Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERCERAIAN Nazwa Nazwa; Muhammad Najwa Authory; Muhammad Ilham; Rafik Patrajaya
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i1.9314

Dalam kehidupan kita mengenal yang namanya perceraian. Perceraian yang merupakan putusnya atau berakhirnya hubungan suami istri berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama (PA) berdasarkan alasan-alasan tertentu. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun ini adalah hal yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Maka dari itu diusahakan dalam rumah tangga supaya tidak berakhir dengan perceraian. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pokok masalah, yaitu terkait perceraian yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap literatur-literatur berupa dokumen secara online. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab perceraian. Utamanya yang sering ditemui faktor yang menjadi sebab terjadinya adalah karena faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Misalnya pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami istri sehingga dari situlah cikal bakal dari perceraian terbentuk. Peran suami istri begitu penting dalam mensejahterakan rumah tangga, maka apabila kewajiban suami istri tidak terjalankan, perannya pun satu persatu gugur dan akan menjadi pertengkaran di rumah tangga yang mana akhirnya akan terjadi perceraian. Tujuan pernikahannya yang awalnya ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akhirnya gagal. Kehidupan bahagia yang diidam-idamkan lenyap seketika.

ANALISIS PERBANDINGAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG DI INDONESIA Seilla Nur Amalia Firdaus
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i1.9123

Uang memiliki peranan yang penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai belahan dunia. Pada akhir-akhir ini, perkembangan wakaf di masyarakat cukup signifikan, dimana pada masyarakat mengenal dua istilah perwakafan, antara lain wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kebutuhan kajian akan perbandingan wakaf uang dan wakaf melalui uang sangat dibutuhkan oleh banyak pihak sebab Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya memecahkan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analitis. Wakaf uang yaitu wakaf berupa uang yang harus dikelola secara produktif dan hasilnya diberikan untuk Mauquf Alaih. Sementara itu, wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli sesuai dengan kehendak wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Tidak ada perbedaan mengenai lembaga yang menerima wakaf uang dan wakaf melalui uang. Setiap lembaga atau badan usaha memiliki programnya masing-masing. Dalam pendistribusiannya wakaf uang masuk dalam kategori benda wakaf bergerak dan dikembangkan melalui lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi/deposito/sukuk asalkan tidak bertentangan dengan Syariah dan Undang-Undang. Sementara itu, wakaf melalui uang untuk terbatas pada program yang telah disediakan nadzhir. Wakaf melalui uang melakukan pendistribusian dengan cara wakaf uang dibelikan kepada benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Hal ini disesuaikan berdasarkan program yang dimiliki nadzir.Kata kunci : Distribusi, Nadzir, Wakaf UangAbstractMoney has an important role in economic transaction activities in various parts of the world. Lately, the development of waqf in society is quite significant, where the community knows two terms waqf, including cash waqf and waqf through money. The need for a study of the comparison of cash waqf and cash waqf is needed by many parties because waqf is a religious institution that is functionally related to efforts to solve social and humanitarian problems. The method used in this study is descriptive analytical method. Cash waqf is waqf in the form of money that must be managed productively and the results are given to Mauquf Alaih. Meanwhile, waqf through money is waqf by giving money to buy according to the will of the wakif to be managed productively or socially. There is no difference regarding institutions that accept cash waqf and waqf through money. Each institution or business entity has its own program. In its distribution, cash waqf is included in the category of movable waqf objects and is developed through banking institutions or business entities in the form of investments/deposits/sukuk as long as it does not conflict with Sharia and the law. Meanwhile, waqf through money is limited to programs that have been provided by nadzhir. Waqf through money distributes by means of cash waqf bought for movable or immovable objects. This is adjusted based on the program owned by Nadzir.Keywords: Cash Waqf, Distribution, Nadzir

TEORI DAN PRAKTEK HIJAB-MAHJUB DALAM KEWARISAN ISLAM MENURUT KONSEP SYAJAROTUL MIRATS Raja Ritonga; Dedisyah Putra; Asrul Hamid
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i1.9437

Kewarisan islam mengatur semua proses peralihan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris dengan cara yang sangat detail. Ahli waris yang mempunyai hak untuk menerima warisan hanya kelompok yang tidak terhalang saja. Karena para ahli waris mempunyai hubungan kekerabatan yang berbeda kepada si pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori dan praktek terkait hijab-mahjub atau proses halang menghalangi dalam kewarisan islam. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk kualitatif dengan jenis kepustakaan. Semua data-data dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah kitab, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya data-data dianalisis dengan menggunakan content analysis. Sebagai hasil dalam penelitian bahwa hijab dan mahjub merupakan proses terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan atau mendapatkan bagian yang lebih banyak karena adanya seseorang yang mempunyai kedekatan hubungan dengan pewaris. Kemudian, dalam prakteknya ahli waris yang terhijab bisa antara dua kemungkinan, nuqson, yaitu ahli waris tetap mendapatkan warisan namun bagiannya berkurang. Hirman, yaitu ahli waris tidak mendapatkan bagian sama sekali.Kata Kunci: hijab-mahjub, nuqson, hirman, kewarisan islam.ABSTRACTIslamic inheritance regulates all processes of transfer of ownership from the heir to the heirs in a very detailed way. The heirs who have the right to receive inheritance are only those who are not hindered. Because the heirs have a different kinship to the heir. This study aims to describe the theory and practice related to hijab-mahjub or the process of hindering Islamic inheritance. The research method used is a qualitative form with the type of literature. All data were collected through a search of some books, books, journals, and other scientific works related to the research topic. Furthermore, the data were analyzed using content analysis. As a result in the research that hijab and mahjub are a process of preventing someone from getting an inheritance or getting a larger share because of someone who has a close relationship with the heir. Then, in practice the heirs who are veiled can be between two possibilities, nuqson, namely the heirs still get the inheritance but their share is reduced. Hirman, namely the heirs does not get a share at all.

ANALISIS TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM DI PERPUSTAKAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD ‘ARIYAH Fahira Febriana Ayuni Destari; Farhan Hafidz Dzikri Syauqi; Ai Anisa Muhlisoh
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i2.9243

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi satu sama lain. Dalam syariat islam hubungan antara manusia ini disebut muamalah. Pinjam-meminjam buku perpustakaan merupakan salah satu kegiatan dari muamalah, dimana perpustakaan merupakan tempat menyimpan suatu informasi dari berbagai ilmu pengetahuan yang berbentuk sebuah buku yang diatur secara sistematis. Praktik transaksi pinjam-meminjam buku di perpustakaan ternyata masih banyak yang menguntungkan satu pihak seperti adanya denda ketika buku tersebut hilang atau rusak, sehingga memberatkan bagi seorang yang ingin meminjam buku di perpustakaan tersebut. Berangkat dari permasalahan ini penulis mencoba menganalisis transaksi di perpustakaan dengan menggunakan akad ‘ariyah. Metode yang digunakan yaitu metode deskiptif normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan pengamatan dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah adanya denda dan ganti rugi dalam kegiatan pinjam-meminjam buku di perpustakaan sesuai dengan syariat yang di perbolehkan oleh hukum Islam, sedangkan kegiatan transaksi di perpustakaan tersebut menggunakan akad ‘ariyah. Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemilik atau penjaga perpustakaan untuk keringanan bagi orang-orang yang ingin meminjam buku di perpustakaan dan memberikan gambaran dan pemaham bagi mahasiswa dan masyarakat tentang perpustakaan. Humans are social creatures where in everyday life humans interact with each other. In Islamic law, this relationship between humans is called muamalah. Borrowing and borrowing library books is one of the activities of muamalah, where the library is a place to store information from various sciences in the form of a book that is arranged systematically. The practice of borrowing and borrowing books in the library is still a lot that benefits one party, such as a fine when the book is lost or damaged, making it burdensome for someone who wants to borrow a book from the library. Departing from this problem, the author tries to analyze transactions in the library using the 'ariyah contract. The method used is a normative descriptive method with a qualitative approach based on observations and literature studies. This study aims to find out and analyze whether there are fines and compensation in the activities of borrowing books in the library in accordance with the Shari'a permitted by Islamic law, while the transaction activities in the library use the 'ariyah contract. The benefits of this research are expected to provide a solution for the owner or librarian to provide relief for people who want to borrow books from the library and provide an overview and understanding for students and the public about the library.

GAGASAN HUKUM PENERTIBAN SISTEM VALIDASI NIKAH AHMAD HENGKY
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i2.9806

Tujuan Pasal 5 PMA No 20 tahun 2019 adalah untuk tertib administrasi. Namun masih menimbulkan beragam kreativitas masing-masing PPN juga masih ditemukan adanya praktek manipulasi data nikah oleh calon pengantin. Fokus penelitian ini adalah pengaturan validasi nikah perspektif teori keberlakuan hukum dan gagasan penertiban sistem validasi nikah perspektif teori pembangunan hukum dan konsep tabayyun. Penelitian lapangan yang bersifat empiris-normatif ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.Hasil penelitian: (1)Pengaturan validasi nikah secara yuridis termaktub pada Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 junto Pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019. Secara filosofis agar tertib administrasi.Namun secara sosiologis menimbulkan beragam kreativitas PPN dan adanya manipulasi data nikah. (2) Penertiban sistem validasi secara Substance diperlukan pembaharuan Pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019 dengan memperhatikan pada kerjasama lintas sektoral. Segi structure, mengembalikan eksistensi P3N dengan menghilangkan wewenang dalam menikahkan. Komponen culture, reinterpretasi pemahaman PPN agar pemeriksaan dokumen nikah untuk kemaslahatan pernikahan jangka panjang. Konsep tabayyun, makna fatabayyanu Q.S. al-Hujurat ayat 6 mengamanahkan untuk memeriksa setiap kabar berita yang datang termasuk melakukan klarifikasi kepada RT/Lurah atas kevalidan data calon pengantin yang diberikan. The purpose of Article 5 PMA No 20 of 2019 is for orderly administration. However, it still gives rise to a variety of creativity from each VAT and there are still practices of manipulating marriage data by prospective brides. The focus of this research is the regulation of marriage validation from the perspective of the theory of law enforcement and the idea of controlling the marriage validation system from the perspective of legal development theory and the concept of tabayyun. This empirical-normative field research uses a qualitative method with a statutory, conceptual. The results: (1) The regulation of legal marriage validation is regulated in Article 2 of Law Number 1 of 1974 junto Article 5 PMA Number 20 of 2019. Philosophically, so that the administration is orderly. However, sociologically it creates various VAT creativity and manipulation of marriage data. (2) Substance control of the validation system requires the renewal of Article 5 PMA Number 20 of 2019 with due regard to cross-sectoral cooperation. In terms of structure, restore the existence of P3N by eliminating the authority to marry. The cultural component, reinterpreting the understanding of VAT so that the examination of marriage documents is for the benefit of long-term marriage. The concept of tabayyun, mandates to check every news that comes, including clarifying to the RT/Lurah on the validity of the data provided by the bride.

PERGANTIAN IDENTITAS DALAM PENCATATAN PERKAWINAN Muhammad Syauqi Farid; Akmal Nauri; Rifqi Adzkiyya; Jejen Jaenudin
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i2.9960

Identitas adalah suatu hlm yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan seseorang, apabila seseorang merasa identitas yang lamanya tidak dapat membuat dirinya menggapai keinginan yang sudah lama di-inginkan, seperti hlmnya perkawinan atau pernikahan. Pergantian identitas yang dimaksud dalam pembahasan ini berupa “nama” seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang dengan sengaja ingin di ubah guna mendapatkan restu sehingga keinginan berupa pernikahan dapat berlangsung. maka pembahasan dalam hlm ini akan terfokus dalam mencari dan meneliti bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif menanggapi dan menelaah kasus ini sehingga dapat memberikan solusi yang optimal dan dampak hukum yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode studi pustaka dengan sumber dan jenis data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum perkawinan di Indonesia. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian identitas dalam hlm nama tidak mengubah sahnya perkawinan hanya saja harus diperbaiki secara administratif, sedangkan jika identitas itu mengubah agama atau keyakinan akan memiliki akibat hukum pada status perkawinan.Identity is a very important thing in the survival of a person's life, if a person feels that his old identity cannot make himself achieve a long-desired desire, such as marriage or marriage. The change of identity referred to in this discussion is in the form of the "name" of someone who will carry out a marriage which deliberately wants to be changed in order to get the blessing so that the desire in the form of marriage can take place. so the discussion in this case will focus on finding and researching how the views of Islamic law and positive law respond and examine this case so that it can provide optimal solutions and the right legal impact. The method used in this research is normative juridical with literature study method with sources and types of data in the form of applicable laws and regulations related to marriage law in Indonesia. The results of this study indicate that the change of identity in terms of the name does not change the validity of the marriage, it only has to be administratively corrected, whereas if the identity changes religion or belief it will have legal consequences on marital status.

RELEVANSI PEMIKIRAN FIQIH SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anwar Fauzi; Dzulkifli Hadi Imawan
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i2.10088

Abad ke-19 M dikenal sebagai puncak intelektual ulama Nusantara di Haramain, salah satunya adalah Syaikh Nawawi al-Bantani. Banyak kitabnya yang dipelajari dan dikaji di Indonesia, salah satunya kitab Uqud al-Lujjain. Sementara itu, di Indonesia menjadikan UU Perkawinan sebagai hukum materil dalam perkawinan, yang kandunganya tidak lepas dari fiqih. Sehingga relevansi pemikiran fiqih Syaik Nawawi al-Bantani dalam hukum materil perkawinan Indonesia perlu untuk dilakukan penelitian, karena fiqihnya menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui biografi Syaikh Nawawi al-Bantani dan memberikan gambaran tentang kontribusi fiqih Syaikh Nawawi al-Bantanidalam UU Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research), dengan pendekatan historis analitik. Adapun hasil dari penelitan ini yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani lahir Banten tahun 1230 H. Mengarungi pendidikan baik di Nusantara maupun di Makkah dan Madinah, sehingga mempunyai keluasan ilmu dan produktif dalam berkarya, dan karya-karya tersebar di negara-negara yang menganut mazhab Syafi’i. Relevansi pemikiran fiqih Syaikh Nawawi al-Bantani pada Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dalam bab empat tentang hak dan kewajiban suami istri. Kandungan kitab Uqud al-Lujain di trasformasikan dalam bentuk taqnin, terutama terkait pemikirannya tentang hak kewajiban suami istri, kedudukan suami istri, dan poligami. The 19th century was known as the intellectual peak of Nusantara scholars in Haramain, one of which was Shaykh Nawawi al-Bantani. He is a scholar who has a breadth of knowledge and is productive in writing works in the field of Islamic religious knowledge. many of his books are studied and discussed in Indonesia, one of which is the book Uqud al-Lujjain. Indonesia makes the Marriage Law to be a material source of law in marriage, the content of which cannot be outcast from fiqh. So that the relevance of Syaik Nawawi al-Bantani's fiqh in the material law of Indonesian marriage needs to be researched because his fiqh is a living law in society. The purpose of this paper is to find out the biography of Shaykh Nawawi al-Bantani and provide an overview of the contribution of Shaykh Nawawi al-Bantani's fiqh in the Marriage Law in Indonesia. The results of this research are (1) Shaykh Nawawi al-Bantani was born in Banten in 1230 H. Going through education both in the archipelago as well as in Mecca and Medina, so that he had breadth of knowledge and was productive in his work, and his works were spread in countries that adhere to the Shafi'i school. (2) The contribution of Shaykh Nawawi al-Bantani's fiqh in the Marriage Law can be seen in chapter four on the rights and obligations of husband and wife. The content of the book Uqud al-Lujain is transformed in the form of taqnin, especially to his thoughts on the rights and obligations of husband and wife, the positions of husband and wife, and polygamy.

MENGIDENTIFIKASI PERKEBANGAN WAKAF MELALUI PRAKTIK MASLAHAT AL-ISTIBDAL DI KOTA BALI Reza Oktavia; Aida Dinan Adawiyah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i2.10426

Perkembangan wakaf sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat terutama umat Islam. Data Kemenag menunjukkan, wakaf tanah lebih dari 40% digunakan untuk membangun masjid dan mushola, 62,92% sudah mempunyai sertifikat, sedangkan 37,08% belum mempunyai sertifikat, padahlm sertifikat wakaf tanah penting sebagai bukti autentik dan bukti hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek wakaf sukuk. Metode penelitian yang kami pakai yaitu kulitatif. Data penelitian yang kami ambil dalam penelitian ini merupakan data deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor- faktor seperti jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai buku yang berkaitan dalam penelitian ini. wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal األصل تحبس, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dalam praktik istibdal belum memperlihatkan langkah-langkah metodologis yang eksplisit sebagaimana dalam konsep aplikasi maṣlaḥat al-istibdâl kecuali langkah-langkah yang bersifat administratif, birokratis, verifikatif dan pertimbangan fikih yang didasarkan pada kelebihan nilai manfaat harta benda wakaf penukar dibanding harta benda wakaf semula. Kemaslahatan dalam penukaran harta benda wakaf yang demikian dapat dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyah karena penukaran tanah wakaf ini sangat dibutuhkan dalam menjaga harta wakaf. Apabila penukaran tanah wakaf ini tidak dilakukan maka harta benda berupa tanah wakaf tersebut akan menimbulkan kerugian penuh bahkan melenyapkan tanah wakaf tersebut. The development of waqf plays a very important role in improving the economy and economic empowerment of the people, especially Muslims. Data from the Ministry of Religion shows that more than 40% of land waqf is used to build mosques and mosques, 62.92% already have certificates, while 37.08% do not have certificates, even though land waqf certificates are important as authentic evidence and legal evidence if there is a dispute over land that is used as an object of sukuk waqf. The research method we use is skinative. The research data we took in this study is descriptive data, namely collecting data based on factors such as journals, scientific articles, and various books related to this study. Waqf is a kind of gift whose implementation is carried out by way of restraining the origin of األصل تحبس, and then making the benefits generally accepted. In practice, istibdal has not shown explicit methodological steps as in the application concept of maṣlaḥat al-istibdâl except for administrative, bureaucratic, verification and fiqh considerations which are based on the excess value of the benefits of the exchanged waqf property compared to the original waqf property. The benefit in exchanging waqf property can be categorized as al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyah because the exchange of waqf land is very much needed in maintaining the waqf property. If the exchange of waqf land is not carried out, the property in the form of waqf land will cause full losses and even eliminate the waqf land.

ITSBAT NIKAH SEBUAH UPAYA MENDAPATKAN MENGAKUAN NEGARA (STUDI PENGADILAN AGAMA GARUT) Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Iffah Fathiah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i2.10064

Artikel ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan Itbat Nikah di Inkuisisi Garut serta kendala dan upaya penyelesaian masalah Itbat Nikah di Inkuisisi Garut. Dan penelitian ini terkait dengan Pasal 1(1)(1) Undang-Undang Perkawinan 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perkawinan kelelawar di Inkuisisi Garut dilakukan, dan untuk mendorong upaya penyelesaian isu dan isu yang berkaitan dengan perkawinan kelelawar di Inkuisisi Garut untuk mengetahuinya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan seperti hakim pengadilan agama Garut, wakil panitera pengadilan agama Garut, dan pemohon. untuk pernikahan kelelawarnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akta Nikah Inkuisisi Garut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah, dan pemahaman yang kuat dari mereka yang meyakini bahwa nikah beda agama itu sah sepanjang tidak melanggar syariat.This article describes how to carry out Itbat Nikah in the Garut Inquisition as well as the obstacles and efforts to resolve the issue of Marriage Inquisition in the Garut Inquisition. And this research is related to Article 1(1)(1) of the 1974 Marriage Law which states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. And paragraph (2) states that all marriages must be recorded in accordance with the applicable laws and regulations. The purpose of this study is to explain how the marriage of bats in the Garut Inquisition was carried out, and to encourage efforts to resolve issues and issues related to bat marriage in the Garut Inquisition to find out. The research method used is a qualitative research type, and in this study the data collection technique was carried out by interviewing informants such as the judges of the Garut religious court, the deputy clerk of the Garut religious court, and the applicant. for his bat wedding. Based on the results of this study, it can be concluded that the Garut Inquisition Marriage Certificate is in accordance with the existing laws and regulations, but faces obstacles in its implementation. Education about the importance of registering marriages, and a strong understanding of those who believe that interfaith marriages are legal as long as they do not violate the Shari'a.

TALAK PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: PERINTAH TUHAN MENERAPKAN EGALITER DI DALAM RUMAH TANGGA Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Mohamad Hilal Nu’man; Hendriana Hendriana; Iffah Fathiah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.10849

This article tries to discuss divorce from a gender perspective, this research arises from the understanding of a handful of Islamic societies regarding the use of divorce rights to break marriage ties. The belief that divorce is the authoritative right of men causes husbands to treat their wives as they please. So this is very contrary to gender equality and protection of women. This article aims to create an understanding of Divorce from a gender perspective. The method used in this article is library research with a qualitative form. Data was collected from articles in journals, books and other library materials which were then narrated. The results of the study found that divorce from a gender perspective is interpreted as equal rights between a husband and wife in filing for divorce, such as khuluk and fasahk.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Siska Lis Sulistiani

Contact Email
ummufathir26@gmail.com

Phone
+6281321839549

Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Siska Lis Sulistiani

Contact Email ummufathir26@gmail.com

Phone +6281321839549

Journal Mail Official ummufathir26@gmail.com

Editorial Address Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Siska Lis Sulistiani

Contact Email
ummufathir26@gmail.com

Phone
+6281321839549

Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA