cover
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 192 Documents
ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN Pasmawati, Pasmawati
Lex LATA Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i2.3812

Abstract

Abstrak : Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 (HPP) fokus pada harmonisasi peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan asas ultimum remedium. Gagasan ultimum remedium yang pertama kali dituangkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, kini diperluas cakupannya melalui Undang-Undang HPP. Dalam seluruh proses, mulai dari penyidikan hingga persidangan, perlu memakai konsep ultimum remedium sebagaimana diatur melalui UU HPP untuk memberantas pelanggaran perpajakan. Kasus ini menganalisis prinsip ultimum remidium dalam kaitannya dengan penghindaran pajak. Riset ini memakai metodologi penelitian hukum normatif. Berdasarkan kajian, Pasal 44 B UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kini mengatur konsep ultimum remedium. Hal ini memvalidasi penerapan konsep tersebut bahkan dalam situasi di mana wajib pajak menjadi terdakwa dan perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan, khususnya dalam kasus yang melibatkan kegiatan pidana di bidang perpajakan. Kata Kunci : Asas Ultimum Remedium, Tindak Pidana, Perpajakan.  
PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 799/PDT.G/2020/PN.SBY) Fitrah Yudha Frasetiya
Lex LATA Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i2.5358

Abstract

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT adalah syarat terjadinya peralihan hak atas tanah. Terjadinya jual beli bawah tangan antara pihak Penggugat (pembeli) dengan pihak Tergugat (ahli waris penjual) mengenai pembelian tanah dan bangunan, ketika itu pihak Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Hal seperti inilah yang menyulitkan pembeli untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan dan mengalihkan sepenuhnya hak milik atas sertifikat tersebut ke atas nama pembeli. Hasil dari penelitian menunjukan: 1. Keputusan hakim sudah tepat, pelaksanaan jual beli tersebut telah memenuhi unsur hukum adat dimana jual beli dilangsungkan secara terang, tunai, dan rill, Absah secara materil 2. Kedudukan putusan hakim tersebut adalah akta autentik yang bersifat publik, karena putusan tersebut harus dijalankan pihak penggugat, tergugat maupun turut tergugat yakni BPN. 3. Putusan tersebut dapat menjadi pembelajaran dalam proses balik nama apabila ahli waris penjual tidak diketahui lagi keberadaannya