cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 120   121   122   123   124 
HILIRISASI PERTAMBANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK EKONOMIS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Armadani Rizki Illahi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1436-1444

Abstract

Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah tembaga menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan namun tantangan penerapan hilirisasi pertambangan ini kerap terjadi dengan negara – negara pengimpor mineral lainya hubungan untung dan rugi menjadi kendala utama, pengelolaan sampai menjadi bahan jadi tentunya berimbas juga pada harga yang ditawarkan, terdapat banyak kendala dalam mewujudkan hilirisasi produk pertambangan ini. penelitian ini difokuskan terhadap bagaiamana penerapan hilirisasi pertambangan tanpa harus mengurangi tingkat konsumsi hasil tambang dan juga bagaiamana munculnya harmoniasasi hilirisasi pertambangan dengan aspek ekonomis lingkungan hidup. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hilirisasi ini dilakuakan tanpa kompromi wajib dilaksanakan demikian fakta pemerintahan yang terjadi, tanpa adanya terobosan yang berani di bidang pertambangan Indonesia akan menuai bencana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai akibat tergerusnya kekayaan alam tanpa adanya upaya antisipasi recovery sumber daya alam.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN Adipta Yudha Wardana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1092-1102

Abstract

 ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada Implementasi, permasalahan serta upaya pemecahan masalah peran Instansi Balai Pemasyarakatan Dalam pelaksanan proses pembimbingan terhadap klien anak yang menjalani pembebasan bersyarat (Studi Kasus pada Bapas Kelas II Madiun). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam upaya proses pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak yang menjalani pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan khususnya PK (pembimbing kemasyarakatan) Bapas telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan pembimbingan dan konseling terhadap klien anak menggunakan teknik-teknik pembinaan dalam penerapan metode pekerjaan sosial yaitu: pemanggilan klien ke Bapas, PK melakukan kunjungan ke rumah klien, membangun komunikasi yang baik, menyuruh klien melakukan sesuatu, dan mengajak klien berekreasi. Namun ternyata terdapat berbagai masalah pada pelaksanaan proses pembimbingan klien anak yang menjalani pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Madiun.Peran PK Bapas sangat diharapkan dalam pelaksanaan proses pembimbingan terhadap klien anak yang menjalani pembebasan bersyarat namun tidak dapat berjalan dengan maksimal. Faktor penyebab internalnya adalah sebagian besar Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Madiun belum seluruhnya mengikuti pelatihan/diklat khusus tentang Pembimbing Kemasyarakatan, pegawai yang kurang memadai dalam memiliki kemampuan khusus (kurangnya psikolog khusus anak, psikiater, tenaga ahli pertukangan atau bimbingan kerja lainnya), sarana kendaraan untuk home visit kurang memadai, terbatasnya sarana bimbingan kerja dan tenaga instrukturnya, serta keterbatasan dana. Sedangkan faktor lingkungan diluar pegawai adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat dan partisipasi masyarakat mengenai petugas Bapas, Belum terlaksananya program pemasyarakatan yaitu kerjasama dalam pembimbingan antara Bapas dengan masyarakat, Pandangan masyarakat terhadap klien masih bersifat negatif dalam arti (stigma dan masih curiga), Klien sebagian besar orang-orang kurang mampu sehingga seringkali pada saat bimbingan/ melapor ke Bapas terhambat karena tidak adanya ongkos, Klien tidak memiliki alamat tempat tinggal yang tetap/ alamat yang tidak jelas yang membuat kesulitan dalam mengadakan kunjungan rumah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM MEDIA SOSIAL Anisha Widi Tomo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2640-2649

Abstract

Dalam artikel ini fokus kepada perilaku menyimpang, khususnya pelecehan seksual secara verbal yang terkait dalam media sosial. Metode yang digunakan penulis dalam hal ini adalah metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu kondisi atau keadaan dalam penggunaan media sosial serta bentuk perilaku menyimpang khususnya pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan kepada perempuan. Hasil kajian menunjukan beberapa faktor yang menjadikan pelaku maupun korban pelecehan seksual dalam hal ini (1) Minimnya pemahaman dalam menggunakan media sosial di masyarakat (2) Peraturan perundang – undangan belum mengatur secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal (3) Perilaku manusia secara sosial mempengaruhi keberadaan suatu norma sebagai pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peraturan perundang – undangan yang secara khusus terkait pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal sehingga dapat memberikan perlindungan secara preventif. 
KURANG OPTIMALNYA FUNGSI RUPBASAN SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA BASAN DAN BARANG DI INDONESIA M. Fadhli Noval Tri. SK
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.356-367

Abstract

Rumah Penyimpanan benda sitaan Negara adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Tidak optimalnya fungsi Rupbasan yaitu karena terbatasnya jumlah kantor rupbasan dan kurangnya komunikasi antar instansi sehingga masih ada basan dan barang yang tidak disimpan pada rupbasan. Penelitian ini mengangkat masalah kurang optimalnya fungsi rupbasan sebagai lembaga pengelolala basan dan barang diindonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab kurang optimalnya fungsi dari rupbasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dimana Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari peraturan-peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar apgakum, masih banyaknya peraturan-peraturan yang ada pada suatu instansi untuk menyimpan suatu barang sitaan dan turunnya nilai ekonomi benda maupun barang yang disimpan di rupbasan .
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 Hanifah Isyana Maulidina; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.475-487

Abstract

Perkembangan teknologi informasi sudah menjadikan dunia sebagai pasar bersama sehingga merek mempunyi peran yang penting. Permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa pada jurnal ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang karena pelanggaran merek dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek dagang melalui arbitrase berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode penelitian hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa merek ialah suatu bentuk karya yang diciptakan oleh seseorang dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar maupun kepada konsumen. Jika terjadi persoalan sengketa merek dagang dapat diselesaiakan melalui litigasi dan non litigasi. Para pengusaha banyak menggunakan jalur non litigasi khususnya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa karena ada beberapa hal yang menjadikannya lebih efektif dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya.
TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEMAKIN MENINGKAT Inka Lidiya; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1638-1645

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktoruyang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual dan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dan masyarakat terkait kekerasan terdahap anak. Penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis yaitu menggunakan jenis penelitan normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaaan atau data sekunder. Penelitian tersebut difokuskan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-normaudalam hukumUpositf khususnya dalam kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual di indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, namun korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan anak-anak yang dibawah umur. Dalam tindakan kekerasan seksual pada anak akan berdampak emosional dan fisik kepada korbannya. Hal ini disebabkan kebanyakan anak menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan dan rasa trauma yang berkepanjangan.
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI LAPAS KELAS II A KARAWANG DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT Setiawan Setiawan; Arisman Arisman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1304-1313

Abstract

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan nyawa manusia bahkan dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat. Narkoba memiliki jangkauan dampak negatif yang sangat luas; baik fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara dan aspek lainnya. Peredaran narkoba ilegal di penjara semakin mengkhawatirkan. Secara nasional, penegakan hukum sangat penting untuk memberantas peredaran narkoba khususnya peredaran narkoba di Lapas. Berbagai upaya diperlukan, antara lain peningkatan kualitas petugas Lapas dan penguatan pengawasan terhadap penghuni Lapas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi internal dan eksternal. . Pencegahan dan pemberantasan narkoba di lapas merupakan kondisi lingkungan yang strategis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis deskriptif, dan menggunakan analisis SWOT (Streright, Weakness, Opportunity, Threat).
ALUR PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGEKTA KONSUMEN ( BPSK ) KARAWANG Imam Arifin Daffa; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2892-2897

Abstract

Pasal 49 ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah membentuk organisasi penyelesaian debat pelanggan di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian pertanyaan pembelanja di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dipercaya untuk mengurus dan menyelesaikan pertanyaan antara pelaku bisnis dan pembeli. Kantor tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menunjukkan kompleksitas proses pengadilan yang umumnya akan panjang, formal dan berbelit-belit dengan pendekatan elektif untuk menyelesaikan perdebatan di luar pengadilan dengan mempertimbangkan standar biaya yang cepat, lugas dan minimal. Penjelajahan ini diarahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan dan pendekatan yuridis yang mengatur. Tugas BPSK dilihat dari UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan 3 (tiga) strategi, yaitu strategi peredaan, intervensi dan mediasi berdasarkan keputusan dan pemahaman dari pertemuan-pertemuan interogasi. Jenis pilihannya adalah konklusif dan membatasi untuk memanfaatkan strategi peredaan dan intervensi.
TINJAUAN NORMATIF TENTANG TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASANNYA PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS Atika Wulan Dari; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.666-671

Abstract

Organ perseroan lainnya, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Direksi, ialah dewan Komisaris. Organ tersebut, telah memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini akan membahas mengenai dewan Komisaris selaku organ perseroan yang berfungsi, dan bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tulisan ini berargumen bahwa dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik, akan bertentangan dengan pasal 108 undang-undang perseroan terbatas. Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik akan dibebani tanggungjawab hukum atas tindakan maupun kegiatan yang mereka lakukan. 
ANALISA YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENGENAI TANAH EIGENDOM BEKAS MILIK BELANDA (STUDI KASUS AHLI WARIS DARI FRANS HADIPURBOJO) Aristia Ulli; Nany Suryawati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.736-742

Abstract

Tanah memiliki peran yang sangat penting, sehingga kepemilikan tanah menjadi obyek yang banyak diperebutkan. Untuk menghindari konflik hak atas tanah, kepastian kepemilikan hak atas tanah juga penting. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah UUPA di Indonesia dapat efektif bagi mantan pemegang hak eigendom. (2) Untuk mengetahui apakah putusan hakim No. 14/Pdt.G/2013/PN Sby menjadi yurisprudensi atau tidak untuk penyelesaian sengketa pemegang hak atas tanah yang belum dikonversi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) pertimbangan yuridis Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/Pdt.G/2013/PN Sby didasarkan pada Putusan No. 482/Pdt.G/1990/PN Sby dan juga berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No. 316/PDT/2014/PT Sby, berdasarkan Akta Damai tanggal 10 Juni 1991 No. 618/Pdt.Plw/1990/PN Sby. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 2105 K/Pdt/2015 didasarkan pada aspek yuridis bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum karena sesuai dengan Akta Damai No. 618/Pdt.Plw/1990/PN Sby. (2) Akibat hukum yang timbul adalah pembatalan Putusan Verstek No. 482/Pdt.G/1990/PN Sby, sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas obyek yang dipersengketakan.

Page 122 of 177 | Total Record : 1767

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue