Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[EKSEKUSI HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA ]]>
<![CDATA[Yunialdi, Andre]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.2815
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini membahas Eksekusi Hak Atas Tanah Yang Tidak Termasuk Objek Perkara. Dengan permasalahan yakni hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang dan pengaturan ideal objek perkara perkara perdata dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan, kasus, dan futuristik. Adapun hasil penelitian ini yaitu hambatan hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg yaitu karena putusan ini error in persona dan objek perkara yang dieksekusi dalam putusan tidak termasuk dalam objek perkara berdasarkan putusan putusan Nomor 2093 K/PDT/2019 yang digugat oleh Meiliza Zubir mengenai Sebidang Tanah Sah Hak Milik miliknya. Pengaturan objek perkara dimasa yang akan datang dapat merevisi SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dengan mengganti frasa pada poin pertama yaitu “atas inisiatif Hakim karena merasa perlu” dapat diganti dengan “mewajibkan hakim”, pada perkara ini terjadinya hambatan eksekusi karena hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang mengakibatkan keluarnya putusan No.172/PDT.G/2015/PN.Plg yang error in persona dan objek perkara yang dieksekusi tidak termasuk dalam objek perkara dengan dibuktikan dengan putusan Nomor 2093 K/PDT/2019. Kata Kunci : Eksekusi, Hak Atas Tanah, Objek Perkara]]>
<![CDATA[REFORMULASI KETENTUAN PIDANA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DIMASA AKAN DATANG ]]>
<![CDATA[Lutfiah, Faridah]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.2853
<![CDATA[Abstrak: Dengan kemajuan zaman pada era sekarang, terdapat berbagai kegiatan sosial diantaranya adalah pengumpulan uang dan barang. Peraturan yang mengatur mengenai kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan terbaru Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dalam peraturan-peraturan terkait terdapat ketentuan-ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, namun ketentuan sanksi tersebut hanya bersifat administrasi dan untuk ketentuan pidananya sangat ringan. Sehingga diperlukan reformulasi terhadap ketentuan sanksi pidana pada undang-undang pengumpulan uang atau barang agar terjaminnya kepastian hukum dimasa yang akan datang. Kata Kunci: Pengumpulan Uang atau Barang, Undang-Undang, Ketentuan Sanksi, Reformulasi]]>
<![CDATA[STUDI PENGATURAN PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DENGAN MANTAN NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Widad, Muhamad]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.2912
<![CDATA[Abstrak: Tesis ini berjudul “Studi Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Mantan Narapidana Korupsi Dengan Mantan Narapidana Narkotika Berdasar Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu/ Viii / 2020”. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya disparitas kepada calon Kepala Daerah yang merupakan bekas narapidana kasus narkotika, putusan KPU No. 394 Tahun 2020 tersebut menetapkan bahwa calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika adalah ia yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai korban, Ketidakproporsionalan dalam ketentuan sebagai korban tersebut hadir mengingat secara komparatif terdapat aturan kebolehan terhadap narapidana tipikor dan tindak pidana lainnya yang justru dibuka aksesnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimana Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Korupsi dan Mantan Narapidana Narkotika Mendasar Pada Putusan Komisi Pemilihan Umum No. : 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020 (2) Bagaimana Pengaturan Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana agar tidak terdapat kesenjangan dalam Hukum Pidana. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan dan futuristik. Hasil penelitian adalah Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana cukup diatur oleh satu konstitusi saja seperti Keputusan Mahkamah Konstitusi No 42 Tahun 2015, tidak perlu dipersulit dengan adanya Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 agar hak politik antara mantan narapidana baik itu mantan narapidana korupsi maupun mantan narapidana narkotika tidak dibeda-bedakan. Kata Kunci : Kepala Daerah; Narapidana Korupsi; Narapidana Narkotika]]>
<![CDATA[PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TERDAKWA YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS KETETAPAN PENGEHENTIAN PENUNTUTAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM NOMOR : B-01/L.6.18/FT.1/11/2020) ]]>
<![CDATA[Putra, Dicky Dwi]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.2944
<![CDATA[Abstrak : Penelitian ini berjudul Penggantian Kerugian Keuangan Negara Akibat Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa yang Meninggal Dunia (STUDI KASUS KETETAPAN PENGEHENTIAN PENUNTUTAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM NOMOR : B-01/L.6.18/FT.1/11/2020), membahas mekanisme pelaksanaan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara kepada ahli waris dari terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan di yang akan datang, serta membahas asas praduga tak bersalah bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian dengan kasus yang ada. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Indonesia sudah memiliki regulasi dan aturan atau hal pendukung secara teknis maupun hukum acara dalam mengaplikasikan upaya perampasan dan pengembalian kerugian keuangan negara secara khusus tanpa harus melalui persidangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme (prosedur) hukum yang lebih terperinci dalam pelaksanaan gugatan ganti kerugian negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan terutama ketika Terdakwa meninggal dunia dan membentuk legislasi. Kata Kunci : Pidana; Tindak Pidana; Gugatan; Pengembalian Kerugian; Sistem Peradilan; Korupsi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DOUBLE EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 163 PK/Pid. Sus/2014 DAN NO. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo) ]]>
<![CDATA[Nauliyanti, Ulfa]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.2945
<![CDATA[Abstrak: Peredaran narkotika saat ini sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan ini merupakan extra ordinary crime. Dimana pelakunya tidak hanya melibatkan Warga Negara Indonesia melainkan juga melibatkan Warga Negara Asing ASAL Nigeria yang bernama Okonkwo Nonso Kingleys. Penjatuhan Vonis Pidana Mati yang di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada warga negara Asing yang terlibat tersebut tidaklah memberikan efek jera, pasalnya pada saat sedang menunggu pelaksanaan vonis pidana mati terakwa Okonkwo Nonso Kingleys justru melakukan kembali tindak pidana narkotika dari dalam lapas Nusa Kambangan. Sehingga mengakibatkan ia kembali di vonis pidana mati oleh hakim pengadilan Negeri Moelaboh. Terjadinya dua kali vonis pidana mati ini tentunya memberikan kebingungan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor untuk melakukan eksekusi pidana terhadap pelaku. Dengan latar belakang ini, penulis mengangkat judul tentang Penerapan Double Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/Pn.Mbo).Dimana terhadap kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku. Tentunya penjatuhan hukuman tersebut tidak serta-merta dilakukan tanpa pertimbangan. Pada penelitian ini, mengunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan double eksekusi pidana mati berdasarkan Putusan No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/Pn.Mbo. Kemudian aturan-aturan sebagai acuan ketentuan eksekusi pidana mati sehingga dalam penerapannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Serta perlindungan hukum bagi terpidana mati yang sedang menunggu untuk di eksekusi. Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Double Eksekusi, Pidana Mati]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI POLDA SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Hairudin, Agus]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.2949
<![CDATA[Abstrak : Pendekatan Restorative Justice banyak menarik perhatian berbagai pihak, terutama pada perkara pidana anak. Walau menjadi popular, telaah mendalam Restorative Justice belum banyak dilakukan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Restorative Justice dengan menanalisa dasar hukum, implementasi dan, tantangan untuk mengaplikasikan Restorative Justice pada perkara pidana anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Locus penelitian adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel dan kasus yang diteliti adalah tindak pidana anak. Temuan penelitian ini ada tiga yaitu : (1). Dasar hukum pendekatan Restorative Justice, (2) besarnya pengaruh implementasi penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui pendekatan restorative justice, (3) hambatan penyidik menyelesaiakan perkara melalui pendekatan Restorative Justice. Solusi yang ditawarkan adalah model implementasi pendekatan Restorative Justice dengan adanya dasar hukum, SDM yang kompeten dan dukungan masyrarakat. Kata kunci: Restorative Justice; Perkara Pidana Anak, Implementasi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI OKU TIMUR ]]>
<![CDATA[Althariq, Sutan Revo]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.2960
