Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2020)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI 2013-2018 SUDAHKAH MEMASUKKAN PENTINGNYA KONSEP SMART CITY ]]>
<![CDATA[Ahmad Fajar Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Eko Priyo Purnomo]]>;
<![CDATA[Aulia Nur Kasiwi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3170
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisa apakah kota Jambi telah memasukan urgensi pentingnya konsep smart city dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kota Jambi atau yang menjadi jabaran visi, misi dan program kepala daerah Jambi yang telah terpilih melalui proses pilkada. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian menghasilkan bahwa dalam dokumen RPJMD kota jambi telah menerapkan konsep smart city dalam arah kebijakan pembangunannya. Dari ke enam dimensi smart city, kota jambi telah menerapkan 5 dimensi kecuali dimensi smart mobility. Hal ini bisa dimaklumi karna penerapan konsep smart city disesuaikan dengan kondisi suatu daerah serta kebutuhan urgensi terhadap smart city itu sendiri.]]>
<![CDATA[Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua ]]>
<![CDATA[Ronsumbre, Nelwan]]>;
<![CDATA[Deliarnoor, Nandang Alamsah]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.]]>
<![CDATA[PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP BUDGETARY SLACK (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran) ]]>
<![CDATA[Badriah, Elis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3193
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slackpemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimanapartisipasi anggaran pada SKPD Kabupaten Pangandaran?; (2) Bagaimana budgetary slack pada SKPD Kabupaten Pangandaran?; (3) Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack pada SKPD kabupaten Pangandaran?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian, sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis Koefisien Korelasi Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi, Uji Signifikan (Uji t), Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji f.Hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwabudgetary slack dipengaruhi oleh partisipasi anggaran sebesar 4%. Hasil uji hipotesis thitung sebesar 0,936 sedangkan ttabel sebesar 1,720 sehingga 0,936 < 1,720. Begitu pula dengan hasil uji f dengan nilai fhitung sebesar 0,41 sedangkan ftabel sebesar 4,35 sehingga 0,41 < 4,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack pada SKPD Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA ]]>
<![CDATA[Endah, Kiki]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3319
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.]]>
<![CDATA[PERAN PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON DALAM PROSES PEMEKARAN PROVINSI CIREBON ]]>
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3157
<![CDATA[Pemekaran daerah provinsi selalu menjadi fenomena politik di tingkat lokal yang menarik untuk diteliti. Dalam proses pemekaran daerah, elit politik memiliki peran penting dalam proses lobi untuk mewujudkan pemekaran provinsi. Kasus di Cirebon sangat menarik karena semenjak Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan di tahun 2009 belum mampu mewujudkan pembentukan provinsi Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lobi politik yang dilakukan oleh P3C dalam membentuk koalisi di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, membentuk koalisi di tingkat lokal, serta melakukan lobi kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, surat kabar serta buku-buku yang terkait dengan elit politik. Analisis data menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kegagalan membentuk provinsi cirebon di tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan lobi yang dilakukan oleh P3C di tingkat lokal, yaitu tidak bergabungnya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari provinsi Cirebon menyebabkan proses pengajuan pemekaran provinsi Cirebon tidak sampai pada tingkat nasional, serta belum adanya koalisi pada partai-partai politik penguasa mengakibatkan upaya legislasi untuk pemekaran provinsi Curebon tidak berhasil.]]>
<![CDATA[RUANG PUBLIK VIRTUAL SEBAGAI PINTU KOMUNIKASI GOVERNMENT TO CITIZEN (Studi Kasus: Perbandingan Media Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta dan Surabaya) ]]>
<![CDATA[Anggreani, Muthiara Dwi]]>;
<![CDATA[Purnomo, Eko Priyo]]>;
<![CDATA[Kasiwi, Aulia Nur]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3165
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pemanfaatan media sosial pemerintah sebagai suatu alat atau pintu untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini juga guna mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam merespon atau berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui media sosial yang mereka miliki. Penelitian ini berangkat dari sebuah analisis mengenai perkembangan zaman dan pemanfaatan teknologi yang sudah masuk dalam ranah pemerintah. Menilik hal tersebut, sudah banyak instansi pemerintahan yang memiliki akun media sosial yang digunakan bukan saja hanya untuk menyebarkan informasi, namun juga untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya pada pemerintah daerah Kota Yogyakarta dan Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang dilakukan guna menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintergrasikan data di tempat penelitian secara objektif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sumber-sumber tulisan dari berbagai website dan media sosial pemerintah terkait, maupun berita serta dokumentasi yang dapat menunjang serta melengkapi bahan analisis penelitian. Dari hasil analisis pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya akun media sosial twitter Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai lebi responsif dalam menanggapi aspirasi dan pertanyaan dari masyaakat. Sedangkan akun twitter Pemerintah Kota Surabaya dinilai lebih massif dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun secara keseluruhan, kedua akun media sosial pemerintah ini dapat dikatakan sudah efektif digunakan sebagai sarana atau pintu untuk berkomunikasi dengan masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu Dalam Mewujudkan Kotamobagu sebagai Smart City ]]>
<![CDATA[Bonde, Devita Anggraina]]>;
<![CDATA[Purnomo, Eko Priyo]]>;
<![CDATA[Salsabila, Lubna]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3166
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan pemerintah kota Kotamobagu menuju kota cerdas tahun 2020. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan informasi dan datannya peneliti mendapatkanya dari penelitian di beberapa artikel, jurnal, dokumen, data statistik dan juga berita tentang pembangunan smart city di Kota Kotamobagu dan lain-lain, yang berhubunagan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjunjukan Kotamobagu telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup siap untuk menggunakan sarana TIK menuju kota cerdas yang diman kesiapannya telah mencapai 80% kesiapannya. Melihat kesiapan pemerintah kota kotamobagu yang sekarang hampir mencapai 100 % kesiapan maka pemerintah kotamobagu sekarang tinggal terus mengingkatkan potensi yang ada untuk terus mendukung terealisasinya penerapan smart city di kota kotamobagu dengan menambah pengetahuan mengenai pengembangan smart city untuk mendukung implementasi penerapan smart city di kota kotamobagu.]]>
<![CDATA[INTERMEDIATE OUTCOMES PADA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015-2018 ]]>
<![CDATA[prastio, luki oka]]>;
<![CDATA[Suwaryo, Utang]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Neneng Yani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3277
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5 Persen didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Collaborative Govenance, Tenaga Kerja. ]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Agus Dedi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3318
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisispasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena partisipasi pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang komprehensif bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah. Rendahnya angka partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Aspek psikologi, rendahnya pendidikan politik, sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada bimbingan atau sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesa Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Eko Susdarwanto]]>;
<![CDATA[Endro Tri Susdarwono]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3183
<![CDATA[Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pendekatan naratif. Terkait dengan demokrasi, perspektif baru diperlukan untuk menentukan demokrasi mana yang terbaik untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia. Ringkasnya, ada tiga kontradiksi di antara konsep negara integralistik dan asas konstitusionalisme. Pertama, konstitusionalisme menekankan pembatasan kekuasaan guna mencegah nepotisme. Konsep negara integralistik memandang pemimpin sebagai seorang yang tanpa cacat, jadi harus diberi kekuasaan luas, nyaris tanpa batas, sampai kepada titik di mana kalaupun ada, control itu tidak dapat bekerja secara efektif. Kedua, konstitusionalisme memandang penting adanya jaminan perlindungan HAM. Sedangkan konsep negara integralistik beranggapan, ada persatuan antara negara dan rakyat sehingga perlindungan atas HAM tidak diperlukan, dan bahkan merupakan sesuatu yang tidak baik. Ketiga, konstitusionalisme sangat memegang teguh asas rule of law dan demokrasi. Sebaliknya, konsep negara integralistik menempatkan negara dan pemimpinnya di atas seglnya, serta menolak keras substansi maupun prosedur demokrasi.]]>
