cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Izzah Jundiah
Contact Email
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Phone
+62217872833
Journal Mail Official
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12630
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legal Reasoning
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 26548747     EISSN : 26847108     DOI : https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bidang hukum, baik bidang hukum perdata, hukum pidata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, hukum islam, atau bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
KEJAHATAN ELITE DEVIANCE DALAM KASUS PENIPUAN OLEH ADVOKAT Asmara, Septiana Dian
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/vrdt5979

Abstract

Kasus advokat yang menipu pegawai toko roti korban penganiayaan merupakan contoh nyata dari fenomena yang dijelaskan dalam teori elite deviance. Teori ini menyoroti bagaimana individu dengan posisi kekuasaan atau otoritas, seperti advokat, dapat menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Penelitian ini membahas tentang perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori elite deviance serta perlindungan hukum terhadap korban elite deviance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan dan analisa tersebut, mengacu pada teori elite deviance, tindakan advokat dalam kasus ini mencerminkan penyalahgunaan posisi elit untuk keuntungan pribadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok elit memiliki dampak sosial yang lebih luas, termasuk penurunan kepercayaan terhadap institusi hukum. Advokat yang menggunakan keahlian hukum untuk menipu korban bukan hanya merugikan individu yang terdampak langsung, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum. Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi elit seperti advokat menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori elite deviance. Langkah perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh korban dan keluarganya diantaranya ialah Korban dan pihak keluarga korban dapat melaporkan kembali kasus penipuan tersebut kepada kepolisian; Mengingat kondisi korban yang rentan, sangat penting untuk memiliki penasihat hukum atau pendamping diluar pihak pelaku, yang dapat membantu proses hukum dan memastikan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Advokat.; mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat dari penipuan tersebut; serta Mengajukan pengaduan kepada KEAI.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PLURALISME HUKUM (STUDI KASUS DI NAGARI TARANTANG, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT) Apriani, Luh Rina; Salsabilla, Haniva; Tridewiyanti, Kunthi
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/25rxnt53

Abstract

Penelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial.
INKONSISTENSI ARAH KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI REGULASI OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, INDONESIA Nahdziah, Fithrotu Alfin; Pattinaja, Henri Christian
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/hw3yjw73

Abstract

Arah kebijakan dalam pembentukan regulasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum Perempuan. Namun, apakah setelah pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam implementasinya sudah mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat Provinsi Papua dan berjalan seperti apa yang dicita-citakan atau justru hanya sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI 1945 secara belaka. Berdasarkan kondisi inilah, penulis tertarik untuk menarik permasalahan yaitu bagaimana arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2001 berdasarkan pada implementasi terhadap masyarakat di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui data sekunder berupa studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan regulasi UU No. 21 tahun 2001 beserta dengan aturan pelaksana atau turunan lainnya sebagai produk hukum yang berkarakter responsif. Namun, dalam implementasinya Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan mengarah pada strategi hukum ortodoks yakni peranan lembaga negara sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum.

Page 9 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Desember Vol. 7 No. 2 (2025): Juni Vol 7 No 1 (2024): Desember Vol. 7 No. 1 (2024): Desember Vol. 6 No. 2 (2024): Juni Vol 5 No 2 (2023): Juni Vol 5 No 1 (2022): Desember Vol 4 No 2 (2022): Juni Vol 4 No 1 (2021): Desember Vol 3 No 2 (2021): Juni Vol 3 No 1 (2020): Desember Vol 2 No 2 (2020): Juni Vol 2 No 1 (2019): Desember Vol 1 No 2 (2019): Juni Vol 1 No 1 (2018): Desember More Issue