Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PEMBINAAN DENGAN KOMUNIKASI ANTARPRIBADI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK MEMPERBAIKI POTENSI KOMUNIKASI YANG TERTAHAN ]]>
<![CDATA[Desta Ayu Valentin]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1692-1701
<![CDATA[Melemahnya tingkat keamanan di Indonesia dengan terciptanya banyak tindak pidana yang terjadi sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit pula mereka yang melakukan tindak pidana adalah pelaku yang sebelumnya sudah pernah merasakan dunia penjara atau bisa disebut dengan residivis. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah bagi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan pendekatan kepada para pelanggar hukum, dan ketika pelanggar hukum telah selesai menjalani masa pidana nya dan dapat kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama bahkan tindak pidana yang lain. Pendekatan yang dilakukan para petugas terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dengan komunikasi antarpribadi yang baik, dan memberikan kenyamanan untuk warga binaan dalam menjalani masa pidana nya. Terbatasnya jumlah petugas yang lebih sedikit daripada banyak nya jumlah warga binaan pemasyarakatan yang mendekam dalam bilik penjara bukan menjadi sebuah halangan untuk para petugas tetap dengan maksimal memberikan pembinaan dengan pendekatan komunikasi yang baik.]]>
<![CDATA[RELASI KONTEKTUALISASI AGAMA DAN BUDAYA LOKAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Septian Fiktor Riyantoro]]>;
<![CDATA[Kurnia Ari Setiawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3280-3292
<![CDATA[This study aims to discuss the emerging issues in Relations and Contextualization of Culture and Religion related to religion and customs affecting each other. Anthropology and Sociology approach with adat theory and 'Urf is used in this research. The argument emerges that Adat and 'Urf must be functional with people's lives. Therefore, the truth of Adat and 'Urf should be clarified before the concepts of Adat and 'Urf is understandable and appropriately implemented. Based on this statement, this study explains how the relationship between Religion and Culture is under the theory of 'Urf, To the concept stick to the original Law. The concept does not oppose the way of sharia law'. Besides that, the concept does not necessarily against extinct the existing customs in people's lives. The traditional culture that has been applied in the community as a community character in religion and culture is conserved by the 'Urf]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ALAT PELINDUNG DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT BRILIAN CIPTA NUSANTARA) ]]>
<![CDATA[Dwi Winda Lestari]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.269-282
<![CDATA[Seiring mewabahnya covid-19 ke ratusan negara, membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan aksi pembelian alat kesehatan seperti Baju APD yang sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan dan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan. Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu keamanan alat kesehatan sehingga memberikan kerugian bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen hadir memberikan payung hukum atas hak konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai permasalahan dan perlu mendapatkan jawaban yakni : (1) Bagaimana Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia? (2) Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan? Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERENCANA KEUANGAN DAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Pujiastri Agustiene]]>;
<![CDATA[Imam Haryanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.11370-1150
<![CDATA[Jurnal ini ingin mengkaji tentang bagaimana pengaturan perencana keuangan dan pengelolaan dana investasi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura. Dengan adanya kasus yang melibatkan perencana keuangan, saat ini muncul permasalahan yang menimbulkan persoalan hukum baru, yaitu belum adanya pengaturan tentang perencana keuangan di Indonesia. Sejumlah negara seperti Australia, Singapura dan Hongkong telah memiliki aturan yang tegas berkenaan dengan perencana keuangan. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perencana keuangan. Tujuan jurnal ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan perencana keuangan di Singapura serta bagaimana pengelolaan dana investasi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura.]]>
<![CDATA[UPAYA DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN POLDA LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN DETEKSI DINI UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung). ]]>
<![CDATA[Naufal Fikri Asyhamami]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.795-799
<![CDATA[ Indonesia merupakan negara besar berkepulauan yang memiliki banyaknya keaneka ragaman dari Agama, ras, suku, kepercayaan dan golongan. Dari setiap perbedaan memiliki latar belakang dan sudut pandang berbeda. Hal tersebut dapat menjadikan sebuah pertikaian termasuk paham radikalisme. Radikalisme dapat diartikan cikal bakal munculnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu keinginanan yang mengingikan sebuah perubahan yang bersifat revolusioner namun membalikkan nilai yang ada, bahkan banyak yang secara drastis menggunakan cara kekerasan dan melakukan aksi yang ekstrem. Di Indonesia sudah banyak kejadian dari terorisme contohnya peledakan yang marak terjadi yang menimbulkan korban. Hal ini menjadi bukti bahwa radikalisme berhasil masuk kedalam Indonesia. Jaringan radikalisme sudah banyak masuk ke beberapa wilayah yang berada di Indonesia khususnya wilayah Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung Dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Untuk Mencegah Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung (Studi Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung).Metodologi Penelitian  Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris yaitu peneliti langsung meneliti obyek untuk mendapatkan data dan informasi. Sumber dan Data, menggunakan dua bagian data yaitu : data sekunder dan data primer. Studi pustaka, yaitu memperoleh sumber dari literature,peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penilitian ini. Studi lapangan, dilakukan sebuah penelitian kepada Kasubdit keamanan negara Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung, Satgas penyelidikan radikal direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung, Seksi Intelmob Sat Brimob Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR SAHAM AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN GO-PUBLIC DI PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Laras Almanda Dewi]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2293-2302
<![CDATA[Investasi khususnya pada produk saham di Pasar Modal selain dapat memberikan peluang keuntungan, juga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian negara dan menjaga kestabilan inflasi. Khususnya berinvestasi pada perusahaan Go-Public atau yang dikenal sebagai perusahaan terbuka di Pasar Modal. Namun semakin tinggi return yang akan didapat para investor akan semakin tinggi pula risikonya, misalnya jika perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dimana lebih memfokuskan untuk meneliti dan mengkaji terhadap bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Saham Akibat Kepailitan Perusahaan Go-Public di Pasar Modal. Berdasarkan penelitian, pailitnya suatu perusahaan menyebabkan kerugian bagi para investor berupa Capital Loss. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum yang dapat ditempuh para investor yakni melakukan gugatan keperdataan, baik yang diajukan sendiri oleh investor ke lembaga pengadilan ataupun dengan melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan).]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH /LAHAN PASAR PARGARUTAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN ]]>
<![CDATA[Samsir Alam Nasution]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i01.%p
<![CDATA[Hak-hak atau kepentingan perdata apabila dilanggar ataupun dirugikan olehorang lain, maka upaya hukum yang dapat digunakan selain dari non litigasi adalah dengan jalan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Artinya orang yang dapat mengajukan gugatan tersebut adalah seseorang yang benar-benar mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh orang lain atau pihak lain. Tuntutan tersebut haruslah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut dengan gugatan yang mana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Hendaknya untuk masa yang akan mendatang, putusan-putusan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara memuat idee des Recht, yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemamfataan. Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapatdipastikan putusan yang benar-benar memenuhi harapan para pencari keadilan, sebagaimana halnya dalam putusan perkara ini.]]>
<![CDATA[RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DALAM PROSES INTEGRASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Andre Nosa Riyadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.126-132
<![CDATA[Anak didik pemasyarakatan /Andikpas merupakan seorang anak yang sedang melaksanakan pembinaan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA karena melakukan suatu tindak pidana yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum. Namun, terdapat permasalahan lain seperti banyak dari mereka yang pernah menjalani proses pembinaan di LPKA dan kembali harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah anak tersebut nantinya bisa kembali ke masyarakat atau justru tidak bisa beradaptasi dan menjadi residivis. Residivis pada anak terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu rendahnya kesiapan anak untuk melakukan integrasi ke dalam masyarakat. Dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah rendahnya kesiapan Andikpas dalam proses integrasi berpengaruh pada timbulnya residivis anak. Indikator kesiapan pada anak dapat kita lihat dari bagaimana efektifnya pembinaan fisik, mental, maupun sosial yang dijalankan di LPKA.. Adapun kebutuhan lain yang harus dimiliki oleh Andikpas sebelum kembali ke masyarakat, seperti kebutuhan sosialisasi yang membuat mereka mendapatkan haknya sebagai seorang warga negara.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI E-COMMERCE DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Alvianda Nurliawan]]>;
<![CDATA[Meitha Fadhilah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang lahir melalui deklaratif sejak karya berbentuk nyata, termasuk bidang sastra seperti novel yang membutuhkan perlindungan hukum tegas. Namun, pelanggaran berupa pembajakan novel semakin meningkat dan sulit ditekan. Kurang tegasnya penegak hukum dalam mengatasi permasalahan hak cipta dapat mendorong bertambahnya kasus pembajakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas pembajakan novel di e-commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan di Indonesia sebenarnya diatur melalui dua pendekatan berdasarkan teori perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk menghentikan atau mencegah kasus pembajakan sebelum terjadi. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk represif, yang berperan sebagai penegakan hukum untuk memberikan hukuman atau sanksi. Kedua metode ini pada dasarnya bertumpu pada implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ]]>
<![CDATA[PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK ]]>
<![CDATA[Siti Frivanty]]>;
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.262-269
<![CDATA[Menurut Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak apabila pekerja mematuhi kewajiban yang ditetapkan perjanjian kerja. Namun kenyataannya, selama pandemi covid-19, menurut Manto Jorghi (Kadisnaker Depok), terdapat 397 pekerja di Depok dikenakan PHK dan 1.282 pekerja di Depok harus dirumahkan. Oleh karena itu, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: (1) apakah yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19?; dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa: (1) alasan perusahaan melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19 adalah keadaan force majeur, yang mengakibatkan penurunan omzet penjualan hingga penutupan perusahaan; dan (2) perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19 diharuskan memberikan hak ganti rugi kepada pekerjanya.]]>
