Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
22 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
22 Documents
clear
<![CDATA[KLASIFIKASI PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Brilian Yuanas Sanjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.931 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.236-243
<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan terhadap klasifikasi narapidana transgender di Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) terhadap Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Penelitian pustaka ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Dengan pendekatan undang- undang dan studi kasus.Data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan diidentifikasi sebagai narapidana transgender.Adapun tujuan penelitian ini bermaksud membuka wawasan terhadap pembaca mengenai fenomena di lembaga pemasyarakatan yang terjadi belakangan ini dengan membahas lebih dalam mengenai penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin yang tercantum dalam Pasal 12 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan mengupas fenomena yang terjadi. Terhadap kepentingan dunia praktisi agar dapat dibuatkannya aturan yang sangat jelas mengenai penempatan narapidana pada kasus narapidana transgender. Langkah ini bermaksud untuk mencegah Narapidana supaya tidak terjadinya Penularan Disorientasi seksual kepada Narapidana lain yang masih normal.]]>
<![CDATA[DAMPAK OVER CAPACITY BAGI NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN, FACTOR PENYABAB IMPLIKASI NEGATIVE DALAM PENGOPTIMALISASIAN PEMBINAAN NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Galih Ihza Mahendra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.797 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.390-401
<![CDATA[Overcapacity ini terjadi disebabkan karna adanya pertmbuhan penghuni yang tidak sebanding dengan sarana hunian yang telah disediakan oleh pihak lapas. Terdapat beberapa factor yang menimbulkan terjadinya dampak overcapacity antara lain yaitu seperti paradigma atau hukuman itu sendiri yang mana cenderung kepada pidana institutional. Overcapacity ini berimplikasi kearah yang negartif melihat beberapa hal antara lain yaitu rendahnya tingkat dari segi pengamanan atau pengawasan yang diberikan serta terjanya prisonisasi. Dalam upaya menangani solusi overcapacity ini yaitu dengan cara optimalisasi pembinaan narapidana diantranya dengan tindakan yang bersifat non institutional yang berbentuk seperti pidana bersyarat, probation, pidana yang ditangguhkan, kompensasi, restitusi serta penggunaan restorative justice.]]>
<![CDATA[POLITICS OF THE DEATH PENALTY IN CORRECTIONAL PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Afan Rifanizar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.975 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.290-301
<![CDATA[The application of capital punishment is very much reaping the pros and cons, especially for countries that have a retention of understanding with abolitionist countries in viewing the sentence. In Indonesia, the death penalty has increased especially after the government's seriousness in combating drug crimes and terrorism. The research method used by researchers in this study is a normative legal research method by examining several scientific literatures such as scientific journals, books, government agency data reports combined with related news by trusted media. This study aims to provide an analysis of the rules of the death penalty in a human rights perspective by comparing it with the concept of correctional facilities, as well as providing more knowledge to the public and can be used as material that can be considered for policy makers in the application of criminal justice.]]>
<![CDATA[KURANG OPTIMALNYA FUNGSI RUPBASAN SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA BASAN DAN BARANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[M. Fadhli Noval Tri. SK]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.683 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.356-367
<![CDATA[Rumah Penyimpanan benda sitaan Negara adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Tidak optimalnya fungsi Rupbasan yaitu karena terbatasnya jumlah kantor rupbasan dan kurangnya komunikasi antar instansi sehingga masih ada basan dan barang yang tidak disimpan pada rupbasan. Penelitian ini mengangkat masalah kurang optimalnya fungsi rupbasan sebagai lembaga pengelolala basan dan barang diindonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab kurang optimalnya fungsi dari rupbasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dimana Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari peraturan-peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar apgakum, masih banyaknya peraturan-peraturan yang ada pada suatu instansi untuk menyimpan suatu barang sitaan dan turunnya nilai ekonomi benda maupun barang yang disimpan di rupbasan .]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN ]]>
<![CDATA[Ronaldo Christian]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.139 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.244-256
<![CDATA[Pemberian hak- hak kepada Tahanan merupakan upaya Rumah Tahanan Negara dalam melaksakan pelayanan dan perawatan kepada Tahanan. Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang bertugas dalam memberikan pelayanan dan perawatan kepada Tahanan. Pelayanan dan perawatan yang baik harus adanya peran serta tindakan dari petugas, Tahanan/WBP dan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanaan dan perawatan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, hambatan dalam memenuhi hak-hak dari Tahanan dan juga masih adanya Narapidana yang tidak seharusnya berada di Rutan yang tentunya menghambat dalam pemberian hak terhadap Tahanan. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan ini melalui pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Yaitu adalah cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada didalam penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pada penelitian terhadap data primer lapangan. Dalam hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan peyananan dan perawatan Tahanan di Rutan klas I Jakarta Pusat ini sudah baik dengan memenuhi hak hak Tahanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harapan dari tulisan ini dapat menunjang proses pelayanan dan perawatan Tahanan yang berasal dari Petugas, Tahanan dan Masyarakat.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SALEMBA ]]>
