cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 3, November 2023" : 9 Documents clear
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR KPR LUNAS YANG BELUM MENDAPATKAN SERTIPIKAT Suwintha Rizkika Maghfira
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2389

Abstract

ABSTRAK : Perkembangan industri Bisnis tidak lepas dari peran Bank, keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat membantu rakyat hal ini dengan didelegasikannya kepada Bank BTN KC Palembang untuk menyalurkan Pembiayaan kredit subsidi perumahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah murah, akan tetapi didalam prakteknya terdapat suatu fakta bahwa pada saat beberapa debitur-debitur tersebut yang telah melakukan pelunasan KPR Subsidi Pemerintah di Bank BTN Cabang Palembang Debitur belum bisa mendapatkan sertifikat yang menjadi agunan kreditnya yang seharusnya sertipikat yang merupakan barang agunan wajib diserahkan kepada debitur yang sudah lunas. Pokok bahasan dalam jurnal ini mendeskripsikan pertanggung jawaban bank terhadap Debitur KPR Lunas. Untuk membahasnya digunakan metode penelitian normatif, yakni menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis tentang pengaturan hukum dalam perlindungan hukum bagi Debitur KPR Lunas yang ada di BTN KC Palembang. Berdasarkan hasil penelitian pertanggung jawaban Bank sendiri mengacu pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan SE Direksi No 58 Tahun 2016 yang mana Bank dapat mengambil alih tanggung jawab penyelesaian dari developer/pengembang dengan syarat-syarat seperti pengembang/developer pailit atau tidak diketahui keberadaanya (raib). Saran dalam penulisan ini ialah seharusnya ada peraturan yang lebih jelas terinci terkait dengan kewajiban BANK untuk bertanggung jawab menyelesaian sertifikat debitur yang telah lunas sebagai suatu kewajiban BANK yang bersifat imperatif bukan fakultatif, demi menjamin kepastian dan keadilan debitur jika tidak ada maka dikhawatirkan akan merugikan Debitur karena harus menunggu goodwill dari perusahaan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN Dian Saraswati; Putu Samawati
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2533

Abstract

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 117/Pdt.G/2020/PN.PLG, Hakim kurang memberikan keadilan yang berimbang bagi bank mengingat sebagai kreditur telah mengalami kerugian akibat adanya tindakan wanprestasi dari debitur. Pembatalan akta perjanjian kredit juga memberi dampak bagi kinerja bank. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi bank yang akta perjanjian kreditnya dibatalkan oleh Pengadilan adalah dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPer. 
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT: STUDI EKSEKUSI HAK ATAS TANAH Andre Yunialdi
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2425

Abstract

Tesis ini berjudul tentang Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Penggugat: Studi Eksekusi Hak Atas Tanah. Yang menarik dalam pembahasan ini adalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang sudah dieksekusi, digugat oleh dr Meliza Zubir karena yang dieksekusi adalah salah satu nya tanah miliknya yang sudah bersertifikat, yang diperoleh dari jual beli pemilik surat atas nama PT. Amen Mulia sebelum perkara berlangsung dengan dasar Meliza Zubir bukanlah pihak dan serta sertifikat tanahnya tidak tercantum dalam amar putusan No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLg Jo Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PLG Jis Putusan Nomor 87K/PDT/2017 yang berarti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki nilai eksekutorial putusan tersebut terhadap Meliza zubir karena tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara sebagai dasar eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, kasus, konseptual, dan analisis. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) adapun faktor yang menyebabkan suatu putusan ini tidak dapat dieksekusi dikarenakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dan dinyatakan Non Eksecutable, 2) mengenai hambatan hukum yang di temukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah dalam perkara tersebut adalah adanya eror in persona atau kekeliruan antara PT Amen Mulia dengan Meliza Zubir yang mana terdapat kaburnya dasar gugatan serta alasan tuntutan yang diajukan penggugat misalnya mengenai batas-batas obyek yang tidak jelas.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KASUS PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONESIA Eko Raharjo; Dona Raisa Monica; Evina Dwi Maiyanti
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2560

Abstract

Revenge Porn atau biasa dikenal Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan membuat maupun mengeksploitasi foto atau video berbasis seksual atau pornografi tanpa seizin atau persetujuan pemilik foto atauvideo asusila tersebut sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan memperlakukan serta menjatuhkan citra diri korban, yang mana biasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kasus pornografi balas dendam ini. Maraknya kasus pornografi balas dendam di Indonesia menjadikan sebuah perhatian khusus kepada seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya kasus pornografi balas dendam ini. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus pornografi balas dendam yaitu diantaranya seperti budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum, penanganan yang sering kali mengakibatkan boomerang pada korban sendiri, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum
ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19 Lefi Evti Handayani
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2401

Abstract

Rehabilitasi penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Sumsel umumnya dilaksanakan secara langsung. Di masa pandemi covid-19, masyarakat harus menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini bagaimana penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel, serta bagaimana pemenuhan hak masyarakat dalam penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada saat rehabilitasi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan pelayanan publik, serta pendekatan cyber. Hasil penelitian ini menyimpulkan belum terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto terhadap rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel karena rehabilitasi dilakukan secara daring dan luring serta terkendala kurangnya kesadaran masyarakat. Kedepannya, BNN Provinsi Sumsel harus melakukan perbaikan fasilitas dan jaringan agar terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto untuk keselamatan masyarakat. Kata Kunci : Asas Salus Populi Lex Esto; Penyalahguna Narkotika; Pandemi Covid-19
PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA MARGIN NASABAH YANG DITERIMA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI R Nugroho Panji Putro
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2526

Abstract

Dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komiditi (PBK) mengalami kendala dari faktor budaya dan masyarakat. Dari faktor budaya, terdapat kelemahan budaya hukum Pialang Berjangka dan Wakil Pialang karena tidak mendampingi dan memberi edukasi kepada nasabah dalam melaksanakan pengisian formulir-formulir elektronik penerimaan nasabah khususnya formulir mengenai adanya risiko dan pernyataan nasabah untuk tidak memberitahukan password akun transaksi kepada pihak manapun termasuk ke Wakil Pialang kecuali telah diberi perintah secara tertulis. Dari faktor masyarakat, khususnya selaku nasabah, yang tidak bersikap waspada terhadap risiko, mempercayai janji-janji keuntungan maksimal, dan memberikan password akun dan mempercayakan transaksi PBK kepada Wakil Pialang, tanpa perintah tertulis, serta nasabah yang tidak melaporkan dugaan tindak pidana PBK ke pihak yang berwajib. Di masa mendatang, secara penal diperlukan kebijakan hukum pidana dengan pelaksanaan pemidanaan yang ditujukan kepada Wakil Pialang dan Pialang Berjangka sebagai korporasi. Secara non penal, Bappebti melaksanakan sosialisasi prosedur penerimaan nasabah secara elektronik, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Wakil Pialang dan Pialang Berjangka yang menerima nasabah secara elektronik.
POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENGATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA Novitalia Novitalia
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2431

Abstract

Abstrak :Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran/pengecualian batas minimal usia pernikahan bagi Laki-laki maupun Perempuan yang berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Pengajuan Dispensasi kawin yang terus mengalami peningkatan dan menjadi permasalahan moral bagi bangsa Indonesia terkhusus umat Islam. Kategori umur perkawinan yang ditetapkan oleh perundang-undangan menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagai perkawinan yang sah secara administrasi kenegaraan, sedangkan dalam Hukum Islam syarat untuk melangsungkan pernikahan kategorinya yakni baligh. Dispensasi umur perkawinan menjadi politik hukum tersendiri di tengah masyarakat terutama bagi umat Islam, sehingga membutuhkan kepastian hukum lebih lanjut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi perkawinan yakni meliputi aspek yuridis (berdasarkan perundang-undangan dan norma yang berlaku) dan non yuridis (di luar aspek perundang-undangan). Politik hukum Islam menghendaki agar praktik hukum perkawinan  tetap diberikan kepada umat Islam, sedangkan politik hukum positif menghendaki adanya batasan minimal umur perkawinan. Pengaturan Dispenasi  perkawinan di masa mendatang membutuhkan peraturan baru dengan adanya pembaharuan Undang-Undang perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum.Kata Kunci : Dispensasi perkawinan, Politik Hukum Islam, Kepastian hukum.Abstract : Marriage dispensation is a waiver/exception of the minimum age limit for marriage for men and women under the age of nineteen. This study is based on the increasing application for marriage dispensation, one of the moral problems for the Indonesian people especially of muslims. The age category of marriage determined by legislation is a requirement to carry out a marriage legally based on state administration, while in Islamic law the requirement to hold marriage is the condition of being baligh. Marriage age dispensation has become a separate legal policy in society, especially for Muslims, thus requiring further legal certainty. This is normative research. This study's results indicate that the religious court judges' basic considerations in providing marriage dispensations include juridical (applicabel of based legislation) and non-juridical (outside of legislation) aspects. The politics of Islamic law requires that the practice of marriage law is still given to Muslims. while the politics of positive law requires a minimum age limit for marriage. The regulation of marriage dispensation in the future requires new regulations in the new legislation of marriage in order to obtain legal certainty. Keywords: Marriage dispensation, Politic of Islamic Law, legal certainty.
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN Silvia Ayuniar; Ridwan Ridwan
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2460

Abstract

Abstrak : Kepemilikan Akta Kelahiran anak sebagai pengakuan negara atas identitas anak saat ini masih rendah karena sulitnya memenuhi persyaratan yaitu adanya Akta Nikah orang tua menurut UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu percepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran. Maka perlu menganalisis dan menjelaskan kebijakan tersebut dalam rangka percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki akta nikah dan bagaimana sinkronisasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, tersier. Hasil penelitian, bahwa dilakukannya percepatan kepemilikan akta kelahiran karena masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak, dengan ditetapkannya aturan SPTJM sebagai ganti syarat Akta Nikah maka dapat memberikan hak identitas dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dari sisi sinkronisasi hukum kebijakan tersebut sebagai upaya memberi kemudahan adminstrasi kependudukan. Sebagai rekomendasi diharapkan perlu mengsinkronkan aturan UU Administrasi Kependudukan dengan maksud yang diatur kedalam SPTJM.Kata Kunci: Akta Kelahiran, Catatan Sipil, Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM Helly Caturiwani
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2595

Abstract

Abstrak : Tesis ini berjudul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim”. Mengkaji permasalahan, pertama kriteria suatu pidana pencurian bisa dan tidak bisa diterapkan asas restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian, kedua Bagaimanakah pengaturan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketiga Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana tindak pidana pencurian jika dikaitkan dengan asas restorative justice  dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini menggunakangmetode hukum normatif. Darifhasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara anak, sedangkan perkara pidana orang dewasa diterapkan melalui aturan sektoral yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan tersebut masih belum maksimal serta terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan penerapannya. Kedepannya kebijakan hukum pidana haruslah dilakukan tahapan  formulasi  dalam  penyelesaian perkara pidanahsecara jelas,tegas dalam Peraturan Perundang - undangan, melalui Undang-Undang khusus keadilan restorasi. Kata Kunci : Keadilan Restorasi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana.  Abstract : This thesis is entitled "Application of Restorative Justice in Settlement of Cases of Theft Crimes at the Muara Enim District Attorney's Office". Examining the problem, firstly the criteria for a crime of theft can and cannot be applied to the principle of restorative justice in cases of theft crime, secondly, how is Restorative Justice regulated in the criminal justice system in Indonesia,third How should the criminal law policy on the crime of theft be related to the principle of restorative justice in the future. This type of research uses normative legal methods. From the results of the study it was concluded that restorative justice has been implemented through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for child cases, while adult criminal cases are implemented through sectoral regulations issued by the Police, Prosecutor's Office and the Supreme Court, but these rules still not optimal and there are differences in the implementation and implementation.In the future, criminal law policies must be carried out through the formulation stage in the settlement of criminal cases clearly and firmly in statutory regulations, through special laws restorative justice. Keywords: Restoration Justice, Criminal Justice System, Theft Crime

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue