Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PELAYANAN PERIZINAN TERHADAP INVESTASI : KAJIAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Muhyi Mohas; Mohamad Fasyehhudin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pelayanan perizinan yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara tidak terlepas dari berbagai permasalahan sehingga berdampak kepada permasalahan investasi. Penelitian ini bertujuan: (1). Menganalisis apakah yang menjadi permasalahan dalam perizinan; dan (2). Menganalisis mengenai pengaruh pelayanan Perizinan terhadap Investasi : Kajian Good Governance dan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode normative legal research. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelayanan perizinan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, misalnya peraturan yang tidak jelas dan seringkali berubah-ubah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, birokrasi yang masih bertele-tele. PP No. 24 Tahun 2018 mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaan sistem tersebutpun masih banyak kendala. Investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum. Semakin besar tingkat kepastian, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil.

Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II – 08 Jakarta) Muhamad Nur Ardhy; Muhyi Mohas; Reine Rofiana
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v1i2.12678

A TNI soldier is required to have good mentality, discipline, and good morals and ethics. The application of law against TNI soldiers is not only in the form of the application of military criminal law, but also criminal law outside the military criminal law, one of which is the crime of narcotics abuse. The sentencing of TNI soldiers who are convicted of narcotics abusers still refers to Law no. 35 of 2009. Almost all decisions made by military judges, especially those of military judges at the Military Court II – 08, Jakarta, related to narcotics abuse resulted in imprisonment and dismissal from military service without any rehabilitation efforts. This is of course very contrary to the legal objectives of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this study uses a normative juridical method with a statutory approach. This study found problems in imposing sanctions on military members who become narcotics abusers, where the Narcotics Law states that there are rehabilitation sanctions in addition to prison sanctions but in practice the sanctions given to military members who become narcotics abusers are only limited to prison sanctions and dismissal from military service without given a rehabilitation sanction. This shows that sanctions against narcotics abuse by members of the TNI in the Military Court II – 08, Jakarta are still in the form of retributive sanctions, namely imprisonment and dismissal from military service, as well as enforcement of rehabilitation law for TNI members who are convicted of drug abuse still not done.

Pertanggungjawaban Pidana Terdahap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam) Rofiana, Reine; Mohas, Muhyi; Mega Jaya, Belardo Prasetya
JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.474

Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang dilakukan oleh kapal asing masih sering terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Salah satunya Dalam perkara perikanan yang dilakukan oleh Do Thanh Nhan, telah terbukti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta diketahui telah menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dan unsur IUU Fishing dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kapal asing yang melakukan IUU Fishing di ZEEI : Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan dan unsur IUU Fishing diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Do Thanh Nhan, WNA dari Vietnam yang melakukan IUU Fishing di ZEEI diberikan Pidana Denda atau disebut uang jaminan yang layak (reasonable bound) sebesar Rp. 200.000.000 tanpa dilengkapi dengan pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia. Ketentuan tersebut juga diatur dalam SEMA Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta di Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016.

NUCLEAR THREAT IN INDONESIA’S SOVEREIGN RIGHTS IMPACTED BY THE AUKUS AGREEMENT Fikri, Ahmad; Maaggazing, Fernand Faktur Daeng; Danial, Danial; Rohani, Aceng Asnawi; Aslamiyah, Mujadiddah; Mohas, Muhyi
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 2 Issue 2 December 2024
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v2i2.4045

The AUKUS agreement, a trilateral pact between Australia, the United Kingdom, and the United States, has increased tensions between Indonesia and Australia. The deal focuses on enhancing defense capabilities, particularly by developing nuclear-powered submarines. This has broader geopolitical implications for the Asia-Pacific region and affects bilateral relations between Indonesia and Australia. The two countries have historically shared strong economic ties and cooperation in various sectors but have also faced disagreements, particularly regarding issues like West Papua and regional security alignments. Indonesia views Australia's participation in AUKUS as potentially increasing foreign military presence in the region, raising concerns about sovereignty and maritime security. The focus on nuclear submarines also raises legal and environmental considerations under international maritime law, particularly concerning exclusive economic zones (EEZs) and resource sovereignty. With the world's largest maritime territory, Indonesia emphasizes adherence to UNCLOS and calls for dialogue to manage these tensions peacefully. Some perceive the AUKUS alliance as a response to balance China's growing power, but this polarizes regional perspectives, with Southeast Asian nations expressing mixed reactions ranging from support to apprehension. The alliance's implications extend beyond military capability enhancement to include technological cooperation and regional stability efforts. In conclusion, AUKUS aims to bolster security and technological advancement in the Indo-Pacific. Still, its implementation requires careful navigation of legal, environmental, and geopolitical complexities to mitigate potential regional tensions and uphold international norms.

