Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KASUS PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONESIA Eko Raharjo; Dona Raisa Monica; Evina Dwi Maiyanti
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2560

Abstract

Revenge Porn atau biasa dikenal Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan membuat maupun mengeksploitasi foto atau video berbasis seksual atau pornografi tanpa seizin atau persetujuan pemilik foto atauvideo asusila tersebut sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan memperlakukan serta menjatuhkan citra diri korban, yang mana biasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kasus pornografi balas dendam ini. Maraknya kasus pornografi balas dendam di Indonesia menjadikan sebuah perhatian khusus kepada seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya kasus pornografi balas dendam ini. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus pornografi balas dendam yaitu diantaranya seperti budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum, penanganan yang sering kali mengakibatkan boomerang pada korban sendiri, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum
Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Adimas Maharaja Syahadat; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i4.561

Abstract

Child abuse is a problem that requires special attention in determining the sanctions that will be borne by the child perpetrator considering that children are a gift from God Almighty whose dignity and honor must be maintained. The methods used in this study are Normative Juridical and Empirical Juridical. The sources of this study were the Head of Sub-unit 1 of the PPA Unit and Lecturers at the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) The implementation of diversion at the Bandar Lampung Police is in accordance with the provisions contained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System that at the level of investigation, prosecution, and examination of cases of children, diversion must be attempted, but it has not been running optimally.. (2) The inhibiting factors for the implementation of diversion as a resolution of criminal cases of child abuse at the Bandar Lampung Police are: lack of public trust in the diversion rules, lack of Bapas personnel, difficulty in bringing together the related parties, and several internal and external factors.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online Faisyal Akbar; Maya Shafira; Emilia Susanti; Deni Achmad; Dona Raisa Monica
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.448

Abstract

The promotion of online gambling through social media such as Instagram and WhatsApp is increasingly attracting public interest, even though it violates the law in accordance with Article 27 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016. Case at the Tanjung Karang District Court (Number 892/Pid.Sus/2023/PN .TJK) revealed that online gambling promotion is a criminal offense with the threat of prison sentences and fines. What is the criminal liability of perpetrators who promote online gambling products and what is the basis for the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators who promote online gambling products? Data analysis uses qualitative data analysis. The judge's decision is in accordance with applicable law, taking into account legal, sociological and philosophical aspects. In this case the judge placed more emphasis on the sociological and philosophical aspects. Hakim used Mackenzie's theory, emphasizing balance, artistry, intuition, and a scientific approach. Criminal liability must be strictly legally necessary to protect society from the negative impacts of online gambling. The criminal liability contained in decision number 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK regarding online gambling promotion involves several defendants. This decision emphasizes the importance of law enforcement in maintaining justice and public security, and shows the appropriate application of the law to punish the promotion of illegal gambling.
APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF PSYCHOLOGICAL DOMESTIC VIOLENCE IN HOUSEHOLDS tri, yesi; Dona Raisa Monica; Firganefi
Progressive Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v6i2.169

Abstract

Domestic Violence is a complex issue influenced by various factors, including a lack of awareness and understanding of psychological violence as a legal violation. Although Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) regulates forms of violence such as physical, psychological, sexual, and economic neglect, its enforcement still faces numerous challenges. Criminal sanctions against perpetrators of psychological violence, such as imprisonment or fines, often fail to provide a sufficient deterrent effect due to multiple inhibiting factors. This study employs a normative juridical method with a literature review approach to understand the application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence. The results indicate that the main challenges in law enforcement include weak legislation, limited understanding among law enforcement officers, inadequate support facilities, and low public awareness of victims rights. Additionally, patriarchal cultural factors, social stigma, and the perception that domestic violence is a private matter exacerbate the situation. The lack of public education on victims' rights and legal procedures further complicates the law enforcement process. Data show that psychological violence is one of the most frequently reported forms of domestic violence, yet its handling remains suboptimal. Legal reform, improved capacity of law enforcement, and better support services for victims are crucial to ensuring effective protection and recovery. Furthermore, public education and changing mindsets, along with addressing gender-biased cultural norms, are essential to overcoming domestic violence issues.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENYEBARAN KOSMETIK ILEGAL DI E-COMMERCE: STUDI KASUS PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA Aryani Putri, Belita; Dona Raisa Monica; Muhammad Farid
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i5.10118

Abstract

Fenomena peredaran kosmetik ilegal di platform e-commerce Indonesia semakin memprihatinkan, seiring dengan kemudahan akses dan transaksi yang ditawarkan oleh platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penyebaran kosmetik ilegal di e-commerce di Indonesia. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta pengumpulan data melalui library research dan analisis konten. Hasil penelitian menemukan beberapa faktor penyebab, yaitu kemudahan transaksi yang memungkinkan penjual kosmetik ilegal tanpa pengawasan ketat, harga yang terjangkau yang menarik konsumen tanpa mempertimbangkan risiko, rendahnya kesadaran konsumen terhadap bahaya kosmetik ilegal, serta minimnya pengawasan dari pemerintah dan BPOM. Faktor-faktor ini memperburuk masalah penyebaran kosmetik ilegal di e-commerce yang berisiko membahayakan kesehatan konsumen.
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PONDOK PESANTREN: ANALISIS KASUS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Deanita Anindria; Dona Raisa Monica; Gunawan Jadmiko; Eko Raharjo; Emilia Susanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i6.10528

Abstract

Kekerasan terhadap anak di pesantren yang mengakibatkan kematian merupakan fenomena yang memprihatinkan dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kekerasan, dampak yang ditimbulkan, dan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan di pesantren serta mengidentifikasi peran lingkungan keluarga, pengawasan lembaga, dan budaya kekerasan dalam memengaruhi perilaku agresif peserta didik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekerasan di pesantren disebabkan oleh gabungan faktor internal dan eksternal, meliputi pengawasan yang buruk, pengaruh pola asuh keluarga, dan adanya hierarki sosial yang memicu terjadinya tindak kekerasan. Dampak dari kekerasan tersebut sangat signifikan, baik bagi korban, pelaku, keluarga, maupun lembaga internal Islam, meliputi trauma psikologis, kerugian sosial, dan rusaknya reputasi lembaga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan di pesantren, penguatan pendidikan moral berbasis nilai-nilai agama, dan sinergi antara pesantren, keluarga, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Melalui langkah-langkah strategis tersebut diharapkan pesantren kembali menjadi wadah yang mendukung pembinaan moral dan spiritual santri secara optimal. Child abuse in Islamic schools that has resulted in death is a disturbing and complex phenomenon. This study aims to analyze the factors of abuse, the impacts caused and the preventive measures that can be implemented to prevent the recurrence of similar cases. Using a qualitative approach, this study explores the social, cultural and institutional dynamics in Islamic schools and identifies the role of the family environment, institutional supervision and the culture of violence in influencing the aggressive behavior of students. The results of the analysis show that abuse in Islamic schools is caused by a combination of internal and external factors, including poor supervision, the influence of family parenting models, and the existence of a social hierarchy that provokes acts of violence. The impact of these abuses is very significant, both for victims, perpetrators, families and Islamic interior institutions, including psychological trauma, social losses and damage to the institution's reputation. This study recommends increasing supervision in Islamic boarding schools, strengthening moral education based on religious values, and synergy between Islamic boarding schools, families, and the government to create a safe and conducive educational environment. Through strategic measures, it is hoped that Islamic boarding schools will once again become places that support the optimal moral and spiritual development of students.
Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial Edo Kurniawan; Firganefi Firganefi; Dona Raisa Monica
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i1.1117

Abstract

The development of technology and the internet has changed the way humans communicate. One form of this development is the presence of social media. Social media has now facilitated fast and easy interaction. The increasing number of users also increases the potential for criminal acts of misuse of personal data. Misuse of personal data, especially on social media, requires comprehensive mitigation. This study aims to analyze efforts to overcome victims of criminal acts of misuse of personal data on social media, both through penal and non-penal channels. With a normative legal and empirical legal research approach through a study of laws and regulations and legal literature as well as interviews. This study uses a qualitative method. The results of the study show that penal efforts include collecting evidence, identifying perpetrators, and imposing sanctions in accordance with the Personal Data Protection Law. Meanwhile, non-penal efforts are carried out through public education, the establishment of personal data protection institutions, and monitoring social media activities. The main inhibiting factors in this mitigation are the lack of implementing regulations, limited technical capabilities of law enforcement officers, and minimal public awareness of the importance of personal data. This study concludes that synergy between penal and non-penal efforts is needed to protect individual privacy rights in the digital era
Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan Desi Optapia; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i2.805

Abstract

Forests play an important role in supporting the lives of Indonesian and even international communities. However, the problem of forestry crimes today is a fairly complicated problem to overcome. This is due to, among other things, the lack of regional boundaries, low intensity and effectiveness of patrol/supervision, very limited and unprofessional forest security personnel and facilities, weak coordination among law enforcement officers, weak law enforcement against violators and the lack of perception from community members themselves of the importance of forest resources for all mankind. Supreme Court Decision Number 121 K/PID.SUS-LH/2024 is the focus of this study, because it highlights the challenges and complexities in law enforcement against perpetrators of forestry crimes. In this regard, there are problems related to legal uncertainty, differences in legal interpretation, and the complexity of cases that influence judges' decisions at the cassation level. The problem in this study is how is the basis for the judge's considerations in sentencing perpetrators of forestry crimes and whether the decisions given are in accordance with the principles of substantive justice. This research method is carried out using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. The data collection procedure in writing this research is by means of literature and field studies. Data analysis uses qualitative analysis.
STRATEGI PENCEGAHAN EMOSI NEGATIF ANAK BINAAN DALAM UPAYA MENEKAN TINGKAT KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Nanda Salsabila; Dona Raisa Monica; Diah Gustiniati Maulani; Ahmad Irzal Fardiansyah; Mamanda Syahputra Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i4.11891

Abstract

Anak binaan di lembaga pemasyarakatan sering kali kesulitan mengendalikan perasaan mereka, yang dapat mengakibatkan meningkatnya kemungkinan tindakan agresif dan aktivitas kriminal di lingkungan tersebut. Ketidakstabilan emosi mereka, bersama dengan tantangan sosial dan psikologis yang mereka hadapi, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan yang kuat sangat penting untuk membantu mengelola dan mencegah emosi negatif pada anak-anak ini, memastikan bahwa proses rehabilitasi seefektif mungkin. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai teknik untuk mengekang emosi negatif pada anak binaan dengan memeriksa faktor-faktor psikologis, sosial, dan kebijakan yang terkait dengan pemasyarakatan. Bagian tinjauan pustaka dari penelitian ini menganalisis teori-teori mengenai psikologi perkembangan anak, metode rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan, dan elemen-elemen yang memengaruhi kesejahteraan emosional anak di bawah umur dalam tahanan. Metodologi kualitatif digunakan, dengan memanfaatkan metode pengumpulan data termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang difokuskan pada praktik pemasyarakatan untuk remaja. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan berbagai metode efektif untuk mencegah emosi negatif pada anak binaan. Ini termasuk mengkategorikan anak-anak berdasarkan tingkat risikonya, menerapkan gaya pengasuhan yang berpusat pada rehabilitasi, dan meningkatkan interaksi keluarga melalui program kunjungan dan kegiatan reflektif seperti acara di mana anak-anak meminta maaf kepada orang tua mereka. Selain itu, inisiatif yang mempromosikan keterampilan positif dan kegiatan yang menarik juga mendukung pertumbuhan anak-anak ini dalam tahanan.
Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian Rahayu, Julia; Rini Fathonah; Diah Gustiniati Maulani; Dona Raisa Monica
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2538

Abstract

Kontradiksi antara penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak terus menjadi perdebatan kritis dalam sistem peradilan pidana, karena pemidanaan yang ditujukan untuk menciptakan efek jera kerap berbenturan dengan mandat perlindungan anak yang mensyaratkan dukungan terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan yuridis antara tujuan pemidanaan dan perlindungan anak pelaku kejahatan berat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan, hasil kajian menunjukkan bahwa pidana penjara masih dominan dijatuhkan terhadap anak dalam kasus serius, namun implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan ini mengimplikasikan urgensi penguatan alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tanpa mengabaikan masa depan serta martabat anak pelaku