Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

supremasihukum
Website

Published by Universitas Bengkulu

ISSN : 1693766X EISSN : 25794663 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.

Arjuna Subject : -

Articles 103 Documents

1 2 3 4 5

INTERNALISASI NILAI ANTIKORUPSI MELALUI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PERGURUAN TINGGI beni kurnia illahi
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

AbstrakPelibatan unsur civitas academica dalam gerakan pemberantasan korupsi tentu saja akan menambah amunisi baru dalam perang besar menyelamatkan negara dari praktik congkak korupsi. Namun, hal tersebut akan menjadi utopis ketika civitas academica Perguruan Tinggi juga turut serta menggadaikan seluruh prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi demi bisnis dengan meraup sebuah keuntungan. Berdasarkan kondisi tersebut, ternyata betul prediksi dari banyak kalangan dan pelbagai literatur yang mengatakan bahwa salah satu faktor pendorong munculnya tindak pidana korupsi itu adalah benturan atau konflik kepentingan. Itu sebabnya, dalam hal ini penulis ingin menelusuri bahwa sebenarnya persoalan-persoalan korupsi itu sudah saatnya dimulai dari hulu dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi melalui pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan terutama pada instansi Perguruan Tinggi. Akan tetapi menentukan sebuah perbuatan mengandung konflik kepentingan bukanlah suatu perkara yang mudah. Perlu irisan ataupun batasan instrument yang jelas dalam mengelola konflik kepentingan tersebut. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan maksimal. Di level perguruan tinggi sendiri sebetulnya regulasi terkait konflik kepentingan sudah diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan. Namun, dengan pelbagai kekurangan yang ada, menurut hemat penulis, regulasi tersebut belum mampu mengakomodir secara utuh dinamika-dinamika yang terjadi yang disebabkan oleh konflik kepentingan. Perlu aturan yang lebih rinci sesungguhnya untuk mengidentifikasikan seberapa besar dampak konflik kepentingan itu berdampak buruk bagi lingkungan di Perguruan Tinggi. Dalam rangka memasukkan nilai-nilai antikorupsi melalui pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di Perguruan Tinggi, maka salah satu pendekatan yang harus kita gunakan saat ini adalah pendekatan normatif dan etis. Pendekatan tersebut dapat berupa melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap norma-norma yang mengatur terkait konflik kepentingan, mengidentifikasi tipologi-tipologi konflik kepentingan di Perguruan Tinggi melalui penyusunan turunan norma yang detail pada aturan terendah, serta menyusun tools pencegahan konflik kepentingan dengan membentuk sistem pengaduan dan penyelesaian kasus di level pimpinan Perguruan Tinggi. Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Antikorupsi, Benturan Kepentingan, Perguruan Tinggi.AbstractInvolving elements of civitas academica in the anti-corruption movement will certainly add new ammunition in the great war to save the country from the pretentious practice of corruption. However, it would be utopian when the university's civitas academica also pawn the entire Tri Dharma Perguruan Tinggi principle for business by making a profit. Based on these conditions, it is true predictions from many circles and various literature that says that one of the factors driving the emergence of corruption is a clash or conflict of interest. That is why, in this case the authors want to explore that in fact the problems of corruption that it is time to start from upstream by incorporating the values of anti-corruption through prevention and control of conflicts of interest, especially at institutions of Higher Education. However, determining an act of conflict of interest is not an easy matter. It needs a clear slice or limitation of the instrument in managing the conflict of interest. So that efforts to prevent and eradicate corruption can run maximally. At the university level itself, regulation related to conflict of interest has been regulated through Regulation of Minister of Research, Technology and Higher Education Number 58 Year 2016 concerning Handling of Conflict of Interest. However, with the various shortcomings that exist, according to the opinion of the author, the regulation has not been able to accommodate fully the dynamics that occur caused by conflict of interest. It needs more detailed rules to identify the magnitude of the impact of the conflict of interest that has a negative impact on the environment in Higher Education. In order to incorporate anti-corruption values through prevention and control of conflicts of interest in Higher Education, one of the approaches we should use today is the normative and ethical approach. The approach can be harmonization and synchronization of norms regulating conflict of interest, identifying the typologies of conflict of interest in Higher Education through the compilation of norm derivative detail in the lowest rules, as well as arrange the tools of conflict prevention of interest by forming complaint system and settlement case at the leadership level of Higher Education. Keywords: Internalization, Conflict of Interest, Anticorruption Value, College.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT BUDIDAYA BURUNG WALET Mulida Hayati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 27, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Bengkulu

TINGKAT KEPATUHAN AYAH MEMBAYAR NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN Betra Sarianti
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 27, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Bengkulu

EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL Fransiska Novita Eleanora; Andang Sari
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

This study aims to analyze the existence of witness and victim protection institutions in providing protecting child victims of sexual exploitation. By using empirical legal research methods, will see the existence of a real state of law and examine or know the law at work in society and the environment. The results of the study show that Indonesia has regulations regarding the protection of witnesses and victims as well as institutions that can play an active role in the responsibility of providing protection and various other rights to witnesses and/or victims. However, due to the victim's ignorance of restitution, the victim does not want to present her rights and prefers forced efforts to the offender with a criminal offense, that is a serious criminal threat.Keywords: Children; Institution; Protection; Victim; Witness; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, akan melihat adanya hukum keadaan nyata serta meneliti atau mengetahui hukum bekerja di dalam masyarakat dan lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai perlindungan akan saksi dan korban serta Lembaga yang dapat berperan aktif dalam menggawangi tanggung jawab memberikan perlindungan dan berbagai hak lainnya kepada saksi dan/atau korban. Namun karena ketidaktahuan korban akan restitusi, korban tidak mau menyajikan haknya dan lebih memilih upaya paksa kepada pelaku dengan pidana badan, yaitu menghukum pelaku dengan ancaman pidana berat. Kata Kunci: Anak; Lembaga; Perlindungan; Korban; Saksi;

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Bayu Septiawan
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 27, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Bengkulu

ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA Siti Hatikasari
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 27, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Bengkulu

UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENGATASI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN BERDASARKAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Dinda Riskanita; Yeni Widowaty
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Environmental damage in Ponorogo Regency is more caused by land conversion factors that occur in several regions, especially in the highland areas. The problem formulation consists of two questions, first what is the impact of environmental damage from the function of hilly land to plantation land. Second, how do regional governments overcome environmental damage based on welfare state concept. This research aims to (1) know and analyze effect of land conversion toward environmental damage, (2) know and analyze regional government efforts in overcoming environmental damage based on Welfare State Concept. The research method used is empirical research, which consists of primary data and secondary data. The research approach used in statute approach and sociological approach. This study finds out (1) the impact of environmental damage, such as landslides disaster, difficult to get clean water, difficulties in reforestation, lost soil characteristics, (2) the efforts of regional government in overcoming environmental damage are to conduct spatial planning based on regulations in accordance with Welfare State Concept. Keywords: Social Welfare, Environment, Regional Government, Regulations. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Ponorogo banyak disebabkan karena faktor alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di daerah dataran tinggi. Rumusan masalah terdiri dari dua pertanyaan, pertama apa dampak kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan, kedua bagaimana upaya pemerintah daerah mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis dampak alih fungsi lahan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, (2) untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya pemerintah daerah mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan konsep negara kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dari dua permasalah yang penulis teliti adalah (1) bahwa dampak yang timbul dari kerusakan lingkungan, yaitu bencana longsor, minimnya air bersih, sulitnya melakukan reboisasi, dan hilangnya karakteristik lahan, (2) upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan tersebut adalah melakukan perencanaan tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Konsep Negara Kesejahteraan. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) dampak dari alih fungsi lahan mengakibatkan daerah ditetapkan menjadi Kawasan Rawan Bencana (KRB), (2) upaya pemerintah daerah berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan yaitu perencanaan tata ruang dan tata guna lahan.Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Lingkungan; Pemerintah Daerah;Peraturan.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: SEBUAH KOMPARASI DENGAN PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT Sayyidatul Insiyah; Xavier Nugraha; Shevierra Danmadiyah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

The purpose of this research is to compare the direct election of regional heads by the people and the election of regional heads through the Regional House of Representatives, and the aspects that must be improved, which certainly is not only improvements to political parties. This study uses a normative legal research method, with the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the discussion of the weaknesses and strengths of the two regional head election mechanisms that have been carried out in Indonesia, the best regional head election mechanism is still to maintain the direct election mechanism by the people. Elections are the best way to carry out the process of changing positions in government.Keywords: Comparison; Direct-election; People; Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi antara pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dan aspek-aspek yang harus dilakukan perbaikan, yang pasti tidak hanya perbaikan terhadap partai politik saja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan atas kekurangan dan kelebihan kedua mekanisme pemilihan kepala daerah yang pernah dilakukan di Indonesia, mekanisme pemilihan kepala daerah yang terbaik adalah masih dengan tetap mempertahankan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan cara yang terbaik untuk melakukan proses penggantian jabatan dalam pemerintahan.Kata Kunci: Komparasi; Pemilihan-Langsung; Rakyat;

PENGAWASAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING Peko Laksono
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 27, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Bengkulu

PERALIHAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS AKUISISI PERSEROAN TERBATAS David Prasetyo
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 27, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Bengkulu

Page 3 of 11 | Total Record : 103

1 2 3 4 5

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
siti hatikasari

Contact Email
sitihatikasari@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name siti hatikasari

Contact Email sitihatikasari@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jsh_fh@unib.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
siti hatikasari

Contact Email
sitihatikasari@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA