cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
PELAKSANAAN KOMUNIKASI OLEH LURAH PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SETIARATU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA CEPY CEPY
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2117.999 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2759

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peserta musrenbang yang tidak memahami makna kebijakan hasil musrenbang, masih adanya peserta yang salah menafsirkan program/kepurusan hasil musrenbang, serta peserta tidak memberikan ide maupun pendapat dalam pelaksanaan musrenbang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pelaksanaan komunikasi oleh Lurah pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi oleh lurah pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data, yaitu pegawai Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lurah dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta Musrenbang. Lurah menerima saran maupun masukan dari masyarakat di Musrenbang Kelurahan sesuai dengan harapan, kemudian keputusan yang diambil hasil musyawarah benar-benar atas persetujuan masyarakat dan pegawai Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya berkat adanya kerjasama yang baik. Hambatan-hambatan, yaitu seperti terlambatnya peserta menghadiri pelaksanaan Musrenbang, penyampaian informasi yang telah disampaikan oleh Lurah Setiaratu kurang dipahami oleh sebagian peserta musrenbang serta masyarakat tidak mengetahui pelaksanaan musrenbang serta kurang mengetahui maksud dan tujuan dari musrenbang tersebut diadakan. Upaya-upaya yaitu masyarakay diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di musrenbang Kelurahan, penyampaian informasi yang diutarakan oleh Lurah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan musyawarah secara demokratos dalam pengambilan keputusan hasil dari pengumpulan saran maupun masukan peserta musrenbang Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.
PENERAPAN METODE FULL COSTING DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PEMBANGUNAN RUMAH Elis Badriah; Asep Nurwanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (649.445 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3011

Abstract

Penentuan harga pokok produksi dengan metode Full Costing sangat penting karena metode ini lebih rinci dalam memasukkan komponen-komponen biaya yang diperlukan dalam suatu proses produksi. Hal ini dapat berpengaruh pada penentuan harga jual dan laba yang dihasilkan. Penentuan harga pokok produksi dengan metode Full Costing diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi pihak develover rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan hasil penghitungan harga pokok produksi yang dilakukan pihak Develover rumah dengan penghitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode Full Costing. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Kibar Bumi Persada. Data yang diperoleh melalui survei ke lokasi dan wawancara langsung dengan pihak Developer Perumahan berkaitan dengan masalah yang dibahas serta dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung. Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisis data dengan merekomendasikan penyusunan harga pokok produksi yang seharusnya metode ini dinyatakan dengan angka-angka. Metode deskriptif kuantitatif yang diperlukan dalam penulisan  adalah metode full costing. Hasil menunjukan bahwa perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode perhitungan sederhana yang dilakukan perusahaan pengembang rumah
PENGELOLAAN OBJEK WISATA CITUMANG OLEH KARANG TARUNA DESA BOJONG DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA BOJONG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ANGGI HERMANSAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.213 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2714

Abstract

Latarbelakang penelitian ini yaitu Masih sering ada wisatawan yang meninggal setiap tahunnya karena tidak diwajibkan memakai jasa pemandu wisata ataupun tidak diwajibkan dalam hal keamanan seperti memakai pelampung ketika berenang, masih sering ada orang luar yang menekan harga lebih murah dari harga standar yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Citumang sehingga turut mengurangi pendapatan, tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Desa setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa bahwa pengelolaan objek wisata Citumang oleh karang taruna Desa Bojong pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan objek wisata menurut Leiper dalam Pitana (2009:80). Namun terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh karang taruna dalam mengelola objek wisata Citumang berupa belum adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh pemerintah desa, belum adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada karang taruna sehingga pemerintah harus turun tangan atas kejadian yang kurang baik yang menimpa objek wisata Citumang, kurangnya penyertaan  modal dalam pembangunan objek wisata Citumang serta kurang ada rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dari masing-masing anggota karang taruna. Terdapat berbagai upaya yang  dilakukan oleh semua pihak didalamnya termasuk karang taruna dengan member pengarahan kepada masing-masing anggoota karang taruna terhadap tugas dan fungsinya, mencari dan dalam menunjang pembangunan objek wisata Citumang. Begitu juga dengan pemerintah desa yang akan melakukan pengawasan rutin ke lokasi objek wisata Citumang. 
KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS YUDI YUDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2446.524 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2835

Abstract

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.  2) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.  3) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.  Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang artinya suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan daya yang diperoleh untuk kemudian di analisis sesuai dengan teori yang ada.  Dengan teknik pengumpulan data adalah penelitian studi kepustakaan dan teknik studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara.  Populasi penelitian 20 orang dengan jumlah sampel 20 orang dengan menggunakan teknik sampling insidental.  Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  Kemudian berdasarkan hasil wawancara, diperoleh jawaban bahwa Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan telah melaksanakan semua yang terdapat dalam indikator dengan cukup, karena masih banyak kekurangan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparat pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi karena komunikasi yang dilakukan Kepala Desa kurang baik.  2)  Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Komunikasi Kepala Desa diantaranya: Kepala Desa jarang mendekatkan diri dengan masyarakat kurang berbaur dengan mereka bukan hanya dapat berkomunikasi dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh desa tapi bisa berkomunikasi dimana saja.  3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi Kepala Desa adalah mendekatkan diri, mengajak dan mengundang masyarakat agar hadir dalam rapat/acara yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi agar Kepala Desa bisa berbaur dengan masyarakat.
PENGARUH JABATAN SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NENA HERNAWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1769.69 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2793

