cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 16   17   18   19   20 
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 044/U/2002 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH PADA SMP NEGERI 3 KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN YAYAN MULYANA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2293.407 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2834

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Keputusan Komite Sekolah? 2) Hambatan apa yanh dihadapi dalam Imlpementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 3 orang pengurus dan anggota komite sekolah dan 6 orang perwakilan orang tua siswa. Teknik analisa data adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan hasil wawancara belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Agustino (2014:149) mengenai 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan peran komite sekolah belum memberikan manfaat yang baik dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. 2) Adanya hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh komite sekolah dengan sekolah. Begitupula dengan observasi yang karena selama ini komite sekolah kurang menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. 3) Adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain melakukan kerjasama yang lebih baik dengan sekolah dan orang tua siswa dalam menyelenggarakan pendidikan. Begitupula dengan observasi yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan komunikasi yang dilakukan dengan sekolah dan orang tua siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah serta melakukan penambahan sumber daya yang dirasa masih kurang dan melakukan kerjasama dengan sekolah untuk memperoleh kejelasan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh komite sekolah.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) WILAYAH PANGANDARAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2610.43 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2782

Abstract

Berdasarkan hasil pengamatan di UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal seperti masih adanya hotel di wilayah Pangandaran yang belum terdaftar dan tidak terpungut pajak, masih kurangnya memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bagi tercapainya pembangunan, masih adanya para wajib pajak yang sudah siap untuk melunasi pajaknya sesuai dengan SKPDKB dan SKPDKBT, dan masih adanya wajib pajak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, selain itu masih ada wajib pajak tidak membayar atau kurang dalam melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPDKB dan SKPDKBT. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan? Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari petugas pemungut pajak, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik Pengolahan/Analisis Data kualitatif menggunakan langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Berdasarkan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran bahwa sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya. Hal ini ditunjukan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah melaksanakan dengan baik sebesar 72,33% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 27,67%. Terdapat hambatan antara lain masih kurang optimalnya dalam melakukan pendataan tentang nama subjek pajak, kurang akuratnya pendataan terkait wajib pajak hotel, belum optimalnya dalam memberikan surat teguran atau surat peringatan dan belum optimalnya penagihan terhadap wajib pajak hotel. Upaya yang dilakukan, yaitu melakukan pendataan ulang, melakukan pendataan kembali hotel yang ada di wilayah Pangandaran, upaya untuk memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain, melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo secara rutin.
TRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 DI KABUPATEN PANGANDARAN EVA FAUZIA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.044 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2409

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengerti artinya pemilihan gubernur (Pilgub), kurangnya strategi yang dilakukan oleh KPUD untuk menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat-tempat keramaian, kurangnya perekrutan tenaga penerjemah bagi penyandang disabilitas dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Tujuan dalam peneitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Teknik analisis data digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran, secara umum cukup maksimal. Hal ini ditunjukan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya perekrutan agen sosilisasi dalam melakukan sosialisasi yang hanya terdiri dari 2 orang untuk setiap kecamatan dan kurangnya kinerja dari agen sosialisasi. Salah satu upaya yang dilakukan berupa melakukan perekrutan lebih banyak lagi agen sosialisasi disetiap kecamatan dan bimbingan teknis kepada agen sosialisasi Kata Kunci: Strategi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Partisipasi Masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS R. RINDU GARVERA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3192.301 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2749

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang jasa atau panitia pengadaan dan masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan/pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan 7 orang pemborong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi berupa belum optimalnya  pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi, belum memadainya sumber daya dan masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti computer dan internet. Upaya yang dilakukan berupa melakukan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dengan melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAHAN DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA DADAN ARI NUGRAHA; AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2476.991 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2926

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persyaratan pengangkatan pengurus yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan BUMDes belum ditunjang oleh adanya sumber daya manusia atau pengelola yang memadai sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengurus hanya sebagai pelengkap saja untuk mengisi kepengurusan dan tidak memiliki jiwa berwirausaha. Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Penasihat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional dan Masyarakat sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Analisis data dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah diimplementasikan, namun belum optimal. Hambatan yang dihadapi diantaranya kurang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan modal anggaran, kemampuan, kemauan dan kesadaran masyarakat, masih rendahnya kemampuan dalam melakukan identifikasi jenis usaha, kurangnya sejumlah modal untuk pengadaannya dan sarana prasarana, minimnya informasi tentang dunia usaha, kurangnya pelibatan masyarakat. Upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan desa, berupa penyediaan barang oleh BUMDes, penambagan sejumlah modal dan anggaran, meningkatkan kemampuan pengurus dan masyarakat, melakukan identifikasi jenis usaha melakukan komunikasi, peningkatan kemampuan pengurus untuk memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produknya.
PERAN MANAJERIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1773.831 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2702

Abstract

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.
FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS CICI NUR MUSTIKA RAHAYU
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1840.773 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusywaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah meggunakan penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 15 orang.  Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara.  Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dikarenakan pelaksanaan fungsi pengawasna kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis masih rendah.
PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2460.545 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2736

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis diketahui bahwa adanya beberapa masalah yang berhubungan dengan kepuasan penumpang angkutan umum. Keadaan tersebut diduga karena pelayanan yang diberikan oleh petugas kurang optimal, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelayanan?; 2) Bagaimanakah kepuasan penumpang angkutan umum?; 3) Seberapa besar pengaruh pelayanan terhadap kepuasan penumpang angkutan umum? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 420 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik random sampling segingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 81 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket). Teknik analisis dara melalui langkah-langkah, yaitu menentukan rentang, kategori penilaian dan persentase dilakukan uji korelasi, uji determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Pelayanan penumpang angkutan umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan tahapan dan SOP yang berlaku, menurut Arikunto (1998:246). Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket dengan skor sebesar 279,4 yaitu berada pada kategori baik, artinya bahwa pelayanan petugas sudah dilaksanakan dengan baik. 2) Kepuasan penumpang angkutan umum yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan ukuran kepuasan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket di dapat skor 301,2 berada pada kategori baik dan apabila dipresentasekan di dapat sebesar 74,37% termasuk cukup baik. 3) Terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap kepuasan penumpang angkutan umum. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19% kepuasan penumpang angkutan dipengaruhi oleh pelayanan.
TEROBOSAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1369.542 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2858

Abstract

Pola pendekatan pelayanan sebagaimana harapan dan tuntutan kebutuhan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan lagi.  Mengingat perubahan nyata dari praktek desentralisasi selah satunya yaitu perbaikan layanan publik yang dapat mengatasi keluhan, keinginan dan kebutuhan masyarakat yang baik (better), murah (Chepper) dan bisa diakses secara cepat (faster) oleh segenap lapisan masyarakat sebagai wujud konkrit terobosan membangun pelayanan publik.  Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana terobosan pelayanan publik melalui penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)? Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan terobosan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan.  Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila semua elemen dan unsur pemerintah dan masyarakat terlibat aktif sesuai dengan proporsi dan tanggung jawabnya masing-masing.  Penerapan asas, pembentukan tim pelaksana serta dukungan dana serta sarana prasarana yang lengkap mutlak diwujudkan.  Dengan demikian tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan mendekatkan pelayanan dapat menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI OBJEK WISATA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran) TUTI KUSMIATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3772.385 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2772

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah munculnya permasalahan sebagai berikut: intensitas sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan dalam satu bulan dua kali, yang terjadi hanya satu bulan sekali. Adanya beberapa restorsn yang masih belum terdaftar/mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Belum maksimalnya kinerja dari pegawai dalam pendataan masyarakat yang memiliki restoran. Tiadak adanya koordinasi yang baik antara pegawai dengan masyarakat wajib pajak, sehingga wajib pajak pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian wajib pajak menganggap pajak bukan suatu keharusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran? (2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak restoran? (3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan informan penelitian berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi, teknik pengolahan data adalah tahap reduksi, tahap display, dan tahap verifikasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran kurang sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi kebijakan menurut Metter dan Horn (Agustino, 2014:142-144). Hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak dan Restoran di Objek Wisata Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah masih kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran kemudian melakukan penagihan serta melakukan pendataan pajak potensi pajak baru, melakukan kegiatan yang bersifat edukatif, melakukan penambahan tenaga pegawai/tenaga kerja, melakukan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman tentang pajak khususnya pajak restoran, memberikan pemahaman tentang pajak khususnya pajak restoran, memberikan pengertian betapa pentingnya membayar pajak untuk kemajuan suatu daerah apalagi seperti Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru.

Page 18 of 37 | Total Record : 361

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue