Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Articles
103 Documents
<![CDATA[SINERGITAS INDUSTRI KREATIF BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENUNJANG PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Ganefi Ganefi]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.094 KB)
|
DOI: 10.33369/jsh.28.2.188-204
<![CDATA[ This writing aims to review and explain the cooperation or synergy of creative economic actors with various parties in developing and protecting Intellectual Property Rights in the creative industries in supporting tourism. This article is the writing of normative law using the legislative approach method. The results of the study indicate that the growth of the creative industries in Indonesia is quite rapid in various fields. Industries based on creativity and creativity require legal development and protection. This can be done through the cooperation of various parties both the government, the business community, and society. But the reality in practice is not yet running optimally. Coaching from the government has not been maximized because the creative economic actors are generally young people and micro-small businesses that do not have legality; Likewise, the business world, especially banks and the public as consumers have not yet optimally rewarded the products of creativity.Keywords: Creative Industry; Intellectual Property; Synergy; Tourism; Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan kerjasama atau sinergitas pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai pihak dalam pengembangkan dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual industri kreatif dalam menunjang pariwisata. Artikel ini merupakan penulisan hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kreatif di Indonesia cukup pesat dalam berbagai bidang. Industri yang berbasis daya cipta dan daya kreativitas memerlukan pengembangan dan perlindungan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Namun kenyataan dalam praktik belum berjalan secara optimal. Pembinaan dari pemerintah belum maksimal karena pelaku ekonomi kreatif umumnya adalah kaum muda dan usaha mikro kecil yang belum memiliki legalitas; Demikian pula dunia usaha terutama perbankan dan masyarakat sebagai konsumen belum memberikan penghargaan secara optimal terhadap produk-produk hasil kreativitas.Kata Kunci: Industri Kreatif; Kekayaan-Intelektual; Sinergitas; Pariwisata;]]>
<![CDATA[HARMONISASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Djoko Sumaryanto]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (761.162 KB)
|
DOI: 10.33369/jsh.28.2.108-122
<![CDATA[This legal research is carried out aimed at finding a common ground and meeting point of reversing the burden of proof to obtain clarity, firmness, and legal certainty and not to violate human rights. The system of reversing the burden of proof of corruption is proof beyond the norm of the evidence system in Indonesia, besides that the application of the reversal of the burden of proof tends to violate human rights (HAM). This legal research uses the normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study concluded that between the legislation resulting from the ratification Act has a different character, so that the reversal of the burden of proof needs to be harmonized so that in its implementation there is no overlapping. Keywords: Corruption; Harmonization; Proof. Penelitian hukum ini dilakukan bertujuan untuk mencari suatu kesamaan dan titik temu dari pembalikan beban pembuktian agar diperoleh kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum serta tidak melanggar HAM. Sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi merupakan pembuktian diluar kelaziman sistem pembuktian di Indonesia, disamping hal tersebut penerapan pembalikan beban pembuktian cederung melanggar hak asasi manusia (HAM). Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa antara undang-undang hasil legislasi dengan Undang-undang hasil ratifikasi memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga pembalikan beban pembuktian perlu dilakukan harmonisasi, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih (overlapping).Kata Kunci: Harmonisasi; Korupsi; Pembuktian.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik ]]>
<![CDATA[Yana Suryana]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jsh.29.1.13-28
<![CDATA[AbstractThe legal issues that are the object of this study about political culture in addressing the 2019 simultaneous general elections. The purpose of this study is to find out how to conduct 2019 general elections from the point of view of women. This research method uses empirical legal research methods. The research respondents were 20 members of dasawisma. Data obtained from questionnaires and interviews using quantitative data analysis. The results showed that respondents had an interest in the simultaneous election process in 2019. Participant's political culture had developed due to several factors, namely social, educational, and election socialization. Estimation results can tolerate no more than 5%. A probability value of 0.0012 means that a simultaneous general election will be significantly affected by changes in the political culture of the community. Efforts to increase the simultaneous election increase of 1% will increase the increase in political culture by 8%. However, simultaneous elections must still be improved so that women's participation can still be high in the upcoming elections. Keywords: Culture; Politics; Elections AbstrakPermasalahan hukum yang menjadi objek penelitian ini tentang budaya politik dalam menyikapi pemilihan umum serantak 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efentivitas pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 dari sudut pandang perempuan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Responden penelitian adalah anggota dasawisma sebanyak 20 orang. Data diperoleh dari angket dan wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki ketertarikan terhadap proses pemilu serentak 2019. Budaya politik partisipan sudah berkembang karena beberapa faktor, yaitu sosial, pendidikan, dan sosialisasi pemilu. Hasil estimasi mampu ditolerir kesalahannya tidak lebih dari 5%. Nilai probablitas 0,0012 berarti pelaksanaan pemilu umum serentak berpengaruh signifikan terhadap perubahan budaya politik masyarakat. Upaya peningkatan perbaikan pemilu serentak sebesar 1% akan mempengaruhi peningkatan budaya politik sebesar 8%. Walaupun begitu, pemilu serentak tetap harus diperbaiki sehingga partisipasi perempuan tetap bisa tinggi dalam pemilu yang akan datang.Kata kunci: budaya; politik; pemilihan umum]]>
<![CDATA[Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Asep Suherman]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jsh.29.1.29-45
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the procedures for making forced efforts to arrest suspected perpetrators of criminal acts, and how to overcome obstacles in the process of arresting suspected perpetrators of criminal acts. The research method used is normative research.While the approach used is the conceptual approach and the legal approach. In the context of enforcement law through forced arrest efforts, it can be done through a warrant and without an arrest warrant. And in making arrests always upholding the rights and dignity of the perpetrators are not discriminatory and always put forward the principle of presumption of innocence.Keywords: Arrest, Law Enforcement, Forced Efforts, Criminal Court. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara melakukan upaya paksa dalam penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana, dan cara mengatasi hambatan dalam proses penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dalam rangka penegakan hukum melalui upaya paksa penangkapan, dapat dilakukan melalui surat perintah dan tanpa surat perintah penangkapan. Serta dalam melakukan penangkapan penyelidik belum semuanya menjunjung tinggi hak asasi dan harkat martabat pelaku sehingga masih ditemukan tindakan diskriminatif dan perlu adanya upaya selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kata Kunci: Penangkapan, Penegakan Hukum, Peradilan Pidana, Upaya Paksa.]]>
<![CDATA[Kewenagan Direktur sebagai Perwakilan Perusahaan dalam Mendaftarkan Merek Atas Nama Pribadi ]]>
<![CDATA[Cindy Yolanda]]>;
<![CDATA[Prisca Oktaviani Samosir]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jsh.29.1.1-12
<![CDATA[Trademarks as identification and differentiating goods and / or services can be registered by legal subjects of individuals and legal entities. The director runs the company based on his rights and obligations. Then, the director registers the company's trademark by being registered in his personal name. If it can be done, whether the transfer of rights to the brand has moral rights and economic rights can be transferred. This research is to find out whether in a brand regulation a legal entity (company) can register a brand by the director by using a personal name. And whether a brand can be said to be an asset included in the company. The type of research that will be used is normative research using secondary data. The method of data collection uses library research and uses qualitative analysis. The results of the study indicate that the director who registered the brand is one of the founders of the company and registration is done with the first usage system that determines the creation of rights to the brand and registration has been approved by the GMS.Intangible Assets, Director Authority, Brands, Trademark Registration.]]>
<![CDATA[Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Zico Junius Fernando]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33369/jsh.29.2.78-90
<![CDATA[Abstract The criminal dimension of corporate crime in Indonesia continues to develop in line with the development of the national and international economy. The difficulty of disclosing cases of corporate crimes makes it very difficult for corporate crimes to be prosecuted and eradicated, especially when there are not many regulations regarding corporate crime. Therefore, to prevent and this corporate crime, it is necessary to instill values based on the Pancasila ideology is the ideology of the Indonesian nation, as mandated by the founding fathers to save the country from all types of violations and crimes in the territory of the Republic of Indonesia. NKRI).Keywords: Pancasila; Ideology; Corporate Crime; Abstrak Dimensi kriminal kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sulitnya pengungkapan kasus kejahatan korporasi ini menyebabkan kejahatan korporasi sangat sulit ditindak dan diberantas terutama ketika suatu aturan belum banyak mengatur mengenai kejahatan korporasi. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas kejahatan korporasi ini diperlukan penanaman nilai-nilai yang didasarkan pada ideologi Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh founding fathers dalam upaya penyelamatan negara dari semua jenis pelanggaran dan kejahatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kata kunci: Pancasila; Ideologi; Kejahatan Korporasi;]]>