<![CDATA[A. Ferinkie]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.27 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan dan penindakan penyakit menular TB terhadap narapidana. Menurut survei survei prevalensi TB tahun 2014 memperkirakan beban kasus TB yang masih tinggi di masyarakat. Angka penemuan kasus yang dilaporkan oleh program pengendalian TB nasional lebih rendah dari perkiraan jumlah kasus TB dari survei prevalensi TB. Hal ini berarti perlu dilakukan menjadi 60% (2013) dan 46% (2014). Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di lapas dengan penemuan kasus yang intensif terutama pada kelompok-kelompok risiko tinggi TB seperti di lapas. Setiap tahun dilaporkan terdapat 1 juta kasus TB baru atau 399 kasus TB baru per 100.000 populasi. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in dept interview), observasi dan dokumentasi. Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purpoposive sampling. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yakni narapidana yang sedang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A salemba.]]>
<![CDATA[PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HAK TAS TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Ridwan Rangkuti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.534 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.302-316
<![CDATA[The purpose of this study is to find out how the process of resolving disputes over land rights through mediation and what are the obstacles to the process of resolving disputes over land rights through mediation at the Padangsidimpuan City Land Office. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the procedures or procedures for resolving disputes conducted by the Land Office include stages (1) pre-mediation, (2) mediation. In resolving disputes over land rights at the Padangsidimpuan City Land Office, there are several obstacles, namely (1) the existence of obstacles from the disputing parties such as the absence of parties to fulfill the invitation to mediate (2) there is no good intention from each party (3) differences in ability and education among the parties (4) rules deemed to slow down the dispute resolution process (5) complainants often do not know the requirements and procedures for dispute resolution at the Padangsidimpuan City Land Office.Keywords: Process of Dispute Resolution, Mediation, Land Office.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP ANAK RESIDIVIS BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (STUDY KASUS DI LPKA KELAS II JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Melisa Yunita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.769 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.201-210
<![CDATA[Anak memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Undang-Undang tersebut mengatakan anak yang telah berbuat tindak pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada kenyataannya masih banyak anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana (Residivis) setelah mereka bebas dari LPKA. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA dan apa saja penghambat pelaksanaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa LPKA Kelas II Jakarta melaksanakan pembinaan kepribadian kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN NARAPIDANA PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN - TANTANGAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA ]]>
<![CDATA[Fariha Suci Rahmasari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.165 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.368-379
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan narapidana pembebasan bersyarat oleh Pembimbing Kemayarakatan. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan di dukung oleh studi literatur. Seorang narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat perlu diawasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam kontrak bimbingan yang telah disepakati oleh klien dan pembimbing kemasyarakatan di awal masa pembimbingan. Pembimbing Kemayarakatan sebagai pejabat penegak hukum bertugas untuk melakukan pengawasan tersebut. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan terkait latar belakang dan kompetensi petugas, tingginya beban kerja, serta koordinasi antara pembimbing kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat sangat mendukung kerberhasilan pencapaian tujuan program karena pembebasan bersyarat dilaksanakan di dalam masyarakat. Analisis kebutuhan pembimbing kemasyarakatan juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan profesionalisme petugas.]]>
<![CDATA[MASA PENGENALAN LINGKUNGAN DAN PENYESUAIAN DIRI TAHANAN BARU DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Aldi Prawiratama]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.894 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.267-268
<![CDATA[Seseorang yang memasuki fase baru dalam hidup untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya mengharuskan individu menjalani hukuman pidana dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Perlu penyesuaian diri para tahanan baru dalam menjalani kehidupannya didalam Rutan maupun Lapas, maka pihak Rutan mauapun Lapas memberikan program admisi orientasi sebagai pengenalan lingkungan kepada tahanan yang baru masuk untuk pertama kalinya. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk menggambarkan proses/peristiwa yang sedang berlangsung kemudian dianalisa dan disimpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh penahanan terhadap tahanan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama tahap mapenaling terhadap penyesuaian diri tahanan baru.]]>
