cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 192 Documents
 15   16   17   18   19 
Kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Anjas Pangestu
Lex LATA Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3124

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang haruslah dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pembentuk undang-undang. Namun kenyataannya, masih ditemukan pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dan implikasi dari diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai kewajiban dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya sebagai bentuk perwujudan supremasi konstitusi, syarat keberlakuan yuridis suatu undang-undang yang harus berdasarkan konstitusi, dan fungsi sosiologis yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang dapat berimplikasi kepada penyelenggara negara, warga negara, serta peraturan perundang-undangan.
GUGURNYA PENUNTUTAN ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI LAHAT Rindu Yosalida
Lex LATA Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2838

Abstract

Kendala-kendala dalam penerapan gugurnya penuntutan dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Lahat didapati dari faktor hukum, yaitu minimnya kualitas dan jumlah Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator diversi. Kemudian dari faktor masyarakat dan budaya, adalah pihak Anak Korban tidak memaafkan dan bersedia menghadiri musyawarah diversi termasuk menuntut nilai ganti rugi yang tidak wajar terhadap pihak Anak, dan pihak Anak tidak melaksanakan sebagian kesepakatan diversi mengenai penggantian nilai kerugian biaya pengobatan yang wajar bagi Anak Korban. Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang adalah pembentukan norma mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Pengadilan serta ketetapan penghentian penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan atas perintah Pengadilan, atas kondisi dimana pihak Anak tidak melaksanakan kesepakatan diversi setelah ditetapkan oleh Pengadilan. Konsekuensinya, perkara Anak harus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sebagaimana serupa apabila tidak tercapai kesepakatan diversi di tingkat penuntutan.
PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYEBER CRIME) : HARMONISASI REVISI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP Idris, Martini; Nurlani, Meirina; Aprita, Serlika
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.4266

Abstract

Abstrak Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet. Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cyber crime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi khususnya akademisi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang berfokus pada kajian berdasarkan pada doktrin yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.  Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, sanksi yang dikenakan masih ringan. Padahal beberapa kasus mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cyber crime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cyber crime. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Pidana ; Kejahatan ; Cyber Crime   Abstract. Cyber crime is a crime committed using information technology, namely by using the internet.   The phenomenon of cyber crime in Indonesia is a topic of discussion that always attracts public interest. From society in general, to people who are directly related to the phenomenon of cyber crime. For example, law enforcement officers, academics, especially legal academics. The research method used in this research is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in statutory regulations or in various court decisions using primary, secondary and tertiary research materials.  The research results that can be used as conclusions in this research still contain several shortcomings in law enforcement efforts, in fact the sanctions imposed when using the Criminal Code are indeed light. In fact, some cases that occur result in large losses that are not commensurate with the consequences. Obstacles in law enforcement against cyber crime include, among other things, a lack of facilities and means, a lack of law enforcement capacity, and the absence of a special unit that handles cyber crime cases. In this regard, a draft concept of the new Criminal Code has been implemented to look at future legal policies in eradicating and enforcing laws relating to cyber crime and revision of the ITE Law is needed to optimize law enforcement against cyber crime in Indonesia.Keywords: Criminal Law ; Crime ; Cyber Crime
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK YANG MENGHILANGKAN DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI JAMINAN KREDIT Putri, Ela Andini; Yahanan, Annalisa
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3295

Abstract

In practice, the Civil Servant Appointment Decree can be used as credit guarantee, but sometimes there are banks as creditors (guarantors) have lost the Decree, thus causing losses to customers as debtors. The aim of this research is to explain and analyze the judge's legal considerations and liability of the Bank for losing credit guarantee documents based on Mataram District Court Decision Number 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr. This research is normative legal research, with a collecting legal materials technique obtained from literature studies. The result of this research indicates that the standing of the Civil Servant Appointment Decree in Indonesian guarantee law is that it is not a form of guarantee according to general guarantees and special guarantees which consist of material guarantees and individual guarantees. However, the Bank accepted the Civil Servant Appointment Decree as credit guarantee for civil servants through a credit agreement, on the grounds that it had economic value, because the Bank was given a power of attorney from the debtor's office to deduct the debtor's salary. Regarding the judge's legal considerations, this was because the Bank as the Defendant had committed an unlawful act in the form of negligence which caused the Plaintiff to no longer have the opportunity to use his Civil Servant Appointment Decree as guarantee for credit at another Bank in the future, and therefore, the Defendant was obliged to take responsibility for his negligence by replacing losses suffered by the Plaintiff. Regarding the Bank's liability, it is declared negligent for committing an unlawful act with a penalty of compensating for the losses suffered by the Plaintiff and the potential for administrative sanctions in the form of fines, written warnings, suspension of certain business activities, and revocation of business permits by the Management of Bank Indonesia, including the potential for imprisonment and fines against the Board of Directors or bank employees if they are proven to have intentionally lost the documents
ARBITRASE SEBAGAI PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM Muntazhor, Ahmad Widad
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3704