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi (Crowdfunding) Mohas, Muhyi; Rofiana, Reine; Mega Jaya, Belardo Prasetya
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5004

This study aims to examine the criminal law provisions governing the arrest of Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser, as well as the criminal law defenses for Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser. The novelty of this study is to analyze the legal protection of the Anand Badudu case as a fundraiser on student protest in 2019. This study was conducted utilizing a normative legal approach. The result of this research are: The arrest of Ananda Badudu by the police was an arbitrary act as it was not in accordance with the provision contained therein The Code of Criminal Procedure as well as the Chief of Police Regulation that has resulted in a violation of human rights. That act alone is considered arbitrary and Ananda Badudu must get legal protection in accordance with the laws and regulations. One of the grounds why legal protection must be pledged is to create legal certainty.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum pidana tentang penangkapan Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis crowdfunding dan mengkaji tentang perlindungan hukum pidana terhadap Ananda Badudu sebagai penggalangan donasi berbasis crowdfunding. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kasus Ananda Badudu sebagai fundraiser dalam kegiatan crowdfunding pada aksi mahasiswa tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang baik di dalam KUHAP maupun Perkapolri, sehingga menyebabkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta Ananda Badudu harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan mengapa perlindungan hukum harus diberikan ialah agar menciptakan suatu kepastian hukum.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENIPUAN DOKTER PALSU Sidik, Nabila; Mohas, Muhyi; Rofiana, Reine
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.10719

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindak pidana penipuan dalam pemalsuan identitas sebagai profesi dokter. Kajian ini berfokus pada penerapan hukum dalam kasus tersebut, yang tidak hanya mengacu pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 439 dan Pasal 441 yang mengatur sanksi terhadap praktik kedokteran tanpa izin dan penggunaan identitas palsu sebagai tenaga medis. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang menjadi fokus kajian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun enam bulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap integritas profesi di bidang tenaga kesehatan.

Criminal Responsibilities of Criminal Trafficking in PerCriminal Responsibilities of Criminal Trafficking in Persons with Mail-Order Bride Mode Between China and Indonesiasons with Mail-Order Bride Mode Between China and Indonesia Rofiana, Reine; Mohas, Muhyi; Mega Jaya, Belardo Prasetya; Solapari, Nuryati; Khairunnisa, Shofia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i1.994

Abstract: This article discusses legal provisions regarding the criminal act of trafficking in persons between Indonesia and China with the mail-order bride mode, which has recently occurred in various regions in Indonesia, and the criminal responsibility of the perpetrators of the trafficking in persons. The primary sources of this research are Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, the Criminal Law of the People’s Republic of China, Law No. 13 of 2017 concerning the Ratification of the Agreement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China regarding Extradition, and the results of interviews with various party. The secondary sources come from scientific works that study or are related to the object of this research. Using juridical-empirical approach, this study results indicate that the criminal act of trafficking in persons with the order mode of the bride and groom between men with Chinese citizenship and women with Indonesian citizenship was committed by several parties, including Indonesian agents, Chinese agents, mail-order bride service users, and intermediary parties (makcomblang). The perpetrators of the crime of trafficking persons who are in Indonesia can be subject to criminal sanctions as stipulated in Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. Meanwhile, perpetrators who are domiciled in China can be subject to criminal sanctions through extradition based on an extradition agreement between China and Indonesia (July 1, 2009) which has been ratified by Law No. 13 of 2017 concerning the Ratification of the Agreement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China regarding Extradition. Abstrak: Artikel ini mengkaji ketentuan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Cina dengan modus pengantin pesanan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Sumber utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Criminal Law of the People’s Republic of China, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, dan hasil wawancara dengan berbagai pihak. Adapun sumber sekundernya berasal dari karya-karya ilmiah yang mengkaji atau berkaitan dengan objek penelitian ini. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan antara laki-laki berkewarganegaraan Cina dengan perempuan berkewarganegaraan Indonesia dilakukan oleh beberapa pihak, yang meliputi agen Indonesia, agen Cina, pengguna jasa pengantin pesanan, dan pihak perantara (makcomblang). Para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berada di Indonesia ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara para pelaku yang berkedudukan di negara Cina dapat dikenai sanksi pidana melalui pemberlakuan ekstradisi berdasarkan persetujuan ekstradisi antara Cina dan Indonesia (1 Juli 2009) dan telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

NUCLEAR THREAT IN INDONESIA'S SOVEREIGN RIGHTS IMPACTED BY THE AUKUS AGREEMENT Fikri, Ahmad; Maaggazing, Fernand Faktur Daeng; Danial, Danial; Rohani, Aceng Asnawi; Aslamiyah, Mujadiddah; Mohas, Muhyi
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 2 Issue 2 December 2024
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v2i2.4045

The AUKUS agreement, a trilateral pact between Australia, the United Kingdom, and the United States, has increased tensions between Indonesia and Australia. The deal focuses on enhancing defense capabilities, particularly by developing nuclear-powered submarines. This has broader geopolitical implications for the Asia-Pacific region and affects bilateral relations between Indonesia and Australia. The two countries have historically shared strong economic ties and cooperation in various sectors but have also faced disagreements, particularly regarding issues like West Papua and regional security alignments. Indonesia views Australia's participation in AUKUS as potentially increasing foreign military presence in the region, raising concerns about sovereignty and maritime security. The focus on nuclear submarines also raises legal and environmental considerations under international maritime law, particularly concerning exclusive economic zones (EEZs) and resource sovereignty. With the world's largest maritime territory, Indonesia emphasizes adherence to UNCLOS and calls for dialogue to manage these tensions peacefully. Some perceive the AUKUS alliance as a response to balance China's growing power, but this polarizes regional perspectives, with Southeast Asian nations expressing mixed reactions ranging from support to apprehension. The alliance's implications extend beyond military capability enhancement to include technological cooperation and regional stability efforts. In conclusion, AUKUS aims to bolster security and technological advancement in the Indo-Pacific. Still, its implementation requires careful navigation of legal, environmental, and geopolitical complexities to mitigate potential regional tensions and uphold international norms.

CRIMINAL LAW REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF FRAUD IN HAJJ AND UMRAH TRAVEL Nisa, Khofifah Aulia; Mohas, Muhyi; Al Arif, Mohamad Noor Fajar
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 6, No 3 (2025): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v6i3.7374

Fraud in the organization of Hajj and Umrah travel in Indonesia has become a recurring and alarming legal issue. As one of the countries with the largest Muslim population, Indonesia sees a growing interest in Hajj and Umrah pilgrimages. However, this demand is often exploited by unscrupulous travel agencies that offer low-cost pilgrimage packages without fulfilling their obligations. This study aims to examine the enforcement of criminal law against fraud perpetrators in the Hajj and Umrah travel sector and to analyze the objectives of criminal sentencing in such cases. The research employs a normative juridical method with a statutory and case approach, focusing on two court decisions: Bontang District Court Decision No. 91/Pid.B/2019 and Palangka Raya District Court Decision No. 313/Pid.Sus/2023. The findings indicate weaknesses in the criminal justice process, including inappropriate prosecutorial demands and judges' lenient verdicts, which fail to reflect the severity of the offenses. Moreover, the sentencing does not effectively implement the purposes of punishment as described in both absolute (retributive) and relative (preventive) theories. As a result, the punishments imposed lack deterrent power and do not provide sufficient justice for the victims.

The Indonesia Government's Strategy in Arrest and Confiscation of Criminal Corruption (Corruptor) Assets Abroad Mohas, Muhyi Mohas; Mega Jaya, Belardo Prasetya; Fasyehhudin, Mohamad; Mega Jaya, Arizon
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882

Eradication efforts of corrupting in Indonesia have been carried out, but until now there are still many corruption cases that have not been resolved in various ways by the perpetrators or corruptors. Corruptors often drain the funds from the results of corrupting, even the corruptors then go or run abroad. This raises problems in the process of law enforcement and recovery of financial and economic losses in the country, namely the mechanism for returning assets resulting from criminal acts of corrupting abroad. Therefore, the objectives of this study are to (1) Explain how is Indonesia Government's strategy in arrest and confiscation of criminal corruption (corruptor) assets abroad. (2) Explain how is international treaties concerning the seizure of assets resulting from criminal acts of corrupting are abroad. The research method used in this research is qualitative with a juridical legal approach normative. The results showed that the cooperation between countries is the best strategy that can be done by the Indonesia government in overcoming problems of sovereignty. Some examples of these forms of international cooperation are extradition treaties (extradition), Mutual legal assistance in criminal matters (MLA). The mechanism for the return of assets in MLA consists of four stages of the asset return process (Article 46 Chapter IV, UNCAC).Keywords: international cooperation; eradication of corruption; confiscation of assets; extradition; mutual legal assistance in criminal matters.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search