Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang) ]]>
<![CDATA[Suhariyanto, Afif Eko]]>;
<![CDATA[Karyoto, Karyoto]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6584
<![CDATA[Setelah diubahnya dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan pada Lembaga Permasyarakatan, dapat dilihat bahwa ada hal-hal yang menjadi suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari Lembaga Permasyarakatan tersebut, sehingga yang terjadi apabila Narapidana setelah selesai menjalani pembinaan, apakah mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik ataukah akan mengulang tindak kejahatannya kembali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan, kendala serta mendeskripsikan upaya mengatasi kendala pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yang dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 (2) Kendala yang dihadapi yaitu dari berbagai segi mulai dari segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, dari segi dana, dari segi warga binaan, dan dari segi sarana dan fasilitasnya. (3) Upaya mengatasi kendala dalam memberikan pembinaan yaitu mengoptimalkan kualitas petugas Lapas tepat, tegas dengan program pembinaan. Upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi warga binaan dengan mengadakan pelatihan kerja, melalui program kerja kemandirian guna menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bahwa rincian perhitungan bagi hasil kerja 80% untuk warga binaan yang mengikuti program ketrampilan bimbingan kerja, 20% masuk Kas Negara. Upaya memelihara dan merawat sarana atau fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JAMINAN FIDUSIA (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN WANPRESTASI PADA PT. SGMW MULTIFINANCE INDONESIA DI KEDIRI ]]>
<![CDATA[Prasetijo, Eko Puguh]]>;
<![CDATA[Makhali, Imam]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6589
<![CDATA[Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) dari daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan. Klausula Baku menyebabkan pihak konsumen tidak dapat menentukan keinganannya dengan bebas. Dalam pusat perbelanjaan ditampilkan klausula dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Atau “Barang yang tidak diambil 2 (dua) minggu, kami batalkan atau menjadi milik pihak manajemen”. Dan “barang pecah berarti membeli”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?, 2) bagaimana akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha, untuk menganalisa akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undangundang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH ]]>
<![CDATA[Elsura, Aqliyah Hafifah]]>;
<![CDATA[Lubis, Syaddan Dintara]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6572
<![CDATA[In Indonesia, the need for land is increasing day by day due to a significant increase in population. This causes the value of the land to increase. The increasing value of land can result in every community always cultivating the land. Forms of land cultivation can be done in various ways such as ways that are in accordance with the law and ways that are against the law. As an effort to protect land rights owners, land certificates are issued. According to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in Article 32 paragraph (1) what is meant by a certificate is, "A valid proof of rights letter as a strong means of proof regarding the physical data and legal data contained therein, as long as the physical data and legal data are in accordance with the data in the measurement letter and the land book of the relevant rights". The purpose of this study is to determine the provisions for the transfer of building use rights to ownership and to determine the process of transferring building use rights to ownership at the National Land Agency. The research method used in this study is the normative legal method. Regarding the use of the normative legal approach method, this research was conducted through Library Research. The results of this study are how the process of transferring Building Use Rights to Ownership Rights is an important step for land owners to obtain stronger legal certainty and security.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN REFORMA AGRARIA DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN BLITAR ]]>
<![CDATA[Trijanto, Mohammad]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6585
