cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
KRITERIA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.872 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2400

Abstract

Persoalan kepemimpinan hangat di bicarakan di tengah masyarakat Indonesia dimana masyarakat dihadapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 20019. Kriteria kepemimpinan dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada permulaan tahun 2004, dimana masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemilihan secara langsung, baik pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur dan bupati serta walikota dimana pemilihan lebih didominasi oleh suatu fokus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pemimpin yang didefinisikan secara luas. Studi tentang kriteria kepemimpinan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan pemimpin yang baik dibutuhkan kriteria kepemimpinan yang memenuhi syarat agar mendapatkan pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pemimpin sesuai kriteria kepemimpinan maka salah satu nilai-nilai dasar demokrasi sudah dapat terpenuhi. Apakah masyarakat Indonesia sudah mendapatkan pemimpin sesuai dengan kriteria kepemimpinan dan meningkatnya kualitas idea demokrasi? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.  Kata Kunci : Kriteria Kepemimpinan, Kualitas Demokrasi
PENDEKATAN PENELITIAN KOMBINASI: SEBAGAI “JALAN TENGAH” ATAS DIKOTOMI KUANTITATIF-KUALITATIF TATANG PARJAMAN; DEDE AKHMAD
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.632 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3077

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menempatkan posisi pendekatan penelitian kombinasi (mixed research) sebagai salah satu pelengkap dari dua pendekatan lama dalam praktek penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Selain itu, akan dibahas pula aspek pragmatisme yang menjadi dasar filosofis pendekatan penelitian kombinasi, serta menjelaskan kerangka kerja untuk merancang penelitian dengan pendekatan kombinasi. Dalam mendiskusikan pendekatan kombinasi ini, pada tahap awal tidak terlepas dari munculnya perdebatan mengenai kelebihan maupun kelemahan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk itu model ketiga ini merupakan bentuk pragmatisme. Hal lain yang terpenting adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan kombinasi  serta bagaimana menerapkannya, berupa perangkat desain untuk dua tipe pendekatan kombinasi (desain model kombinasi dan rancangan metode). Dari aspek proses, terdapat delapan langkah, dengan titik tolak pada aspek pluralisme metodologis atau ekletisisme yang seringkali menghasilkan sejumlah keunggulan dalam penelitian dibanding dengan penelitian tunggal). Pendekatan penelitian kombinasi ini sangat bermanfaat bagi peneliti dari aspek detail data serta dapat membantu mengembangkan konsep yang muncul dari lapangan.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR CIAMIS MANIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS IIS SURYANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2190.023 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2797

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga masih ada pedagang pasar yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan imtuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan observasi dan wawancara), Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai UPTD Pasar dan sebanyak 10 orang perwakilan pedagang, Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi datu), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan baliwa 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban Informan yang menyatakan sudah baik sebesar 35,63%, yang menyatakan cukup sebesar 24,37% dan yang menyatakan kurang sebanyak 40% Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentung Retribusi Pelayanan Pusur belum optimal. 2) Petugas Pemungut mengalami hambatan seperti : masih adanya ketidaksadaran pedagang dalain mematuhi ketentuan. Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi seperti belum memadainya petugas pemungut serta tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. 3) Terdapat beberapa upaya antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pedagang serta memberikan berbagai masukan kepada pimpinan untuk membantu mengatasi masalah. Sedangkan hasil obervasi diketahui bahwa petugas berupaya melakukan pembagian petugas berdasarkan zona dalam pemungutan retribusi, melakukan pendekatan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar serta memberikan kemudahan kepada pedagang. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar 
MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN ALUN-ALUN KABUPATEN CIAMIS YUSUF HIDAYAT
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2021.019 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2698

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keberadaannya semakin marak di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberdaan PKL menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalaan penataan tata ruang di Kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis sebagai tempat membaca, berolahraga, dan berjalan kaki sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang mengganggu di dalam dan luar kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji manajemen konflik Pemerintahan Daerah terhadap eksistensi Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey, khususnya Cross-Sectional Survey Design. Dalam pengumpulan data, penulis hanya menggunakan 1 instrumen, yaitu: angket (Questionnaire). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ada 10 orang yang terdiri dari: 1 orang anggota Satpol PP Kabupaten Ciamis, 1 orang pengurus perhimpunan PKL. Dan 8 orang anggota PKL yang biasa berjualan di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ditanggapo sebagai solusi dalam menengahi konflik yang terjadi antar Pemerintah Daerah Kab. Ciamis dan para PKL, walaupun masih belum diterima secara menyeluruh. Selanjutnya, terdapat 4 sumber Konflik dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berlokasi di Kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Keempat sumber konflik tersebut meliputi: (1) komunikaasi yang kurang efektif; (2) gesekan kepribadian; (3) perbedaan nilai; dan (4) kooptasi.
PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN OBJEK WISATA GREEN CANYON OLEH DINAS PARIWISATA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM UPAYA MENARIK MINAT WISATAWAN DI KABUPATEN PANGANDARAN DIKI WAHYUDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2261.932 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2763

Abstract

Berdasarkan hasil observasi produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan promosi mengenai objek wisata dan kurangnya digelar event-event resmi sebagai acara rutin tahunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? 3) Bgaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Parawisata, Kepala Bidang saran Kepariwisataan, Kepala UPT pariwisata 3 orang dan 10 orang anggota kompepar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 39,99% menyatakan baik dan sebanyak 60,01% menyatakan kurang optimal. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya pemahaman terhadap pokok permasalahan dalam pariwisata seperti keahlian dan strategi, terbatasnya anggaran, belum ada agenda pembahasan untuk melakukan promosi, keterbatasan tingkat pendidikan, kurangnya turun langsung ke masyarakat, kurangnya koordinasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan wawasan, menyediakan anggaran, melakukan pembahasan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, adanya jadwal pelatihan secara rutin dan berkala.
PEMBERDAYAAN UMKM PENGOLAHAN GULA SEMUT SEBAGAI PRODUK UNGGULAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANGANDARAN NURI ERIYANTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.656 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3062

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya pemberdayaan UMKM pengolahan gula semut, pihak dinas masih kurang dalam memberikan informasi pasar pada pelaku UMKM, rendahnya tingkat kepedulian dari pihak dinas terhadap pelaku UMKM serta pihak dinas kurang maksimal memfasilitasi produk UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil wawancara dan observasi belum sepenuhnya optimal, hal ini terbukti dari 10 indikator yang diteliti terdapat indikator yang belum dilaksanakan dengan baik. Adapun hambatan dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengolahan gula semut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DPMPTSPKP untuk dialokasikan ke pelatihan usaha, minimnya keinginan dari pelaku UMKM mengenai pengolahan gula semut serta kurangnya komunikasi antar pihak Dinas dengan pelaku usaha, keterbatasan pengetahuan dalam IT khususnya mengenai cara pembuatan website serta sulitnya jaringan internet di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Pangandaran. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menggunakan dana yang ada terlebih dahulu, serta membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dialokasikan ke dalam setiap hal yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, memberikan arahan dan sosialisasi serta memberikan pendekatan dan motivasi kepada para pelaku UMKM, mencari orang yang ahli teknologi informasi untuk membantu pembuatan website bagi pelaku usaha serta menunggu sampai koneksi atau jaringan baik dan lancar untuk dapat mengakses website tersebut
PERAN PENYULUH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA DALAM KEGIATAN POSYANDU DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Gingin Gina Ambarsari; Ii Sujai; Asep Nurdin Rosihan Anwar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.659 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2718

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam kegiatan posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknik Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan cukup baik. Adapun hambatan yang dihadapi Penyuluh Keluarga Berencana yaitu jadwal penyuluhan harus mengikuti masyarakat, sebagaian besar masyarakat menganggap penggunaan Keluarga Berencana tidak baik, masyarakat kurang terbuka dalam menyampaikan keluhan, sering terjadi perbedaan pendapat antara penyuluh Keluarga Berencana dan petugas posyandu.
ADOLF HITLER: SEBUAH ANALISIS TIPE KEPEMIMPINAN ARI KUSUMAH WARDANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1929.902 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2849

Abstract

Kepemimpinan merupakan isu yang sangat menarik untuk dibahas karena setiap pemimpin memiliki kekhasan masing-masing dalam gaya atau kepemimpinannya, terutama para pemimpin dunia. Dari sekian banyak pemimpin dunia yang popular, mungkin Adolf Hitler merupakan salah seorang pemimpin yang paling dikenal dan dihujat. Terutama karena gaya atau tipe kepemimpinannya yang sangat massif dan berdampak buruk pada kondisi dunia. Namun demikian, kepemimpinan Adolf Hitler tersebut sangat menarik untuk dipahami dan dianalisis. Bagaimana tidak, seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa bahkan sempat menjadi tunawisma, bisa menjelma menjadi seorang politisi Jerman dan pemimpin partai NAZI yang kemudian membawa perubahan yang sangat besar, bukan saja dalam internal partai atau untuk sejarah Jerman saja tetapi dalam sejarah dunia. Secara umum, Hitler adalah pemimpin yang otokratis dan ditaktor. Tipe kepemimpinan ditaktor yang dimiliki oleh Hitler membuatnya menjadi seperti memiliki Negara Jerman itu secara personal, bukan sebuah entitas bangsa atau institusi pemerintahan. Namun di sisi lain, sikap ini berdampingan dengan tipe kepemimpinan kharismatik yang juga dimiliki Hitler. Hal ini dibuktikan dengan kesetiaan para pengikutnya yang tetap mendukungnya, baik ketika ia hanya seorang anggota partai kecil yang terlihat hanya mampu berpidato dengan handal, hingga setelah ia menjadi seorang pemimpin bangsa Jerman yang menguasai daratan Eropa dan menginvasi Negara-negara lain dalam kancah Perang Dunia 2.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA BATUKARAS KABUPATEN PANGANDARAN DIANA HERDIANSAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2795.726 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2788

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran seperti masih terlihat pedagang di daerah objek wisata Batukaras yang belum mempunyai tong atau bak penampungan sampah, masih adanya pedagang kaki lima dalam menempatkan barang dagangannya kurang tertata dengan tertib, belum optimalnya petugas pengelola atau petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dari area wisata dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kebersihan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum. Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan pedagang sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Tekonis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data. Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan antara lain yaitu adanya perbedaan tiap instansi dan organisasi, rendanya kemampuan pegawai, belum memadainya sarana dan prasarana, keterbatasan sejumlah anggaran. Telah dilakukan upaya yaitu upaya penyampaian informasi melakukan pendekatan dan kerjasama, pelaksanaan sosialisasi, upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai, ketersediaan fasilitas dan upaya untuk menambah sejumlah anggaran
PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN METODE PARTISIPATIF Ahmad Mustanir; Hariyanti Hamid; Rifni Nikmat Syarifuddin
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.733 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2677

Abstract

Tujuan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat khususnya Kelompok Wanita Tani  Lestari dalam perencanaan melalui metode partisipatif adalah pendampingan untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan membuat sebuah perencanaan partisipatif. Pemberdayaan pendampingan perencanaan partisipatif dilakukan untuk membantu permasalahan mitra dengan kegiatan-kegiatan dan metode : 1).Melakukan pendampingan dan penyuluhan tentang pentingnya bekerjasama dalam berorganisasi dan pembagian kerja untuk menunjang perekonomian keluarga serta pengaturan manajemen dan tata tertib administrasi, 2).Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), 3).Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan Transect, 4).Penyuluhan tentang keorganisasian dan kewirausahaan pertanian/perkebunan, 5).Penyiapan lokasi kebun bibit desa. Kegiatan dan metode ini dilakukan setelah melihat permasalahan mitra seperti masih banyak anggota kelompok yang belum memiliki pengetahuan pentingnya berorganisasi untuk membantu perekonomian keluarga, manajemen dan administrasi organisasi yang masih belum tertib dan teratur, banyak yang tidak mengerti dan sama pemahamannya tentang budidaya pertanian, pengaturan waktu pembagian kerja dalam mengurusi organisasi dan usaha pertanian dengan kesibukan di urusan rumah tangga serta permasalahan kesulitan mencarikan lahan yang tepat bagi sebagian anggota untuk Kebun Bibit Desa. Kesimpulan pemberdayaan kelompok masyarakat ini adalah mampu meningkatkan keberdayaan Kelompok Wanita Tani Lestari utamanya pada meningkatnya pengetahuan, kemampuan manajemen dan keterampilan dari Kelompok Wanita Tani Lestari dalam berorganisasi. Juga mampu membuat sebuah perencanaan partisipatif melalui Metode Transect dan Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam penyiapan sebuah kebun bibit desa baru bagi anggotanya.