cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 118   119   120   121   122 
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSINAL BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS Erida Erviana Simanjuntak
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1189-1195

Abstract

Dianggap sebagai aib keluarga dan perlakuan tidak adil kerap didapatkan oleh penyandang disabilitas.. Hal ini mengakibatkan mereka  sering dipisahkan dari masyarakat umum, baik di bidang pendidikan maupun aspek sosial lainnya. pemenuhan keadilan dan perlindungan hukum bagi narapidana penyandang disabilitas dalam konsep HAM juga sebagai hak konstitusional. Perlindungan hukum sangat perlu diberikan bagi penyandang disabilitas agar dapat membantu mereka dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan mencegah dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, pendekatan hukum normatif sendiri menjadikan kaidah-kaidah dalam hukum untuk dikonsep menjadi norma yang bersumber dari putusan pengadilan, doktrin, peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak narapidana yang menyandang disabilitas merupakan hak konstitusional. Dengan adanya hak konstitusuional bagi penyandang disabilitas membawa konsekuensi hukum bagi masyarakat dan negara dalam hal ini pemerintah, konsekuensi hukum tersebut adalah bagi masyarakat, masyarakat berkewajiban untuk menghormati dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan bagi negara sendiri yaitu negara berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dan melindunginya.
EFEKTIVITAS KURATOR DALAM MENGOPTIMALKAN BOEDEL PAILIT UNTUK KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KREDITOR Thoriq Al Kautsar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas efektivitas kurator dalam mengoptimalkan boedel pailit guna mencapai keseimbangan kepentingan kreditor. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) bagaimana tanggung jawab hukum kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta (2) bagaimana tugas dan wewenang yang dimiliki kurator dalam mengelola harta boedel pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurator memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Wewenang yang luas diberikan kepada kurator untuk memaksimalkan nilai harta pailit sesuai prinsip pari passu prorata parte. Namun demikian, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara pribadi maupun jabatan. Dengan demikian, peran kurator sangat krusial dalam memastikan distribusi boedel pailit secara adil bagi seluruh kreditor.Kata kunci: Kurator,Kepailitan, Kreditor, Tanggung Jawab Hukum.AbstractThis study examines the effectiveness of curators in optimizing bankruptcy estates (boedel pailit) to achieve a balance of creditor interests. The research addresses two main issues: (1) the legal responsibility of curators in managing and settling bankruptcy estates, and (2) the duties and authorities granted to curators in handling bankruptcy estates under the applicable legal framework. The findings reveal that curators bear full responsibility for the administration and settlement of bankruptcy estates under the supervision of a supervisory judge. Curators are granted broad authority to maximize the value of bankruptcy assets in accordance with the pari passu prorata parte principle. Nevertheless, any negligence or misconduct in carrying out these duties may result in personal or official liability. Therefore, the role of curators is crucial in ensuring a fair distribution of bankruptcy estates among all creditors.Keywords: Curator, Insolvency, Creditors, Legal Responsibility.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG - UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LLEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KALIANDA Reyvandi Guzel; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.183-189

Abstract

Pembahasan masalah ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda serta dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat agar hak-hak narapidana. Tinjauan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap  Pemenuhan Hak-Hak Narapidana  dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan hukum, buku dan peraturan Perundang-Undangan, studi kepustakaan artikel, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengambil data-data dan fakta-fakta secara langsung dengan pihak yang berkaitan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas II A Kalianda belum optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, contohnya kurangnya ruang tahanan di LAPAS. Hal itu semua terjadi karena kurangnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah.
MITIGASI KESIAPSIAGAAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI ( LOKUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA AGUNG ) Karina Syahfitri; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1699-1708

Abstract

Bencana gempa bumi terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kotaagung  menimbulkan keresahan warga binaan serta petugas pemasyarakatan sehingga mengganggu aktivitas dalam Lapas. kurangnya Kesiapan para petugas pemasyarakatan dalam  mengahadapi bencana alam khususnya dalam pengamanan membuat dapat membuat evakuasi WBP menjadi tidak kondusif. Tujuan dari suatu  analisa ini ialah untuk menganalisa strategi penanganan darurat untuk dilakukan pada saat terjadinya bencana gempa bumi di Lapas Kelas IIB Kota Agung, dan menganalisis petugas pada bagian mana yang siap dan tidak  untuk melawan bencana alam seperti gempa bumi.  Metode ini menggunakan suatu metode yang ada  dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta studi literatur pada penelitian yang berkaitan dengan kejadian bencana  diwilayah penelitian. Dalam pengambilan data yang ada peneliti menerapkan suatu instrumen observasi dan wawancara pada informan yang difokuskan secara sengaja. Sumber data untuk penelitian ini menggunakan data primer, yaitu aturan dan data dari Kementrian Hukum dan Ham serta data skunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan bahwa ketika terdapat becana gempa bumi, petugaskan belum mengetahui strategi penanganan darurat yang tepat untuk dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kota Agung. Penelitian ini membahas mengenai strategi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung dalam menyelamatkan nyawa WBP agar tidak terjadinya pelarian pada saat terjadinya bencana gemba bumi.
UPAYA TERPADU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN Safran Efendi Pasaribu; Effan Zulfiqar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.%p

Abstract

Temuan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kerjasama yaitu melalui perjanjian Momerendum Of Understanding (MoU), mengadakan sosialisasi dan test urine ke seluruh lapisan masyarakat dan pegawai instansi pemerintahan, serta supir angkutan, melakukan bimbingan konseling dan sosial, membentuk Satgas anti narkoba di seluruh desa/kelurahan serta memberikan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada tokoh masyarakat dan agama agar disampaikan kepada masyarakat di seluruh desa/kelurahan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya personil BNNK dalam melakukan pencegahan, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, masih banyak masyarakat yang takut melaporkan keluarganya yang menggunakan narkoba karena takut dipenjara padahal hanya di rehabilitasi sebelum ada penindakan hukum, peran serta masyarakat dan tokoh agama masih belum dimaksimalkan, kurang optimalnya Satgas anti narkoba di desa/kelurahan.
PERAN LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC) Gazali Genepsi; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2972-2978

Abstract

Program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah menjalin kembali hubungan narapidana sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, diperlukan inovasi dalam penerapan sistem pemasyarakatan serta program yang tepat pada proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Community Based Correction (CBC) sebagai inovasi pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan masyarakat.Lembaga Pemasyarakatan Terbuka memiliki peran untuk menerapkan Community Based Correction (CBC) yang sangat sesuai untuk menjalin hubungan narapidana dengan masyarakat sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Community Based Correction adalah proses pembinaan lanjutan dalam mempersiapkan narapidana menjalankan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep Community Based Correction (CBC).Community Based Correction (CBC) menjadi konsep atau program pendampingan bagi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani sisa masa hukuman dan diberikan kesempatan untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat dengan pemantauan dan pengawasan tertentu, yaitu: narapidana harus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, narapidana diseleksi terlebih dahulu, narapidana tidak boleh dieksploitasi, sistem pengamanan harus minimum, dan tanggung jawab pemindahan narapidana. Implementasi prinsip dasar Community  Based  Correction (CBC) di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI Sarmadan Pohan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.756-767

Abstract

Subsidized Fertilizer is goods under supervision whose procurement and distribution is subsidized by the government for the needs of Farmer groups and / or Farmers in the agricultural sector including Urea fertilizer, SP 36 Fertilizer, ZA Fertilizer, NPK Fertilizer, and other types of subsidized fertilizers as determined by Government affairs in agriculture. This objective is to see how the legal arrangements regarding the supervision, procurement and distribution of Subsidized Fertilizer and to see how the judge's consideration in imposing sanctions on the economic crime of Subsidized Fertilizer at the Padangsidimpuan District Court. Economic Crime is a criminal act in Articles 1e, 2e and 3e of the Emergency Law Number 7 of 1955 concerning Investigation, Prosecution and Economic Justice. One of the criminal acts in economic crime is the trading of goods under the supervision of Subsidized Fertilizer, this is in accordance with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 15 of 2011 concerning Stipulation of Subsidized Fertilizer as goods under Supervision. In the juridical analysis, the Panel of Judges is in accordance with the elements in the facts at the trial
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE Warnah Warnah; Devi Hamzah Siti Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.812-827

Abstract

Teknologi memberi pengaruh besar teradap suatu aktifitas  jual beli yang dilakukan  dengan cara online.Tujuan dari menuliskan jurnal keilmiahan ini adalah untuk mengetaui perlindungan hukum terhadap pembeli atas perkara wanprestasi yang dilakukan  penjual dalam perdagangan online serta untuk mengetahui suatu pembuatan  penyelesaian dengan cara sengketa yang dilakukan melalui mediasi terhadap perkara wanprestasi dalam suatu persetujuan Perdagangan onlinne. Pengelolahan dasar hukum adalah Aktifitas keilmiahan yang didasarkan suatu metode, sistem, dan,gagasan tetentu beserta tujuan  mempelajari penomena hukum dalam analisis.  Sesudah ditulis dengan penulis, bisa disimpulkan bahwa huruf b dan g UU Perlindungan Konsumen No 9 Tahun 1999, huruf f Pasal 8(1) UU Perlindungan Konsumen, dan Pasal 28(1) UU No. UU ITE Pasal 49 (3) PP PSTE PP 2012 No.82, Pasal 1233 KUHPerdata.
KEDUDUKAN PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PADA SUATU PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN Magfirah Hamsah; Abdul Maasba Magassing; Muhammad Basri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.465-481

Abstract

Application of the Principles of Recognizing Beneficial Ownership in Foundations Based on Notary Deeds, guided by Mr. Abdul Maasba Magassing as the main mentor and Mr. Muhammad Basri as the co-mentor. This study aims to examine and analyze the position of beneficial ownership in the application of the principle of recognizing beneficial owners in a foundation legal entity establishment, as well as to study and analyze the role of the notary regarding the obligation to disclose beneficial ownership in the establishment of a foundation. This type of research is normative supported by primary and secondary data. The data analysis used is qualitative with a theoretical basis. Furthermore, the data is presented descriptively. This type of research is normative, supported by primary and secondary data. The data analysis used is qualitative with a theoretical basis. Furthermore, the data is presented descriptivelyThe results showed that the implementation of the principle of recognizing beneficial owners in foundations has not been fully implemented. This is due to the absence of strict sanctions for foundations that do not report beneficial owners or do not update information on beneficial owners to relevant regulators and the category of beneficial owners in foundations of 25% (twenty five percent) is still minimal. In addition, a notary as a party reporting in the prevention and eradication of the crime of money laundering cannot be the same as the reporting party for financial service institutions or other agencies. To implement Government Regulation No. 43 of 2015, the reporting party must be fully protected by law enforcement officials.
IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DAN KUALITAS KADERISASI PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Dudi Warsudin; Hayatun Hamid
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1104-1114

Abstract

Menjadi sebuah syarat yang mutlak bahwasanya berdirinya suatu negara harus didasarkan atas adanya keberadaan suatu pemerintahan. Keberadaan pemerintahan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah akan menentukan sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Mengingat pentingnya keberadaan suatu pemerintahan di dalam negara maka sudah seharusnya orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan merupakan orang-orang yang memiliki kualitas serta profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia memungkinkan siapa saja dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa memiliki kualifikasi serta kemampuan untuk menjalankan fungsi pokok lembaga legislatif yaitu membentuk undang-undang, menyusun anggaran pendapatan dan belanja, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah.            Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum terhadap kualitas dan profesionalitas anggota legislatif dan kualitas kaderisasi partai politik. Serta bagaimana implikasi penerapan sistem proporsional terbuka terhadap produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam hal ini menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.            Hasil Penelitian yang penulis temukan yaitu bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu menyebabkan siapa saja dapat mencalonkan diri serta dapat menjadi anggota legislatif walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan tidak memiliki kualitas serta kualifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif. Kemudian pemberlakuan sistem proporsional terbuka menyebabkan beberapa produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislative seringkali bersifat kontroversial serta tidak sedikit yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Page 120 of 177 | Total Record : 1767

 118   119   120   121   122 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue