Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
35 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2025): 2025"
:
35 Documents
clear
<![CDATA[Regulasi dan Pengawasan Perizinan Terhadap Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Bandung Barat ]]>
<![CDATA[Nurfadilah, Sarah]]>;
<![CDATA[Putra, Pamungkas Satya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Indonesia memiliki kekayaan alam mineral berlimpah dan memiliki potensi luar biasa dan tidak dapat ditinggalkan. Sehingga regulasi dan pengawasan terhadap bidang pertambangan ini harus diperkuat. Hal yang melatarbelakangi dibuatnya penelitian ini yakni mekanisme perizinan usaha pertambangan yang terjadi Spelimpahan wewenang dari UU Minerba dengan UU Perubahan Minerba dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambang illegal yang marak terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan meneliti isu hukum mengenai masalah pertambangan di daerah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penulis dalam penelitian ini memakai metode yang dilakukan secara yuridis normatif dengan hanya mengkaji tentang penerapan kaidah dan norma yang ada didalam hukum yang berlaku di Indonesia saja dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini dengan terjadinya pelimpahan wewenang, maka mekanisme perizinan yang dapat diajukan dalam izin usaha pertambangan ialah dengan mengajukannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengacu pada UU Perubahan Minerba dengan pelaksanaannya pada PerPres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.  ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Putra, Andika Prayuda]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern2. Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu merupakan penelitian yang berfokus bahan hukum sebagai data utama yang meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, mengenai rahasia dagang. Dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian jurnal hukum dan pendapat hukum. Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Sebagaimana telah tercantum dalam lingkup rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, maka dapat dijelaskan bahwa suatu rahasia dagang bisa mendapatkan perlindungan apabila informasi itu: Yang termasuk dalam informasi teknologi yaitu: informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi informasi tentang produksi/proses informasi mengenai kontrol mutu Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk informasi yang berkaitan dengan para langganan informasi tentang keuangan informasi tentang administrasi Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang]]>
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN STOK BARANG YANG KEDALUWARSA DAN TURUN HARGA ]]>
<![CDATA[Luthfie, Muchammad Ehcsanu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis risiko dan tindakan pada saat eksekusi jaminan stok barang kadaluarsa dan jatuh harganya. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian tesis: Pertama, eksekusi objek jaminan fidusia berupa stok barang yang telah menurun harganya dan kadaluarsa, apabila dieksekusi dapat dianggap tidak memenuhi karena nilai utang dan nilai benda jaminan mempunyai perbedaan. Kedua, jaminan perorangan dapat menjadi solusi untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh habisnya dan turunnya harga persediaan atau barang pada saat penjaminan dilaksanakan oleh kreditur, yang mana dapat dilakukan saat pra kontrak.]]>
<![CDATA[Peran Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Firzatulloh, Mochammad Nabil]]>;
<![CDATA[Widiyarta, Agus]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Dana Kelurahan dalam mendorong pembangunan infrastruktur lokal di Kota Surabaya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini untuk mengetahui peran program Dana Kelurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Dari hasil artikel ini menunjukkan bahwa Dana Kelurahan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur. Proses perencanaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Dampak program ini sangat signifikan, tidak hanya meningkatkan infrastruktur fisik tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Melalui keterlibatan masyarakat, program Dana Kelurahan berhasil menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di tingkat kelurahan. Penelitian menyimpulkan bahwa Dana Kelurahan di Kota Surabaya merupakan program pembangunan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang memposisikanmasyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan wilayahnya. ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TERPIDANA ATAS PERKARA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK YANG DIBUATNYA ]]>
<![CDATA[Parawansa, Rismawati Indar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.259-263
<![CDATA[Notaris sering dipanggil ke pengadilan untuk memberi keterangan atas akta yang bersengketa. Terlibatnya notaris kedalam perkara hukum disbebakan terdapat salah dalam akta yang dibuatnya atas tidak sesuainya antara pernyataan atau dokumen dengan fakta yang sebenarnya sehingga perlu adanya pertanggungjawaban. Hasil penelitian Pertama, Notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sehingga bentuk pertanggungjawabannya berupa hukuman secara administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Kedua, Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum serta akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES HUKUM PIDANA: STUDI KASUS TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ringgi, Deppa]]>;
<![CDATA[Saputra, Ricky Dedi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.418-425
<![CDATA[Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses hukum pidana. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan ada pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang- wenang, dan kriminalisasi yang merugikan tersangka.Faktor-faktor  yang  menyebabkan  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  aparat  termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparat, serta adanya tekanan eksternal. Dampak dari pelanggaran HAM ini mencakup hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang mengarah pada krisis legitimasi negara. Untuk itu, lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan, reformasi sistem hukum, peningkatan pendidikan HAM bagi aparat dan masyarakat, serta peran aktif lembaga pengawas dalam melindungi HAM dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.]]>
<![CDATA[Pertanggjungjawaban Pidana Kepemilikan dan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim) ]]>
<![CDATA[Mansyurin, Muhammad Roikhan]]>;
<![CDATA[Putra, Pamungkas Satya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi tanpa izin merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepemilikan dan perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup khususnya terhadap kejahatan kepemilikan dan perniagaan burung yang dilindungi tanpa izin pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1061/Pid.B/LH/2021 PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim telah tepat berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa.  ]]>
<![CDATA[Jaminan Hukum bagi Pihak Ketiga sebagai Pemberi Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Ziyad, Ahmad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang menjadi pemilik objek jaminan, serta pelaksanaan pembebanan hak tanggungan dalam hal pemberi tanggungan bukan sebagai debitur dapat dibenarkan menurut hukum jaminan keperdataan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitian Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yang memberikan wayout/jalan keluar terhadap masalah tertentu. Pembebanan hak tanggungan dalam hal pemberi tanggungan bukan sebagai debitur dapat dibenarkan menurut hukum jaminan keperdataan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Terdapat perlindungan hukum terhadap pihak ketiga berupa hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan sisa hasil penjualan objek jaminan, perlindungan dari eksekusi yang tidak sah dan hak untuk mengajukan gugatan jika merasa haknya dilanggar oleh debitur maupun kreditur.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Pengaturan Akta Kuasa Menjual Sebelum Wanprestasi Debitur dalam Kredit Bank Swasta ]]>
<![CDATA[Dwi Yusakawati, Ni Made Arya]]>;
<![CDATA[Sudirman, M.]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.245-258
<![CDATA[Penyaluran kredit oleh bank umum merupakan aktivitas inti yang wajib dilakukan secara hati-hati dan melalui perjanjian tertulis. Beberapa bank umum swasta juga menerbitkan Akta Kuasa Menjual (AKM) bersamaan dengan perjanjian kredit dan jaminan, bahkan sebelum debitur wanprestasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik analisis terhadap dokumen hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, pustaka ilmiah, serta hasil wawancara dengan notaris sebagai informan ahli. Berdasarkan hasil penelitian, AKM yang dibuat sebelum debitur dinyatakan melakukan wanprestasi dan sebelum kredit dikategorikan sebagai bermasalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur sah perjanjian yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1868 KUHPerdata, serta adanya pertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan. Ditemukan kekosongan hukum dalam penggunaan AKM untuk eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum dengan menambahkan definisi SKM dalam Pasal 1 dan memperjelas peran AKM dalam Pasal 6 dan 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA UNTUK BERSERIKAT DARI PRAKTIK UNION BUSTING (STUDI KASUS PHK PEKERJA CNN INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Zamzam, Anna Nur]]>;
<![CDATA[Tahir, Erdin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p
<![CDATA[Hak berorganisasi dan berserikat merupakan hak fundamental bagi pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Praktik union busting yang terjadi pada pekerja CNN Indonesia oleh perusahaan bertujuan untuk menghalangi aktivitas serikat pekerja utnuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Perusahaan akan menganggap serikat pekerja suatu ancaman bagi perusahaan. Namun, sebaliknya dari pada itu serikat pekerja didirikan untuk melindungi hak-hak pekerja, memungkinkan mereka untuk berserikat dan berorganisasi demi mendapatkan pengupahan yang adil serta kondisi kerja yang lebih baik. Akikbat daripada itu tentunya akan meningkatkan produktifitas kerja dari pekerja dan menguntungkan untuk para perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara perusahaan untuk mengahalang-halangi pembentukan serikat pekerja dan dikaitkan dengan studi kasus yang ada, serta mengetahui peran hukum dalam memberikan perlindungan bagi pekerja yang menjadi korban praktik Union Busting ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normativ. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dimana peneliti mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, dokumen resmi, litelatur akademik yang berkaitan dengan topik. Selain itu, website berita dan pendapat para ahli tentang studi kasus pekerja/karyawan CNN Indonesia yang terkena dampak Union Busting. Analisis data dilakukan kontekstual terhadap norma hukum dan penerapannya di lapangan. ]]>
