cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 30 Nomor 2, Desember 2023" : 11 Documents clear
Exploring the Discourse of Subject in Intellectual Property Rights: Communal Rights in Indonesia Putri, Ria Wierma; Putri, Yunita Maya; Sabatira, Febryani
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2903

Abstract

The objective of this study is to expound on the discourse surrounding the categorization of intellectual property rights (IPR) under public and private international law, which has been a topic of contention among legal experts. Through an in-depth analysis of the IPR debate, including public and private case examples, and the contrast between traditional and communal IPR, this study intends to explore Indonesia's perspective towards IPR and communal rights. Indonesia acknowledges communal rights within IPR and has implemented various legal and policy instruments to safeguard them. It is envisaged that the research findings will advance the ongoing discourse on the classification of IPR under public or private international law, and enhance the comprehension of the legal framework governing IPR in Indonesia. This study will also bring into focus the recognition and protection of communal rights in IPR, which is a crucial subject in modern international law.
Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia Lestari, Rizka Aulia; Ramadhan, Muhammad Syahri; Utama, Meria; Irsan, Irsan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3108

Abstract

Transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara online pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui gawai pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru terhadap realita hukum perjanjian di Indonesia yang bersifat kontemporer. Praktek pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari dsitruption in legal indsutries yang unprecedented (suatu hal yang belum pernah terjadi). Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, melalui analisis deskriptif secara kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (online food delivery) oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal. 
Fiduciary Guarantee in Banking Transactions: Positive Law and Sharia Law Perspective Anggriani, Reni; Riyanto, Aisyah Ajeng Putri; Asela, Cyabriena
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3068

Abstract

The process of transferring rights from the debtor to the creditor is solely based on trust. Fiduciary guarantees are a public need to apply guarantee law as a defense. on the implementation of consumer financing agreement agreements. Consumer agreements that are not accompanied by additional agreements result in the imposition of guarantees using general guarantees, so that the rights from material guarantees do not apply to him. This article aims to analyze the position and implementation of fiduciary guarantees in banking transactions from the perspective of positive and sharia law. The article uses normative legal research methods using statutory approaches and qualitative approaches. Article 1132 of the Civil Code finds that fiduciary guarantees in a positive legal perspective empower creditors to ask for compensation from the debtor by taking ownership of the promised guarantee and can be implemented directly without waiting for a court decision. While in the perspective of sharia law the term fiduciary guarantee is not recognized, in practice Islamic banks adopt the concept of fiduciary guarantee by using the term "rahn" which means that fiduciary guarantees enter into the collateral object and remain the property of the debtor and the creditor has the right of responsibility over the object as debt repayment guarantee words separated by.
Analisis Materi Muatan Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Periode Covid-19 Aven, Ghina Salsabila; Hutagaol, Henry Darmawan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2834

Abstract

Hadirnya Perppu No. 1 tahun 2020 memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah covid 19, akan tetapi setelah terbitnya Perppu covid, banyak reaksi pro kontra muncul dari pengamat ekonomi, politik, hukum dan berbagai lapisan masyarakat umum. Pihak yang pro mendukung langkah Perppu covid menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional.  Di sisi lain, Pihak yang kontra mengecam Perppu khususnya pasal 27 yang seolah memberikan imunitas terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga DPR menyerukan kritik,  tetapi anehnya DPR justru menyetujui Perppu Covid menjadi Undang undang undang dalam sidang paripurna, hingga akhirnya Perppu Covid di gugat ke Mahkamah Konstitusi.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan terkait hak budgeting DPR selama pandemi Covid-19 sesuai dengan Perppu Covid-19 serta Bagaimana kewenangan yudisial Lembaga yudikatif berhadapan dengan pasal 27 perpu covid dalam mengadili kasus yang berkenaan dengan penyimpangan kerugian negara dari pengeluaran dana covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi hukum terhadap data data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 28 Perppu No. 1/2020 yang meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan APBN serta Substansi dari Pasal 27 Perppu No. 1/2020 yang menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan DPR maupun kewenangan lembaga yudisial dalam menyidangkan perkara terkait penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanggulangan Covid-19 menjadi hilang
The Problems of Business Competition Supervisory Commission’s Authority of Core-Plasma Partnership Agreements Gultom, Elisatris; Kamillah, Ananda Syifa
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2844

Abstract

One of the government's efforts to improve the ability of Micro, Small, and Medium Enterprises (“MSMEs”) to conduct business activities is to execute a partnership system between Large Enterprises and MSMEs. In practice, violations are still found in the implementation of partnerships between Large Enterprises and MSMEs, the appropriate supervision is required from the relevant institutions. This paper examined the legal basis of the Business Competition Supervisory Commission (“KPPU”) in supervising the implementation of partnerships between Large Enterprises and MSMEs as well as the form of supervision conducted by KPPU on the implementation of partnerships. The research used a normative juridical by using secondary data sources. The typology of research used descriptive-analytical, which describes the authorities of KPPU in supervising business competition in Indonesia in terms of the implementation of partnerships comprehensively. This study has resulted, even though Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition does not state KPPU’s authority to supervise partnerships, though concerns to several related laws and regulations such as Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs in conjunction with Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, it is found that provisions authorize KPPU to supervise partnerships. The form of supervision over implementing partnerships conducted by KPPU includes providing consultations, evaluations, suggestions, and considerations related to government policies, harmonization of policies, and law enforcement. Furthermore,  examining of alleged violations of the oil palm plantations of core plasma partnership between PT STP and Koperasi THB marks the KPPU's authority in partnerships law enforcement.
Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Serta Kedaulatan Maritim Nugraha, Adrian
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2858

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut dan memiliki wilayah maritim yang strategis serta puluhan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangganya. Melimpahnya potensi sumber daya wilayah negara ini menuntut pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui peningkatan ekonomi dan investasi. Selain itu, penetapan batas laut berdasarkan hukum internasional dan nasional merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan memaksimalkan potensi pulau-pulau kecil terluar. Artikel ini membahas pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar untuk mengantisipasi pelanggaran wilayah Republik Indonesia dengan memperkuat kedaulatan maritim. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia antara lain rentannya pelanggaran wilayah dari sisi pertahanan dan keamanan, kurangnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah pulau-pulau kecil, terbatasnya aksesibilitas masyarakat, serta kurangnya pengembangan ekosistem hayati. Solusi penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan kerja sama maritim, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mempercepat perekonomian nasional. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam rangka memperkuat kedaulatan negara memerlukan berbagai aspek penunjang, yaitu aspek ekonomi, pertahanan, keamanan, dan hukum.
Problematik Pengaturan Sumber Daya Air Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat Budiono, Indro; Yusuf Ramadhan, Filza Ardimas
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2744

Abstract

Penelitian ini membahas pembentukan peraturan perundang undangan dan persoalan pemenuhan hak atas air. fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai hak masyarakat untuk dapat mengakses dan memperoleh air untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam penelitian ini juga diangkat sebuah kasus yang akan menggambarkan tentang bagaimana problematika pembentukan peraturan perundang undangan (making law prosess) teraktualisasikan dalam realita kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat masalah dan tantangan yang cukup serius di sektor hukum air dan upaya pemenuhan hak atas air di Indonesia, terutama dihadapkan pada masifnya agenda global untuk melakukan upaya privatisasi air yang seringkali agenda tersebut bersifat kontradiktif dengan gagasan dan upaya pemenuhan hak atas air
The Roles of Escorts for Women Who Are Having Cases Before the Law in Courts Under the Legal Jurisdiction of Palembang City Novianti, Vera; Apriyani, Lusi
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3115

Abstract

Chapter 1 article 1 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 3 of 2017 has clearly defined that women having cases before the law consist of women who violate the law, women who testify in court, female crime victims, and women who stands as a party in a case. They have the right to get protection, access to justice, and receive fair treatment without discrimination. In addition, they are also entitled to receive recovery and restitution from the damage caused by a crime. Protection during the judicial process must also be provided because of the potential threats they may face in cases involving them. Therefore, it is very important to provide trustworthy escorts while they are following the judicial process so that their rights can be fulfilled and properly accommodated.
Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia Wahyuni, Feby
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2832

Abstract

Salah satu parameter pembangunan ekonomi di Indonesia adalah investor. Investor merupakan pelaku yang berperan dalam memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian suatu negara. Pertambangan mineral dan batubara memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi yang besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber hukum sekunder dan analisis terhadap data-data hukum melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Penanaman modal asing di sektor pertambangan mineral dan batubara yang sering dilakukan dalam bentuk kontrak karya sebagai bentuk kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi ketika penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini melakukan perjanjian kerja sama dengan badan hukum yang menggunakan modal nasional. Peraturan terkait penanaman modal asing di bidang pertambangan menggunakan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinilai oleh Pemerintah sebagai aturan dasar yang masih sesuai dengan kondisi saat ini di Indonesia
The Syndicate Pattern Of The Human Trafficking From The Criminological Perspective In Indonesia Salsabilah, Putri Anissa; Nurillah, Isma; Banjarani, Desia Rakhma
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3142

Abstract

The crime of human trafficking is a transnational crime and become a global concern for countries in all around the world. Indonesia has Law No. 21 Of 2007 concerning Detention of Persons Trafficking Offenders. The purpose of this researchis to find out criminological point of view of human trafficking. The research uses normative methods with doctrine and statutory approaches. The results of the research show that the problem of human trafficking does not only affect one institution, but must involve all community actors, namely. state agencies, non-governmental organizations, municipal organizations joining the state-enhanced partnership, decrees and ministerial decrees together to solve human trafficking problems.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue