[Helmanida Helmanida]]>;
<![CDATA[Agus Ngadino]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (472.135 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.808
<![CDATA[Associated with the diversity of the region, not all matters relating to the diversity of the region are categorized in matters of choice, but it can also be considered obligatory, absolute government affairs public and government affairs. The problems discussed is how the criteria for the distribution of government affairs in the Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. Based on the analysis, it can be concluded: first, more appropriately categorized cultural affairs affairs of choice, because it is a potential diversity of cultural affairs which is owned by the region. Second, the food matters more appropriately categorized as obligatory functions related to basic services.]]>
<![CDATA[Asset Recoveryin in the Criminal Act of Corruption in ASEAN ]]>
<![CDATA[Rinaldy Amrullah]]>;
<![CDATA[Rudi Natamiharja]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (985.852 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.805
<![CDATA[The eradication of corruption is not only limited to imprisonment for perpetrators, but also optimally recaptures what has been taken by corruptors (asset recovery). This action needs to be done in order to create a deterrent effect for corruptors and return the state property. Corruption eradication in Southeast Asia, especially by ASEAN member countries, has not shown seriousness. This fact shown from Transparency International report. The majority of ASEAN country member have not been optimal in the orientation of asset recovery in handling corruption cases. How could ASEAN countries eradicate corruption through asset recovery efforts? This study uses a normative comparative method through a qualitative approach. Based on the results of the study found that the level of corruption in Southeast Asia is not the worst, but also not in a safe condition from the threat of corruption and is still classified as an area of concern. Brunei Darussalam, the Philippines, Indonesia and Singapore are among the countries that have succeeded in increasing corruption eradication scores. Indonesia and Thailand become countries that struggle hard to eradicate corruption while Vietnam and Laos are considered to be countries that are still lacking in fighting corruption. Based on the results of the study, it was found that the recovery of corruption assets is still a matter of little concern by the majority of countries except Singapore and Malaysia. In eradicating corruption, particularly in asset recovery, ASEAN needs to have a political will determined and become a law in conducting multilateral cooperation. The agreement must be set forth in the form of regional cooperation that has a strong tie so that this can help efforts to eradicate corruption in ASEAN.]]>
<![CDATA[Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code OF Indonesia ]]>
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>;
<![CDATA[Elwi Danil]]>;
<![CDATA[Iwan Kurniawan]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (862.491 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.809
<![CDATA[Criminal law policy about criminal punishment is one of the most important substances in Criminal law making and reform. Even, the regulation of criminal punishment is assumed as one of indicators in measuring the development and civilization of a nation. The current Penal Code of Indonesia (PCI) or KUHP that is the heritage of Dutch colonial is much influenced by Classical School and placed imprisonment as priority. The consequence is that in one hand the high rate of imprisonment and over-capacity in the prison on the other hand. Such a condition will result in problems such as the diffulties conducting rehabilitation and providing the budgeting. In its development, modern criminal law, especially from the the idea of utilitariansme, tries to find various alternatives to imprisonment, especially Monetary Punishment. Even though PCI has adopted regulation on monetary punishment, the existing system still places imprisonment very dominant. The Indonesian legislator which is currently hearing the Bill of PCI to replace the current PCI should foster the function of monetary punishment so that it results in the utility for the people. This article is discussing about how criminal law policy about the monetary punishment regulated in Bill of PCI. This study applies normative legal research and put stressing in (content analysis). The result of this study shoes that Bill of PCI has not yet placed monetary punishment as first priority in criminal punishment. There are some regulations that make it is not possible for monetary punishment is more selected in criminal enforcement. Therefore, Bill of PCI should be more accommodative in optimizing financial punishment in realizing criminal punishment for the benefit of the people.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum “Derden Verzet” Dalam Suatu Perjanjian ]]>
<![CDATA[Supeno Supeno]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (767.558 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.798
<![CDATA[Kedudukan pihak ketiga untuk menuntut haknya dalam suatu ikatan perjanjian dinilai memiliki kedudukan yang lemah sehingga pihak ketiga enggan untuk terlibat dalam suatu sengketa padahal kepentingan ada dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak lain, padahal akibat sengketa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga seperti adanya sita jaminan dan sita eksekusi objek yangh disengketakan. Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah untuk mengungkap apakah yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi pihak ketiga untuk menuntut haknya atas sita eksekusi yang memiliki hak atas objek yang disita, dan bagaimana kekuatan hukum“Derden Verzet” dalam suatu perjanjian, penulisan ilmiah ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan cara mengupkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek pembahasan dengan menggunakan pendekatan kasus (case law). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu sengketa memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mempertahankan atau memperoleh haknya.]]>
<![CDATA[Penerapan Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Diskresi Penyelenggaraan Adminisitrasi Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Audaraziq Ismail]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (745.058 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.552
<![CDATA[Diskresi digunakan sebagai solusi untuk menghadapi persoaalan asas legalitas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diatur oleh perundang-undangan. Dilain sisi, diskresi relevan dengan tindak pidana korupsi dimana tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang korupsi, akan menghambat pencapaian tujuan negara. Oleh karenanya, perluuntuk diidentifikasi siapakah yang bertangggung jawab pada tindak pidana penyalahgunaan diskresi. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai penerapan vicarious liability dalam tindak pidana korupsi terkait dengan diskresi penyelenggaraan adminisitrasi pemerintahan daerah guna efektifitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi pada penyalahgunaan diskresi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.]]>
<![CDATA[Polemik Dana Aspirasi Dalam Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia ]]>
<![CDATA[Erawati Erawati]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.638 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.500
<![CDATA[In addition to being considered prone to corrupt practices, the existence of aspirational funds is deemed to have deviated from the existing legal corridors of state administration and legislation, bearing in mind that the authority of the DPR which was "able" to submit budget proposals in Article 15 of Act 17 of 2003 concerning State Finance, became " entitled to "propose and fight for the development of electoral districts in Law 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council or better known as the MD3 Law. This implies an expansion of the DPR Budget right from what was originally limited to "accepting and rejecting" to also include the realm of "proposing", as well as reinforcing the tendency of the legislative heavy in the Indonesian budgeting system. This article aims to determine the existence of aspiration funds in the political perspective of Indonesian budgeting law. This study uses normative research methods by obtaining information from various sources of legal rule literacy, legal principles, and legal doctrines, to produce new arguments, theories, or concepts as a description in analyzing how the existence of aspirational funds when viewed from a political perspective Indonesian budgeting law. The results showed, the existence of aspiration funds made the checks and balances mechanism ambiguous, created inequalities in development and new injustices, and in addressing the issue of aspiration funds, solidity and firm attitudes of the government were needed while still referring to existing development plans.]]>
<![CDATA[Crimal Law Policy Formulation Asset Deprivation of Crimal Action Results ]]>
<![CDATA[Sri Ismawati]]>;
<![CDATA[Slamet Rahardjo]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.806 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.801
<![CDATA[: In this era the characteristics of crime are marked by the shorter mileage of crime that affects the locus and tempus of crime, changes on sophisticated modus crime that made an accelerates the flow of information and communication of crime and the circulation of money from proceeds of crime that are not tracked through the banking system. The results of Criminal Statistics Publications, the anatomy of crime is clearly visible in Indonesia, although it is still dominated by conventional crime, the data shows that the biggest losses are contributed by new-dimensional crimes, such as narcotics, money laundering, human trafficking and corruption. It is this threat, potential and loss arising from crime that carries the idea of the Formulation of Criminal Law Policy on the Seizure Asset of Criminal Asset Outcome. Theoretical, social and juridical arguments for the phenomenon of proceeds of crime that are difficult to seize in the justice system through criminalization, provide an access to policies to seize assets outside of law criminalization. The important urgency for the future is the formulation of policies on the seizure of assets resulting from crime based on the existence of several considerations, including the massive development of crime that accompanies the growth of industry, business, trade and global finance, the existence of several criminal acts which recorded the most causing losses but difficult to be deprived of the results of the crime, confiscation of assets in the Indonesian legal system can be done after the law enforcement process obtains a court decision that has a permanent power, which requires a long time so that this opportunity can be utilized by the perpetrators of crime to hide or bring assets outside the State so that it is not tracked and Indonesia has ratified the convention The United Nations Against Corruption in 2003 and the eradication of the crime of laundering which outlines the importance of confiscation of assets without conviction. The criminal law policy of appropriation of assets can be carried out by using the concept of a criminal law formulation policy either through criminal justice channels or outside the criminal justice mechanism. Therefore it is important to build a policy framework in the format of substance as the basis for norms of appropriation of assets and the basist of leggal officer in actions, structure as an area of institutional authority in enforcing the appropriation of assets, and upholding human rights]]>
<![CDATA[Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Arfiana Novera]]>;
<![CDATA[Amrullah Arpan]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (589.286 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v27i1.806
<![CDATA[Uang adalah benda yang memiliki nilai (sebagai konsekwensi dari benda atau jasa). Oleh karena pengalihannya dengan fetelijk levering maka menurut Pasal 1977 KUHPerdata setiap “Bezitter” uang maka dianggaplah ia sebagai pemilik. Orang yang menguasai benda atas dasar hak milik mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut kecuali bertentangan dengan Undang-Undang dan Ketertiban Umum. Suatu Undang-Undang merupakan sub sistem dari suatu sistem hukum. Ia harus saling menguatkan tidak kontradiksi (bertentangan) antara peraturan-peraturan lain yang ada. Tidak demikian halnya Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu perlu dijelaskan antara ketentuan Hukum Benda dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tetap memberikan perlindungan atas Hak Milik sebagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]]>
