cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Izzah Jundiah
Contact Email
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Phone
+62217872833
Journal Mail Official
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12630
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legal Reasoning
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 26548747     EISSN : 26847108     DOI : https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bidang hukum, baik bidang hukum perdata, hukum pidata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, hukum islam, atau bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
KEJAHATAN ELITE DEVIANCE DALAM KASUS PENIPUAN OLEH ADVOKAT Asmara, Septiana Dian
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/vrdt5979

Abstract

Kasus advokat yang menipu pegawai toko roti korban penganiayaan merupakan contoh nyata dari fenomena yang dijelaskan dalam teori elite deviance. Teori ini menyoroti bagaimana individu dengan posisi kekuasaan atau otoritas, seperti advokat, dapat menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Penelitian ini membahas tentang perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori elite deviance serta perlindungan hukum terhadap korban elite deviance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan dan analisa tersebut, mengacu pada teori elite deviance, tindakan advokat dalam kasus ini mencerminkan penyalahgunaan posisi elit untuk keuntungan pribadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok elit memiliki dampak sosial yang lebih luas, termasuk penurunan kepercayaan terhadap institusi hukum. Advokat yang menggunakan keahlian hukum untuk menipu korban bukan hanya merugikan individu yang terdampak langsung, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum. Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi elit seperti advokat menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori elite deviance. Langkah perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh korban dan keluarganya diantaranya ialah Korban dan pihak keluarga korban dapat melaporkan kembali kasus penipuan tersebut kepada kepolisian; Mengingat kondisi korban yang rentan, sangat penting untuk memiliki penasihat hukum atau pendamping diluar pihak pelaku, yang dapat membantu proses hukum dan memastikan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Advokat.; mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat dari penipuan tersebut; serta Mengajukan pengaduan kepada KEAI.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PLURALISME HUKUM (STUDI KASUS DI NAGARI TARANTANG, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT) Apriani, Luh Rina; Salsabilla, Haniva; Tridewiyanti, Kunthi
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/25rxnt53

Abstract

Penelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial.
INKONSISTENSI ARAH KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI REGULASI OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, INDONESIA Nahdziah, Fithrotu Alfin; Pattinaja, Henri Christian
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/hw3yjw73

Abstract

Arah kebijakan dalam pembentukan regulasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum Perempuan. Namun, apakah setelah pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam implementasinya sudah mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat Provinsi Papua dan berjalan seperti apa yang dicita-citakan atau justru hanya sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI 1945 secara belaka. Berdasarkan kondisi inilah, penulis tertarik untuk menarik permasalahan yaitu bagaimana arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2001 berdasarkan pada implementasi terhadap masyarakat di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui data sekunder berupa studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan regulasi UU No. 21 tahun 2001 beserta dengan aturan pelaksana atau turunan lainnya sebagai produk hukum yang berkarakter responsif. Namun, dalam implementasinya Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan mengarah pada strategi hukum ortodoks yakni peranan lembaga negara sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI Vanny Ahida Artanty; Ali Abdullah; Tetti Samosir
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat itu. Dengan menggunakan metode empiris, penelitian ini akan mengkaji implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Wonogiri. Proses imlementasi ini akan dikaji dengan mengunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle, yang mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan dikaji dengan menggunakan dua aspek yaitu, content of policy isi kebijakan dan context of policy atau lingkungan kebijakan. Temuan penelitian menggambarkan implementasi PTSL di Kabupaten Wonogiri sudah berjalan optimal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, tetapi masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti terbatasnya anggaran, cuaca, kurangnya SDM dan peralatan yang kurang memadai, kesalahan administrasi. Walaupun begitu masih ada masyarakat yang kurang berminat atau tidak berminat untuk mengikuti program PTSL ini karena walaupun biaya ditanggung oleh pemerintah.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN KETIMPANGAN KEADILAN DI INDONESIA Khilda Fariha; Melinda Alfiyanti; Saskia Fitriana
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, meskipun telah mengalami berbagai pembaruan sistem hukum sejak era Reformasi, penegakan hukum masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Ketidakseimbangan antara hukum yang ideal dan realitas implementatif di lapangan menciptakan berbagai permasalahan seperti ketidakpastian hukum, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat yang belum merata juga turut memperburuk kondisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi aktual penegakan hukum di Indonesia, mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat efektivitasnya, serta menawarkan pendekatan solutif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis literatur terhadap dokumen hukum, data sekunder, serta hasil kajian akademik, artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil dan berintegritas hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara negara, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN SESAMA JENIS WNI DI LUAR NEGERI DALAM SISTEM PENCATATAN SIPIL INDONESIA Emirza Nur Wicaksono
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam perspektif hukum perdata dan sistem pencatatan sipil Indonesia. Permasalahan utama terletak pada konflik antara pengakuan hukum di negara tempat perkawinan dilangsungkan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia yang tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas lex loci celebrationis memberikan dasar pengakuan terhadap perkawinan luar negeri, penerapannya dibatasi oleh asas nasionalitas dan doktrin ketertiban umum. Akibatnya, perkawinan sesama jenis WNI yang sah di luar negeri tidak diakui dan tidak dapat dicatatkan dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Hal ini berdampak pada tidak adanya kepastian hukum, terbatasnya perlindungan hak sipil, serta tidak diakuinya status keperdataan para pihak. Penelitian ini menyimpulkan perlunya konstruksi hukum yang lebih adaptif melalui pengaturan administratif terbatas dan penguatan sistem hukum perdata untuk memberikan perlindungan hukum tanpa mengubah norma dasar hukum nasional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan hukum perdata internasional dan kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia.
POLEMIK AKIBAT HUKUM KEABSAHAN KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Putri Ayu Maharani; Devioleta Putri Aulia; Rayhan Riadi; Habibana Bill Qistie; Muhammad Fauzan Rizqon Rangkuti
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan kawin kontrak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KompIlasi Hukum Islam dan akibat hukumnya. Keabsahan perkawinan dapat dilihat dari rukun, syarat sahnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polemik praktIk kawin kontrak di Indonesia masih menjadi masalah yang sampai dengan dewasa ini belum juga menampakan penurunan. Jelas berarti aturan dari pemerintah belum memberikan efek perubahan perilaku masyarakat yang menjadi masyarakat madani yang sadar dan patuh hukum. Lebih dalam lagi penelitian ini menfokuskan 1 kasus yang terjadi pada Cahaya yang telah melakukan 15 kali kawin kontrak sejak ia berumur 13 tahun. Urgensi dari penelitian ini adalah perlunya peran aparat penegak hukum agar peraturan perundang-undangan yang sudah lama berlaku dapat memberikan efek perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan  menganalisis  keabsahan  praktik  kawin  kontrak  dalam  kasus  Cahaya berdasarkan hukum perkawinan Islam dan hukum nasional di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa kawin kontrak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan membentuk keluarga stabil, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban. Dengan demikian perlu penanganan optimal menuntut pendekatan terpadu melalui penguatan regulasi, penegakan hukum oleh aparat, sosialisasi hukum-keagamaan, dan pendampingan psikososial untuk melindungi perempuan dan anak secara berkeadilan.
INTERSEKSI HUKUM KEBENDAAN DAN HAK CIPTA: ANALISIS PELINDUNGAN HAK MILIK KARYA AI GENERATIF DI INDONESIA Andreas Eno Tirtakusuma; Yusuf Akbar Khairulah
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) generatif telah membawa dampak signifikan terhadap sistem pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai benda bergerak tidak berwujud, HKI memiliki nilai ekonomi yang kini terancam oleh adanya kekosongan hukum terkait karya yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap pelindungan HKI atas pemanfaatan AI generatif di Indonesia; (2) bagaimana kedudukan hasil luaran AI generatif dalam kerangka klasifikasi kebendaan hukum positif Indonesia; dan (3) siapa subjek hukum yang berhak memegang hak kepemilikan atas karya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan menggunakan kerangka Teori Keadilan Hukum John Rawls melalui konsep justice as fairness dan veil of ignorance, serta Teori Kebendaan untuk membedah kedudukan karya AI sebagai objek hukum. Sumber data penelitian ini berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, seperti UU Hak Cipta dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum cukup untuk menangani kompleksitas AI generatif, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pencipta manusia. Sebagai kesimpulan, kajian ini mengusulkan model legal preskriptif berupa penerapan konsep hak Sui Generis atau modifikasi definisi "pencipta" dalam undang-undang untuk mengakomodasi peran operator manusia sebagai subjek hukum yang sah dalam ekosistem AI.
ANALISIS NORMATIF PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA DALAM KERANGKA BARU HUKUM PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA Silverius Yoseph Soeharso; Jafar Chan
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya untuk mengatasi atau mitigasi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi GRK adalah melalui mekanisme perdagangan karbon (carbon trading). Tujuan penelitian ini adalah membandingkan dua regulasi perdagangan karbon yang merupakan bagian dari  penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) yaitu Perpres No.98 Tahun 2021 dan Perpres No.110 Tahun 2025 yang diharapkam dapat meningkatkan kinerja bursa karbon Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana esensi substansial perubahan normatif yang termuat dalam Perpres No.110 Tahun 2025 dibandingkan dengan Perpres No.98 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan perdagangan karbon sebagai upaya Pemerintah merealisasikan pengurangan emisi dan pembangungan ekonomi hijau di Indonesia. Selain itu, bagaimana relasi normatif yang konkrit antara substansi dalam Perpres No. 110 Tahun 2025 dengan perkembangan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang belum optimal terealisasi di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan normatif yang mendasar yaitu dari norma kepatuhan dan kendali negara, dimana negara menjaga kedaulatan karbon, negara menjadi pusat bergeser ke orientasi pasar (market orientation). Sebelumnya, dengan Perpres No.98/2021 tidak diizinkan melakukan transaksi perdagangan karbon melalui pasar sukarela (voluntary carbon market/VCM) di pasar internasional. Dengan Perpres No.110/2025 semua jenis pasar karbon, baik sukarela, wajib (mandatory/regulatory), pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment/RBP), carbon Tax, offset Emisi maupun instrumen lainnya. 
ALTERNATIF PEMIDANAAN BERDASARKAN KUHAP BARU: Kajian Penjatuhan Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim Vellisia Friska
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru menandai transformasi fundamental paradigma pemidanaan di Indonesia, dari pendekatan retributif menjadi keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana reposisi makna pidana pengawasan dan pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana terbaru; serta (2) Bagaimana mekanisme serta syarat objektif agar alternatif pemidanaan tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Analisis dalam kajian ini bersandar pada dasar hukum utama, yakni Pasal 51, 65, dan 75-77 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) sebagai hukum materiil, UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) sebagai instrumen formil, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menemukan jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan dikaji beberapa putusan pengadilan terkait putusan pidana pengawasan dan pemaafan hakim, dianalisa dari kajian pemidanaan dari berbagai literatur hukum. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik simpulan bahwa pidana pengawasan dan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) merupakan instrumen yudisial progresif yang memungkinkan terpidana dibina di tengah masyarakat tanpa menjalani kurungan penjara. Penjatuhan sanksi ini dilakukan secara selektif bagi tindak pidana dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan diprioritaskan bagi pelaku perdana (non-residivis). Implementasi ini terbukti menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) lembaga pemasyarakatan sekaligus mewujudkan keadilan substantif yang memanusiakan pelanggar hukum ringan melalui integrasi sosial yang bertanggung jawab. 

Page 9 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Juni Vol. 8 No. 1 (2025): Desember Vol. 7 No. 2 (2025): Juni Vol 7 No 1 (2024): Desember Vol. 7 No. 1 (2024): Desember Vol. 6 No. 2 (2024): Juni Vol 5 No 2 (2023): Juni Vol 5 No 1 (2022): Desember Vol 4 No 2 (2022): Juni Vol 4 No 1 (2021): Desember Vol 3 No 2 (2021): Juni Vol 3 No 1 (2020): Desember Vol 2 No 2 (2020): Juni Vol 2 No 1 (2019): Desember Vol 1 No 2 (2019): Juni Vol 1 No 1 (2018): Desember More Issue