<![CDATA[The Social Forestry Program in Blitar Regency has not been running in accordance with its utilization and management rights. The response from KPH Perum Perhutani and the Blitar Regency Government was still very low regarding issues of social forestry and Agrarian Reform, so that the two programs that were formed for the community were still not running effectively. The purpose of this study is the effectiveness and obstacles of the Social Forestry and Agrarian Reform programs in the Blitar Regency Forest Area. This study uses an empirical approach. Data collection technique used is interview. The results of the research show that: 1) With the existence of the social forestry program, the community gets legal protection, so that if other parties want to take over or take over, they have legal power over the land they are working on. For the people who have undergone this program, they are greatly helped by the existence of the social forestry program; 2) Agrarian reform is very appropriate for residents in forest areas. This is specifically for people who have lived there since the Dutch era, their ancestors also came from there. Their house has long been built in the neighborhood. So that the Agrarian Reform program really helps the community; 3) All problems and obstacles in the implementation of the Social Forestry and Agrarian Reform programs can be resolved quickly. This obstacle was caused by several parties missing information related to the Social Forestry program. All this time the forest was managed by Perum Perhutani but now it turns out that the community has been given management rights by forming a KTH (Forest Farmers Group), then submitting an application for a utilization permit to the Ministry of Environment and Forestry. What underlies many of the proposals so far is because farmers want to be the main subjects in forest management, besides that there are also reasons that while working on forestry land they often experience pressure and intimidation from the foreman and even the paramedics of Perum Perhutani.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM JJUAL BELI DI BAWAH TANGAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto) ]]>
<![CDATA[Lestari, Mega Zuni Eka]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6590
<![CDATA[Akta ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui Tinjauan Hukum Jual Beli di Bawah Tangan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto serta menganalisis kelemahan-kelemahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.Dalam pembuatan tesis ini, peneliti menggunakan analisis data dengan beberapa metode, yakni berupa analisis data primer, analisis data sekunder dan analisis data tersier. metode deskriptif-kualitatif dipilih menunjang pengkajian, guna menganalisis data penelitian.Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Tinjauan Hukum Jual Beli di Bawah Tangan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, melalui tahapan-tahapan: Persiapan pembuatan akta; Pelaksanaan pembuatan akta; Pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan. Problematikanya adalah Praktek jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan sering merugikan pihak pembeli karena pada saat akan dibuatkan akta PPAT, penjual tanah sudah meninggal dan ahli warisnya sulit ditemui atau penjual masih hidup tapi tidak diketahui lagi alamatnya. Kepala Kantor Pertanahan akan menolak pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan di bawah tangan. Kelemahan-kelemahannya adalah Perlindungan hukumnya tidak kuat (lemah), dan perlindungan hukum yang terbatas. Dalam mengatasi problematika dan kelemahan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli di bawah tangan tersebut, maka solusinya adalah berusaha mendapatkan putusan pengadilan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak milik atas tanah, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai dasar pemegang hak terakhir selaku pembeli tanah dengan cara jual beli di bawah tangan untuk dapat melanjutkan pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU) DI KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[Mindarsih, Mindarsih]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6581
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisa implementasi dari Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 di Kabupaten Kediri. Partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan dalam pemilu. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terjadi perbedaan pada Pasal 5 dalam kedua regulasi tersebut. Hal terpenting dari Pemilu adalah partisipasi dari warga negara yang sudah memiliki hak pilih meliputi pemilih disabilitas. Penelitian ini meneliti tentang pemenuhan hak politik disabilitas di Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Umum 2019 . Kekurangan pelayanan untuk penyandang disabilitas di dalam Pemilu di Kediri membuat hak politik disabilitas dalam Pemilu di Kediri belum maksimal terpenuhi .Penelitian ini mengkaji tentang tata kelola pemilu (electoral governance) bagi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak tahun 2019 yang masih belum maksimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses pemenuhan hak politik disabilitas oleh KPU Kabupaten Kediri pada Pemilu 2019 dan mengidentifikasi faktor faktor yang menjadi kendala-kendalanya. Ini terlihat dari tahapan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Kediri kepada pemilih penyandang disabilitas. Selain itu juga masih terdapat TPS yang tidak akses bagi pemilih disabilitas. Hal ini berdampak kepada rendahnya jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serantak tahun 2019. Regulasi yang ada tidak sejalan dengan pelaksanaan teknisnya di lapangan. Bagaimanapun , KPU Kediri telah mencoba untuk melayani disabilitas dengan menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan disabilitas dan berkomitmen untuk memenuhi pelayanan kepada mereka meskipun ada beberapa kendala.Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, studi dokumentasi dan observasi lapangan. Temuan dalam penelitian ini adalah masih belum maksimalnya pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten Kediri pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 . KPU Kediri telah mengimplementasikan pemenuhan hak politik disabilitas dalam Pemilu 2019, meskipun belum maksimal. Saran agar KPU Kediri meningkatkan kevalidan database diabilitas, melakukan dialog interaktif dengan disabilitas, bekerjasama dalam rangka sosialisasi peserta pemilih. Dan untuk disabilitas, mereka harus aktif untuk mengikuti informasi politik Rekomendasi untuk KPU Kabupaten Kediri adalah mengadakan sosialisasi dengan intensif, menghadirkan penerjemah ketika sosialisasi , dan memastikan peralatan untuk disabilitas agar bisa memenuhi hak pilihnya. Rekomendasi untuk keluarga dari penyandang disabilitas adalah agar tidak menyembunyikan anggota keluarga yang menyandang disabilitas]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR LIAR (Studi Kasus di Sekitar Aliran Sungai Brantas Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung) ]]>
<![CDATA[Luqmana, Vendra Dwiky]]>;
<![CDATA[Makhali, Imam]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6586
<![CDATA[Unlicensed sand mining around the Brantas River, Ngantru District, Tulungagung Regency has both positive and negative impacts. The use of the environment has caused quite serious environmental damage. Based on the provisions of the UUPPLH, this act has violated the articles on environmental damage. The formulation of the research problems: 1) How is the impact of illegal sand mining on the ecosystem around the Brantas River, Ngantru District, Tulungagung Regency? 2) How is the law enforcement against illegal sand mining around the Brantas River, Ngantru District, Tulungagung Regency?. This research uses a qualitative type of research with a case study approach. The results of this research were: 1) Sand mining has a positive impact on improving the economic level of the surrounding community. Mining has been carried out since a period of a dozen years ago. This activity has absorbed hundreds of workers and increased the local economic turnover. 2) According to Lawrence M. Friedmen there are 3 (three) legal subsystems, if all three can run then the rule of law can work well. As a law enforcement parameter, it must have a clear and acceptable arrangement. Structurally, law enforcement officers should be more assertive in carrying out their duties and functions. The culture of the community in utilizing the environment is also not directly proportional to compliance with the law in accordance with the provisions of the UUPLH. Sand mining is carried out without regard to the impacts of environmental damage. Economic motives are one of the fundamental reasons for society in its compliance to enforce applicable laws.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA ]]>
<![CDATA[Spaltani, Bita Gadsia]]>;
<![CDATA[Zuliyah, Siti]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6415
<![CDATA[Pada November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law. Pengesahan UUCK tersebut dilatarbelakangi dengan alasan mendorong percepatan berusaha dan tumbuhnya perekonomian Negara Indonesia. Konsep yang diusung dalam perubahan mendasar terkait perizinan yakni peralihan perizinan berusaha berbasis izin (license approach) menjadi berbasis resiko (risk-based licensing). Perizinan berusaha berbasis resiko saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem Online Single Submission –Risk Based Approach (OSS-RBA), yang merupakan sistem digitalisasi pelayanan publik yang ditujukan untuk diakses para pelaku usaha. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta di lapangan, malah harus direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dimana sosialisasi-sosialisasi peraturan lanjutan belum semaksimal mungkin dilakukan pemerintah di masing-masing instansi yang melakukan pelayanan publik dalam pengurusan izin. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yang sifatnya normatif yuridis. Hasil pembahasan antara lain: Pertama. Reformasi perizinan berusaha dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah berusaha dalam suatu bangsa. Dengan adanya kebijakan perizinan ini, diharapkan pelayanan publik sebagai representasi negara hasilnya dapat ditujukan untuk kesejahteraan publik dalam rangka mencapai welfare state. Pasca hadirnya UUCK dan keluarnya peraturan lanjutan dalam bentuk PP maupun Perpres terkait dengan perizinan berusaha, maka acuan yang dijadikan tolok ukur dalam mengklasifikasikan jenis usaha adalah dengan berbasis pada resiko. Kegiatan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok kegiatan usaha, yakni usaha dengan tingkat resiko rendah, menengah dan tinggi. Kedua. Terkait dengan penertiban KBLI maupun pengurusan NIB, agar selaras dengan tujuan atau maksud awal pemerintah dalam membuat kebijakan perizinan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha selayaknya disertai dengan bimbingan teknis maupun sosialisasi lanjutan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 DALAM PENETAPAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (STUDI DI PERUMAHAN GREEN MANDIRI RESIDENCE NGADILUWIH KEDIRI) ]]>
<![CDATA[Tri Oktovia, Mochammad Andrie]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6591
<![CDATA[Penetapan Lahan sawah dilindungi (LSD) harus melihat berbagai aspek terutama harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tiap-tiap daerah agar proses penetapan LSD tidak bertentangan dengan berbagai peraturan serta tidak cenderung sepihak dalam menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Salah satu contoh ketidaksesuaian penetapan LSD dengan RTRW terjadi di Kabupaten Kediri, akibat penetapan tersebut menghambat pembangunan penyelenggaraan perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Studi di Perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih Kediri)”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Problematika Penetapan LSD terhadap Penyelenggaraan Perumahan di Perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih Kediri? (2) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penetapan LSD di Perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih Kediri?. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu (1) Problematika Penetapan LSD pada Perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih Kediri yakni adanya ketidaksesuaian ketetapan LSD dengan site plan dan kelengkapan perizinan penyelenggaraan perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih. (2) Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tidak berjalan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan penetapan LSD yang tidak memperhatikan prosedur penetapan lahan sawah dilindungi sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi dengan lahan perumahan Green Mandiri Residence Ngadiluwih dan mengakibatkan pertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[PENENTUAN MASA JABATAN KEPALA DESA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DENGAN 3 (TIGA) KALI PERIODE DIDALAM PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DITINJAU DARI TEORI PEMBATASAN KEKUASAAN (Studi Di Desa Bendo Dan Desa Semen Kecamatan Pagu Kab. Kediri ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Sutrisno]]>;
<![CDATA[Fahrazi, Mahfudz]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6582
<![CDATA[Periodisasi dan masa jabatan suatu kepala pemerintahan dalam hal ini Kepala Desa semestinya ditentukan berdasarkan kajian – kajian ilmiah dan akademis guna merumuskan lamanya suatu jabatan serta periodisasinya didalam perundang-undangan dan selain itu perlu diketahui pengaruh penentuan masa jabatan Kepala Desa terhadap kinerja suatu Pemerintahan Desa. Melalui gabungan kedua jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yaitu fakta-fakta empiris dari pengamatan langsung dan hasil wawancara dipergunakan mengingat bahwa obyek penelitian adalah benturan teori hukum dengan norma hukum peraturan perundang-undangan dan sekaligus pengaruh penerapannya. Dengan mengacu pada teori pembatasan kekuasaan serta berdasarkan prinsip konstitusional bahwa kedudukan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan supreme law hukum tertinggi di Indonesia, serta prinsip hirarki norma hukum dapat dirumuskan mengenai periodisasi dan masa jabatan kepala pemerintahan, oleh karena itu periodisasi dan masa jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan desa dalam hal ini jabatan Kepala Desa didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus diselaraskan dan diharmonisasikan guna kepatuhan hierarki norma hukum terhadap Pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pengaruh periodisasi dan masa jabatan terhadap kinerja Kepala Desa Bendo dan Kepala Desa Semen di pemerintahan desa dapat ditinjau menggunakan indikator pembangunan desa salah satunya dapat dilihat dari faktor kapasitas aparatur dan jangkauan pelayanan publik.]]>
