cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 24   25   26   27   28 
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL INPRES OLEH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 RANI NURAENI; R. DIDI DJADJULI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2927

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang baiknya pengelolaan Pasar Tradisional Inpres Sumedang oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang tahun 2014, baik dilihat dari fasilitas fisik dan penataan bangunan, sarana pendukung maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga yang dijadikan sebagai sumber data/informan adalah: pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang sebanyak 5 orang dan pedagang sebanyak 3 prang. Sedangkan dalam menganalisis data dipergunakan Model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, Conclusion Drawing/Verification dan Triangulasi, serta Validasi Data. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis data diperoleh bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang masih belum optimal, karena fasilitas bangunan dan tata letak pasar kurang sesuai dengan yang diharapkan, sarana pendukung pasar kurang terawat dengan baik dan standar operasional prosedur yang ada belum dilaksanakan secara baik. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Inpres Sumedang, antara lain: penambahan bangunan ke luar kios/los yang sudah ditentukan, area parkir yang tidak memadai, dan sistem pemeliharaan sanitasi dan drainase yang kurang baik. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain: membatasi jual beli penggunaan los/kios yang tidak sesuai dengan peruntukannya, menertibkan akses jalan yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas pasar dan membuat perencanaan revitaisasi pasar, menganjurkan kepada warga pasar agar tidak membuang sampah sembarangan, selain itu diadakan gerakan Jumat bersih. 
PERAN ORGANISASI WANITA DALAM PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2703

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia bukan hal yang baru, dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, dan pemerintahan. Hanya saja keterlibatan perempuan ini masih terhambat oleh berbagai faktor, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak agar kaum perempuan dengan potensi besarnya dapat lebih maksimal dalam kegiatan partisipasi politiknya. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Salah satunya adalah dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garisan tegas bahwa antara perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbrda dan tidak dapay bersinergi satu dengan yang lainnya. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran yang luar biasa dalam mendorong kaum perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Organisasi ini telah banyak melakukan upaya untuk membantu perempuan agar membuka potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan dalam kegiatan di lingkungan lebih luas dibandingkan hanya untuk kegiatan dalam lingkungan rumah tangganya saja. Organisasi ini memandang bahwa peran perempuan di Kabupaten Ciamis dalam kegiatan politik sudah wakunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik, oleh karena itu harus ada gerakan yang mendorong terwujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender.
OPTIMALISASI PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS CUCU JUARIAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2826

Abstract

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kebersihan tidak mencapai target yang ditetapkan.  Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) bagaimanakah optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah? 2). Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah? 3).  Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah? Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.  Informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala dan pegawai.  Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan (wawancara dan observasi).  Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dilaksanakan dengan optimal.  Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 70% menyatakan baik dan sebanyak 30% menyatakan kurang baik.  Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum optimal mengingat masih banyaknya sumber pendapatan retribusi yang dapat dioptimalkan. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hal ini disebabkan kemampuan petugas yang masih kurang dalam memahami aturan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.  Berdasarkan hasil observasi bahwa pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum optimal. 3) Adanya upaya-upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan petugas dalam memahami aturan.  Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) (Studi Kasus Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar) RICKY ADRIANSYAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2773

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih kurang terimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasinya; mengetahui hambatannya; dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya terimplementasikan, yakni 88,89% menyatakan terimplementasikan, sedangkan 11,11% menyatakan tidak terimplementasikan. Dari 11,11% merupakan permasalahan pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terjadi karena faktor internal, yakni kuranh kepercayaan masyarakat terhadap petugas yang muda, karena dianggap kurang berkompetensi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masyarakat terkadang membantah dan bahkan ketika dilaksanakan penegakkan masyarakat banyak yang melawan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah  Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang K3 dalam wilayah Kota Banjar dilakukan oleh seluruh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Bimdes dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak terkait baik dari Pemerintahan Kelurahan Mekarsari ataupun pihak lainnya yang ikut serta mengupayakan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari untuk taat terhadap peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. 
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI PEDESAAN SUNARTI, NETI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2401

Abstract

Efektivitas merupakan bentuk kapasitas organisasi untuk memperoleh pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran serta adanya kebijakan sebagai usaha-usaha pelaksanaan penyusunan program serta perlu adanya Tersedianya sasrana dan prasarana kerja, pengguna serta kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (oprasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun dalam penyusunan program dengan melalui Pemberdayaan yaitu sebagai upaya untu meningkatkan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepasakan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. yang mempunyai tujuan adalah Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan suatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan. Salah satu yang di berdayakan diantaranya adalah petani melalui kelompok tani di pedesaan yang di artikan sebagai kumpulan orang –orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) mapunpetani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani yang mempunyai ciri ciri Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara semua anggota dan Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota serta adanya Kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya dengan melalui kelompok tani (poktan). Kata Kunci: Efektivitas, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pedesaan. 
ANALISIS HISTORIS TENTANG PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM NASIONAL INDONESIA DI AWAL ERA REFORMASI SUPENA, CECEP CAHYA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3078

Abstract

Politik hukum adalah merupakan kebijakan dari negara yang disusun oleh badan-badan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.Politik hukum  merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk sebagai suatu perwujudan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya pada masa kini (ius constitutum), maupun mengenai hukum yang akan  diberlakukan di masa datang (ius constituendum). Oleh karena itu politik hukum harus bisa menjadi suatu alat  yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki yang akan mendorong pada percepatan terwujudnya cita-cita bangsa dan negara. Atas dasar hal itu maka pembaharuan politik hukum nasional Indonesia harus bertujuan untuk membentuk / menyusun / menetapkan sistem hukum nasional Indonesia yang akan berlaku di Wilayah Negara Republik  Indonesia, dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4(empat).
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2737

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permsalahan yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah Kecamatan Pangandaran dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraiakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaomana pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yang terdiri dari 4 orang petugas kecamatan dan 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih belum optimalnya pelaksanaan tiap-tiap indikator keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terus dilakukan upaya sehingga hasilnya lebih optimal seperti berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan di tiap-tiap indikator seperti keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. 
PENGARUH KOMUNIKASI INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN CIAMIS WAWAN RISNAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi Internal dalam mewujudkan Produktivitas Kerja Pegawai.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adlaah metode analisis deskriptif dengan teknik survey.  Populasi dalam penellitian ini adalah sebanyak 320 pegawai, namun karena luas cakupan wilayah penelitian dan keterbatasan waktu penelitian maka dilakukan penarikan smpling dengan teknim proporsional random sampling sebanyak 100 orang pegawai.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian lapangan (field research) dan studi dokumentasi.  Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis).  Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Komunikasi Internal berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja sebesar 55,99%, sedangkan pengaruh diluar variabel Komunikasi Internal sebesar 44,01%.  Komunikasi internal berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas kerja sebesar 15,50%.  Disamping itu, dalam penelitian ini ditemukan permasalahan diantaranya pertama, berkaitan dengan variabel komunikasi internal, yaitu dalam dimensi penyelenggaraan dimana dalam hal ini pimpinan kurang memberikan petunjuk dan pedoman kerja terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur pekerjaan.  Hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab pelaksanaan kebijakan tentang petunjuk dan pedoman kerja terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya melalui koordinasi yang baik perlu ditingkatkan, sehingga dengan optimalnya kebijakan tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka semakin besar kemungkinan pelaksanaan kebijakan akan berhasil.  Kedua, berkaitan dengan variabel Produktivitas Kerja dalam dimensi efisiensi dan efektivitas yaitu pegawai dalam hal menggunakan fasilitas kerja, perlu dioptimalkan.  Hal ini antara lain diakibatkan pegawai memiliki keterbatasan dalam menggunakan fasilitas kerja yang merupakan hal penting untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pekerjaannya.  Implikasi dari permasalahan tersebut adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas kerja oleh pegawai sehingga hasil kerjanya tidak optimal.  Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya pelatihan bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan teknis dan kurang optimal dalam memanfaatkan fasilitas kerja.  Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka disarankan Kepala Dinas Cipta Karya, kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis melaksanakan kebijakannya dengan lebih jelas dan operasional agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran utama kebijakan secara optimal, yaitu melalui komunikasi internal yang baik diharapkan mampu untuk produktivitas kerja pegawai untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan perekonomian daerah.
PELAKSANAAN PENYULUHAN OLEH TENAGA PENGGERAK DESA (TPD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG ALAT KONTRASEPSI DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN GARVERA, R. RINDU
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2719

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyuluhan yang dilakukan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dapat terlihat dari beberapa indikator, seperti dalam penyuluhan kurang melakukan pendekatan secara personal/perorangan, kurangnya  materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, minimnya alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis denga pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya TPD dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat, kurangnya bekerja sama, rendahnya menciptakan situasi kekeluargaan, rendahnya kemampuan dalam mengambil inisiatif, mengarahkan dan membimbing,
MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, STUDI EVALUATIF PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PDAM TIRTA GALUH CIAMIS NURWANDA, ASEP
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2850

Abstract

PDAM Tirta Galuh Ciamis sebagai salah satu perusahaan daerah yang memberikan jasa pelayanan air minum di perkotaan dan di pedesaan, PDAM menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip perusahaan, yaitu efisiensi dan mengusahakan keuntungan, guna memenuhi target mengisi kas pemerintah daerah.  Dilain pihak, PDAM juga dituntut untuk berfungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, menunjang perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat, menunjang percepatan pembangunan di daerah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat.  Dua dimensi yang berbeda tentang keberadaan BUMD dalam hal ini PDAM Tirta Galuh Ciamis, hendaknya dapat dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk dilaksanakan.  Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba untuk memberikan beberapa usulan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang di berikan oleh pegawai dengan merujuk pada mekanisme pelaksanaan pengawas yang sebaiknya dilakukan oleh PDAM Tirta Galuh Ciamis di era otonomi.

Page 26 of 37 | Total Record : 361

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue