Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
50 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
50 Documents
clear
<![CDATA[DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ardhana Panca Adhari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.265 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.213-224
<![CDATA[Pada awal tahun 2020 Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) dengan ini mendeklarasikan corona satau biasa disebut Covid-19 menjadi wabah penyakit global. Selain menyebabkan kematian pada manusia, pandemi ini menyebabkan menurunnya produktivitas negara-negara di dunia karena sebagian negara memutuskan untuk melakukan lockdown di negaranya supaya mengurangi penyebaran virus tersebut sehingga menyebabkan permasalahan yang terjadi, menjadikan sistem yang ada di suatu negara ikut menurun. Seperti sistem ekonomi, pendidikan, dan pemasyarakatan. Terutama di Indonesia, pada ruang lingkup Pemasyarakatan Indonesia harus menjadikan masalah ini menjadi Pekerjaan Rumah. Karena harus memikirkan bagaimana masalah ini tidak berpengaruh besar terhadap sistem Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kondisi Overcrowding di Rutan atau Lapas menyebabkan dampak buruk bagi pemasyarakatan dalam situasi seperti ini, dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas dengan persentase 205% menyebabkan pelayanan kesehatan yang tersedia tidak bisa melayani secara maksimal terhdapat karena tidak seimbangnya jumlah narapidana dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada. Pada akhirnya penyakit tersebut rentan untuk menyebar dan terpapar virus Covid-19 ini. Kementrian Hukum dan HAM perlu adanya tindakan terkait hal ini, dengan cara mempersiapkan narapidana untuk melakukan asimilasi terhadap narapidana yang rentan terinfeksi Covid-19. Warga binaan atau narapidana yang masa hukum pidananya 2/3 sampai dengan akhir tahun 2020 yaitu 31 Desember 2020 kemudian mendapatkan keringanan bebas bersyarat terhadap narapdana narkotika karena overcrowded yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia disebabkan oleh penghuni narapidana pengguna narkotika. Sehingga pengaruh atau dampak dari pandemi ini menjadikan sidang ditunda dan diganti melalui vidio call, kemudian pegawai pemasyarakatan yang melakukan work from home secara bergantian dengan pegawai lainnya dan mematuhi peraturan pemerintah dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara rutin. Lembaga Pemasyarakatan pun membantu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 supaya dampak atau pengaruh dari pandemi ini tidak semakin besar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dimana menggunakan pendekatan berupa studi pustaka dan berita. Penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui apa saja pengaruh pandemi ini didalam ruang lingkup pemasyarakatan dan hasil dalam penelitian ini yaitu kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah untuk menghadapi pengaruh dari pandemi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Yorram Widyatama]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.159 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.144-151
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana menjalani masa pidana akibat dari perbuatannya untuk menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali di dalam kehidupan bermasyarakat. Selama menjalani masa pidana, hak dasar hidup narapidana sebagai seorang manusia sekaligus warga negara tetap harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Artikel ini menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat bagian perawatan, tenaga kesehatan, dan narapidana. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas kelas IIB Klaten sudah memenuhi Hak Asasi Manusia namun mempunyai keterbatasan teknis di berbagai aspek.]]>
<![CDATA[PENGARUH PELAYANAN PERIZINAN TERHADAP INVESTASI : KAJIAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Muhyi Mohas]]>;
<![CDATA[Mohamad Fasyehhudin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.327 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.429-439
<![CDATA[Pelayanan perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak terlepas dari berbagai permasalahan sehingga berdampak kepada permasalahan investasi. Penelitian ini bertujuan: (1). Menganalisis apakah yang menjadi permasalahan dalam perizinan; dan (2). Menganalisis mengenai pengaruh pelayanan Perizinan terhadap Investasi : Kajian Good Governance dan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode normative legal research. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelayanan perizinan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, misalnya peraturan yang tidak jelas dan seringkali berubah-ubah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, birokrasi yang masih bertele-tele. PP No. 24 Tahun 2018 mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaan sistem tersebutpun masih banyak kendala. Investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum. Semakin besar tingkat kepastian, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DENGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIGLI ]]>
<![CDATA[Evi Handayani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.96 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.55-61
<![CDATA[Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rutan atau Lapas akan berbeda keadannya dibandingkan dengan tempat lain di luar Rutan atau Lapas. Meningkatnya risiko munculnya berbagai penyakit di Rutan dan Lapas dikarenakan pola hidup dan kebersihan mereka yang cenderung rendah ini diakibatkan oleh para tahanan dan narapidana yang berada di dalam satu Lapas atau Rutan yang hidup bersama secara bergerombolan. Dalam Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana yang salah satunya berbunyi narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Saat ini Indonesia termasuk negara yang memiliki angka tinggi yang terkonfirmasi positif Covid-19. Lingkungan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berpotensi resiko tinggi dalam penularan penyakit termasuk Covid-19. Hal ini disebabkan kondisi UPT Pemasyarakatan yang padat, wargabinaan hidup bersama dilingkungan yang tertutup, serta kondisi yang overcrowded menyebabkan penularan Covid- 19 di UPT Pemasyarakatan lebih tinggi dibandingkan di masyarakat. Rutan Kelas IIB Sigli merespon secara cepat dalam mengatasi penularan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di area Rutan. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang disosialisasikan dan diajarkan sesuai dengan protokol kesehatan nasional. Upaya kegiatan ini memberikan banyak pengetahuan tentang kebersihan dan kesehatan yang berguna bagi warga binaan pemasyarakatan dan lingkungan huniannya]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Muhammad Khemal Andhika]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.87 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.450-459
<![CDATA[Anak adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya dipelihara, diberikan pembinaan dan bimbingan. Kehidupan sosial masyarakat saat ini tidak sedikit fenomena mengenai pemidanaan anak, meskipun ada upaya diversi namun hal ini tidak; berlaku bagi anak yang sudah menjadi residivis. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak dan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Pontianak terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.]]>
<![CDATA[PRODUK ASURANSI BERBALUT INVESTASI DENGAN IMBAL HASIL PASTI PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWASRAYA ]]>
<![CDATA[Tri Adji Prasetya Wibowo]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.04 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.264-279
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum produk asuransi JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil pasti (fix return) di Perusahaan Asuransi Jiwasraya. Saat ini perusahaan asuransi jiwa sudah tidak hanya menawarkan jasa proteksi jiwa kepada masyarakat, namun telah berkembang dengan memberikan manfaat investasi dalam produknya. Hasil penelitian ditemukan bahwa PT Asuransi Jiwasraya menjanjikan bunga yang tinggi kepada pemegang polis produk JS Saving berbalut investasi dan disertai dengan jaminan imbal hasil pasti. Metode penelitian yang dipakai yaitu berupa penelitian yuridis normatif di mana mendasarkan kepada bahan penelitian kepustakaan untuk mengkaji permasalahan. Kesimpulan penelitian adalah kebolehan perusahaan asuransi memberikan imbalshasil pasti patut dipertanyakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di sektor asuransi. Resiko yang mungkin akan terjadi kemudian, PT Asuransi Jiwasraya akan mengalami gagal bayar dan mengalami kondisi keuangan perusahaan yang terpuruk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perlu mengawasi produk asuransi berbalut investasi yang kemudian menyebabkan gagal bayar dan merugikan masyarakat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS UNDANG - UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LLEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KALIANDA ]]>
<![CDATA[Reyvandi Guzel]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.021 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.183-189
<![CDATA[Pembahasan masalah ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda serta dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat agar hak-hak narapidana. Tinjauan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan hukum, buku dan peraturan Perundang-Undangan, studi kepustakaan artikel, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengambil data-data dan fakta-fakta secara langsung dengan pihak yang berkaitan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas II A Kalianda belum optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, contohnya kurangnya ruang tahanan di LAPAS. Hal itu semua terjadi karena kurangnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA BERDASARKAN PERMENKUMHAM RI NOMOR 32 TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Jefri Setiawan]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.432 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.96-102
<![CDATA[Secara alamiah manusia akan mengalami siklus kehidupan menjadi tua dimana manusia mengalami kemunduran baik fisik maupun psikologis. Siklus kehidupan ini merupakan suatu tahapan siklus yang terakhir. Manusia yang sudah menginjak usia 60 tahun dikategorikan sebagai manusia lanjut usia atau lansia. Pada dasarnya semua manusia memiliki potensi sebagai pelaku tindak kejahatan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pada usia lanjut manusia juga dapat melakukan tindak pidana. Dalam memperlakukan narapidana lanjut usia harus dilakukan secara khusus karena narapidana lansia tergolong dalam kelompok rentan. Langkah yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat memenuhi kebutuhan para narapidana lansia mengesahkan sebuah peraturan yaitu Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana lanjut usia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDIKPAS (ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN) DI LPKA KELAS I PALEMBANG ]]>
<![CDATA[M Faisal Alnanditya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.745 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.26-34
<![CDATA[This article aims to describe the nature of children, the protection of children's laws, and the rights of children during the criminal period IN LPKA. This article is also the result of research on the fulfillment of children's rights at LPKA class I Palembang. Although the child is undergoing a criminal in LPKA but the child must be legally protected by knowing what rights they have found during the criminal procedure at LPKA. The legal protection system for children at LPKA contained in LAW No. 11 Th. 2012 on SPPA, LAW No. 12 Th. 1995 on Correctional LAW No. 35 Th. 2014 on child protection. This research is a qualitative study with the type of field research whose main data source is taken from objects directly in the research area. And using a yuridist empirical approach method. After knowing what rights will be found AndikPas (students of correctional) then the implementation to exercise those rights. There are also rights that have not been met because of problems or ba]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[I Made Esa Suryaputra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.415 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.338-350
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika di Indonesia banyak terjadi di kalangan remaja usia produktif, hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan di kalangan remaja. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dalam UU Narkotika ini juga mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial, namun implementasi dari perlindungan hukum ini belum dilaksanakan dengan maksimal, banyaknya kasus pemenjaraan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang sering terjadi. Berdasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika merupakan korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri (Self Victimizing Victims), maka dari itu setiap penyalahguna narkotika wajib mendapat akses rehabilitasi medis dan sosial tanpa terkecuali. dari kajian dan Analisa diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Narkotika belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh, dan belum sejalan dengan arahan UU Narkotika.]]>