Abstract

Diangkatnya Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka pembangunan nasional merupakan bagian intergral untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang di cita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pelayanan masyarakat akan lebih optimal, efektif dan efisien. Sebagai realisasi dari reformasi di wujudkannya Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan desa yang merupakan birokrasi untuk melakukan pelayanan pemerintahan di tingkat desa kepada masyarakat untuk berperan aktif dan parsitipatif dalam hal seluruh aspek pembangunan desa. Jabatan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diperoleh total skor 855 dengan skor rata-rata sebesar 65,77 dan persentase sebesar 69,23% berada pada kategori baik. Artinya jabatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan dengan baik berdasarkan pada tugas dan kewjiban yang telah, sedang, dan akan dikerjakan. Adapun peningkatan kinerja pemerintah di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diperoleh total skor sebesar 852 dengan skor rata-rata sebesar 65,53 dan persentase sebesar 62,25% berada pada kategori baik. Hubungan Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran herada pada katagori sedang diketahui nilai koefisien korelasinya sebesar 0,472. Dam hesarnya pengaruh Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil terhadap Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran memiliki koefesien determinasi sebesar 22,28%, sedangkan sisanya sebesar 77.72% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti motivasi, sosial masyarakat dan kerjasama kelembagaan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan interpolasi, diketahui bahwa nilai t table sebesar 1.72913. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung >I tabel yaitu 2,207 > 1.72913 berarti kriteria Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil terhadap tingkat Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1920.638 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2694

Abstract

Hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diantaranya pelaksanaan program pembangunan tidak tercapau sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai akibat masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah pelaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis? Dalam penelitian ini akah digunakan metode deskripti dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Pengumpulan data, peneliti menggunakan prosedur seperti (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member cek. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang menyakatan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat memperoleh perguliran dana untuk menambah kegiatan usahanya. 2) Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis seperti masyarakat kurang berperdan dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka, kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program penganggaran yang berpihak kepada masyarakat masih rendah. 3) Terdapat upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program, melakukan pemetaan terhadap keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah. 4) Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembanguan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005 SAMPAI 2014 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN ALI NURJAMIL
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2783

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumlah informan sebagai sumber data sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 5 orang, Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang sebanyak 4 orang dan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Padaherang sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dan diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 4 faktor variabel pendukung dimensi, 2). hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014, yaitu hambatan dalam melaksanakan sosialisasi, hambatan dalam kerjasama, hambatan mengenai anggaran, dan hambatan sumberdaya manusia yang konpeten. 3). upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 yakni Mengatur waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kebijakan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat, Mengajukan anggaran yang memadai kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Membuat program peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 
FUNGSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA MAASAWAH KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN HENA HERLINA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2410

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi PKK terhadap masyarakat terutama kaum perempuan, sehingga masyarakat atau kaum perempuan kurang minat mengikuti PKK, kurangnya kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK, sehingga masyarakat terutama kaum perempuan kurang memiliki keterampilan, dan kurangnya pemahaman kader PKK mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga kader PKK belum begitu mahir dalam mempergunakan teknologi untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana fungsi PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ? (2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ? (3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh PKK untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan dan dokumen yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapaun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di peroleh hasil sebagai berikut: 1) Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran pada umumnya sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan pelaksanaannya berdasarkan fungsi PKK menurut Tim penggerak PKK pusat (2015:26). 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PKK dalam meningkatakan pemberdayaan perempua adalah dana yang kurang, belum terealisasinya program pokok PKK, kurangnya fasilitas yang diberikan oleh PKK, keterbatasan jumlah anggota PKK 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh PKK untuk mengtasi hamabatn-hambatan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran adalah mengadakan pemodalan dari swadaya, merealisasikan program pokok PKK.Kata Kunci: Fungsi, PKK, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Keluarga
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI 2013-2018 SUDAHKAH MEMASUKKAN PENTINGNYA KONSEP SMART CITY Ahmad Fajar Rahmatullah; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3170

Abstract

Tujuan penelitian  ini untuk menganalisa apakah kota Jambi telah memasukan urgensi pentingnya konsep smart city dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kota Jambi atau yang  menjadi  jabaran visi, misi dan program kepala daerah Jambi yang telah terpilih melalui proses pilkada. Metode  penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian menghasilkan bahwa dalam dokumen RPJMD kota jambi telah menerapkan konsep smart city dalam arah kebijakan pembangunannya. Dari ke enam dimensi smart city, kota jambi telah menerapkan 5 dimensi kecuali dimensi smart mobility. Hal ini bisa dimaklumi karna penerapan konsep smart city disesuaikan dengan kondisi suatu daerah serta kebutuhan urgensi terhadap smart city itu sendiri.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2750

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemerdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usahataninya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik sebesar 40% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60%. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pertanian, melakukan pembentukan kelompok-kelompok tani. Sehingga dapat mempermudah komunikasi antar kelompok. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya.