cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Izzah Jundiah
Contact Email
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Phone
+62217872833
Journal Mail Official
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12630
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legal Reasoning
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 26548747     EISSN : 26847108     DOI : https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bidang hukum, baik bidang hukum perdata, hukum pidata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, hukum islam, atau bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS KAJIAN HUKUM ACARA PIDANA, STUDI KASUS: PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Bibra, Arlia Nuravenia; Taun, Taun
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.5985

Abstract

Ketetapan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak penting dilakukan agar dapat memberikan hukum bagi korban maupun pelaku. Pada saat ini, pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan pelaksanaan perlindungan hukum yang memiliki orientasi memberikan perlindungan hukum bagi korban melalui pemberdayaan korban pada dampak yang timbul atas kasus yang terjadi. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya mencakup bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku. Sehingga penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual pada anak dapat digunakan untuk mencapai inklusivitas perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik itu korban maupun pelaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang menjadi kajian yang sistematis. Berdasarkan dari analisis yang ada, penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum pidana kasus kekerasan seksual pada anak merupakan hal penting, yang dapat diimplementasikan ke dalam proses hukum berkeadilan untuk dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsi dan perannya kembali di masyarakat, dimana hal itu sejalan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.
DINAMIKA HUKUM DALAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP ASPEK REGULASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI BERKELANJUTAN. Kusuma Jati, Sekar Arum
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.6023

Abstract

Energi sangat diperlukan oleh masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan penggunaan energi turut meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber-sumber energi tersebut melibatkan panas bumi, energi air, energi angin, bioenergi (termasuk bioetanol, biodiesel, dan biomassa), energi arus laut, energi nuklir, serta energi surya. Kebijakan energi Indonesia mendapatkan momentumnya dan secara umum mengarah ke energi terbarukan. Untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia juga mengatur undang-undang energi yang dapat menopang pelaksanaan program pembangunan berbasis energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional. Artikel ini memberikan tinjauan terhadap aspek regulasi yang berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan dan bagaimana implementasinya memengaruhi pembangunan infrastruktur energi berkelanjutan di Indonesia. Melalui analisis hukum yang mendalam, penelitian ini menggambarkan perkembangan dan perubahan regulasi terkait energi baru terbarukan serta dampaknya terhadap langkah-langkah praktis dalam membangun infrastruktur energi berkelanjutan. Implikasi hukum terkini juga dieksplorasi untuk memahami bagaimana kerangka regulasi dapat memfasilitasi atau menghambat upaya pengembangan energi baru terbarukan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang peran hukum dalam mendukung transisi menuju sumber energi yang berkelanjutan di Indonesia serta menyoroti tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam perjalanan ini.
POLITIK HUKUM MELEGALISASIKAN GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN SECARA MEDIS Triwulandari, Endah; Irianto, Budi Santoso; Sibarani, Sinintha
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.6593

Abstract

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah ganja pada sebagian masyarakat masih dikategorikan sebagai barang terlarang, karena ganja digolongkan narkotika golongan I. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penulisan ilmiah ini, metodologi yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Sebagaimana diketahui, bahwa ganja medis memiliki perbedaan dengan ganja rekreasional atau ganja yang biasa dipakai untuk narkoba, bahwa ganja memang memiliki banyak jenis. Ganja medis banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Jenis ganja terdapat perbedaan. Bahwa di dalam ganja terkandung cannabidinol (CBD)yang dapat menjadi obat terapi bagi berbagai macam penyakit. Sedangkan terkait dengan ganja rekreasional, menerangkan bahwa ganja rekreasional mengandung tetrahidocannabinol (THC) yang tinggi. Kandungan tersebut yang menyebabkan seorang pengguna dapat mengalami sensasi “high” atau “fly.”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya ganja secara medis dapat dipergunakan sebagai alternatif pengobatan.
MEWUJUDKAN GOOD SPORT GOVERNANCE MELALUI LEMBAGA ARBITRASE KEOLAHRAGAAN DI INDONESIA Silvana, Nina; Surono, Agus; Wijaya, Endra
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.6602

Abstract

Kajian ini membahas mengenai konsep dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di bidang keolahragaan (Good Sport Governance) yang dihubungkan dengan lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia. Metode kajian yang digunakan untuk membahas hal tersebut adalah metode kajian doktrinal. Untuk itu, kajian akan fokus mencermati data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Sport Governance sudah diadopsi ke dalam sistem hukum keolahragaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mana di dalamnya juga memuat mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan melalui arbitrase. Arbitrase keolahragaan itu mengandung nilai-nilai profesionalisme, mengutamakan win-win solution serta prosedur yang sederhana dalam penyelesaian sengketa, dan nilai-nilai tersebut secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip Good Sport Governance.
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI Suryanto Siyo; Aulia, Salma; Ayuni, Risca; Salwa, Randah
Jurnal Legal Reasoning Vol. 6 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v6i2.6845

Abstract

Pasal 251 KUHD membebankan tertanggung beritikad baik untuk mengungkapkan informasi yang sebenar-benarnya. Informasi yang tidak benar atau keliru menyebabkan perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan oleh penanggung. Penanggung tidak berkewajiban untuk menelaah informasi yang diberikan calon tertanggung sebelum polis disetujui, sementara sifat perjanjian asuransi yang aleter, maksudnya adalah prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (evenemen). Namun, kewajiban tertanggung atas pembayaran premi sudah pasti sejak permohonan asuransi jiwa disetujui. Keadaan ini memungkinkan terjadi penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) oleh penanggung memutuskan perjanjian secara sepihak dan atas premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa pasal 251 KUHD, Pasal 7 POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan norma hukum dalam Pasal 7 ayat (1) POJK yang memberikan “hak” kepada penanggung untuk menelaah informasi calon tertanggung yang semula imperative menjadi fakultatif dihadapkan pada situasi yang berada kondisi gegabah/sembrono; (keadaan kejiwaan yang tidak normal; dan kurang pengalaman, serta kurangnya pengetahuan tentang asuransi rentan terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh perusahaan asuransi.
DISHARMONI KONSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA Rifa’i, Iman Jalaludin; Akhmadhian, Suwari; Yuhandra, Erga
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/gempat09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmoni konstitusional antara norma dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata di Papua. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai ulang efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin supremasi konstitusi di wilayah konflik. Permasalahan utama yang dikaji mencakup dua hal: (1) deviasi konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua, dan (2) rekonstruksi politik hukum konstitusional untuk memulihkan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan hasil kajian lembaga independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan prinsip constitutional supremacy akibat pendekatan keamanan yang dominan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta terbatasnya akses keadilan bagi warga sipil. Untuk itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi politik hukum konstitusional berbasis constitutional ex-ante review, penguatan lembaga pengawas independen, dan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum konstitusional kritis (Critical Constitutional Discourse) yang menempatkan hukum sebagai instrumen emansipatoris dalam pemulihan keadilan substantif di Papua.
FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW Iskandar, Ivan; Desy Pratiwi, Anna; Budiman, Tji Natalia; Saedi, Hedi Ceril
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/etg40f79

Abstract

Artikel ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara hukum yang tengah mengalami transformasi ekonomi secara pesat, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan penerapan Economic Analysis of Law (EAL), studi ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi hukum khususnya dalam mendorong kejelasan regulasi, keadilan, dan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan pertumbuhan yang inklusif. Lebih jauh, konsistensi dan kemampuan adaptasi kerangka hukum Indonesia berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara pembuat kebijakan dan akademisi, guna mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan.
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Arivian, Teguh; Widyatmoko, Wahyu; Kerlely, Ujang; Wiradirja, Imas Rosidawati
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/nvbtx029

Abstract

Politik hukum merupakan orientasi strategis negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, hukum tidak sekadar menjadi produk teknokratis, tetapi juga mencerminkan kepentingan kekuasaan dan konfigurasi politik. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan nasional perlu dikaji melalui pendekatan sistem hukum nasional yang mencakup substansi, struktur, dan kultur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi arah pembenahan sistem politik hukum nasional yang ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum harus dirancang dalam kerangka negara hukum, negara kesatuan, dan demokrasi, serta harus disertai dengan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan.
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERMASUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN STRICT LIABILITY: STUDI KASUS KEBOCORAN MINYAK PERTAMINA DI LAUT JAWA Sihombing, Samuel Pandriya Marulitua; Alvessya, Dyvta Cheva
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/d2766k77

Abstract

Pada tahun 2019, terjadi peristiwa kebocoran minyak pada proyek Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java yang telah menimbulkan pencemaran pada lautan Karawang sampai dengan Bekasi, Jawa Barat sehingga menimbulkan berbagai kerugian. Peristiwa ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi serta eksistensi prinsip strict liability dalam kasus ini. Maka dari itu, terdapat urgensi dan tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi dalam peristiwa kebocoran minyak di Laut Jawa serta eksistensi prinsip strict liability dan penerapannya dalam peristiwa ini. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pertamina selaku korporasi harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkannya baik secara pidana maupun perdata. Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat menjadi salah satu pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan. Disamping itu terdapat pula prinsip pertanggungjawaban yang dikenal dengan prinsip strict liability yang tertera dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana korporasi selaku pencemar lingkungan dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa memerlukan pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Namun terdapat berbagai kontroversi terkait eksistensi prinsip strict liability pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja karena dihapuskannya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 88 tersebut. Walaupun demikian, prinsip strict liability tetap ada dan berlaku di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 88 di Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, prinsip ini dapat digunakan pada peristiwa kebocoran minyak di Laut Jawa dengan Pertamina selaku pihak yang bertanggungjawab. 
TANTANGAN DAN PELUANG PENYESUAIAN PERATURAN UNTUK PENAMBANGAN LAUT BERKELANJUTAN DI INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN ASING (G2B) Soemitro, Dian Purwaningrum; Adininta, Mayra Kei; Ramadhani, Hutami
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/bg8jjs51

Abstract

Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar, dengan cadangan mineral non-hayati di dasar laut yang melimpah, diperkirakan mencapai nilai triliunan per tahun. Potensi penambangan dasar laut ini mencakup minyak, gas bumi, dan berbagai mineral strategis. Mengingat kompleksitas dan modal besar yang dibutuhkan, kolaborasi dengan perusahaan asing melalui model Government-to-Business (G2B) menjadi penting untuk mengakselerasi eksplorasi dan eksploitasi yang efisien dan bertanggung jawab. Kerja sama ini harus tunduk pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia, serta peraturan International Seabed Authority (ISA) untuk kawasan di luar yurisdiksi nasional. Namun, pengembangan penambangan bawah laut ini dihadapkan pada tantangan signifikan, terutama ketiadaan regulasi nasional yang komprehensif. Absennya kerangka hukum spesifik mengenai perizinan, hak dan kewajiban kontraktor, serta skema bagi hasil menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, menghambat investasi, dan melemahkan posisi negosiasi Indonesia. Lebih lanjut, ketiadaan regulasi yang memadai berimplikasi serius terhadap perlindungan lingkungan laut dalam yang rentan, berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan. Kesenjangan norma antara kewajiban internasional di bawah UNCLOS dan ketiadaan aturan domestik juga dapat memicu risiko arbitrase internasional dan melemahkan peran Indonesia dalam tata kelola global. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk merumuskan safeguard hukum demi melindungi kedaulatan, lingkungan, dan kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

Page 8 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Desember Vol. 7 No. 2 (2025): Juni Vol. 7 No. 1 (2024): Desember Vol 7 No 1 (2024): Desember Vol. 6 No. 2 (2024): Juni Vol 5 No 2 (2023): Juni Vol 5 No 1 (2022): Desember Vol 4 No 2 (2022): Juni Vol 4 No 1 (2021): Desember Vol 3 No 2 (2021): Juni Vol 3 No 1 (2020): Desember Vol 2 No 2 (2020): Juni Vol 2 No 1 (2019): Desember Vol 1 No 2 (2019): Juni Vol 1 No 1 (2018): Desember More Issue