cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 32 No 1 (2023)" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU Stevri Iskandar; lidia br karo lidia; Sudirman Sitepu
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.19-39

Abstract

Pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem yang dilakukan dengan meng-integrasikan dan mendinamisasi unsur-unsurnya sehingga terwujud suatu kesatuan berdaya guna serta berhasil guna. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang masih banyak dilakukan oleh pengguna jalan yang mana salah satunya adalah penggunaan handphone bagi pengemudi kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bentuk pengendalian untuk menciptakan lalu lintas yang lancar, tertib dan aman dengan melakukan tindakan penilangan bagi pelanggar lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (handphone) bagi pengemudi kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi langsung terhadap polisi lalu lintas dan masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya, dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya belum diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum hanya sebatas teguran dan himbauan yang dirasa bahwa masyarakat telah mengerti akan kesalahan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas (aparat penegak hukum) sendiri meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
URGENSI PEMBATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERATURAN PRESIDEN MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNADNGAN Amancik Amancik
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.1-18

Abstract

Artikel ini dilatar belakangi oleh Materi Muatan Peraturan Presiden yang berfungsi melaksanakan Kekuasaan Pemerintahan yang memberi kewenangan besar bagi Presiden dalam sehingga membuka peluang bagi presiden untuk menyalahgunakan kewenangannya. Untuk itu perlu dibangun mekanisme untuk membatasi Kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai wujud dari konstitusionalisme. Materi muatan Peraturan Presiden berfungsi sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dianggap mirip dengan fungsi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah karena Peraturan Presiden memuat norma yang mengatur sebagaimana fungsi Undang-Undang dan terjadi kerancuan dengan Peraturan Pemerintah yang secara konstitusional materi muatannya melaksanakan Undang-Undang. Penelitian ini adalah Penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk itulah penulis mengusulkan lebih baik jika Peraturan Presiden ditiadakan, mengingat Presiden Indonesia sudah memiliki banyak kewenangan, khususnya kewenangan secara legislasi seperti membentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan dan perlu dibangun mekanisme intern dan ekstern untuk meninjau, memantau dan mengawasi Peraturan Presiden melalui Judicial Review dan Excecutive Review.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN COVID-19 PADA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT: SEBUAH LITERATURE REVIEW I Gede Widhiana Suarda; Fendi Setyawan; Ulfa Elfiah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.40-59

Abstract

Artikel ini merupakan tinjauan literatur awal yang bertujuan untuk menemukan arah penelitian yang tepat terkait dengan perlindungan hukum bagi pasien COVID-19 di Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kajian dalam artikel ini menggunakan metode literatur review dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal untuk membandingkan hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari proses tersebut, terdapat 6 penelitian yang relevan untuk di-review. Hasil kajian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, topik penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pasien COVID-19 pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan sebuah topik yang perlu diteliti lebih lanjut mengingat topik tersebut belum dibahas dalam penelitian exisiting. Kedua, metode penelitian empiris maupun non doctrinal perlu dilakukan secara holistik dengan subyek utama adalah pasien COVID-19 termasuk para pihak yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien COVID-19 di rumah sakit, seperti tenaga kesehatan dan juga pihak pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, hasil penelitian empiris tentang perlindungan hukum terhadap pasien COVID-19 pada playanan kesehatan di Rumah Sakit akan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, baik untuk bidang ilmu-ilmu rumpun kesehatan, hukum, maupun ilmu-ilmu sosial.
Perjanjian Kerja Sama Bank BRI dan Agen BRILink dalam Pemberdayaan UMKM Ganefi; Siti Hatikasari; Wafiya
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.60-73

Abstract

T Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink, dan untuk mengetahui apa permasalahan dan hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan Teknik penentuan sampel yaitu purposive sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kerjasama juga merupakan dokumen yang berisikan hak dan kewajiban BRI dan agen BRILink yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan kegiatan yang dimaksud didalamnya. Bank BRI yang telah memberikan kewenangannya kepada agen BRILink untuk melakukan kegiatan atau transaksi perbankan terhadap nasabah BRI. Terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BRI dan agen BRILink, seperti adanya agen BRILink yang wanprestasi, adanya penipuan dari nasabah yang dialami agen BRILink, dan masalah lainnya. Adapun hambatan dalam perjanjian antara BRI dengan agen BRILink, yaitu: sering terjadi gagal transaksi yang terkendala oleh gangguan jaringan, kemudian tidak tercapainya target yang telah disepakati, serta hambatan lain yaitu sharing fee atau pembagian hasil yang diberikan oleh pihak BRI.
Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Rachel Dameria Nababan
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.74-87

Abstract

Hukum acara pidana, pada prinsipnya selalu berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Secara sederhana, sistem peradilan pidana adalah suatu proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dalam perkembangannya praktik hukum acara pidana mengandung kelemahan-kelemahan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengutamakan keadilan retributif terkadang menjadi tidak bermanfaat karena tiada pemulihan kerugian atau kerusakan bahkan luka yang dialami korban. Mengatasi hal tersebut, dalam perkembangannya penyelesaian perkara tindak pidana telah menuju pada prinsip keadilan restoratif untuk memulihkan atau pengembalian kerugian yang dialami korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa proses mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif bersifat esensial dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, karena pada instansi penegak hukum yang ada di Indonesia telah menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian, bahwa urgensi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sangat penting, karena merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan prinsip musyawarah mufakat antara pelaku dan korban.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue