Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 3 (2019)"
:
15 Documents
clear
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA PANTAI PANGANDARAN
FINA SUKMADEWI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.742 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2717
Penelitian ini dilatarbelakangi belum efektifnya pemungutan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh petugas hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target pajak yang sebelumnya telah ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran, masih rendahnya ketelitian petugas lapangan dalam menyelesaikan pendataan objek pajak hiburan, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Efektivitas pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran belum terlaksana dengan optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi anggaran yang dibutuhkan oleh para petugas, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana, kurangnya bimbingan. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi secara rutin, melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak, melaksanakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, memberikan alokasi biaya kepada para petugas.
ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019
Agus Dedi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.157 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2676
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem pemilihan umum sebagai bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari beberapa literatur yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan sistem pemilu yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden. . Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum yang baik harus dibangun agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya. Salah satu sistem pemilu yang menjadi ganjalan bagi partai politik yang baru adalah digunakannnya sistem Parliamentary Threshold yang menetapkan partai politik harus meraih 4 % suara sehingga mendapatkan peluang yang terbuka agar calon yang diusungnya mendapatkan kursi di DPR RI. Sistem ini dianggap merugikan partai politik baru dan menguntungkan partai politik yang sudah lama berdiri. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ke depan adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang membuka peluang terjadinya celah kesalahan bagi masyarakat pemilih,masa kampanye yang terlalu lama yang rentan terhadap konflik dan sistem pelaporan hasil pemilu yang tidak praktis.
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS
Dian Apriyanti;
Kiki Endah;
Budi Setiadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.323 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2708
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum optimal melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), hal ini dapat dibuktikan dengan BUM Desa yang belum optimal dalam menjalankan peranannya sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Hal tersebut berakibat pada kualitas SDM pengurus BUM Desa belum optimal dalam menggali sumber-sumber potensi desa dan pengelolaannya belum optimal serta laporan pertanggungjawaban triwulanan belum dilaksanakan secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis? Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pembinaan BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 11 informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif, yang terdiri dari tahap Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus BUM Desa, anggaran dan waktu kegiatan. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pembinaan berupa, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK), upaya kedua yakni dengan dilakukan pengelompokkan terhadap letak geografis untuk menghemat waktu dan anggaran.
PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
Siti Hertanti;
Irfan Nursetiawan;
R. Rindu Garvera;
Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.031 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2713
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi tentang program karang taruna kepada masyarakat, keterbatasan info yang diperoleh karang taruna dan sebagian program karang taruna masih ada yang belum terealisasikan karena minimnya dana karang taruna untuk pelaksanaan program karang taruna dan dalam bidang lingkungan hidup belum melakukan program penghijauan. Upaya yang dilakukan yaitu adanya komunikasi yang baik antar ketua dan anggota,banyak menjalin kerjasama dengan intansilain, mensosialisasikan semua progrm karang taruna, dan mengajukan proposal ke intansi-intansi untuk tambahan dana, memeberikan sanksi untuk anggota yang tidak hadir dalam rapat.
PERAN PENYULUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA DALAM KEGIATAN POSYANDU DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS
Gingin Gina Ambarsari;
Ii Sujai;
Asep Nurdin Rosihan Anwar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.659 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2718
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam kegiatan posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknik Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan cukup baik. Adapun hambatan yang dihadapi Penyuluh Keluarga Berencana yaitu jadwal penyuluhan harus mengikuti masyarakat, sebagaian besar masyarakat menganggap penggunaan Keluarga Berencana tidak baik, masyarakat kurang terbuka dalam menyampaikan keluhan, sering terjadi perbedaan pendapat antara penyuluh Keluarga Berencana dan petugas posyandu.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN METODE PARTISIPATIF
Ahmad Mustanir;
Hariyanti Hamid;
Rifni Nikmat Syarifuddin
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.733 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2677
Tujuan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat khususnya Kelompok Wanita Tani Lestari dalam perencanaan melalui metode partisipatif adalah pendampingan untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan membuat sebuah perencanaan partisipatif. Pemberdayaan pendampingan perencanaan partisipatif dilakukan untuk membantu permasalahan mitra dengan kegiatan-kegiatan dan metode : 1).Melakukan pendampingan dan penyuluhan tentang pentingnya bekerjasama dalam berorganisasi dan pembagian kerja untuk menunjang perekonomian keluarga serta pengaturan manajemen dan tata tertib administrasi, 2).Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), 3).Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan Transect, 4).Penyuluhan tentang keorganisasian dan kewirausahaan pertanian/perkebunan, 5).Penyiapan lokasi kebun bibit desa. Kegiatan dan metode ini dilakukan setelah melihat permasalahan mitra seperti masih banyak anggota kelompok yang belum memiliki pengetahuan pentingnya berorganisasi untuk membantu perekonomian keluarga, manajemen dan administrasi organisasi yang masih belum tertib dan teratur, banyak yang tidak mengerti dan sama pemahamannya tentang budidaya pertanian, pengaturan waktu pembagian kerja dalam mengurusi organisasi dan usaha pertanian dengan kesibukan di urusan rumah tangga serta permasalahan kesulitan mencarikan lahan yang tepat bagi sebagian anggota untuk Kebun Bibit Desa. Kesimpulan pemberdayaan kelompok masyarakat ini adalah mampu meningkatkan keberdayaan Kelompok Wanita Tani Lestari utamanya pada meningkatnya pengetahuan, kemampuan manajemen dan keterampilan dari Kelompok Wanita Tani Lestari dalam berorganisasi. Juga mampu membuat sebuah perencanaan partisipatif melalui Metode Transect dan Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam penyiapan sebuah kebun bibit desa baru bagi anggotanya.
PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN
MAULANA, EGIS
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.797 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2716
Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui bahwa perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ada beberapa permasalahan, Sikap apatis masyarakat yang muncul karena tidak adanya pilihan dari calon kandidat yang disebabkan oleh ketidakjelasannya program yang dimiliki sehingga masyarakat enggan untuk menentukan pilihan, masyarakat menganggap program tersebut kurang rasional, Kehadiran pasangan calon yang hanya ada dua pasangan membuat masyarakat menjadi terbelah kedalam dua kubu pendukung yang berhadap-hadapan sehingga menyebabkan memanasnya situasi perpolitikan di tanah air dan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal, Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya pendidikan politik masyarakat membuat masyarakat mudah terpengaruh dengan berita hoax politik tanpa tahu tentang kebenarannya, sehingga akan membuat masyarakat tidak lagi objektif dalam memilih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran yang lebih dominan adalah pemilih rasional yatu nasyarakat yang memilih kandidat berdasarkan pertimbangan rasional seperti visi dan misi serta program kerja, pengalaman kerja kandidat dan juga menilai dari hasil kinerja yang sudah terbukti nyata kebaikannya. Sedangkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 mencapai 82,21 %.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA SUKAHURIP KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS
Arif Pahmi Yazid;
Dini Yuliani;
Ineu Purwadewi Sundari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.925 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2707
Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dilatar belakangi oleh masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia, adanya masyarakat yang acuh terhadap pembangunan sumberdaya manusia, sebagian kecil kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia masih rendah, partisipasi masyarakat dalam pengaspirasian masih rendah, masih adnya masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Sementara itu Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi berperan sebagai subyek pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 8 orang informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan (SDM) Sumber Daya Manusia di Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis masih kurang sesuai. Secara umum masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Hambatan - hambatan yang dihadapi yaitu kurang maksimalnya kehadiran masyarakat baik dalam rapat perencanaan ataupun dalam kegiatan sumber daya manusia lainnya, kurangnya arahan dan pengawasan dari pihak pemerintah, dan kurangnya anggaran. Ada beberapa upaya yang harus dilakukakan sebagai peningkatan sumber daya manusia diantaranya yaitu harus adanya ruang khusus antara masyarakat dengan pemerintah untuk duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan agar satu visi dan misi baik dalam pelaksanaan program pembangunan atau sebagai bahan evalusi, apabila hal demikian tercapai maka apapun program yang akan dilaksanakan akan dilaksanakan secara maksimal.
PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN)
Nina Gartina;
Regi Refian Garis;
Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.4 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2712
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN
Iin Sarinah;
Aan Anwar Sihabudin;
Erlan Suwarlan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.306 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2709
Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.