Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
361 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNA MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[VESTIKOWATI, ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2699
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 6 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Kesehatan dan Tenaga Pendidik dan unsur pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54,29% informan menyatakan sudah baik, namun terdapat sebanyak 45,71% menyatakan kurang baik. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhuan secara rutin kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI HUTAN PINUS MENJADI OBJEK WISATA OLEH PERUM PERHUTANI DI DESA DARMACAANG KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[LAILASARI, DWI TRESNA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2764
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah: hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Desa Darmacaang diperoleh adanya beberapa permasalahan sebagai berikut. Hutan pinus merupakan aset yang yang tidak dikelola dengan baik oleh Perum Perhutani, sehingga keberadaannya kurang terawat. Potensi hutan pinus yang belum dimanfaakan dengan baik, sehingga tidak memberikan income pada wilayah setempat. Proses pengelolaan hutan pinus belum dapat dimaksimalkan. Hal ini terlihat tidak dikelolanya hutan pinus menjadi objek wisata. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis? Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Meode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis belum semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Masih ada beberapa indikator yang belum semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata adalah masalah kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada dilokasi hutan pinus masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas. Upaya yang dilakukan adalah menyusun sebuah kebijakan yang jelas, yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan menambah sarana lain untuk mempermudah pengelolaannya.]]>
<![CDATA[PERANAN LURAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SITUBATU KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR ]]>
<![CDATA[CUWENDAH, CUCU]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3034
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa Lurah dalam menjalankan perannya masih kurang maksimal. Hal tersebut terlihat dari kurang maksimalnya Lurah menggerakkan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, kurang maksimalnya Lurah dalam memberikan bimbingan/pembinaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Kurang maksimalnya dukungan yang diberikan Lurah kepada masyarakat baik secara moril maupun materiil dalam program pemberdayaan masyarakat.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Pelaksanaan Peranan Lurah dalam melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dari 4 (empat) indikator yaitu Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan /pembinaan (mentoring) kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan (conselling) dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Lurah menggerakkan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, dan Lurah ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat dilingkungan masih dilaksanakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Peranan Lurah dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar diantaranya Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara masyarakat, pihak kelurahan (Lurah) dengan OPD terkait; Anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat minim;Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya: Pihak kelurahan (Lurah) terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait dalam berbagai kesempatan; Pengajuan rencana anggaran untuk kegiatan dilakukan pada jauh – jauh hari sehingga ada waktu dalam proses pencairan anggaran kegiatan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[RAHAYU, ELIS]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2789
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapai dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 3 orang pegawai Kecamatan Lumbung dan sebanyak 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik analise data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Surbakti (2002:198) tentang beberapa tahap yang harus diimplementasikan dalam saulu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan baik walaupun masih ada beberapa tahap yang harus diperbaiki. 2) Adanya hambatan antara lain yaitu : kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, ketersediaan blanko yang masih kurang, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa selama ini proses pelayanan administrasi kependudukan mengalami berbagai hambatan.3) Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain : Mengajukan tambahan anggaran operasional, meningkatkan kemampuan petugas pelaksana, melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya yang dilakukan oleh seksi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan misalnya membantu petugas dalam proses pelayanan dengan melakukan berbagai pengarahan kepada petugas selain itu memberikan arahan untuk melengkapi berbagai persyaratan supaya tidak menghambat dalam proses pelayanan ]]>
<![CDATA[PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIK DALAM MENINGKATKAN MINAT WIRAUSAHA MAHASISWA MELALUI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA-KEWIRAUSAHAAN (PMK-K) ]]>
<![CDATA[Ramlan, Pratiwi]]>;
<![CDATA[Nikmat, Rifni]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2678
<![CDATA[Pendidikan kewirausahaan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa karena dapat membentuk pola pikir, perilaku dan sikap sehingga dapat menjadi seorang wirausahawan, yang nantinya akan mengarahkan mereka untuk memilih karir sebagai seorg wirausaha (entrepreneur). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Program Kreativitas Mahasiswa di bidang kewirausahaan. Untuk mengkaji dan menganalisis strategi peningkatan minat wirausaha mahasiswa melalui kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa untuk membuat Program Kreativitas Mahasiswa, jika tidak memiliki ide kreatif, mahasiswa dapat melakukan sistem ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Konsep atau gagasan PKM tidak mesti rumit, yang penting dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, membahas isu global yang sekarang terjadi dan mengangkat kearifan lokal. Selain itu, dorongan dan bimbingan dari dosen-dosen pendamping dapat membantu mengembangkan ide kreatif mahasiswa. Pengadaan forum pertemuan berupa seminar wirausaha akan mampu membangkitkan minat berwirausaha mahasiswa. Pemberian informasi mengenai PKM dari sangat dibutuhkan mahasiswa. Selain ide kreatif, kompetensi juga amat dibutuhkan untuk kelancaran Program Kreativitas Mahasiswa terkhusus dibidang kewirausahaan.]]>
<![CDATA[Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua ]]>
<![CDATA[Ronsumbre, Nelwan]]>;