<![CDATA[Abstrak:Penelitian ini berjudul Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur Sanksi Tindakan merupakan kekhususan yang diberikan terhadap orang dewasa akan tetapi Sanksi Tindakan bukan bertujuan sebagai pembalasan melainkan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari namun kenyataanya sanksi tindakan masih sangat jarang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari total 103 (seratus tiga) kasus anak yang berkonflik dengan hukum 102 (seratus dua) kasus diputus dengan pemidanaan dan 1 (satu) kasus diputus dengan tindakan. Berdasarkan hal tersebut maka dianalisa (1) Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Sanksi Tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur, (2) Bagaiman Pengaturan hukum mengenai sanksi Tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian diketahui bahwa (1) kendala dalam pengimplemntasian sanksi tindakan kurangnya pemahaman APH, belum adanya LPKS di wilayah Kabupaten OKU Timur, pemahaman masyarakat masih berorientasi pembalasan, minimnya anggaran/ biaya pelaksanaan sanksi tindakan (2) Bahwa dimasa yang akan diharapkan anak yang berumur 12-14 (dua belas sampai dengangan empat belas) tahun tidak diberlakukan lagi sanksi pemidanaan dikarenakan mempertimbangkan anak yang masih labil dan masih membutuhkan bimbingan dalam melakukan integrasi dalam masyarakat, serta menghindarkan pelabelan/stigma negatif terhadap anak yang pada akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa yang akan dating Kata kunci: Implementasi sanksi tindakan, Anak yang berkonflik dengan hukum. ]]>
<![CDATA[ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN EMPAT LAWANG ]]>
<![CDATA[Pertiwi, Muazah Satira]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.3038
<![CDATA[Abstrak : Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masyarakat memerlukan perhatian khusus dalam pemberantasan dan juga proses penegakan hukumnya. Kekerasan seksual adalah setiap tindakam atau perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan dalam melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang persoalan: apa faktor kriminogen kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak dari penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor kriminogen kejahatan kekerasan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor media sosial atau internet, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor pengaruh minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika, faktor agama, faktor pergaulan, faktor kurangnnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan masyarakat dan faktor korban itu sendiri. Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kriminologi, Korban, Pelaku.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengerdaran sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar ]]>
<![CDATA[Kamila, Rifda]]>;
<![CDATA[Achmad, Ruben]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.3075
<![CDATA[Sediaan farmasi ialah obat-obatan yang memenuhi standar & mutu harus mempunyai izin resmi yang diedarkan secara sah oleh Badan Pengawasan Obat & Makanan, Dinas Kesehatan, serta lembaga yang berwenang terhadap Kesehatan, khususnya obat Narkotika & Psikotropika, yang tidak boleh dijual secara bebas melaikan harus dengan resep dokter serta memiliki izin edar. Tujuan oleh jurnal ilmiah untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pengedaran persediaan tanpa izin farmasi tergadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian ini didasarkan oleh kajian Pustaka hukum & Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang atau manusia maupun badan hukum untuk melakukan tindak pidana yang melawan hukum berdasarkan kesalahan ialah kesengajaan (opzet) & kelalaian (culpa). Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pokok Perkara, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan, serta Analisis Dasar Pertimbangan Hakim didalam Menjatuhkan Sanksi Pidana.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM SERTIFIKAT PENGURANGAN EMISI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI PERDAGANGAN KARBON ]]>
<![CDATA[Paniago, Agus Ori]]>;
<![CDATA[Nugraha, Adrian]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i3.4119
<![CDATA[Abstrak: Agar dapat mengurangi perubahan iklim, maka kegiatan mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan secara bersamaan. Mitigasi berarti aktivitas agar dapat mengurangi laju perubahan iklim. adaptasi berarti aktivitas agar dapat menyesuaikan diri pada pertaruhan pengaruh perubahan lingkungan yang sudah atau mungkin akan terjadi. Upaya tersebut merupakan pendekatan yang sangat efektif, untuk mengatasi perubahan iklim melalui skema perdagangan karbon. Perdagangan karbon dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan sertifikat atau pemegang izin. Permasalahan dalam artikel jurnal ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai sertifikat pengurangan emisi sebagai objek perdagangan karbon, dan Bagaimana kedudukan karbon dalam hukum kebendaan Indonesia sebagai benda. Pada kegiatan perdagangan karbon sangat perlu menetapkan apakah karbon sebagai benda dan di atur dalam hukum positif Indonesia. Hal tersebut sangat penting untuk di tetapkan agar dapat memaksimalkan perdagangan karbon di Indonesia dan meminamalisir konflik di tengah-tengan masyarakat. Maka perlu pemerintah membentuk kebijakan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap karbon, agar dapat menilai karbon sebagai benda yang dapat di-haki agar dapat mengatur konsep hak-hak atas karbon di Indonesia. Kata Kunci ; Aspek Hukum, Objek Perdagangan Karbon, Sertifkat Pengurangan Emisi]]>
