Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Articles
192 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL DI LINGKUNGAN KERJA MELALUI WHATSAPP ]]>
<![CDATA[Sari, Nur Eka]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3345
<![CDATA[Public awareness and law enforcement in handling sexual harassment cases so far are still lacking to be able to provide a deterrent effect because these cases still occur frequently, especially cases of verbal sexual harassment that often occur through social media. The crime of sexual harassment in the work environment through social media can be categorized as cyberharassment, but the article used to ensnare the perpetrator is not a pure article but an article that discusses crimes of decency because there is no specific regulation governing this matter so that victims of verbal sexual harassment through social media are not easy to report the case due to limited evidence and constraints from the legislation itself. With the unclear regulations that specifically regulate verbal harassment and violence, this will continue to cause violations of human rights against decency, so that legal protection is needed for victims of verbal harassment in the work environment through Whatsapp social media.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Heryanto, Eko]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3298
<![CDATA[Narcotics are basically good for development needs in the fields of health, science and technology. As a public prosecutor, the prosecutor not only makes charges against the defendant but also against the items that are evidence, where the demands require that the evidence be destroyed, confiscated for the benefit of the state or returned to its rightful owner. This research is a type of normative research. The results of this research show that the Legality of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the Destruction of Narcotics Evidence does not regulate the destruction of Narcotics Evidence. The destruction of Narcotics Evidence is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Government Regulation Number 40 of 2013 concerning Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Handling and Safe destruction of confiscated narcotics, narcotics precursors and other chemicals.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEUCHIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Pahlevi, Agung Fuad]]>;
<![CDATA[Febrian]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3340
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keuchik kepala pemerintah gampong, Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pelanggaran yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang penggunaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat merugikan keuangan negara. Jika tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, maka perbuatan penyalahgunaan wewenang penggunaan keuangan negara tidak dapat dipertanggunjawakan secara pidana. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tipikor telah mengenyampingkan hukum administrasi negara, walaupun secara admintratif dapat dibuktikan telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan maka sanksi adminitratif juga tidak dapat diterapkan.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korupsi, Kerugian, Keuangan, Negara]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KEJAKSAAN DIDALAM MEMBERANTAS MAFIA TANAH ]]>
<![CDATA[Febriani, Dian]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3356
<![CDATA[Kewenangan Kejaksaan didalam menindak Mafia Tanah terletak pada kewenangan Jaksa yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pemberantasan mafia tanah berdasarkan putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk//2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus- tpk//2022/pt.plg, yakni pada kedua putusan terlihat keberhasilan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang didalam memberantas mafia tanah. Hakim didalam tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan dakwaan kedua subsidiar Penuntut Umum. Pengaturan kewenangan Kejaksaaan didalam pemberantasan mafia tanah di masa mendatang yakni merevisi Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan menambahkan Kejaksaan RI kedalam bagian dari Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan kewenangan yang dimiliki Jaksa yakni sebagai penyelidik, dan penyidik didalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah atau didalam hal ini pula gratifikasi yang dilakukan PNS Badan Pertanahan Nasional Palembang didalam kedua putusan peneliti.]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB PIDANA KANTOR PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Putra, Julio]]>;
<![CDATA[Firman Muntaqo]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3357
<![CDATA[Abstrak: Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh individual tetapi juga oleh korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila dalam menjankan tugas dan wewenangnya terdapat kerugian negara. Permasalahan penelitian ini bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Pidana terhadap kesalahan administrasi pada penerbitan sertipikat hak atas tanah. Dan berdasarkan Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018, bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pemberian sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: Apabila kesalahan administratif mengakibatkan kerugian negara pada saat penerbitan sertifikat hak atas tanah, Kepala BPN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan dalam Putusan Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018 yang berkekuatan hukum tetap. hukuman penjara empat tahun.Kata Kunci: Kesalahan administrasi; Pertanggungjawaban Pidana; Sertipikat.]]>
<![CDATA[KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Rosyada, Amrina]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3460
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif-normatif, yaitu memaparkan data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras ditetapkan dalam bentuk hukuman cambuk, yakni empat puluh kali atau delapan puluh kali, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan retributif, di mana hukuman dijatuhkan sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan pelaku. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya preventif sekaligus represif dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perdagangan minuman keras tanpa izin tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) mengatur adanya ancaman pidana berupa kurungan dan denda bagi pelaku yang memperdagangkan minuman keras tanpa izin resmi. Dengan demikian, jika ditinjau melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah maupun teori tujuan pemidanaan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menegakkan aturan terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMENUHAN HAK ATAS FASILITAS DAN MEDIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurthanio, Muhammad Naldo]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3461
<![CDATA[Penjara memiliki fungsi utama untuk memulihkan sifat kemanusiaan narapidana agar dapat hidup lebih baik di masa mendatang. Sistem pemasyarakatan membedakan penjara berdasarkan tingkat keamanan, salah satunya Fasilitas Tingkat I yang menampung narapidana dengan kebutuhan pengelolaan ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan fasilitas, termasuk ketersediaan bacaan dan media lainnya bagi narapidana di berbagai negara; menganalisis penerapan hukum pidana terkait pemenuhan hak dan pemberian fasilitas kepada narapidana di Indonesia; serta menguraikan kebijakan Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas di penjara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai pemenuhan hak atas fasilitas bagi narapidana bervariasi di setiap negara, dipengaruhi oleh kerangka hukum, perilaku masyarakat, dan latar belakang sosial budaya. Dalam konteks pandemi COVID-19, penjara dengan fasilitas memadai dan kapasitas hunian terkendali cenderung lebih terlindungi dari penularan penyakit, sedangkan penjara dengan tingkat hunian berlebih dan fasilitas terbatas lebih rentan terhadap penyebaran penyakit menular. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pemasyarakatan untuk memastikan terpenuhinya hak narapidana secara layak sesuai prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK NORMATIF PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Elzar, Taufik]]>;
<![CDATA[Iza Rumesten RS]]>;
<![CDATA[Suci Flambonita]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3606
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang” yang diatur dalam Pasal 153 - 160. Membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dalam undang-undang cipta kerja. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatannya yakni perundang-undangan dan kasus. Untuk menganalisis bahan hukum digunakan teknik analisis secara deskritif kualitatif. Kuator adalah pihak yang ditunjuk pengadilan niaga guna penyelesaian kasus tersebut, hal ini memiliki kaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepailitan, terkait pesangon dan pembayaran upah pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak diatur pada Pasal 153 Undang-undang Cipta Kerja, perusahaan memiliki larangan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, adapun PHK bisa dilakukan dan dibenarkan oleh perusahaan jika dalam keadaan yang memaksa (force majeure) hal ini tercantum dalam Pasal 154a Undang-undang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG DALAM PEMBINAAN PIDANA NAROKTIKA ANAK ]]>
<![CDATA[Ramadhania, Miranda]]>;
<![CDATA[Nashriana]]>;
<![CDATA[Ruben Achmad]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3666
<![CDATA[Kajian ini berfokus pada banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang tidak mendapat bimbingan hukum secara maksimal. Penelitian yang dilakuakn akan membahas program men-toring yangberjalan, faktor- faktor apa yang merupakan penghambat program mentoring, serta bagaimana setting ideal yang dapat membuat program mentoring berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa program pembinaan peserta didik pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tingkat 1 Kota Palembang tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kem-dudian, didapatkan juga didalam hasil penelitian bahwa terdapat empat faktor yang menjadi penghambat program pembinaan peserta didik pemasyarakatan, yaitu faktor peraturan (hukum), faktor sarana dan prasarana, faktor perlengkapan peserta didik pemasyarakatan, dan faktor pribadi. Dalam rangka me-maksimalkan rencana pembinaan peserta didik pemasyarakatan, terdapat beberapa poin pengaturan yang ideal yaitu membedakan tindak pidana sesuai dengan golongannya, program yang didasarkan atas kepent-ingan yang dimiliki anak, keberadaan tenaga kesehatan jiwa dan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN) ]]>
<![CDATA[Reno Wardono]]>;
<![CDATA[KN. Sofyan Hasan]]>;
<![CDATA[Henny Yuningsih]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3667
<![CDATA[Kemajuan informasi & manusia mendapat pengaruh besar dari teknologi, khususnya anak-anak. Kemajuan ini berdampak negatif & positif terhadap kehidupan didalam hal membantu. Tujuan penelitian: 1) Mengkaji & memperjelas hubungan kriminogenisitas dengan penyalahgunaan narkoba pada anak. 2) Untuk mengkaji & menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Polri didalam melaksanakan upaya preventif pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin. 3) Untuk mengkaji & menjelaskan gagasan optimal didalam pengendalian penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di masa depan. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum empiris. Tinjauan literatur & studi lapangan ialah dua metode pengumpulan data. Didalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, Polres Musi Banyuasin telah berupaya mencegah & menindas kasus penyalahgunaan narkoba pada anak sesuai dengan tugas pokok & fungsi Unit Bina Lingkungan. Termasuk dalamnya keterlibatan Satres Narkoba baik didalam upaya pencegahan maupun penindakan.]]>