<![CDATA[Deliarnoor, Nandang Alamsah]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIBULUH KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[HERMAWAN, HENDRA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2755
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa peramasalahan peran kepala desa seperti terlihat dari indikator-indikator, sebagai berikut: Kepala Desa kurang memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membangun desa, kepala desa kurang memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan desa dengan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan dan Kepala Desa kurang dapat menyatukan persepsi dan pemahaman masyarakat sehingga timbul berbagai permasalahan akibat adanya kecemburuan sosial terkait pembangunan fisik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?: 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam melaksanakan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?. Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Beberapa hambatan anatara lain masih adanya perbedaan kepentingan dan persepsi sehingga terjadi tarik menarik kepentingan, kurang adanya sinergitas dalam mewujudkan tujuan pembangunan, keterbatasan sumber daya manusia baik kemampuan pengetahuan maupun kemampuan ekonomi masyarakat dan masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa upaya untuk mengatasi hambatan, yaitu melakukan berbagai kegiatan dalam menyamakan persepsi dan kepentingan masyarakat, memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan secara rutin terkait pelaksanaan pembangunan, melakukan komunikasi baik secara personal maupun kelembagaan dengan tokoh masyarakat secara rutin dan memberikan penjelasan dan pemahaman pentingnya pembangunan.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PETUGAS PELAKSANA DI DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[KUSMAWAN, DEDE]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2936
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan (observasi) yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa indikasi yang menunjukkan gejala tersbeut antara lain petugas pemungut pajak kurang memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pemahaman petugas terhadap etika perpajakan masih rendah sehingga kurang memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan kurang tertibnya administrasi perpajakan yang menyebabkan target pajak tidak tercapai. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran? Penelitian ini merupakan penelitian deskriprif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan larangan. Lamanya penelitian yang penulis rencanakan kurang lebih 11 bulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Beradasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, yaitu langkah-langkah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh petugas pelaksana di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah, belum adanya sosialisasi, masih kurang merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, masih adanya pendidikan masyarakat yang masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu memberikan informasi, menampung setiap aspirasi dari masyarakat dan melakukan pembinaan dan penyuluhan.]]>
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP ]]>
<![CDATA[Astuti, Kasri]]>;
<![CDATA[Vestikowati, Endah]]>;
<![CDATA[Parjaman, Tatang]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2710
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya Sumber Daya Manusia dan Produktvitas Kerja Perangkat Desa Di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuh puluh enam koma delapanbelas persen yang menunjukkan bahwa termasuk baik. Produktvitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabuapten Cilacap diperoleh rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuhpuluh lima koma delapan dua persen yang menunjukkan bahwa Produktivitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap berada pada kategori baik. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, setelah dihitung dengan korelasi product moment didapat koefisien korelasi sebesar nol koma tujuh lima satu maka hubungan keduanya termasuk kuat. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh keduanya, maka menggunakan rumus Koefisien Determinasi sebesar limapuluh enam koma empat puluh persen Artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh kuat terhadap produktivitas kerja perangkat desa, sedangkan sisanya empat puluh tiga koma empat puluh persen merupakan faktor yang tidak diteliti. Selanjutnya dengan uji t hitung sebesar tiga koma dua nil satu dan t tabel dengan jumlah sampel 14 dengan derajat kebebasan nol koma nol lima persen uji satu pihak, maka diperoleh nilai = 1,7613. Dengan demikian, menyatakan bahwa t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[RUDIANSYAH, HERI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2831
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan yang diharapkan itu bisa terlihat dari kenyataan di lapangan bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran masih belum optimal hal ini dilihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut : 1) Aksesibilitas masyarakat desa menuju ibu kota Kecamatan belum lancar sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih lambat, 2) Masih rendahnya lapangan kerja bagi masyarakat khususnya masyarakat usia produktif, dan 3) Masih rendahnya ekonomi masyarakat desa. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang menurut Surakhmad (2004:139) adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik, artinya bahwa Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengembangan ekonomi belum sesuai dengan program pembanguan prioritas lebih besar dalam pengembangan ekonomi pedesaan seperti yang dikemukakan oleh Adisasmita (2006:70). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran antara lain: 1) Pemerintah Desa dalam memperbaiki jalan masyarakat masih belum optimal, 2) belum optimal dalam pengelolaan Badan Usaha Milih Desa (BUMDes), 3) belum dapat meningkatkan hasil tanaman padi para petani, 4) belum dapat mengelola pasar desa dengan baik, dan 5) Pemerintah Desa belum dapat menciptakan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran antara lain: 1) Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat yang ada di desa berupaya untuk membangun jalan poros desa dengan meningkatkan swadaya masyarakat yang lebih baik, 2) Pemerintah Desa mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia dengan melihat latar belakang pendidikan, 3) Pemerintah Desa telah melakukan kerjasama dengan penyuluh pertanian untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam hal peningkatan hasil produksi pertanian, 4) melakukan kerjasama lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa untuk dapat mengelola pasar desa dengan baik, dan 5) melakukan kerjasama dengan lembaga yang ada di Desa untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat dapat membentuk kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri.]]>
