cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Izzah Jundiah
Contact Email
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Phone
+62217872833
Journal Mail Official
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12630
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legal Reasoning
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 26548747     EISSN : 26847108     DOI : https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bidang hukum, baik bidang hukum perdata, hukum pidata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, hukum islam, atau bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 75 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PARA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAM Apriani, Luh Rina; Budiarti, Sabrina; Michelle Yuriichi Wolters, Maria; Eka Putri, Annisa; Dwipangestu, Timotius
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.7758

Abstract

Setiap manusia pasti memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak prerogatif yang dimiliki manusia tersebut dikenal juga dengan istilah Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup berbagai hal yang tidak terbatas seperti pada hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan sebagainya. Persaingan yang ketat, terbatasnya lapangan kerja, penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan serta adanya penambahan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan dampak dari padatnya populasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hal itu, masyarakat mempunyai opsi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tentunya akan bekerja di luar negeri. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk kepeduliannya. Penggunaan metode yuridis normatif dalam kajian perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan implementasinya sesuai dengan kondisi nyata.
CONSTITUTIONAL PREVIEW SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROSES PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA Hidayahni Permana Sari Putri; Putri, Hidayahni Permana Sari
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.7809

Abstract

Pembentukan perjanjian internasional merupakan kewenangan Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dalam praktiknya telah ditemukan beberapa perjanjian internasional yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, di mana terdapat perbedaan masa berlaku dalam undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dengan perjanjian internasional (IA-CEPA). Seharusnya pemerintah berhati-hati dalam membentuk suatu perjanjian internasional karena tindakan tersebut secara langsung memberikan sebagian “kedaulatan Indonesia” kepada negara yang menjadi mitra. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu peran Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution untuk memiliki kewenangan constitutional preview dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu bagaimana efektivitas pembentukan undang-undang, terutama perihal undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia? serta bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di negara lain?. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dengan 51 negara. Alasan pemilihan negara tersebut karena negara-negara tersebut merupakan negara dengan kekuasaan eksekutif yang kuat. Peran Mahkamah Konstitusi dalam proses ratifikasi perjanjian internasional pada negara lain dinilai memberikan kontribusi yang signifikan melalui constitutional preview untuk mencegah teratifikasinya perjanjian internasional yang bertentangan dengan konstitusi negara masing-masing.
PENERAPAN ASAS CAVEAT VENDITOR TERHADAP PEMBERIAN PEMBUKTIAN BARANG RUSAK DALAM BERBELANJA ONLINE Bachri, Rifkiyati; Gudam Fadhevi, Permata Cinta
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.7873

Abstract

Peristiwa pemberian beban pembuktian barang rusak untuk mendapatkan ganti rugi dengan cara melakukan video unboxing ketika berbelanja online yang diberlakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen telah menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Padahal nyatanya, peristiwa ini melanggar asas Caveat Venditor dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada penelitian ini, terdapat satu rumusan masalah yang diangkat, yaitu bagaimana penerapan asas Caveat Venditor terhadap pemberian pembuktian barang rusak dalam berbelanja online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas Caveat Venditor terhadap pemberian pembuktian barang rusak dalam berbelanja online belum efektif/maksimal karena faktor budaya dan faktor masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto tidak terpenuhi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI HUKUM Soeharso, Silverius Yoseph; Soeharso, Silverius Yohanes; Sufiarina, Sufiarina; Dewantoro, Iwan; Wibowo, Muhammad Alfri; Syafrida, Syafrida
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.7892

Abstract

E-commerce atau perdagangan elektronik di Indonesia semakin membuat ketergantungan dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia terutama sejak lima tahun terakhir. Seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perkembangan platform belanja online, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli barang dan jasa tanpa perlu bertatap muka langsung dengan penjual. Namun demikian, dengan melonjaknya volume transaksi dan jumlah pengguna, muncul sejumlah persoalan hukum yang perlu diperhatikan dengan serius. Banyak konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi daring, baik terkait produk yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun kasus penipuan yang melibatkan platform e-commerce. Penerapan positivisme hukum dalam perlindungan konsumen secara konsisten memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan hak konsumen secara tegas. Dengan regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan PP PMSE, dan Permendag No.72 Tahun 2020 ttg Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pemerintah berusaha menjamin perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, penerapan hukum responsif dalam perlindungan konsumen di Indonesia wajib diterapkan melalui lembaga dan regulasi yang mengutamakan kemudahan akses, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, dan solusi yang cepat dan murah. Mekanisme non litigasi melalui BPSK, serta peran pengawasan oleh Kemendag RI dan Kominfo/Komdigi  dalam pengawasn platform belanja on-line mencerminkan keberhasilan pendekatan ini dalam melindungi konsumen dari berbagai tantangan, termasuk dalam perdagangan daring dan sektor jasa keuangan. Sinergitas antara OJK, Komdigi dan Kemendag RI dalam kegiatan pengawasan terhadap platform perdagangan elektronik diharapkan dapat memberikan solusi bagi perlindungan konsumen e-commerce secara berlapis dan komptrehensif dari perbuatan tindak pidana penipuan ataupun penyalahgunaan data pribadi konsumen.
PEMENUHAN HAK ANAK PARA PEKERJA IMIGRAN: STUDI KASUS ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA Rahmah, Shafiyah; Fazya, Salwa Ummu; Adiwijaya, Muhammad Khosyiko Noer
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.8244

Abstract

Pemenuhan Hak Anak para Pekerja Migran, khususnya anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia merasakan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak mereka sebagai anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi. Faktor-faktor seperti status imigrasi, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak anak menjadi hambatan utama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi anak Pekerja Migran Indonesia Malaysia dan mendorong adanya perhatian lebih lanjut terhadap perlindungan dan pemenuhan hak mereka.
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo) Maulidina, Adinda Farah; Maharani, Putri Ayu
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.8269

Abstract

Perselisihan antara pasangan suami isteri dalam perkawinan dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah hak asuh anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz seringkali diberikan kepada ibu kandungnya. Namun, tidak semua gugatan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya. Hal ini terlihat dalam putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Menarik untuk dikaji apakah putusan hakim tentang pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dapat dibenarkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan apakah kekuasaan hak asuh anak (hadhanah) yang jatuh kepada ayah dapat dicabut menurut Undang-Undang Perkawinan. Mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. Disimpulkan bahwa putusan hakim terkait pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya tidak dapat dibenarkan dan kekuasaan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dapat dicabut. Pemberian hak asuh anak tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Kekuasaan hak asuh anak kepada ayahnya dapat dicabut bukan karena alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan dengan anak.
TINDAK PIDANA MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA IZIN LEBIH DAHULU DARI PEMEGANG FIDUSIA Witoko, Satrio Heru; Hartanto, Hartanto; Marbun, Warasman
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.8271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan, serta mengevaluasi tanggung jawab pemberi fidusia dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT SMG dan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PT MDN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia antara lain adalah ketidakmampuan membayar angsuran, ketidaktahuan tentang aturan fidusia, dan kekhawatiran debitur kehilangan uang yang telah dibayar. Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia diatur dalam Undang-Undang Fidusia, yang mengharuskan pendaftaran objek jaminan fidusia untuk memastikan kepastian peringkat kreditur. Pengalihan objek tanpa persetujuan melanggar perjanjian fidusia dan dapat dikenakan denda sesuai Pasal 23 Undang-Undang Fidusia. Majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana denda maksimum jika bukti objek fidusia yang dialihkan tidak dapat diajukan dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan objek tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA Chrisjanto, Edy; Luhukay, Roni Sulistyanto
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.8277

Abstract

Masalah utama terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terletak pada kurangnya regulasi hukum untuk teknologi yang berkembang pesat ini. Masalahnya meliputi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan AI. Peraturan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengatasi dampak AI seperti, penyalahgunaan data pribadi, dan isu-isu etika. Regulasi yang proaktif dan adaptif sangat penting untuk mengatasi masalah AI. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, penelitian ini membahas mengenai problem Perlindungan hukum terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum. Teknologi seperti deepfake memiliki risiko penyalahgunaan data pribadi, situasi yang dapat diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun peraturan khusus tentang AI masih diperlukan. Mengenai hak kekayaan intelektual, AI menghasilkan karya yang tidak dapat dilindungi karena AI bukanlah manusia. Selain itu, pencipta AI dapat menghadapi tuntutan hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh produk AI, seperti kendaraan otonom. Tidak adanya undang-undang khusus AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Perbandingan dengan Eropa dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan; Eropa mendukung prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap robot, sementara Jepang lebih menekankan pada perlindungan pengguna dan membutuhkan revisi peraturan untuk menetapkan pertanggungjawaban produsen AI.
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAK EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA DI KAPAL CHINA LONG XING 629 Kusumowardono, Adityo; Soemitro, Dian Purwaningrum; Octaviany, Rury; Syahkira, Vhadina Arda
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.8346

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan hukum internasional dapat memberikan perlindungan bagi ABK tersebut, serta peran negara Indonesia dan Cina dalam menjamin hak-hak mereka. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan hukum internasional yang relevan terkait dengan perlindungan anak buah kapal di kapal asing. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi anak buah kapal Indonesia yang menjadi korban di kapal Long Xing 629 mencerminkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Disimpulkan bahwa baik Indonesia sebagai negara pengirim maupun Cina sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap ABK yang mengalami eksploitasi dan human trafficking. Dengan demikian, sangat penting untuk meningkatkan upaya kerjasama yang lebih kuat dan terkoordinasi antara kedua negara. Kerjasama ini harus mencakup penyesuaian kebijakan dan peraturan nasional yang ada selaras ketentuan hukum internasional yang berlaku, agar perlindungan terhadap ABK dapat lebih terjamin, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana yang dapat merugikan mereka. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan terciptanya rasa keadilan yang hakiki, serta kesejahteraan yang berkelanjutan bagi anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, sehingga mereka dapat menjalani pekerjaan dengan aman, terhormat, dan bebas dari perlakuan yang tidak adil.
LEGAL STANDING KAWIN SIRI DAN AKIBAT HUKUM PADA STATUS ANAK HASIL KAWIN SIRI (Studi Kasus Enung Di Serang) Abdullah, Zaitun; Apriani, Luh Rina; Arletta, Carla
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.8664

Abstract

Pemerintah melalui Undang-undang perkawinan Undang-Undang Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama atau kepercayaannya dan harus dicatatkan kepada negara. Hal ini bertujuan agar negara dapat melindungi hak para pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan. Pada kenyataanya masih banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan kepada negara (dikenal “kawin siri”). Penulis disini tertarik untuk melakukan studi hukum kasus perkawinan siri antara Bapak Trisna dengan Ibu Enung, yang kemudian dicerai/talak secara sepihak oleh Trisna melalui surat dalam keadaan Enung hamil. Ternyata Bapak Trisna telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Kasus ini menjadi menarik Bagaimanakah legal standing perkawinan antara Ibu Enung dan Bapak Trisna?,dan bagaimana status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut?. Menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum kualitatif. Menariknya hasil penelitian ini adalah tidak terlepas dari sikap progresif Hakim Mahfud MD dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan maslahah pada masyarakat. Walaupun perkawinan tidak sah menurut hukum negara tapi Putusan Mahkamah Konstitusi dapat melindungi hak anak ats kedua orang tuanya dengan alasan anak tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan orang tuanya yang melanggar peraturan.

Page 7 of 8 | Total Record : 75

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Juni Vol 7 No 1 (2024): Desember Vol. 7 No. 1 (2024): Desember Vol. 6 No. 2 (2024): Juni Vol 5 No 2 (2023): Juni Vol 5 No 1 (2022): Desember Vol 4 No 2 (2022): Juni Vol 4 No 1 (2021): Desember Vol 3 No 2 (2021): Juni Vol 3 No 1 (2020): Desember Vol 2 No 2 (2020): Juni Vol 2 No 1 (2019): Desember Vol 1 No 2 (2019): Juni Vol 1 No 1 (2018): Desember More Issue