Abstract

AbstrakPerguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) adalah konsep perguruan tinggi baru di Indonesia. Dengan status badan hukum, PTNBH dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terlibat dalam sengketa. Peneliti menyadari potensi sengketa yang akan dihadapi PTNBH, salah satunya adalah sengketa konstruksi. Sebab, salah satu aspek kemajuan perguruan tinggi adalah sarana. Arbitrase merupakan pilihan penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode normatif, PTNBH dapat terlibat dan mengikatkan diri terhadap sebuah perjanjian arbitrase, ini dimungkinkan karena status PTNBH yang merupakan badan hukum secara mandiri sehingga dapat melakukan perbuatan hukum secara leluasa sebagai subjek hukum. Sebagai pilihan penyelesaian sengketa, arbitrase memiliki beragam keunggulan, mulai dari waktu penyelesaian sengketa yang singkat, biaya yang terukur, pelaksanaan penyelesaian sengketa secara tertutup dan keunggulan lain dibanding penyelesaian sengketa di pengadilan negeri.Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan HukumAbstractLegal Entity-State University (PTNBH) is a new university concept in Indonesia. With a legal entity status, PTNBH is said to be a legal subject capable of carrying out its duties and responsibilities, so it does not rule out the possibility of being involved in a dispute. Researchers are aware of the potential disputes which PTNBH will face, one of which is a Construction dispute. Considering, one of the aspects of the advancement of a university is facilities. Arbitration is a civil dispute resolution option that is based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. Based on a normative method research which was found by the Author, PTNBH may be involved and bind itself to an arbitration agreement, this is possible because of PTNBH's status as an independent legal entity so that it may carry out legal actions freely as a legal subject. As a dispute resolution option, arbitration has various advantages, starting from the short duration of dispute settlement, measurable costs, implementation of closed dispute resolution and other advantages compared to dispute resolution in a district court.Keywords: Arbitration, Dispute, Legal Entity-State University
Reformulasi Delik Aduan Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hanif, Alfian Jauhari
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3286

Abstract

Banyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kesalahan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr berdasarkan Pasal 27 UU ITE, bagaimana urgensi pembaharuan hukum pasal delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta bagaimana reformasi hukum yang seharusnya dilakukan terhadap delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan telah di atur dalam KUHP yang telah tertuang di dalam KUHP yaitu Pada Bab ke-XIV dari Buku ke-II, yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Rumusan Pasal 27 ayat (1) tersebut memberikan banyak penafsiran terkait dengan ketidakjelasan maksud dari objek perbuatan yang dilarang, karena dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan “cukup jelas”. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan multitafsir bagi setiap pihak yang membacanya. Perubahan yang dilakukan ialah memberikan penjelasan yang detil mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut, tidak hanya sekedar dicantumkan saja yang dapat menimbulkan penafsiran oleh banyak pihak.
TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Yustisia, Anita Dian
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3767

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seharusnya menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis harus menangguhkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan menimbulkan berbagai dampak dalam upaya pembayaran utang. Penulisan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab hukum kreditor separatis atas harta debitor dalam PKPU yang dijual tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus. Metode penelitian penulisan ini termasuk tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini diketahui penjualan harta debitor dalam PKPU oleh kreditor separatis tanpa persetujuan dari debitor dan pengurus tergolong dalam perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut batal demi hukum dan kreditor separatis harus membayar ganti rugi. Dengan demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab serta sanksi bagi kreditor separatis yang beritikad buruk pada masa penangguhan PKPU dipandang perlu untuk dirancangkan lebih lanjut demi terwujudnya rencana perdamaian dan terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi para kreditor dalam PKPU.
PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG Ridesti, Mutia
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3284

Abstract

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kejaksaan, sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencakup pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa PUP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai peraturan yang berlaku, menilai penegakan sanksi pidana tambahan berupa PUP terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi setelah lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang, dan merumuskan konsep ideal pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan disusun sehingga dapat diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian ini."Top of Form Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Eksekusi
KEBIJAKAN PENGUATAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK DENGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN RESTITUSI PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Basni, Faisyal
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3346

Abstract

The implementation of coordination between Investigators and Public Prosecutors regarding restitution in cases of child victims of sexual violence is hampered by several factors, namely: first, the legal substance factor, which is according to the Government Regulation concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime (PP on Child Restitution) and the Protection Law Witnesses and Victims, Investigators and Public Prosecutors are passive, limited to only accepting applications for restitution; secondly, the legal structure factor, where the passive nature means that investigators and public prosecutors do not have an obligation to notify the victim regarding the right to restitution; and third, community factors, namely the community does not know that victims have the right to restitution. The policy in the future are : first, revise the PP on Child Restitution regarding notification to child victims to obtain the right to restitution by Investigators and Public Prosecutors as an obligation; second, the Investigator's commitment to attaching the request and amount of restitution to the case file, and the authority of the Public Prosecutor to return the case file with instructions for the Investigator to complete it with an attachment to the request and amount of restitution; and third, outreach to the public by law enforcement and related parties regarding the rights of child victims of sexual violence to restitution and procedures for applying for it.
MECHANICAL RIGHTS DALAM PLATFORM DIGITAL YOUTUBE ATAS SEBUAH LAGU YANG TELAH MEMILIKI HAK CIPTA Liandra, Muhamad Divalian
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3306

Abstract

Mechanical Right adalah sebuah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan atau mengcover sebuah lagu yang ada pada sebuah platform digital youtube. Adapun permasalahan yang diambil adalah bagaimana kedudukan hukum pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di dalam sebuah platform digital youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terkait mechanical right atas sebuah cover lagu pada platform digital Youtube. Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang, konseptual, dan cyber law. Hasil penelitian ini adalah pemegang hak cipta atas sebuah cover lagu di platform digital youtube dapat berkedudukan sebagai pencipta dan dapat juga hanya sebagai pemegang hak cipta (bukan pencipta), sedangkan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta terhadap pemilik hak cipta terkait mechanical right atas sebuah cover lagu pada platform digital Youtube dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, dan diharapkan agar setiap orang yang ingin mengcover sebuah lagu di dalam sebuah platform digital youtube terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak cipta serta mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta di dalam lagu yang telah dicover dan diupload ke platform digital youtube tersebut.

Page 17 of 20 | Total Record : 192

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue